Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Bojonegoro Djoko Lukito saat menyampaikan acara ini dalam rangka sosialisasi untuk program RPL bagi ASN. Kehadiran tim Universitas Brawijaya (UB) dalam rangka bersinergi meningkatkan SDM di Kabupaten Bojonegoro (Foto : @bojonegorokab.go.id)

Bojonegoro, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro melalui Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) menggelar sosialisasi promosi program studi magister, doktor dan program Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bojonegoro. Sosialisasi diselenggarakan di Ruang Partnership Lt.4 Gedung Pemkab Bojonegoro, Selasa (7/5/2024).

Dalam sambutannya, Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kab Bojonegoro Djoko Lukito menyampaikan acara ini dalam rangka sosialisasi untuk program RPL bagi ASN. Kehadiran tim Universitas Brawijaya (UB) dalam rangka bersinergi meningkatkan SDM di Kabupaten Bojonegoro.

“RPL telah dilaksanakan dengan UB, namun kemarin baru untuk perangkat desa atau pegiat desa. Kedepan juga adanya RPL untuk pegawai Pemkab Bojonegoro,” jelasnya.

Nanti akan diperhitungkan, sehingga waktu kuliahnya semakin cepat, namun tidak mengurangi kualitas pendidikan. Program RPL bagi desa merupakan program yang baru ada di Bojonegoro secara nasional. Jika memungkinkan teman-teman yang ASN bisa mengikuti.

“Silahkan ikut, tentunya biaya pendidikan akan disediakan, ini dalam rangka meningkatkan SDM yang ada di Bojonegoro,” tegasnya.

Adanya program pendidikan ini, juga seiring tugas pegawai Pemkab yang semakin berat, dan di sisi lain masyarakat semakin kritis. Diharapkan, dengan program ini akan meningkatkan kualitas SDM, karena UB pasti akan memberikan yang terbaik. 

“Meskipun melalui program RPL maupun reguler harus melalui seleksi-seleksi yang ketat. Kedepan agar tercipta SDM aparatur yang bisa melayani masyarakat. Rencananya UB juga akan membuka Program Studi Diluar Kampus Utama di Bojonegoro (PSDKU),” ujarnya.

Direktur Sekolah Pascasarjana Universitas Brawijaya Malang, Moh. Khusaini menyampaikan bahwa Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang kaya akan Sumber Daya Alam (SDA). Maka perlu adanya pembangunan yang menata tata kelola lingkungan dengan SDM yang unggul.

“Bojonegoro ini memiliki potensi yang besar, jika SDM tidak siap menghadapi itu hanya akan menjadi problem di masa depan,” ungkapnya.

Jika semua berkembang bersama, lanjut dia, maka akan menjadi suatu tata kelola yang bagus. Yakni dengan memperhatikan aspek-aspek yang ada, dan tidak hanya mengandalkan SDA. Namun juga Infrastrukturnya dibangun, SDM dibangun dan lain sebagainya.

“Untuk program RPL kerjasama antara Pemkab Bojonegoro dan UB, 95 persen sudah selesai skripsinya dalam 1 tahun. Tahun ini sudah lulus semua,” bebernya.

Sementara itu, dalam laporan kegiatannya, Kepala BKPP Bojonegoro, Aan Syahbana memaparkan bahwa pertemuan ini sebagai tindak lanjut dari beberapa pertemuan sebelumnya. Dan kali ini peserta pertemuan adalah seluruh pejabat Pengelola Kepegawaian di seluruh OPD lingkup Pemkab Bojonegoro.

Lebih lanjut, Aan menyampaikan bahwa UB memiliki beberapa program, yang sebelumnya RPL, juga S2 dan S3. Harapannya seluruh ASN di lingkup Pemkab bisa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi untuk meningkatkan kualitas SDM.

“Sebelumnya Pemkab juga sudah ada program RPL, untuk kedepan ASN di lingkup Pemkab bisa memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensi. Dari tahun ke tahun, peningkatan SDM saat ini menjadi 69,74 persen yakni mendekati cukup baik,” pungkasnya. (***)

*PEMKAB BOJONEGORO

Rapat Analisa dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (Foto : @www.garutkab.go.id)

Garut, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat (TD)  Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kabupaten Garut selama 14 hari ke depan.

Keputusan memperpanjang TD ini dilakukan, setelah melalui evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Analisa dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (7/5/2024). Rapat evaluasi ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, dihadiri Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Aah Anwar Saefulloh.

Menurut Sekda Nurdin Yana, dalam rapat ini pihaknya telah menyepakati perpanjangan waktu tanggap darurat dalam waktu 14 hari ke depan, guna melakukan langkah-langkah penanggulangan lebih lanjut.

“Ya (kerusakan) infrastruktur sebenarnya relatif lebih kecil ya, dibandingkan dengan relokasi terkait dengan rumah, relatif lebih kecil insha Allah itu sudah di-cover PUPR, PUPR juga meminta ada jalan yang menuju tempat relokasi,” lanjutnya.

Selain itu, Nurdin juga keputusan diperpanjangnya TD ini karena distribusi pekerjaan di lapangan yang belum merata sehingga dilanjutkan dengan. tanggap darurat ke dua.

Selaku Kepala BPBD exofficio, Nurdin Yana menyampaikan bahwa pihaknya telah mengevaluasi langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menangani bencana pergerakan tanah dan tanah longsor di Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Pakenjeng.

“Saya coba cek masing-masing teknis ya bagaimana gerak langkah mereka ketika berjalan, alhamdulillah semua sudah menunjukkan sesuai dengan fungsionalitas masing-masing lah,” ucapnya.

Nurdin juga mengingatkan kepada setiap SKPD yang terkait untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat bencana ini. Ia menegaskan, bahwa hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan _recovery_ pada kondisi masyarakat saat ini.

“Lalu yang kedua dalam kesempatan ini pun kita melihat persebaran pekerjaan yang didapat. Jadi masih banyak teman-teman di lapangan yang belum kita cover secara keseluruhan sehingga perlu perpanjangan tanggap darurat yang kedua,” katanya.

Ia berharap, penanggulangan bencana yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta masyarakat bisa tertolong melalui kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Kalak BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saifullah, menjelaskan bahwa relokasi telah dilakukan terhadap 70 rumah warga, di antaranya 63 rumah dipindahkan ke tempat baru, diantaranya yaitu Desa Talagajaya Kecamatan Banjarwangi sebanyak 15 rumah dan Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng sebanyak 48 rumah, sementara untuk sisa rumah lainnya melakukan relokasi mandiri. Total kerugian akibat bencana ini mencapai 8 miliar rupiah, termasuk kerusakan rumah, aset, dan hasil pertanian.

“Kalau relokasi terpusat nanti ke tempat yang sudah disiapkan itu kita semua harus pindah, kalau yang relokasi mandiri itu nanti kita bantuan stimulan atau bantuan untuk rumahnya begitu kan, karena tanahnya mereka sediakan sendiri,” ucapnya.

Aah juga menyoroti upaya mitigasi bencana berupa relokasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan melarang aktivitas pertanian di lahan dengan kemiringan curam. Pihaknya juga memastikan penyediaan bantuan kepada korban bencana untuk mencegah kekurangan pangan dan sandang selama masa tanggap darurat.

“Misalnya sawah, kolam, itu kita lakukan dan sekarang juga di tempat yang kita sekarang ada penurunan atau pergerakan tanah itu kita sudah larang untuk dilakukan aktivitas persawahan ataupun kolam,” ucapnya.

Aah menegaskan, pihaknya terus memantau serta melaksanakan penyerahan bantuan kepada para penyintas bencana alam agar warga di daerah tersebut tidak mengalami kekurangan pangan.

“Sandang mereka masih ada, mungkin ya papan yang hilang kita siapkan, tapi pangan ini selama di pengungsian kita terus support ya dengan dapur umum 14 hari dan nanti kita lanjut ke TD 2 kita 14 hari lagi ke depan,” pungkasnya. (***)

* Pemerintah Kabupaten Garut

Rakor pembahasan tahapan Pilkada  gubernur dan wakil gubernur Papua 2024, di Kantor KPU Provinsi Papua (Foto : @papua.go.id)

Jayapura, goindonesia.co – Penjabat Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun memimpin rapat koordinasi (Rakor) pembahasan tahapan Pilkada  gubernur dan wakil gubernur Papua 2024, di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Papua.

Salah satu hal yang dibahas menyangkut syarat calon kepala daerah adalah Orang Asli Papua. 

Gubernur Ridwan Rumasukun dalam kesempatan tersebut meminta agar hasil rapat dapat segera difinalisasi, sehingga bisa menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU). Dilain pihak, untuk keperluan penerbitan petunjuk teknis (juknis) yang akan digunakan untuk penyelenggaraan Pemilukada di Papua.

“Tadi kita berdiskusi dan memberi masukan kepada MRP dan KPU  juga terkait dengan Pilkada.”

“Secepatnya mereka berdiskusi sehingga poin-poinnya bisa dibawa untuk dibahas di rapat regioanal tingkat pusat,” terang Ridwan, Selasa (7/5/2024).

Ketua KPU Papua, Steve Dumbon menyampaikan pelaksanaan Rakor untuk mendapatkan masukan dan saran dari berbagai pihak. Masukan dan saran ini akan terinput dalam Rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum dan petunjuk teknis Pilkada. 

“Sekarang KPU RI sedang menyiapkan PKPU tentang jadwal Pilkada Serentak 2024. Sehingga KPU memberikan atensi terhadap daerah khusus, seperti Aceh, Yogyakarta, Jakarta dan Papua,” kata dia. 

Khusus Papua, tambah dia, KPU RI memberikan atensi mengenai salah satu syarat calon kepala daerah adalah Orang Asli Papua. Hal ini sebagaimana amanat Undang-Undang nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus. 

“Undang-Undang Otsus itu mengatur menyangkut OAP dalam Pilkada Gubernur, tapi bupati/walikota tidak diatur. Sementara yang berkembang, masyarakat juga meminta bupati/walikota harus OAP, ini yang kita diskusikan,” ucap Steve. 

Sementara Smengenai kriteria OAP yang menjadi syarat calon kepala daerah menjadi kewenangan MRP sepenuhnya. 

“KPU hanya menerima dokumen persyaratan calon yang telah mendapatkan rekomendasi dari MRP,” tandasnya. (***)

* Pemerintah Provinsi Papua