Connect with us

Health

PERSI: Sinergi Rumah Sakit dan Pemerintah dalam Penanganan Lonjakan Kasus COVID-19 Menjadi Prioritas

Published

on

Ilustrasi lonjakan kasus Covid-19 (REUTERS via BBC INDONESIA)

Jakarta, goindonesia.co – Pasca libur lebaran, sejumlah daerah mulai melaporkan kenaikan temuan kasus COVID-19. Hal ini ditandai dengan melonjak drastisnya tingkat keterisian tempat tidur atau BOR (Bed Occupancy Rate) pada sejumlah rumah sakit di sejumlah daerah. Angka kenaikan temuan kasus COVID-19 ini diperkirakan masih akan terus meningkat di minggu- minggu berikutnya. Berdasarkan pengalaman empiris di setiap libur panjang sebelumnya, yaitu libur panjang Natal dan Tahun Baru, libur panjang Idul Fitri, dan libur panjang lainnya, biasanya kenaikan kasus COVID-19 itu akan mencapai puncaknya sekitar 5 sampai 7 minggu setelahnya.

dr. Lia G. Partakusuma, SpPK(K), MM, MARS selaku Sekjen Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) menyampaikan dari pengalaman yang telah terjadi sebelumnya bahwa semakin tinggi jumlah kasus positif COVID-19 tentu akan berpengaruh dengan semakin tinggi juga persentase pasien COVID-19 yang akan dirawat di rumah sakit. “Belajar dari pengalaman sebelumnya bahwa rata-rata 20% dari total pasien positif COVID-19 itu perlu dirawat di rumah sakit, dan 5% diantaranya harus dirawat di ruangan isolasi,” terang dr. Lia.

Kapasitas tempat tidur di masing-masing rumah sakit memang berbeda-beda, tergantung dari jenis dan lokasi rumah sakit. Beberapa provinsi memiliki jumlah rumah sakit dan kapasitas tempat tidur yang lebih besar dari provinsi lainnya. “Sebagai contoh DKI Jakarta, terjadi kenaikan BOR, namun jumlah tempat tidur di Jakarta cukup banyak. Kenaikan belum sampai 70%, jadi kelihatannya belum overload. Namun memang di beberapa daerah lainnya, seperti Kudus dan Bangkalan, rumah sakit disana tidak besar kapasitasnya. Begitu terjadi lonjakan kasus, rumah sakit tidak lagi mampu menampung pasien,” jelas dr. Lia.

dr. Lia juga mengatakan bahwa seluruh rumah sakit anggota PERSI  menerapkan anjuran Kementerian Kesehatan untuk meningkatkan kapasitas tempat tidur bagi pasien COVID-19. “Jika BOR-nya telah terisi lebih dari 80% dari peruntukan untuk COVID-19, maka kapasitas akan ditambah lagi menjadi 40%. Dan 25% dari tempat tidurnya harus menjadi ICU khusus ruang isolasi COVID-19. Saat ini memang datanya terus bergerak, setiap rumah sakit harus mempelajari ini, dan harus bergerak cepat serta bekerja sama jika terjadi lonjakan kasus,” kata dr. Lia.

Dari laporan rumah sakit para anggota PERSI untuk yang kapasitas tempat tidurnya tidak banyak memang pasien sudah mulai membludak. Antrian di IGD juga sudah mulai panjang, termasuk di Jakarta. “Karena pasien harus di skrining terlebih dahulu, dilakukan tes COVID-19. Pada saat menunggu hasil tes, ini yang menyebabkan antrian pasien menjadi panjang. Hal ini sebenarnya tidak kita inginkan. Kita maunya pasien cepat masuk, dan cepat juga keluar. Agar tidak berkerumun di Rumah Sakit,” ujar dr. Lia.

Saat kapasitas rumah sakit tidak lagi mencukupi, langkah rujukan akan diambil. “Tapi tidak semua pasien bersedia dirujuk. Malah ada yang akhirnya menolak dirawat. Ini kan sebetulnya tidak boleh, apalagi dalam kondisi wabah seperti sekarang ini,” ungkap dr. Lia.

Untuk mengatasi hal-hal tersebut, dr. Lia menambahkan bahwa sinergi antara rumah sakit dan Pemerintah sangat dibutuhkan. Kondisi di lapangan, setiap rumah sakit pasti memiliki titik batas, dari sisi tempat tidur, obat-obatan, APD, dan tenaga kesehatan. “PERSI telah mengeluarkan edaran agar anggota kami saling berkoordinasi satu sama lain dalam mempersiapkan tempat tidur, SDM, logistik, obat-obatan, serta berkoordinasi dengan pemerintah setempat. Semoga masyarakat bisa memahami bahwa kemampuan rumah sakit itu memiliki batas, sehingga tidak lalai dalam menjalankan protokol kesehatan,” himbau dr. Lia.

dr. Lia melihat saat ini komunikasi antara rumah sakit dengan Pemerintah dalam penanganan COVID-19 telah berjalan cukup baik. “Data sudah mulai terintegrasi dan diumumkan secara berkala oleh Satgas COVID-19. Kemenkes juga rutin melakukan briefing untuk menyampaikan update situasi terkini. Sehingga kami dari PERSI dapat meningkatkan kesiagaan dan tahu bagaimana untuk bertindak. TNI dan POLRI juga sangat membantu dalam pelaksanaan di lapangan. Semoga sinergi baik ini terus terjaga dan dapat terus kita tingkatkan bersama,” ungkap beliau.

Peran aktif masyarakat memang sangat dibutuhkan dalam usaha penanganan pandemi COVID-19 ini. Tidak semua rumah sakit dan semua daerah memiliki kapasitas tempat tidur yang cukup banyak untuk dialokasikan kepada pasien COVID-19. “Masyarakat diharapkan agar dapat tetap menjaga protokol kesehatan dan melaksanakan himbauan Pemerintah untuk vaksinasi. Karena semakin banyak masyarakat yang positif COVID-19, maka kebutuhan rawat inap di rumah sakit juga akan semakin meningkat. Jika kapasitas rumah sakit penuh, akan membuat kepanikan. Rumah sakit juga akan semakin sulit untuk membantu pasien,” tutup dr. Lia

***

Tentang Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) – Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) dibentuk dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 serta pemulihan perekonomian dan transformasi ekonomi nasional. Prioritas KPCPEN secara berurutan adalah: Indonesia Sehat, mewujudkan rakyat aman dari COVID-19 dan reformasi pelayanan kesehatan; Indonesia Bekerja, mewujudkan pemberdayaan dan percepatan penyerapan tenaga kerja; dan Indonesia Tumbuh, mewujudkan pemulihan dan transformasi ekonomi nasional. Dalam pelaksanaannya, KPCPEN dibantu oleh Satuan Tugas Penanganan COVID-19 dan Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Tim Komunikasi Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Narahubung: Lalu Hamdani

No HP 081284519595

(***)

Health

Komnas PA Tanggapi Lambatnya Pelabelan Bisphenol A (BPA)

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Penggunaan plastik mengandung Bisphenol A (BPA) dapat menyebabkan berbagai macam penyakit, seperti kanker, syaraf dan lain sebagainya. Zat BPA tersebut salah satunya terdapat pada galon guna ulang.

Demikian antara lain disampaikan Ketua Umum Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia (AIMI) dan Koordinator Presidium Gerakan Kesehatan Ibu dan Anak (GKIA), Nia Umar, di acara Selebrasi 23 Tahun Komnas Perlindungan Anak, yang berlangsung di Aula Komnas Perlindungan Anak, Pasar Rebo Jakarta Timur, Selasa (26/10/2021).

“Jadi saya menakut-nakuti. BPA itu ibarat polusi yang tidak kelihatan. Kalau asap masih kelihatan. BPA secara akumulatif dapat memicu berbagai macam penyakit,” papar Nia Umar.

Dia acara diskusi publik berjudul ‘Bebaskan Anak, Balita, Bayi dan Janin dari Bahaya Bisphenol A (BPA) – Urgensi Label Bebas BPA untuk Kesehatan,’ tersebut Nia mengimbau, agar masyarakat berhati-hati.

“Perhatikan kesehatan keluarga. BPA ada diberbagai kemasan, mulai dari plastik, kaleng, dan galon. Dari tiga kemasan tersebut yang perlu diperhatikan adalah galon air minum,” ujarnya.

Nia menegaskan, galon isi ulang harus kita perhatikan. Misal air dimasukan ke galon dan diangkut menggunakan mobil. Di mobil galon ini terpapar panas matahari.

“Belum lagi ketika di minimarket terjemur panas matahari. Kejadian ini dapat membuat BPA larut dan masuk ke dalam air minum,” jelasnya.

Tidak hanya anak-anak, menurutnya, bahaya BPA juga mengancam kesehatan ibu hamil dan lingkungan.

“Bahaya BPAberdampak bagi tubuh ibu hamil dan menyusui. Bagi yang menyusui, risiko yang ditimbulkan adalah ASI yang diminum bayi akan mengandung BPA. Sehingga bisa jadi si bayi ini tidak mau lagi menyusui melalui payudara ibu mereka,” kata Nia.

BPA dapat mengganggu kerja endokrin dan meniru esterogen. Bahkan Laporan Program Toksikologi Nasional AS pada 2008 menyatakan keprihatinannya atas efek BPA kepada otak dan perilaku dan kelenjar prostat pada janin.

Sementara sifat BPA ini akan terjadi migrasi, apabila terkena panas secara berulang-ulang dan terjadi gesekan atau goresan. Belum lagi saat pemindahan dari truk ke depo –depo ini sangat mungkin timbulnya gesekan.

Jika larut dan air minum yang terkandung BPA ini masuk ke dalam tubuh, maka sel kanker dapat dipicu untuk hidup dan membuat risiko terjadinya kanker semakin tinggi.

“Gunakan kemasan bebas BPA. Pemerintah harus memuat regulasi yang lebih ketat dalam penggunaan kandungan BPA pada kemasan makanan ataupun minuman,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKB, Arzeti Bilbina, SE, M.A.P, menyampaikan bawah Pemerintah menyambut positif. Setuju jika kemasan plastik makanan dan minuman harus free BPA.

“DPR RI telah melakukan rapat kerja dengan BPOM. Pada tahun anggaran 2022 Pemerintah akan mengalokasikan untuk sosialisasi bahaya BPA,” terang Arzeti Bilbina.

Senada dengan Nia Umar dan Arzeti, Ketua Komisi Perlindungan Anak, Arist Merdeka Sirait dengan tegas menyatakan, kekecewaan atas lambannya pihak BPOM yang tidak segera memberi label pada galon guna ulang yang jelas mengandung BPA.

“Saya sudah beberapa kali menjadi narasumber webinar tentang pelabelan BPA. Dan BPOM masih lambat dalam menetapkan revisi PERKA label,” ujarnya geram.

Di banyak negara, kata Arist, BPA pada kemasan sudah dilarang. Beliau juga mensinyalir adanya upaya menggagalkan rencana BPOM untuk merevisi PERKA label terkait BPA.

“Seharusnya tidak ada toleransi batas ambang terkait kemasan yang mengandung BPA untuk bayi, balita dan janin pada ibu hamil. Jangan sampai upaya ini malah menyesatkan bagi konsumen, BPA tetap racun. Migrasinya tidak layak dikonsumsi oleh usia rentan,” papar Arist Merdeka.

Arist bertekad tidak akan surut terus berjuang demi kesehatan masyarakat, khususnya bagi anak, bayi, balita dan janin. Tuntutannya jelas agar BPOM segera memberi label pada galon guna ulang berbahan PC dengn kode plastik No.7 yang nyata – nyata mengandung BPA.

Menurutnya, migrasi BPA awalnya dari galon guna ulang, migrasi ke air. Sejak proses pencuncian galon di pabrik, saat dibawa dari pabrik ke distributor sudah terjemur matahari.

“Masuk ke toko-toko dijemur matahari lagi. Padahal BPA mudah bermigrasi bila terjadi pemanasan maupun gesekan,” papar Arist.

Continue Reading

Health

Sesuai Prediksi, DKI Jakarta Akhirnya Nihil Kasus Kematian COVID-19

Published

on

By

Jakarta, Goindonesia.co – Pakar epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI) Pandu Riono sebelumnya memprediksi DKI Jakarta akan mencapai nol kasus kematian COVID-19 dalam sepekan hingga dua pekan ke depan. Tepat sepekan dari prediksi mencuat, per Kamis (7/10/2021) Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyampaikan kabar baik tersebut.

“Sebuah hari yang patut disyukuri. Dalam 24 jam terakhir terdapat 0 permintaan pelayanan pemakaman protap COVID-19 di DKI Jakarta,” ungkapnya dalam akun Instagram pribadi, berdasarkan data Distamhut DKI sejak jam 18:00 Rabu (6/7/2021) sampai 18:00 Kamis (7/10/2021).

Anies berharap tren baik ini bisa terus dijaga hingga hari-hari berikutnya. Ia tak ingin DKI Jakarta kembali menghadapi lonjakan kasus kematian di Juli lalu yang bisa mencapai lebih dari 200 kasus.

“Mari kita jaga sama-sama. Jangan lepas masker dulu,” pesan Anies.

Jika dilihat berdasarkan data yang dihimpun Satgas COVID-19, DKI Jakarta mencatat nol kasus Corona per Senin (4/10/2021), sementara Kamis (7/10/2021) satu orang meninggal dunia.

Diberitakan sebelumnya, prediksi Pandu soal catatan nol kasus kematian COVID-19 bukan tidak berdasar. Menurut dia, ada sejumlah faktor yang mempengaruhi kemungkinan tersebut.

Salah satunya ialah cakupan vaksinasi lansia. DKI Jakarta menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia dengan cakupan vaksinasi dosis pertama dan kedua pada lansia di atas 80 persen.

“Yang pertama kali saya ingat Inggris itu bisa angka kematiannya zero (nol) ketika terjadi, peningkatan gelombang memprioritaskan salah satu negara sejak awal vaksinasi lansia,” jelas Pandu saat dihubungi detikcom Jumat (1/10/2021).

Continue Reading

Berita

Guru Besar Teknik Kimia Undip : “Kemasan Makanan dan Minuman Plastik Harus Bebas Zat BPA!”

Published

on

By

Migrasi zat Bisphenol A (BPA) dari kemasan makanan dan minuman plastik ternyata bisa lebih cepat prosesnya. Ada dua pemicu cepatnya proses migrasi BPA, yakni goresan dan panas.

Demikian antara lain diungkapkan Guru Besar Teknik Kimia Universitas Diponegoro (Undip), Prof. Dr. Andi Cahyo Kumoro, S.T., M.T, yang disampaikan melalui sambungan telepon, Kamis (30/09/2021).

Ia mengatakan, jika kemasan plastik yang mengandung BPA mengalami pemanasan dan goresan, maka migrasi zat BPA akan lebih cepat. “Terutama jika ada pemanasan dan goresan, migrasi BPA akan lebih cepat dibandingkan jika tidak ada guncangan atau tidak ada perlakuan thermal,” ujarnya.

Salah satu kemasan plastik makanan dan minuman yang mempunyai potensi besar lebih cepat terjadi migrasi BPA adalah galon guna ulang. Galon guna ulang dengan kode daur ulang nomor 7 merupakan kemasan plastik berbahan dasar polycarbonat.

Kemasan ini wajib menjadi perhatian serius. Sebab dalam proses distribusinya, kerap terpapar panas matahari. Belum lagi saat pencucian kerap disikat dan disemprot dengan air panas juga.

“Kondisi ini memenuhi syarat proses cepatnya migrasi BPA. Selain itu penggunaan di masyarakat sangat besar,” terangnya.

Menurut Prof. Andri, cara lain zat BPA bermigrasi dari kemasan plastik, selain karena goresan dan panas, BPA juga bisa sedikit larut di minyak.

“Jangan sampai ada goresan, juga jangan menyimpan kemasan plastik terlalu lama, saat plastik mulai rapuh maka mempermudah migrasi BPA dari struktur polikarbonat yang ada, ” jelasnya.

Menurut dia, kalau produk mengandung minyak atau mungkin kemasannya sudah lama, ditambah ada pemanasan, penggoresan lalu dikocok-kocok misalnya, itu akan mempercepat laju peluruhan.

Prof. Andri mengingatkan, bahaya yang ditumbulkan jika terpapar BPA, anak-anak akan terganggu sistem sarafnya, kemudian akan mengubah perilakunya. Bagi ibu hamil bisa terjadi miscarriage atau keguguran. Oleh karenanya, di berbagai negara sudah tidak direkomendasikan menggunakan kemasan yang mengandung BPA.

Mengingat sejumlah bahaya dari penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA ini, Prof. Andri setuju jika Indonesia perlu menerapkan regulasi pelarangan penggunaan kemasan plastik yang mengandung BPA.

Prof. Andi berpendapat, demi generasi mendatang, mau tidak mau Pemerintah harus memiliki kebijakan melindungi generasi penerus, terutama anak-anak, bayi dan juga balita.

“Apalagi di era pandemi seperti ini, kita tidak boleh makan di tempat, sehingga harus membawa kemasan serba plastik. Itu menjadi tantangan kita semua dan juga Pemerintah tentunya. Tapi, saya tetap berharap, sebaiknya harus ada regulasi soal ini,” tegasnya.

Prof Andri mendukung apabila BPOM sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen mampu melakukan pembatasan.

“Saya sangat mendukung BPOM karena lembaga ini bertanggung jawab terhadap keselamatan konsumen terkait penggunaan bahan terutama bahan kimia dan bahan obat,” ujarnya.

Apalagi zat BPA ini sangat mempengaruhi terhadap kesehatan balita termasuk pada ibu-ibu hamil terutama pada janin. Bisa terjadi keguguran jika terpapar dalam jumlah besar dan rutin.

“Jadi saya rasa ini sudah semestinya BPOM mengusulkan regulasi yang lebih jelas dan terkontrol bahwa produk produk yang menggunakan kemasan sebaiknya yang bebas zat Bisohenol A,” harap Prof. Andri./* Eddie Karsito

Continue Reading

Trending