Connect with us

Provinsi

Data Scientist adalah Profesi Menjanjikan di Era Digital

Published

on

Tangkapan layar gambar Fungsional Pranata Komputer BPS Jatim, Eko Hardiyanto (kiri) saat berdiskusi dalam Podcast Ruang Informasi milik Dinas Kominfo Jatim, bertajuk ‘Pemanfaatan Data Sains di Era Digital’, Jumat (6/10/2023). (Dokumentasi : @kominfo.jatimprov.go.id)

Surabaya, goindonesia.co  – Menjadi seorang data scientist atau ilmuwan data adalah profesi yang menjanjikan di era digital. Hal tersebut disampaikan Fungsional Pranata Komputer Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur (BPS Jatim), Eko Hardiyanto saat hadir sebagai pembicara atau narasumber Podcast Ruang Informasi milik Dinas Kominfo Jatim bertajuk ‘Pemanfaatan Data Sains di Era Digital’, pada Jumat (6/10/2023) sore.  

“Para sobat data Jatim, menjadi data scientist di era digital ini sangat menjanjikan, jangan takut mencoba hal baru karena data sains sendiri adalah hal baru. Data sains ini  memiliki peluang besar, maka mulailah memahami perkembangan data. Apalagi data sendiri ke depan itu eksponensial semakin berkembang, sehingga data sains ini sangat berpeluang menghadapi era digital, baik di masa sekarang maupun di masa mendatang,” jelasnya. 

Lebih lanjut, saat diskusi Eko menerangkan, pada awal tahun 2019 sebelum pandemi, data sains adalah pekerjaan yang paling diminati. Apalagi dengan banyaknya platform digital, baik itu media sosial maupun marketplace, dengan data sains ini proyeksinya ke depan semakin banyak peluangnya. 

“Data sains itu ada tiga macam, pertama data yang bentuknya terstruktur seperti yang tersaji dalam bentuk tabel, kolom, dan baris. Kedua, data tidak terstruktur seperti audio, video, narasi atau teks tak beraturan. Dan ketiga adalah data semi terstruktur, yang merupakan data hasil olahan dari yang tidak terstruktur menjadi terstruktur. Bentuk data yang terstruktur itu kalau diistilahkan adalah mencari informasi dari sebuah data, dengan istilah nama data mining atau menambang data,” terangnya. 

Di BPS Jatim, Eko mengungkapkan, setiap melakukan survei secara rutin untuk mengambil data. “Di tahun 2023, BPS bekerja sama dengan United Nations atau UN. Kami akan meluncurkan ‘Big Data BPS’. Big data yang sumbernya dari e-commerce, pencarian pekerjaan, informasi yang sedang hit, dan banyak hal lain yang mungkin saat ini belum ada dalam bentuk data terstrukturnya,” ungkap Eko. 

Dengan mengolah big data, Eko mengatakan, diharapkan masyarakat dapat memperoleh insight atau value tambahan. “Karena informasi yang ada dalam dunia ini mungkin tidak sampai 2% yang bisa kita olah atau kita manfaatkan,” tutur Eko. 

Terkait makna istilah data sains sendiri, Eko menjelaskan, data adalah sekumpulan fakta atau informasi baik dari responden atau olahan sendiri. Sedangkan, sains adalah ilmu, jadi jika digabungkan data sains adalah sebuah cabang keilmuan yang mengumpulkan, mengolah dan mengevaluasi data, sehingga data itu bisa memberikan informasi agar bermanfaat. 

“Data sains itu adalah ilmu yang mengelaborasi atau menggabungkan multi disiplin ilmu yang terdiri dari matematika, statistik, ilmu computer, penggunaan big data, termasuk AI juga. Karena banyaknya multi disiplin dalam data sains ini tentu ke depannya data sains menjanjikan peluangnya,” tukas Eko. 

Eko menyebutkan, dari ilmu data sains akan menghasilkan beberapa profesi seperti data scientist atau ilmuwan data yang bertugas mencari pola data dengan berpikir kritis mengetahui, menggali informasi yang ada dalam data tersebut.  

“Ada pula profesi data engineer, adalah orang-orang yang konsen meng-coding dari ilmu computer menerapkan algoritma-algoritma yang ada di data sains. Kemudian ada, data analist adalah orang yang menganalisis data, selain itu yang terbaru ini ada data story teller adalah mereka yang bisa menceritakan data itu supaya lebih berbunyi dan informatif,” sebutnya. 

Bagi pemerintah, Eko mengatakan, data sains itu sangat bermanfaat, karena satu-satunya sumber yang dipercaya oleh Bapak Presiden RI Jokowi adalah data dari BPS. Data itu digunakan pemerintah untuk dasar perencanaan ke depan, seperti rencana pembangunan nasional, program ke depan, dan evaluasi program sebelumnya. 

“2023 ini BPS sedang mengadakan sensus pertanian, dan di Oktober 2023 ini kita juga mengadakan sensus UMKM. Dimana pada sensus ini mendata seluruh Kabupaten/Kota di Jawa Timur terkait jasa-jasa di sektor ekonomi mereka, sensus ini untuk persiapan sensus ekonomi pada 2026 mendatang,” pungkasnya. 

Dengan banyaknya data sains, Eko berharap, ke depan masyarakat bisa dengan cepat mendapatkan informasi dengan baik melalui data yang disajikan. (***) 

*@kominfo.jatimprov.go.id

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Kadinsos Aceh Serahkan Simbolis Rumah Layak Huni Islamic Relief, Bantuan Dari Muslim Australia

Published

on

Penyerahan secara simbolis 1 unit bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang didirikan Islamic Relief Indonesia yang didukung oleh Islamic Relief Australia (Foto : @www.acehprov.go.id)

Aceh Besar, goindonesia.co – Kepala Dinas Sosial Aceh, Dr. Muslem, S.Ag, M.Pd menyerahkan simbolis 1 unit bantuan Rumah Layak Huni (RLH) yang didirikan Islamic Relief Indonesia yang didukung oleh Islamic Relief Australia, Kamis, (11/7) di Desa Lambheue, Aceh Besar.

Rumah tahan gempa type 36M2 ini diterima Mawardah (32), yang disaksikan koordintar islamic relief wilayah Aceh, Kepala Desa, Sekcam, Danramil, Polsek, Kepala Desa dan Kabid Penanganan Fakir Miskin serta TKSK Aceh.

Dalam pesannya, Kadinsos Aceh, Dr. Muslem mengingatkan kepada penerima bantuan untuk senantiasa bersyukur atas bantuan rumah yang telah diterima.

Menurutnya, bantuan rumah tersebut saat ini begitu diminati oleh warga di daerah lain, namun atas kebaikan pihak islamic relief bantuan itu diprioritaskan kepada warga di Lambheu.

Ia berharap, dengan adanya bantuan rumah ini dapat memperbaiki kondisi kehidupan janda dua orang anak itu. “Semoga dengan adanya rumah ini memudahkan Ibu dalam membesarkan anak-anak ibu yang masih kecil dan merawat orang tua yang sudah renta” ujarnya.

Tidak hanya itu Kadis Muslem juga memastikan PPKS penerima rumah tersebut masuk dalam skema bantuan sosial lain yang berhak diterimanya, Ia menginstruksikan TKSK setempat untuk memantau dan mendapingi proses verifikasi warganya.

Disisi lain, Yusrizal yang merupakan koordintar islamic relief wilayah Aceh menjelaskan, rumah bantuan di Aceh  Besar ini merupakan salah satu dari 55 rumah yang akan kita bantu di Aceh Besar dan Aceh Utara.

Katanya, program Ini salah satu bentuk kerjasama yang apik antara Islamic Relief Australia dengan Pemerintah Aceh dan TKSK, yang selalu bergandengan tangan berbuat yang terbaik untuk masyarakat. Selain pembangunan rumah pihaknya juga memberikan dana sebesar 6.500.000,- untuk membeli peralatan/property rumah.

“Rumah ini merupakan titipan amanah dari para muslim yang ada di australia, melalui islamic relief, dan kami sampaikan kepada ibu mawaddah. Saya harap rumah ini bisa dijaga, dan Ibu beserta keluarga bahagia menempatinya”

Diketahui, proses pembangunan rumah ini dimulai sejak April lalu dan baru rampung pada Juni 2024. Bantuan ini merupakan project dari Zakpofh, yang menggunakan anggaran sebesar 78.000.000,- untuk setiap unit-nya. (***)

*Sumber : dinsos.acehprov.go.id, Pemerintah Provinsi Aceh

Continue Reading

Berita Provinsi

Pemprov Kalteng Berikan Masukan Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi

Published

on

Kepala Dislutkan Prov. Kalteng H. Darliansjah saat mengikuti rapat pembahasan draft Permendagri Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya. goindonesia.co – Batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut daerah provinsi merupakan hal yang sangat penting untuk ditetapkan sebagai pedoman dalam pegelolaan wilayah perairan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Prov. Kalteng H. Darliansjah saat ditemui di ruang kerjanya, Jumat (12/7/2024).

Darliansjah menjelaskan, bahwa batas perairan laut Provinsi Kalimantan Tengah ini dibahas saat dirinya hadir mengikuti rapat pembahasan draft Permendagri Batas Kewenangan Pengelolaan Sumber Daya Alam di Laut Daerah Provinsi berdasarkan telegram Nomor. 000.7.3/es.787/BAK tanggal 2 Juli 2024 dari Plh. Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan yang dilaksanakan di Grand Orchardz Hotel Rajawali Kemayoran Jakarta, pada 9 Juli 2024 yang lalu.

“Dalam rapat yang dipimpin oleh Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Jenderal Bina Kewilayahan Teguh Sunarto tersebut, kita mengusulkan agar dilakukan peninjauan kembali batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal perubahan garis pantai, penambahan atau pengurangan pulau terdepan dari Provinsi, penetapan dan perubahan batas daerah antar Provinsi dan penetapan daerah,” ungkap Darliansjah.

Lebih lanjut, Darliansjah menuturkan bahwa Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melakukan Pengelolaan Kelautan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945, melalui pemanfaatan dan pengusahaan Sumber Daya Kelautan dengan menggunakan prinsip ekonomi biru. Pemanfaaatan Sumber Daya Kelautan meliputi perikanan, energi dan sumber daya mineral, sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, serta sumber daya non konvensional yang dalam pengusahaannya berupa industri kelautan, wisata bahari, perhubungan laut dan bangunan laut.

Dalam kegiatan yang dihadiri oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Badan Informasi Geospasial (BIG), Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Pushidros TNI, Biro Hukum Kemendagri dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri ini, Pemprov Kalteng memberikan masukan agar dapat dilakukan peninjauan kembali terkait batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah secara berkala.

“Masukan kami agar batas kewenangan pengelolaan sumber daya alam di laut Provinsi Kalimantan Tengah dapat ditinjau kembali secara berkala setiap lima tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Sehingga potensi sumber daya alam di wilayah laut Provinsi Kalimantan Tengah dapat dimanfaatkan dengan optimal bagi kelangsungan hidup masyarakat, termasuk wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil agar dapat menjadikan ekonomi kelautan sebagai tumpuan bagi pembangunan ekonomi Kalimantan Tengah, bahkan berkontribusi bagi pembangunan ekonomi nasional,” pungkas Darliansjah. (***)

*MULTIMEDIA CENTER PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita Provinsi

Selesai Akhir Tahun 2024, Progres Pembangunan Tugu Pal Nol Tahap II Telah Capai 84 Persen

Published

on

Pembangunan Tugu Pal Nol (Foto : @diskominfomc.kalselprov.go.id)

Banjarbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, melalui Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalsel paparkan progres fisik pembangunan Tugu Pal Nol tahap II yang telah mencapai 84 persen dan diperkirakan selesai pada Bulan Desember 2024.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas PUPR Kalsel, Ahmad Solhan melalui Kepala Bidang Cipta Karya PUPR Kalsel, Yulianti Erlinah dalam jumpa pers bersama awak media di Ruang Rapat Kantor Dinas PUPR Kalsel, Banjarbaru, Kamis (11/7/2024).

Ia mengatakan, pengerjaan pembangunan Tugu Pal Nol tahap II yang berlokasi di Kota Banjarmasin di atas luas lahan 10.217,82 m2 dengan nilai Kontrak sebesar Rp. 124.945.888.888.89, ini telah mencapai 84,89 persen.

“Untuk Tugu Nol progresnya sudah 84,89 persen di minggu ke 54 dan ditargetkan selesai pada bulan Desember sesuai dengan berakhirnya kontrak,” kata Yulianti.

Yulianti menambahkan, saat ini sedang dalam tahap pengerjaan oleh pihak pelaksana pemasangan ACP dan selendang.

Adapun bangunan-bangunan yang dikerjakan pada ikon Kalimantan Selatan yaitu Tugu Pal Nol, sebagai berikut:

Pembangunan Tugu Pal Nol (Tahap II), berupa upper struktur (struktur beton lantai 4 sampai dengan 5, Struktur baja mulai lantai 5a sampai dengan Puncak Menara Elv. 99,00 m), Aristektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Bangunan UMKM A (Tahap II), berupa upper struktur (struktur beton lantai 1 dan struktur atap), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Bangunan UMKM B (Tahap II) berupa upper struktur (struktur beton lantai 1 sampai 2 dan struktur atap), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Pembangunan Amphitheater (Tahap II) berupa pekerjaan upper struktur (pedestal kolom struktur dan struktur atap baja dengan penutup atap membran), Arsitektural dan MEP hingga selesai.

Penambahan Ruang Lingkup (Tahap II) berupa pekerjaan gondola, perbaikan toilet existing, dan sebagian lanscape (paving dan rumput). (***)

*Media Center Provinsi Kalimantan Selatan.

Continue Reading

Trending