Kepala Damkar Kota Yogyakarta Taokhid. saat Sosialisasi Smart Fire Safety System kepada 40 perwakilan pengelola perkantoran, pabrik/perusahaan, perhotelan/apartemen, permukiman/rusun, sekolah/kampus dan rumah sakit pada Selasa (30/4/2024) di Royal Darmo (Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Gedong Tengen, goindonesia.co – Pemerintah Kota Yogyakarta melalui Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkarmat) memberikan sosialisasi Smart Fire Safety System kepada 40 perwakilan pengelola perkantoran, pabrik/perusahaan, perhotelan/apartemen, permukiman/rusun, sekolah/kampus dan rumah sakit pada Selasa (30/4/2024) di Royal Darmo. 

Kepala Damkarmat Kota Yogyakarta Taokhid menjelaskan kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan informasi awal tentang tahapan pelaksanaan kegiatan inspeksi yang akan dilakukan di tahun 2024. Mulai dari awal inspeksi sampai skoring, terbitnya berita acara, laporan hasil pemeriksaan hingga terselenggaranya Siprotek Award 2024.

“Kegiatan ini juga menjadi media komunikasi, koordinasi serta berbagi informasi dan edukasi tentang sistem proteksi kebakaran bangunan gedung yang ideal dan memenuhi syarat sesuai aturan yang berlaku, serta manajemen keselamatan kebakaran,” jelasnya.

Pihaknya mengatakan Inspeksi Proteksi Kebakaran pada dasarnya merupakan pemeriksaan proteksi aktif, proteksi pasif dan manajemen keselamatan kebakaran gedung atau MKKG terkait kondisi serta fungsi sarana dan prasarana, pencegahan dan penanggulangan bahaya kebakaran agar bangunan gedung tersebut handal terhadap bahaya kebakaran.

“Dalam setiap proses inspeksi, tim inspeksi akan melakukan pengecekan pada peralatan pencegahan yang dimiliki gedung seperti hidran, pompa air, ketersediaan APAR atau Alat Pemadam Api Ringan, alat pendeteksi api dan asap, pemadam otomatis, sprinkle air, pintu darurat, penanda darurat, sistem peringatan dni hingga keberadaan tim MKKG yang diamanatkan dalam Peraturan Daerah No 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran,” terangnya. 

Sejalan dengan itu Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta Aman Yuriadijaya menyampaikan apreasiasi atas kegiatan yang diselenggarakan, sebagai upaya pencegahan dan memastikan bahwa gedung perkantoran, hotel ataupun gedung lainnya di Kota Yogya telah memiliki sistem proteksi kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Ini merupakan bagian dari upaya menyehatkan ekosistem proteksi kebakaran di Kota Yogya dengan melibatkan beragam perwakilan stakeholder. Tentunya dengan komunikasi yang efektif, interaksi yang optimal serta kolaborasi yang solid. Sehingga apa yang telah diamanatkan dalam perda dapat berjalan sesuai ketentuan,” tuturnya.

Sementara itu salah satu peserta sosialisasi Suwidiyanto dari Malya Bhara Hotel mengungkapkan sejauh ini sistem proteksi kebakaran yang dimiliki pihaknya sudah sesuai dengan peraturan daerah, dan telah dilakukan pengecekan secara berkala enam bulan sekali baik itu dari internal manajemen maupun pihak eksternal. 

“Sejauh ini berjalan lancar dan aman, berdasarkan hasil inspeksi juga sudah sesuai. Semoga ke depan semakin banyak gedung dan bangunan di Kota Yogya yang memiliki sistem proteksi kebakaran yang sesuai prosedur, sehingga pencegahan dapat berjalan lebih baik dan tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ungkapnya. (***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta 

Presiden saat menyerahkan sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co –  Presiden Joko Widodo kembali melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Banyuwangi.  Pada kunjungannya kali ini, Presiden menyerahkan sertipikat Tanah Elektronik Hasil Redistribusi Tanah untuk Rakyat dalam program Tanah Obyek Reforma Agraria (TORA), di Gedung Olahraga (GOR) Tawang Alun, Selasa (30/4/2024). 

Total sertipikat tanah yang diserahkan mencapai 10.323 sertipikat dengan jumlah penerima sebanyak 8.633 kepala keluarga (KK). Presiden berkesempatan menyerahkan secara simbolis sertipikat tersebut kepada 5.000 orang penerima yang berasal dari 17 desa.

“Banyuwangi redistribusi tanah yang paling besar di Indonesia,” kata Jokowi. 

Hadir mendampingi Presiden, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas, Menteri PUPR Basuki Hadi Muljono, Pj Gubernur Jatim Adhy Karyono, dan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani.

Presiden menjelaskan sertifikat yang diterima para penerima manfaat program TORA ini merupakan sertipikat terbaru, yakni sertipikat elektronik.

“Sertipikat yang terbaru seperti ini namanya sertipikat elektronik, kalau yang  tebal itu sertipikat lama. Yang baru seperti ini. Ditulis bidang tanahnya, pemegang hak siapa, alamatnya di mana, ada semua di sini. Jadi ini sertipikat model baru, jangan dibandingkan dengan yang lama tebal,” jelas Jokowi.

Presiden mengatakan sertifikat ini penting bagi masyarakat untuk menghindari sengketa atas tanah. Selain itu, sertifikat tersebut juga bisa memberi kemanfaatan ekonomi. 

“Sertifikat ini bisa dijadikan agunan. Tapi pesan saya, kalau diagunkan gunakan untuk kebutuhan usaha. Jangan dipakai untuk konsumtif seperti beli motor baru, kulkas Baru. Nanti setelah usahanya mendapat untung, boleh untuk membeli barang-barang,” kata Jokowi. 

Sertipikat yang diserahkan Presiden merupakan hasil program Redistribusi Tanah dari Pelepasan Kawasan Hutan (SK Biru), yang mana telah diamanatkan Presiden RI pada akhir 2023 untuk ditindaklanjuti dengan diterbitkan Sertipikat Hak Atas Tanahnya.

Para penerima sertipikat kali ini adalah orang-orang pertama di Indonesia yang menerima sertipikat hasil Redistribusi Tanah dalam bentuk Sertipikat Tanah Elektronik. Presiden Joko Widodo dengan didampingi Menteri AHY menyerahkan sertipikat tersebut secara langsung kepada 10 perwakilan masyarakat dari 10 desa.

Sementara  Bupati Ipuk Fiestiandani menyampaikan terima kasih kepada Presiden Jokowi dan Menteri Agus Harimurti Yudhoyono atas terbitnya sertifikat tanah bagi warga Banyuwangi tersebut. Dengan memiliki sertifikat tanah, kini warga telah memailiki jaminan legalitas dan keamanan terhadap tanah yang dimanfaatkannya.

“Kini warga bisa tenang karena tanahnya kini sudah sah memiliki ketetapan hukum sebagai hak milik,” ujar Bupati Ipuk.

Sebelumnya masyarakat penerima sertifikat tanah merupakan mereka yang menempati menempati kawasan hutan turun temurun. Kemudian negara memberikan fasilitas kemudahan untuk hak milik perorangan melalui program redistribusi tanah.

“Kami mendorong warga agar memanfaatkan tanah untuk kegiatan yang produktif agar bisa menambah kesejahteraan bagi keluarga,” kata Ipuk.

Salah satu penerima sertipikat Santoso, warga Desa Bumiharjo, Kecamatan Glenmore, mengaku bersyukur telah memiliki sertifikat tanah digital untuk lahan huniannya. 

Selama berpuluh tahun, Santoso dan keluarganys tinggal di hunian berukuran 14 meter x 25 meter yang berdiri di atas lahan yang status kepemilikannya tidak pasti.

Saat mengetahui adanya program pengurusan sertifikat, Santoso antusias. Butuh waktu sekitar 8 bulan ia mengurus segala sesuatunya hingga terbitnya sertifikat. “Seluruhnya gratis, Alhamdulillah,” kata Santoso. (***)

*@banyuwangikab.go.id

Bantuan tahap kedua bagi warga terdampak gempa bumi Sumedang awal tahun 2024 secara simbolis dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Atang Sutarno, di aula Desa Cisarua Kecamatan Cisarua (Foto : @sumedangkab.go.id)

Sumedang, goindonesia.co – Bantuan tahap kedua bagi warga terdampak gempa bumi Sumedang awal tahun 2024 lalu mulai disalurkan. Bantuan secara simbolis dilakukan oleh Kepala Pelaksana BPBD Atang Sutarno, di aula Desa Cisarua Kecamatan Cisarua, Selasa (30/4/2024). Hadir dalam kesempatan itu perwakilan Bank Sumedang, serta unsur Forkopimcam Cisarua. “Saya mewakili Pemerintah Kabupaten Sumedang, mewakili pak Pj bupati, bu Plh Sekda, harus segera memberikan bantuan terhadap korban dampak gempa awal tahun,” kata Atang.

Dikatakan, bantuan diserahkan kepada korban terdampak gempa di 12 kecamatan. Adapun penyaluran bantuan ini dipercayakan oleh Bank Sumedang.
“Hanya saja hari ini secara simbolis hanya satu desa yaitu di Desa Cisarua. Insyaallah mulai hari Kamis (2/5/2024) 12 kecamatan itu sudah akan secara stimulan kami serahkan semuanya, karena anggaran sudah dipegang oleh Bank Sumedang,” ujarnya.

Atang menyampaikan, total penerima bantuan dampak gempa bumi ini sebanyak 2.333, terdiri dari tiga kategori, yakni kerusakan berat, sedang, dan ringan. Sementara jumlah total nilainya Rp1,3 miliar. Penyaluran bantuan dilakukan secara bertahap. “Untuk yang saat ini diberikan merupakan katagori yang sangat ringan yang notabenenya ini kalau merujuk pada aturan BNPB tidak masuk kriteria. Ini mah karena memang dilaporkan oleh masyarakat, diversifikasi oleh tim ahli baik dari Perkim, PUTR, kepolisian, kejaksaan dan Satpol PP, tidak memenuhi kriteria. Jadi ini mah murni memang kadeudeuh dari Pemkab Sumedang tanpa melihat kategori ringan, sedang dan berat,” kata Atang.

Untuk nilainya sendiri, Atang mengungkap dalam persidangan Kartu Keluarga akan mendapatkan bantuan uang tunai sebesar Rp500 ribu. “Kami berikan bantuan sekitar Rp500 ribu per KK yang memang terdampak akibat bencana gempa bumi Sumedang. Nah untuk imbauan kepada penerima, kami dari Pemkab Sumedang tolong jangan dilihat nilainya, karena ini merupakan kanyaah, kadeudeuh dari Pemkab Sumedang,” ujar Atang. (***)

*(penerbit: sumedangkab.go.id)