Connect with us

Berita Provinsi

Pemprov Kalbar Lakukan Koordinasi Dan Sinkronisasi Menentukan Opsen Pajak MBLB

Published

on

Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi menentukan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) Pemprov Kalimantan Barat (Foto : @kalbarprov.go.id)

Pontianak, goindoensia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengadakan Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi menentukan Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) seperti Asbes, Dolomit, Garam Batu, Gipsum, Pasir dan Batu yang mengandung unsur Mineral bukan logam dan lain-lain khususnya di Kalimantan Barat.

Kegiatan Rapat ini dilaksanakan pada hari Selasa, 3 Oktober 2023 di Ruang Rapat Praja II Kantor Gubernur Kalimantan Barat dipimpin oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat diwakili oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Pimpinan Rapat menyampaikan bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara, memuat kewenangan Pemerintah Pusat yang didelegasikan kepada Pemerintah Provinsi antara lain kewenangan pemberian sertifikat standar dan perizinan serta komponen pengawasan dan pembinaan komoditas non logam dan batuan dalam 1 (satu) daerah Provinsi.

Dengan demikian kewenangan pengelolaan administrasi Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) seluruhnya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi melalui SKPD yang memiliki Tupoksi dibidang pengelolaan Mineral dan Batuan.

Opsen Pajak MBLB sendiri merupakan Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

Ruang lingkup pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak yang dikenakan atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk tujuan tersebut.

Sesuai dengan Pasal 3 ayat (2) PP 35 Tahun 2023 maka Pajak MBLB termasuk dalam Opsen Pajak yang dihitung sendiri oleh wajib pajak yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Pimpinan Rapat menambahkan, beberapa kondisi yang menjadi kendala dan sandungan dari pungutan pajak MBLB adalah pendataan terhadap wajib pajak, hal ini juga dibatasi adanya klausa bahwa yang membayar pajak adalah setiap orang yang mendapatkan manfaat dan memiliki izin, terhadap kenyataan ini kita mendapati fenomena  bahwa tidak semua penerima manfaat memiliki perizinan.

“Kenyataan ini dapat terlihat di lapangan bahwa tidak semua pelaku penambangan memiliki izin, konsekwensi ini memunculkan suatu permasalahan yang membutuhkan solusi bersama antara pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten” pungkasnya.

Pimpinan Rapat mengharapkan output pertemuan ini dapat membuat para pengusaha taat membayar pajak, termasuk pajak MBLB, yang digunakan sebagai syarat penerbitan izin oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), baik izin baru maupun perpanjangan, bekerja sama dengan pemerintah kabupaten/kota.

Turut hadir dalam rapat ini, Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, serta Dispenda/Bapenda dan Kepala Bagian Perekonomian Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat. (***)


*Robby Maulana, S.Kom, @kalbarprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Kadinsos Aceh Serahkan Simbolis Rumah Layak Huni Islamic Relief, Bantuan Dari Muslim Australia

Published

on

Penyerahan secara simbolis 1 unit bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang didirikan Islamic Relief Indonesia yang didukung oleh Islamic Relief Australia (Foto : @www.acehprov.go.id)

Aceh Besar, goindonesia.co – Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem, S.Ag, M.Pd menyerahkan simbolis 1 unit bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang didirikan Islamic Relief Indonesia yang didukung oleh Islamic Relief Australia, Kamis, (11/7) di Desa Lambheue, Aceh Besar.

Rumah tahan gempa type 36M2 ini diterima Mawardah (32), yang disaksikan koordintar islamic relief wilayah Aceh, Kepala Desa, Sekcam, Danramil, Polsek, Kepala Desa dan Kabid Penanganan Fakir Miskin serta TKSK Aceh.

Dalam pesannya, Kadinsos Aceh, Dr. Muslem mengingatkan kepada penerima bantuan untuk senantiasa bersyukur atas bantuan rumah yang telah diterima.

Menurutnya, bantuan rumah tersebut saat ini begitu diminati oleh warga di daerah lain, namun atas kebaikan pihak islamic relief bantuan itu diprioritaskan kepada warga di Lambheu.

Ia berharap, dengan adanya bantuan rumah ini dapat memperbaiki kondisi kehidupan janda dua orang anak itu. “Semoga dengan adanya rumah ini memudahkan Ibu dalam membesarkan anak-anak ibu yang masih kecil dan merawat orang tua yang sudah renta” ujarnya.

Tidak hanya itu Kadis Muslem juga memastikan PPKS penerima rumah tersebut masuk dalam skema bantuan sosial lain yang berhak diterimanya, Ia menginstruksikan TKSK setempat untuk memantau dan mendapingi proses verifikasi warganya.

Disisi lain, Yusrizal yang merupakan koordintar islamic relief wilayah Aceh menjelaskan, rumah bantuan di Aceh  Besar ini merupakan salah satu dari 55 rumah yang akan kita bantu di Aceh Besar dan Aceh Utara.

Katanya, program Ini salah satu bentuk kerjasama yang apik antara Islamic Relief Australia dengan Pemerintah Aceh dan TKSK, yang selalu bergandengan tangan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Selain pembangunan rumah pihaknya juga memberikan dana sebesar 6.500.000,- untuk membeli peralatan/property rumah.

“Rumah ini merupakan titipan amanah dari para muslim yang ada di australia, melalui islamic relief, dan kami sampaikan kepada ibu mawaddah. Saya harap rumah ini bisa dijaga, dan Ibu beserta keluarga bahagia menempatinya”

Diketahui, proses pembangunan rumah ini dimulai sejak April lalu dan baru rampung pada Juni 2024. Bantuan ini merupakan project dari Zakpofh, yang menggunakan anggaran sebesar 78.000.000,- untuk setiap unit-nya. (***)

*Sumber : dinsos.acehprov.go.id, Pemerintah Provinsi Aceh

Continue Reading

Berita Provinsi

Pemprov Kalteng Berikan Masukan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi

Published

on

Kepala Dislutkan Prov. Kalteng H. Darliansjah saat mengikuti rapat pembahasan draft Permendagri Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya. goindonesia.co – Batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut daerah provinsi merupakan hal yang sangat penting untuk ditetapkan sebagai pedoman dalam pegelolaan wilayah perairan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng H. Darliansjah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/7/2024).

Darliansjah menjelaskan, bahwa batas perairan laut Provinsi Kalimantan Tengah ini dibahas saat dirinya hadir mengikuti rapat pembahasan draft Permendagri Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi berdasarkan telegram Nomor. 000.7.3/es.787/BAK tanggal 2 Juli 2024 dari Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang dilaksanakan di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran Jakarta, pada 9 Juli 2024 yang lalu.

“Dalam rapat yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Kewilayahan Teguh Sunarto tersebut, kita mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal perubahan garis pantai, penambahan atau pengurangan pulau terdepan dari Provinsi, penetapan dan perubahan batas daerah antar Provinsi dan penetapan daerah,” ungkap Darliansjah.

Lebih lanjut, Darliansjah menuturkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Pemanfaaatan Sumber Daya Kelautan meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sumber daya non konvensional yang dalam pengusahaannya berupa industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pushidros TNI, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini, Pemprov Kalteng memberikan masukan agar dapat dilakukan peninjauan kembali terkait batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala.

“Masukan kami agar batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau kembali secara berkala setiap lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sehingga potensi sumber daya alam di wilayah laut Provinsi Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan dengan optimal bagi kelangsungan hidup masyarakat, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menjadikan ekonomi kelautan sebagai tumpuan bagi pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah, bahkan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Darliansjah. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Selesai Akhir Tahun 2024, Progres Pembangunan Tugu Pal Nol Tahap II Telah Capai 84 Persen

Published

on

Pembangunan Tugu Pal Nol (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel paparkan progres fisik pembangunan Tugu Pal Nol tahap II yang telah mencapai 84 persen dan diperkirakan selesai pada Bulan Desember 2024.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah dalam jumpa pers bersama awak media di Ruang Rapat Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/7/2024).

Ia mengatakan, pengerjaan pembangunan Tugu Pal Nol tahap II yang berlokasi di Kota Banjarmasin di atas luas lahan 10.217,82 m2 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 124.945.888.888.89, ini telah mencapai 84,89 persen.

“Untuk Tugu Nol progresnya sudah 84,89 persen di minggu ke 54 dan ditargetkan selesai pada bulan Desember sesuai dengan berakhirnya kontrak,” kata Yulianti.

Yulianti menambahkan, saat ini sedang dalam tahap pengerjaan oleh pihak pelaksana pemasangan ACP dan selendang.

Adapun bangunan-bangunan yang dikerjakan pada ikon Kalimantan Selatan yaitu Tugu Pal Nol, sebagai berikut:

Pembangunan Tugu Pal Nol (Tahap II), berupa upper struktur (struktur beton lantai 4 sampai dengan 5, Struktur baja mulai lantai 5a sampai dengan Puncak Menara Elv. 99,00 m), Aristektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Bangunan UMKM A (Tahap II), berupa upper struktur (struktur beton lantai 1 dan struktur atap), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Bangunan UMKM B (Tahap II) berupa upper struktur (struktur beton lantai 1 sampai 2 dan struktur atap), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Amphitheater (Tahap II) berupa pekerjaan upper struktur (pedestal kolom struktur dan struktur atap baja dengan penutup atap membran), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Penambahan Ruang Lingkup (Tahap II) berupa pekerjaan gondola, perbaikan toilet existing, dan sebagian lanscape (paving dan rumput). (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.

Continue Reading

Trending