Connect with us

Politik

Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Published

on

Suasana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Pasar Umum Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (5/1/2022) pagi. (KOMPAS.COM/PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHO)

Jakarta, goindonesia.co – Akhirnya Presiden Joko Widodo buka suara soal gaduh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ini mengakhiri penantian publik yang sebelumnya mendesak supaya presiden angkat bicara perihal polemik tersebut. Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Meski demikian, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujarnya.

Konstitusi memang telah tegas mengatur penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan presiden.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan lima tahun sekali.

Sementara, merujuk Pasal 7 UUD, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Langgar konstitusi

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menyatakan bahwa penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum.

Yusril menjelaskan, Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Jadi, jika pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali,” kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Penundaan pemilu itu juga disinyalir akan mengakibatkan lahirnya pemerintahan ilegal. Sebab, dijalankan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum.

Adapun penyelenggara negara yang dimaksud Yusril adalah mereka yang seharusnya dipilih oleh rakyat setiap lima tahun sekali dalam pemilu.

“Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya ‘ilegal’ alias ‘tidak sah’ atau ‘tidak legitimate’.” jelas Yusril.

Sementara, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. “Ini adalah perkembangan yang memalukan, sekaligus membahayakan. Wacana penundaan pemilu, sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Dalam teori ketatanegaraan, ia menjelaskan, pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebutkan, hal itu bisa diukur dari dampak tindakan pelanggaran konstitusi semata-mata demi menyelamatkan negara.

Indikator lainnya adalah tetap adanya pembatasan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar utama dari prinsip konstitusionalisme.

“Maka, dengan parameter demikian, menunda Pemilu 2024, menambah masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah, nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi yang berjamaah,” ujar Denny.

Usul elite politik

Wacana penundaan pemilu kali pertama dimunculkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Usulan Muhaimin itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

“PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Pada Januari lalu, usulan memperpanjang masa jabatan presiden ini juga disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengeklaim, usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Wacana Paket Prabowo-Ganjar Pranowo, Anies Baswedan Pastikan Siap Pilpres 2 Paslon ataupun 3 Paslon

Published

on

Anies Baswedan saat ditemui setelah seru-seruan bareng influencer di Red Corner Cafe, Minggu (24/9/23) dini hari.  (Foto : Reinaldi Cahyadi/Tribun-Timur.com)

Makassar, goindonesia.co – Anies Baswedan tak takut jika nanti pemilihan presiden (pilpres) hanya 2 poros saja.

Sebelumnya, menguat isu berpasangannya Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto dalam pemilihan presiden (pilpres).

Jika hal ini terjadi, maka hanya akan ada 2 pasangan saja yang akan maju menjadi Presiden, bukan 3.

Anies Baswedan sendiri mengaku tak tau menahu terkait isu 2 poros yang sedang hangat terdengar.

“Saya tidak tahu itu, bebas saja,” ungkap Anies saat ditemui di Red Corner Cafe setelah seru-seruan bersama influencer, Minggu (24/9/23) dini hari.

Dirinya mengatakan sangat siap berapapun calon presiden yang akan maju nantinya.

“Kita siap saja tentunya,”kata mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Berbeda halnya dengan Presiden PKS Ahmad Syaikhu yang mengatakan, hal tersebut tak bisa di paksakan.

“Kalau kami berharapnya, PKS bisa lebih dari dua pasangan,”katanya saat ditemui di Hotel Dalton, Sabtu (23/9/23) siang.

Ahmad Syaikhu menjelaskan, saat ini PKS masih terus berikhtiar agar hal tersebut tidak terjadi.

“Bagaimana partai politik bisa tergabung dalam koalisi. Hari ini masih merasakan kemungkinan ada tiga pasang. Mudah-mudahan ini bisa tiga pasang sampai pendaftaran”jelasnya.

Meskipun terdapat dua pasangan, Ahmad Syaikhu mengaku masih punya strategi khusu dalam memenangkan Anies.

“Kan pada akhirnya kita tetap pada upaya bagaimana memenangkan Anies Rasyid Baswedan,”kata dia.

“Kalau pun memang ternyata hasilnya dua pasang, ya kita siap menghadapi berbagai konsekuensi,”ujarnya. (***)

*@makassar.tribunnews.com


Continue Reading

Politik

PKS Pastikan Dukung Cak Imin Jadi Cawapres Anies Baswedan

Published

on

Wakil Ketua Majelis Syura PKS, Hidayat Nur Wahid (Foto : @www.tvonenews.com)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid memastikan pihaknya mendukung keputusan Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin menjadi calon wakil presiden (cawapres) Anies Baswedan.

Menurut dia, PKS tetap konsisten dengan keputusan Majelis Syura, sejak awal mendukung Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersama bakal calon presiden (bacapres) Anies Baswedan pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 mendatang. “Perubahan tentu merupakan sebuah keniscayaan, karena tidak ada sesuatu pun di dunia ini statis, apalagi yang sempurna. Sehingga, perubahan untuk perbaikan yang lebih baik dalam kebijakan pemerintah seharusnya menjadi fokus setiap kandidat. Termasuk untuk meneruskan hal-hal yang sudah dinilai baik agar menjadi lebih baik,” jelas dia, melalui keterangan resmi, Selasa (12/9/2023).

Wakil Ketua MPR RI ini memahami harapan Partai NasDem yang meminta PKS segera memutuskan dukungan kepada Cak Imin.

“Di antara partai-partai di KPP, PKS adalah peraih suara terbanyak pada Pemilu 2019 di tiga wilayah strategis, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten,” ujarnya.

“Sehingga sangat wajar apabila bacapres Anies Baswedan, NasDem dan PKB sangat berharap agar bisa menang, dengan PKB kuat di Jatim dan Jateng, tapi juga dengan PKS yang kuat di Jabar, Jakarta, dan Banten,” imbuhnya.

Maka wajar apabila Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh berharap PKS tetap berada di Koalisi Perubahan untuk Persatuan ini. Terlebih, PKB juga mengungkit kisah sukses koalisi antara PKB dan PKS yang memenangi 40-50 Pilkada di seluruh Indonesia.

Sebelumnya, Anies Baswedan mengaku besok, Selasa (12/9/2023) akan melakukan sowan ke markas Partai Keadilan Sejahtera (PKS) bersama dengan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Hal ini dia ungkapkan usai menggelar rapat pemenangan bersama dengan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di DPP PKB, Jakarta Pusat, Senin (11/9/2023).

“Rencana besok insyallah besok akan silaturahmi bersama-sama ke DPP PKS bersama tim PKB. Jadi Gus Muhaimin bersama jajaran besok siang akan ke PKS, dan kemudian bersilaturahmi di sana,” ujar dia.

Sementara untuk pernyataan elit PKS yang masih enggan mendukung Cak Imin sebagai bakal calon wakil presiden (bacawapres) Anies Baswedan, dia mengatakan tunggu hasil pertemuan besok.

“Pokoknya, besok kita ketemu gitu ya, nanti kita lihat besok insyallah semuanya sama-sama,” tandas dia. (***)

*@tvOnenews.com

Continue Reading

Politik

Didukung Budiman Sudjatmiko, Prabowo Subianto: Dapat Energi Baru

Published

on

Budiman Sudjatmiko menilai Prabowo merupakan sosok nasionalis dengan pemikiran hebat. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Jakarta, goindonesia.co – Bakal calon presiden  Prabowo Subianto bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo atau Jokowi jika dia memperoleh mandat sebagai orang nomor satu di Indonesia setelah memenangi Pilpres 2024.

“Saya bertekad meneruskan perjuangan Presiden Joko Widodo. Saya bukan orang yang mencla mencle, bukan orang plin plan, bukan orang yang ragu-ragu,” kata Prabowo saat acara Deklarasi Dukungan Prabowo-Budiman Bersatu di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (18/8/2023), seperti dilansir Antara.

Ketua Umum Partai Gerindra itu bersyukur telah diajak Presiden Jokowi untuk bergabung di jajaran Kabinet Indonesia Maju sebagai menteri pertahanan demi kepentingan rakyat Indonesia. Selama di Kabinet, Prabowo mengakui sepak terjang Presiden Joko Widodo.

Dia pun siap melanjutkan perjuangan untuk menuju Indonesia Maju. Prabowo terkejut dengan dukungan yang diberikan kader PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko kepadanya. “Saya merasa terharu, berbesar hati, diperkuat, mendapat energi baru,” imbuhnya.

Dukungan dari tokoh Reformasi 1998 bersama para pendukungnya itu, lanjut Prabowo, menjadi penambah semangat baginya untuk terus maju dalam kontestasi politik di tahun 2024.

Sementara itu, Budiman Sudjatmiko mengajak semua pihak untuk menatap masa depan supaya lebih cerah.

“Kita lupa jika ada masa depan. Oleh karena itu, kita harus melihat ke masa depan, sesekali kita bisa melihat ke belakang,” kata Budiman.

Dia pun mengaku dirinya sebagai seorang pribadi yang biasa mengambil risiko dalam melangkah.

Kepada Prabowo, Budiman berpesan agar memajukan kesejahteraan umum, koperasi, badan usaha milik desa (BUMDes), hingga menata jaminan sosial apabila nanti mendapat amanat menjadi presiden RI di 2024.

Prabowo Subianto merupakan bakal calon presiden yang sudah memperoleh dukungan dari Partai Gerindra, Partai Golkar, Partai Amanat Nasional (PAN), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (***)

*@www.liputan6.com

Continue Reading

Trending