Provinsi

Gubernur Khofifah : Profesionalitas TNI Jaga Kualitas Demokrasi

Published

7 months ago

6 October, 2023

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa (Dokumentasi : @kominfo.jatimprov.go.id)

Surabaya, goindonesia.co – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mendukung sikap tegas TNI untuk menjaga netralitas selama penyelenggaraan Pemilu 2024. Menurut Khofifah, komitmen TNI tersebut akan menjaga kualitas demokrasi Indonesia.

“Sebagai patriot NKRI , TNI harus tegak lurus kepada Presiden dalam menjaga netralitas dalam proses pemilu, sehingga masyarakat merasakan adanya pengayom dan pelindung yang dapat diandalkan,” ungkap Khofifah saat peringatan HUT TNI ke-78 di Gedung Negara Grahadi, Kota Surabaya, Rabu (5/10/2023).

Khofifah menyebut tema HUT TNI ke-78 tahun 2023 ini yaitu “Patriot NKRI dan Pengawal Demokrasi Untuk Indonesia Maju” sangat relevan dengan situasi Indonesia, jelang suksesi 2024. Netralitas TNI, kata Khofifah, harus ditunjukkan TNI di semua matra dan level kepemimpinan. Dengan begitu, iklim demokrasi yang kondusif dapat tercipta di seluruh Indonesia.

“Profesionalitas TNI dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya harus senantiasa dikedepankan. Netralitas harus benar-benar ditunjukkan agar tidak terjadi permasalahan dalam pemilu yang dapat memengaruhi legitimasi hasil pemilu,” imbuhnya.

Khofifah menyebut, dalam konteks masyarakat modern yang berubah cepat, polarisasi politik menjelang pemilu, panasnya situasi saat pemilu dan pasca pemilu merupakan fenomena yang tidak bisa dihindarkan. Disinilah, kata Khofifah, diperlukan kekuatan TNI untuk dapat menjaga stabilitas politik, hukum. dan keamanan dari berbagai kerawanan.

Oleh karena itu, lanjut Khofifah, TNI harus senantiasa berdiri di atas kepentingan nasional untuk terus menjaga pertahanan dan kedaulatan NKRI, bukan kepentingan golongan tertentu. Politik TNI, tambah Khofifah, adalah politik kenegaraan dan politik kebangsaan.

“Dalam situasi ini, TNI harus terus semakin mengeratkan sinergitas dan kerjasama dengan berbagai elemen dan kelompok yang ada di masyarakat. Jajaran pimpinan dan prajurit TNI di daerah tidak saja perlu melakukan komunikasi sosial yang baik namun juga perlu menjalin kerjasama programatik dengan masyarakat di daerah,” imbuhnya.

“TNI perlu terus meneliti dan menjaga masyarakat dari hoax, fitnah dan adu domba yang pada akhirnya memunculkan kerawanan sosial politik. Dalam konteks sosiologis, sinergitas dan kerjasama ini akan berimbas positif terhadap kepercayaan masyarakat terhadap TNI,” tambah dia.

Menurut Khofifah, sinergitas antar unsur negara dan kekuatan sosial merupakan hal yang perlu terus dilakukan. Selama berabad abad, kata dia, sistem kemasyarakatan di Indonesia yang melembaga secara tradisional menyimpan energi positif bagi kelangsungan berbangsa dan bermasyarakat.

“Akhir akhir ini, tidak semua masalah sosial dapat diselesaikan oleh negara. Apalagi jaman sekarang, nilai kebersamaan tergerus oleh sikap individualisme dan sikap ananiyah atau menang menangan untuk kelompoknya,” terang Khofifah.

Dalam kesempatan tersebut, Khofifah juga mengingatkan agar nilai-nilai kesetiakawanan sosial harus terus dipupuk. Menurutnya, nilai inilah yang menjadi obat mujarab dalam mengatasi ketidakberdayaan sosial. Dalam konteks pertahanan dan keamanan, permasalahan sosial yang tak tertangani secara nasional akan menggumpal menjadi antipati kepada negara dan membuat lemah ketahanan nasional.

“Selamat HUT TNI, semoga dengan bertambahnya usia, TNI tetap dapat diandalkan sebagai garda terdepan untuk mengawal bangsa dan demokrasi Indonesia menuju Indonesia maju,” pungkasnya. (***)

*@kominfo.jatimprov.go.id

Berita Provinsi

PJ Gubernur Papua Pimpin Rakor Tahapan Pilkada

Published

22 hours ago

8 May, 2024

goindonesia1

Rakor pembahasan tahapan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua 2024, di Kantor KPU Provinsi Papua (Foto : @papua.go.id)

Jayapura, goindonesia.co – Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun memimpin rapat koordinasi (Rakor) pembahasan tahapan Pilkada gubernur dan wakil gubernur Papua 2024, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.

Salah satu hal yang dibahas menyangkut syarat calon kepala daerah adalah Orang Asli Papua.

Gubernur Ridwan Rumasukun dalam kesempatan tersebut meminta agar hasil rapat dapat segera difinalisasi, sehingga bisa menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dilain pihak, untuk keperluan penerbitan petunjuk teknis (juknis) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada di Papua.

“Tadi kita berdiskusi dan memberi masukan kepada MRP dan KPU juga terkait dengan Pilkada.”

“Secepatnya mereka berdiskusi sehingga poin-poinnya bisa dibawa untuk dibahas di rapat regioanal tingkat pusat,” terang Ridwan, Selasa (7/5/2024).

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan pelaksanaan Rakor untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan dan saran ini akan terinput dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan petunjuk teknis Pilkada.

“Sekarang KPU RI sedang menyiapkan PKPU tentang jadwal Pilkada Serentak 2024. Sehingga KPU memberikan atensi terhadap daerah khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, Jakarta dan Papua,” kata dia.

Khusus Papua, tambah dia, KPU RI memberikan atensi mengenai salah satu syarat calon kepala daerah adalah Orang Asli Papua. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus.

“Undang-Undang Otsus itu mengatur menyangkut OAP dalam Pilkada Gubernur, tapi bupati/walikota tidak diatur. Sementara yang berkembang, masyarakat juga meminta bupati/walikota harus OAP, ini yang kita diskusikan,” ucap Steve.

Sementara Smengenai kriteria OAP yang menjadi syarat calon kepala daerah menjadi kewenangan MRP sepenuhnya.

“KPU hanya menerima dokumen persyaratan calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari MRP,” tandasnya. (***)

* Pemerintah Provinsi Papua

Berita Provinsi

Pemprov Kaltara Perkuat Perlindungan Konsumen

Published

24 hours ago

8 May, 2024

goindonesia1

Acara Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Tahun 2024 di lapangan Agathis (Foto : @diskominfo.kaltaraprov.go.id)

Tanjung Selor, goindonesia.co – Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop UKM) Kalimantan Utara (Kaltara) Hasriyani menyebut peringatan Hari Konsumen Nasional merupakan momentum memperkuat perlindungan konsumen.

Hal ini disampaikannya di mengadakan acara Hari Konsumen Nasional (HARKONAS) Tahun 2024 di lapangan agathis, Selasa (7/5).

Hasriyani menuturkan tujuan utama acara ini adalah memastikan perlindungan konsumen di Kaltara, dengan meningkatkan pemahaman konsumen atas hak dan kewajibannya, serta mengingatkan selaku produsen akan hak dan kewajibannya.

Baik konsumen dan pelaku usaha sama – sama dilindungi oleh undang – undang, sehingga perlu adanya kedua belah pihak melakukan hak dan kewajiban secara berimbang, proporsional.

Sesuai dengan tema “Konsumen Kritis, Cerdas Bertransaksi” Hasriyani berpesan kepada masyarakat sebagai konsumen agar bisa lebih cerdas, teliti dan kritis melakukan kegiatan dalam bertransaksi, sehingga tidak menimbulkan kerugian bagi konsumen.

“Harapan kami dengan pelaksanaan hari ini mari menjadi konsumen yang cerdas, konsumen yang bisa lebih peduli terhadap hak – hak dan apa yang menjadi kewajiban sebagai konsumen,” tuntasnya.(***)

*PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Berita Provinsi

Tim Juri SATU WASAKA Award Pemprov Kalsel Lanjutkan Penilaian ke Kabupaten Tabalong.

Published

1 day ago

8 May, 2024

goindonesia1

Tim Juri SATU WASAKA Award Pemprov Kalsel di Kabupaten Tabalong (Foto : @kalselprov.go.id)

Kabupaten Tabalong, goindonesia.co : Usai melakukan kunjungan pada hari pertama ke Kabupaten Balangan, Tim juri Sanitasi Air Minum Tuntas Waja Sampai Kaputing (SATU WASAKA) Award Pemerintah Provinsi Kalsel melanjutkan kunjungan ke Kabupaten Tabalong.

Kedatangan tim tersebut untuk melakukan verifikasi lapangan penilaian Satu Wasaka Award Tahun 2024. Dalam kunjungan kali ini, tim sudah meninjau beberapa lokasi yaitu Instalasi Pengelolaan Air (IPA) Belimbing, Bank Sampah Anggrek, TPS 3R Pendopo Bersinar, dan terakhir ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Plt Sekda Kabupaten Tabalong, Fitri Hernadi menyampaikan mengucapkan terima kasih atas kedatangan tim juri satu wasaka award ke Kabupaten Tabalong.

“Saya atas nama Pemerintah Kabupaten Tabalong sangat mendukung dan mengapresiasi diselenggarakannya Satu Wasaka Award. Apalagi kegiatan tersebut sebagai salah satu inovasi dalam membangun sanitasi dan air minum yang merupakan penghargaan bergengsi tingkat Provinsi Kalsel,” kata Fitri, Selasa (7/5/2024).

Ia menyampaikan bahwa capaian akses air minum di kabupaten Tabalong sudah mencapai 80 persen lebih. Kemudian sanitasi capaian sebesar 90 persen, pengelolaan sampah sebesar 71 persen, kawasan kumuh tertangani sebesar 46 persen dan cakupan RTLH sebesar 50,79 persen.

“Ini membuktikan daerah kami dalam penanganan sanitasi dan air minum sangat baik. Bahkan pihak sudah deklarasi ODF atau bebas dari perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) pertama kali di Kalimantan,” ujarnya

Sementara itu, perwakilan Tim Juri dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan, Nisha Rinthiarni, mengatakan, sebagai salahsatu penerima award tahun 2020 dan vacum selama 4 tahun, Kabupaten Tabalong melakukan perubahan yang signifikan terhadap Sanitasi dan Air Minum.

“Kabuapten Tabalong ini merupakan satu-satu IPLT yang berfungsi dengan baik, mudah-mudahan di 13 kabupaten kota bisa mengadopsinya, bagaimana Kabupaten Tabalong mengoperasionalkan IPLT, dimana IPLT merupakan hilir dari air limbah yang dikelola oleh kabupaten,” ujarnya.

Ia berharap, apa yang dilakukan Kabupaten Tabalong dapat menjadi motivasi kabupaten lain. “Kami sangat apresiasi sekali, infrstruktur yang dibangun dengan menggunakan dana APBN dioperasional dengan maksimal oleh kabupaten,” pungkasnya. (***)

*Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan