Connect with us

Politik

Akhirnya Jokowi Buka Suara: Janji Patuhi Konstitusi, tapi Sebut Wacana Penundaan Pemilu Tak Bisa Dilarang

Published

on

Suasana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Pasar Umum Kota Purwodadi, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, Rabu (5/1/2022) pagi. (KOMPAS.COM/PUTHUT DWI PUTRANTO NUGROHO)

Jakarta, goindonesia.co – Akhirnya Presiden Joko Widodo buka suara soal gaduh wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Ini mengakhiri penantian publik yang sebelumnya mendesak supaya presiden angkat bicara perihal polemik tersebut. Jokowi menyatakan dirinya bakal patuh pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945.

“Kita bukan hanya taat dan tunduk, tetapi juga patuh pada konstitusi,” kata Jokowi di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3/2022), dilansir dari Kompas.id edisi Sabtu (5/3/2022).

Meski demikian, Jokowi menyatakan, wacana penundaan pemilu tidak bisa dilarang. Sebab, hal itu bagian dari demokrasi.

Namun, sekali lagi, ia menegaskan bakal tunduk dan patuh pada konstitusi.

“Siapa pun boleh-boleh saja mengusulkan wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden, menteri atau partai politik, karena ini kan demokrasi. Bebas aja berpendapat. Tetapi, kalau sudah pada pelaksanaan semuanya harus tunduk dan taat pada konstitusi,” ujarnya.

Konstitusi memang telah tegas mengatur penyelenggaraan pemilu maupun masa jabatan presiden.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, pemilu presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, DPD, serta DPRD provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan lima tahun sekali.

Sementara, merujuk Pasal 7 UUD, masa jabatan presiden dan wakil presiden dibatasi paling banyak dua periode, dengan lama masa jabatan 5 tahun setiap satu periode.

Langgar konstitusi

Ahli hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra sebelumnya telah menyatakan bahwa penundaan pemilu tidak memiliki dasar hukum.

Yusril menjelaskan, Pasal 22E UUD 1945 secara imperatif menyatakan bahwa pemilu untuk memilih anggota DPR, DPD, presiden dan wakil presiden, serta DPRD dilaksanakan setiap lima tahun sekali.

“Jadi, jika pemilu ditunda melebihi batas waktu lima tahun, maka atas dasar apakah para penyelenggara negara itu menduduki jabatan dan menjalankan kekuasaannya? Tidak ada dasar hukum sama sekali,” kata Yusril dalam keterangannya, Sabtu (26/2/2022).

Penundaan pemilu itu juga disinyalir akan mengakibatkan lahirnya pemerintahan ilegal. Sebab, dijalankan oleh penyelenggara negara yang tidak memiliki dasar hukum.

Adapun penyelenggara negara yang dimaksud Yusril adalah mereka yang seharusnya dipilih oleh rakyat setiap lima tahun sekali dalam pemilu.

“Kalau tidak ada dasar hukum, maka semua penyelenggara negara mulai dari Presiden dan Wakil Presiden, anggota MPR, DPR, DPD dan DPRD semuanya ‘ilegal’ alias ‘tidak sah’ atau ‘tidak legitimate’.” jelas Yusril.

Sementara, pakar hukum tata negara Denny Indrayana menyatakan, wacana penundaan Pemilu 2024 merupakan bentuk pelecehan terhadap konstitusi. “Ini adalah perkembangan yang memalukan, sekaligus membahayakan. Wacana penundaan pemilu, sebenarnya adalah bentuk pelanggaran konstitusi,” kata Denny dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Dalam teori ketatanegaraan, ia menjelaskan, pelanggaran atas konstitusi hanya dimungkinkan dalam situasi sangat darurat, tetapi alasannya harus jelas untuk penyelamatan negara dan melindungi seluruh rakyat.

Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM itu menyebutkan, hal itu bisa diukur dari dampak tindakan pelanggaran konstitusi semata-mata demi menyelamatkan negara.

Indikator lainnya adalah tetap adanya pembatasan kekuasaan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai pilar utama dari prinsip konstitusionalisme.

“Maka, dengan parameter demikian, menunda Pemilu 2024, menambah masa jabatan presiden, memperpanjang masa jabatan parlemen, dan kepala daerah, nyata-nyata adalah potret pelanggaran konstitusi yang berjamaah,” ujar Denny.

Usul elite politik

Wacana penundaan pemilu kali pertama dimunculkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi sebelum menyampaikan usulan itu.

“Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun,” kata Muhaimin, dikutip dari keterangan persnya, Rabu (23/2/2022).

Menurut Muhaimin, usulan itu muncul karena dia tidak ingin ekonomi Indonesia mengalami pembekuan setelah dua tahun stagnan akibat pandemi Covid-19.

Wakil Ketua DPR RI itu mengatakan, akan ada banyak momentum untuk memulihkan ekonomi selama 2022-2023. Sementara, gelaran pemilu ia nilai bisa mengganggu prospek ekonomi.

Muhaimin mengeklaim, banyak akun di media sosial setuju dengan usulan dirinya agar pelaksanaan Pemilu 2024 ditunda satu hingga dua tahun.

Menurut analisis big data perbincangan di media sosial, kata Muhaimin, dari 100 juta subjek akun di medsos, 60 persen di antaranya mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak.

Usulan Muhaimin itu lantas didukung Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengaku, dirinya menerima aspirasi dari kalangan petani di Kabupaten Siak, Riau, terkait wacana perpanjangan masa jabatan presiden.

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Menurut Zulkifli, terdapat sejumlah alasan yang membuat pihaknya mendukung penundaan pemilu, mulai dari situasi pandemi, kondisi ekonomi yang belum stabil, hingga anggaran pemilu yang membengkak.

“PAN setuju bahwa pemilu perlu dipertimbangkan untuk diundur,” kata Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, dalam keterangan tertulis, Jumat (25/2/2022).

Pada Januari lalu, usulan memperpanjang masa jabatan presiden ini juga disampaikan Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Bahlil mengeklaim, usulan itu datang dari para pengusaha yang bercerita kepadanya. Alasannya, perlu waktu untuk memulihkan ekonomi nasional yang terdampak pandemi Covid-19 sehingga para pengusaha ingin penyelenggaraan peralihan kepemimpinan nasional itu ditunda. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

PKS Konsisten Bersama Koalisi Perubahan, Deklarasi Eksplisit Anies Saat Rakernas

Published

on

Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menggelar konferensi pers bersama tim kecil koalisi perubahan. Fathur/PKSFoto

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menggelar konferensi pers usai menemui Ketua Majelis Syura PKS Dr. Salim Segaf Al Jufri dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu, Senin (30/1/2023). 

“Usai pertemuan tim kecil di kediaman Pak Anies Baswedan hari Jumat, malamnya saya terbang ke Istanbul bersama tim kecil dari PKS ada Al Muzammil dan Pipin Sopian menemui Ketua Majelis Syura Dr. Salim dan Presiden PKS Ahmad Syaikhu untuk menyampaikan perkembangan dari tim kecil,” papar Sohibul. 

Sohibul menyampaikan alasan ia menyusul ke luar negeri karena Dr Salim dan Ahmad Syaikhu tengah menunaikan tugas dan hendak melakukan ibadah umroh. 

Ia menyampaikan pesan dari Dr. Salim dan Ahmad Syaikhu terkait koalisi di Pilpres deklarasi calon Presiden. 

“Yang pertama Dr. Salim dan Ahmad Syaikhu menyampaikan sikap PKS, sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai-partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai-partai pengusung Anies Baswedan di pilpres 2024 sehingga koalisi ini memenuhi PT 20 persen, ini menutup pertanyaan kemana arah koalisi PKS,” ucap Sohibul. 

Terkait Deklarasi pencapresan, ia menyebut hal itu akan dilakukan pada Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PKS 24 Februari 2023 mendatang. 

“Penegasan dukungan secara eksplisit Deklarasi Anies Baswedan, PKS akan menyampaikan usai rapat badan pekerja Majelis Syura pada saat Rakernas nanti, dan bisa saja dipercepat sesuai konstelasi politik yang terjadi,” tutur Sohibul. 

Hadir dalam konferensi pers, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Mohamad Sohibul Iman, Ketua tim kecil pencapresan Anies Baswedan Sudirman Said, Ketua DPP PKS Al Muzammil Yusuf, Ketua KSP PKS Pipin Sopian, Sekjen Partai Demokrat Teuku Riefki dan Koordinator Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra. (***)

(Sumber : Humas PKS, @pks.id)

Continue Reading

Politik

PKS Nyatakan Dukungan Anies Baswedan Jadi Capres 2024

Published

on

Anies Baswedan (Foto: Rifkianto Nugroho)

Jakarta, goindonesia.co – PKS menyatakan konsistensi menjadi bagian dari partai pendukung Anies Baswedan di Pilpres 2024. Hal itu merupakan keputusan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al Jufri.

Keputusan itu disampaikan oleh Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman. Dia menyebut keputusan itu sudah menjadi hasil diskusi internal Majelis Syuro.

“Pertama sebagaimana ditunjukkan dalam tim kecil koalisi partai pendukung Anies Rasyid Baswedan, PKS konsisten menjadi bagian dari koalisi partai pengusung Anies Baswedan di pilpres 2024, sehingga koalisi ini memenuhi PT 20%,” kata Sohibul dalam konferensi pers, Senin (30/1/2023).

Sohibul mengatakan pihaknya juga konsisten mendukung Anies sebagai bacapres di pilpres 2024. Keputusan resmi akan disampaikan pada rakernas PKS yang digelar pada 24 Februari.

“PKS akan menyampaikan dukungan eksplisit organisatoris kepada bapak Anies Baswedan sebagai bacapres 2024-2029 pada rapat Majelis Syuro PKS yang bersamaan dengan Rakernas DPP PKS pada 24 Februari 2023,” ujarnya.

“Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan akan terjadi percepatan sesuai dinamika politik yang berkembang terutama setelah Ketua Majelis Syuro PKS dan Presiden PKS kembali ke tanah air,” lanjutnya. (***)

*@news.detik.com

Continue Reading

Politik

Sohibul Iman dan Sudirman Said Akan Gelar Jumpa Pers

Published

on

Utusan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said dan Sekjen DPP Partai Demokrat Teuku Riefky Harsya usai pertemuan tim kecil di Pendopo Anies Baswedan, Cilandak, Jaksel. (Alma Fikhasari/Merdeka.com)

Jakarta, goindonesia.co – Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Sohibul Iman dan Perwakilan Tim Kecil Anies Baswedan, Sudirman Said akan menggelar jumpa pers di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Pukul 18.00 WIB, pada Senin (30/1/2023). Agenda tersebut, dikabarkan akan mengumumkan terkait Koalisi Perubahan.

“Rencananya ada konpers terkait Koalisi Perubahan di Terminal 3 Kedatangan Internasional Soekarno-Hatta,” kata Jubir DPP Partai Demokrat, Herzaky Mahendra Putra, kepada wartawan.

Dia menyampaikan, perwakilan yang akan hadir dalam jumpa pers tersebut diantaranya Sudirman Said, Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Moh Sohibul Iman, Sekjen PD Teuku Riefky H, dan Ketua DPP Nasdem Sugeng Suparwoto.

“Mengenai perkembangan terbaru Koalisi Perubahan,” tegasnya.

Dibenarkan Jubir PKS

Juru Bicara PKS Muhammad Kholid. (dok PKS)

Jumpa pers tersebut juga dibenarkan oleh Juru Bicara (Jubir) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) M Kholid. Namun, dia enggan menjelaskan lebih lanjut terkait pembahasan apa yang akan disampaikan.

“Iya benar, insyAllah. Ya nanti kita dengarkan langsung dari Pak Sohibul iman ya,” kata Kholid. (***)

*Sumber: Merdeka.com

Continue Reading

Trending