Connect with us

Politik

Politik Tikungan Terakhir Anies Baswedan

Published

on

Gubernur Anies Baswedan dan mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno

Anies selalu punya strategi jitu dalam melangkah. Pengalaman dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan, justru pada tahap-tahap akhir persaingan politik, ia mampu menyingkirkan lawan-lawan politiknya

Jakarta , goindonesia – Selalu ditempatkan di posisi kedua, setelah Prabowo Subianto, di berbagai hasil survei preferensi publik, tidak berarti menyurutkan langkah politik Anies Baswedan menggapai kursi kekuasaan tertinggi di negeri ini. Ia selalu punya cara jitu dalam memenangkan dirinya.

Tiga tahun jelang Pemilu Presiden 2024 menjadi momentum paling tepat bagi para tokoh calon presiden untuk mengawali strategi perluasan dukungan pemilihnya. Tidak terkecuali bagi Anies Baswedan, yang selama ini sudah menjadi rujukan masyarakat sebagai calon presiden pilihan.

Rekor capaian Anies dari setiap hasil survei tergolong lumayan. Ia mampu menduduki papan atas, setingkat di bawah Prabowo Subianto. Dibandingkan tokoh-tokoh politik yang juga menjadi rujukan calon presiden, seperti Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil, dan tokoh-tokoh pesaing segenerasi politiknya, Anies relatif masih teratas.

Akan tetapi, posisi kedua belum sepenuhnya mengamankan langkah politik Anies. Bahkan, jika dicermati, capaiannya itu masih terbilang problematik. Pasalnya, tidak hanya belum mampu melampaui Prabowo, peningkatan dukungan terhadap dirinya relatif tidak menunjukkan perubahan yang signifikan.

Penguasaan pemilih masih dalam kisaran 10 persen dan peningkatan selama ini masih dalam ambang batas margin of error survei, yang sekaligus merujuk pada kondisi yang stabil, tidak bergerak.

Relatif stabilnya proporsi penguasaan pemilih dapat menjadi persoalan. Terlebih, panggung politik yang ia kuasai saat ini sebagai gubernur DKI Jakarta terbilang berskala nasional, yang memungkinkan sosoknya menjadi daya tarik publik secara nasional dan yang tidak dimiliki oleh sosok calon presiden lain yang berlatar belakang kepala daerah.

Dengan membandingkan apa yang terjadi pada Joko Widodo ketika menguasai panggung politik DKI Jakarta, perbedaan itu tampak nyata. Saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta tahun 2012, sesaat setelah itu pula sosoknya menempati posisi teratas survei preferensi calon presiden di negeri ini.

Momentum selanjutnya, peningkatan dukungan semakin signifikan terjadi hingga semakin menjaminkannya meraih kursi kepresidenan dalam Pemilu 2014. Mengapa peningkatan popularitas dan dukungan politik semacam itu saat ini belum juga terulang pada sosok Anies?

Sebenarnya dari segi kelengkapan kapital, sebagai suatu modal yang diperlukan dalam penguasaan arena politik, tidak ada yang kurang dalam sosoknya. Secara simbolik, Anies menjadi representasi generasi baru politik yang piawai, dilahirkan dari turunan pejuang negeri ini.

Ia bukan berasal dari rakyat kebanyakan. Kakeknya, Abdurrahman Baswedan (AR Baswedan), memiliki kiprah politik yang panjang. AR Baswedan pernah menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha dan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Pernah pula menjadi anggota Parlemen, Dewan Konstituente, hingga menjabat Wakil Menteri Muda Penerangan RI Kabinet Sjahrir III (1946-1947). Pada tahun 2018, kakeknya dinobatkan sebagai pahlawan nasional.

Kapasitas modal budaya Anies pun mumpuni. Jalur pendidikan tinggi yang dilaluinya, tamatan doktoral ilmu politik di Northern Illinois University, menempatkan Anies sebagai sosok intelektual yang punya perhatian pada persoalan demokrasi dan desentralisasi di negeri ini.

Ia juga terlibat dalam berbagai kegiatan peningkatan kualitas pendidikan masyarakat, melalui gerakan Indonesia Mengajar, hingga menjadi rektor Universitas Paramadina (2007-2015). Perhatiannya dalam dunia pendidikan itu semakin terlengkapi sejalan dengan pengangkatannya sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (2014-2016) dalam kabinet yang dipimpin Presiden Jokowi.

Begitu pula kapasitas modal sosialnya terbilang luas. Semenjak menggeluti dunia pendidikan menengah, ia telah menjalin beragam relasi dalam kegiatan pelajar. Menjadi semakin luas tatkala bangku kemahasiswaan dilaluinya dengan beragam jaringan aktivisme, seperti Badan Eksekutif Mahasiswa UGM serta Himpunan Mahasiswa Islam (HMI).

Sejalan dengan perkembangan karier pendidikannya, jaringan-jaringan sosialnya pun semakin luas hingga mengglobal. Ia berelasi dengan kalangan intelektual, kalangan pendidikan, hingga aktivisme gerakan sosial keagamaan.

Dalam dunia politik, walaupun sejauh ini belum tampak keterikatannya dalam partai politik, tidak berarti Anies menjauh dari partai. Pada konvensi calon presiden Partai Demokrat (2013), ia mendaftar dan termasuk 11 tokoh peserta konvensi. Begitu pula pada partai-partai politik lainnya, seperti PKS dan Gerindra yang sejak awal mengusungnya jadi calon gubernur dalam Pilkada DKI 2017.

Hingga saat ini, relasi Anies dengan partai politik tetap terjaga. Pada kesempatan yang sama, para simpatisan dari partai-partai politik tersebut pun masih merujuknya sebagai calon presiden pilihan. Hasil survei pada bulan April 2021, misalnya, menunjukkan dukungan pemilih terhadap Anies lebih banyak terjadi pada responden yang mengaku juga memilih PKS dalam pemilu lalu. Dalam jumlah yang relatif signifikan, dukungan juga diperoleh selanjutnya dari mereka yang mengaku memilih Demokrat, Gerindra, dan PAN.

Namun, hasil survei tersebut juga menggambarkan sosok Anies yang dipilih kurang proporsional pada beberapa latar belakang sosial masyarakat. Para pemilihnya cenderung berasal dari kelompok elite masyarakat. Dari sisi latar belakang pendidikan, misalnya, Anies cenderung diminati kalangan berpendidikan tinggi. Padahal, bagian terbesar masyarakat masih bertumpu pada kalangan berpendidikan menengah ke bawah.

Begitu pula dari segi demografi usia, kelompok usia produktif (24-40 tahun) menjadi kekuatan bagi dirinya. Lebih khusus lagi, terkonsentrasi pada kalangan generasi milenial usia 22-30 tahun. Sementara dari sisi jenis kelamin lebih terkonsentrasi pada laki-laki. Dalam pemilahan domisili Jawa-luar Jawa, masih cenderung lebih besar dipilih oleh responden yang bermukim di luar Jawa, khususnya Sumatera seperti Aceh, Sumbar, Riau, dan Lampung. Sementara di Pulau Jawa, para pemilihnya lebih terkonsentrasi di Jawa Barat.

Terhadap identitas sosial lainnya, seperti keagamaan, sejauh ini para pemilih Anies memang terkonsentrasi pada kalangan beragama Islam. Pemilih yang mengaku beragama selain Islam cenderung minim, kurang proporsinya dari gambaran nasional. Sebaliknya, jika ditelusuri lebih jauh pada kalangan yang mengaku beragama Islam, juga terdapat kecenderungan proporsi dari mereka yang mengaku berafiliasi selain pada Nahdlatul Ulama, relatif lebih banyak memilih Anies.

Dengan kecenderungan distribusi para pemilihnya yang belum proporsional tersebut, sekaligus menunjukkan masih terbuka ruang-ruang penaklukan bagi Anies. Dapat disimpulkan bahwa para pemilihnya saat ini tergolong kalangan yang memang menjadi basis pendukung loyal pada dirinya.

Akan tetapi, bersandar pada hanya basis pendukung loyalnya tampaknya masih kurang menjamin kemenangan bakal mudah ia raih. Ia harus melebarkan penetrasi dukungan kepada para pemilih di luar basis loyalnya. Inilah persoalan krusial yang perlu ia tuntaskan.

Sayangnya, kesempatan memperluas pengaruh politik dalam panggung politik yang ia miliki saat ini sudah semakin terbatas. Bagaimanapun posisinya sebagai gubernur DKI akan berakhir hingga 2022. Tidak ada kesempatan baginya untuk melanjutkan jabatan hingga Pilkada DKI yang dilakukan serentak pada tahun 2024. Selepas menjadi gubernur, belum tampak jelas benar orientasi politiknya tertuju yang sekaligus dapat memperkuat basis dukungan terhadap dirinya.

Namun, dalam situasi yang kurang mendukung tersebut, tidak juga berarti kemenangan semakin jauh dari jangkauannya. Anies selalu punya strategi jitu dalam melangkah. Bukankah pengalaman dalam Pilkada DKI Jakarta 2017 menunjukkan, justru pada tahap-tahap akhir persaingan politik, ia justru mampu menyingkirkan lawan-lawan politiknya?

Pada Pilkada DKI Jakarta 2017, semenjak awal persaingan, Anies bersama pasangannya, Sandiaga Uno, selalu ditempatkan di posisi akhir di bawah proporsi dukungan terhadap Ahok-Djarot dan Agus-Sylvi. Survei yang dilakukan Litbang Kompas pada bulan Desember 2016, misalnya, Anies-Sandi hanya mampu menguasai dukungan 19,5 persen.

Proporsi tersebut hanya separuh bagian dari pasangan Agus-Sylvi yang mampu mengumpulkan hingga 37,1 persen. Begitu pula masih di bawah capaian Ahok-Djarot, yang saat itu mengumpulkan 33 persen.

Survei berikutnya, dalam waktu dua bulan (Februari 2017), dukungan terhadap Anies-Sandi meningkat. Mereka mampu meraih 28,5 persen dan bersaing ketat dengan Agus-Sylvi (28,5 persen). Sementara pasangan Ahok-Djarot saat itu mampu memuncaki persaingan dengan dukungan 36,2 persen.

Posisi tersebut dapat dipertahankan hingga pilkada sekaligus menempatkan Ahok-Djarot (42,9 persen) dan Anies-Sandi (39,9 persen) melaju pada tahap kedua pilkada.

Pada Pilkada DKI tahap kedua (19 April 2017), langkah Anies-Sandi semakin tidak terbendung. Mereka tampaknya memahami bahwa potensi dukungan terbuka lebar. Sementara sebaliknya, bagi pasangan Ahok-Djarot, dukungan tidak lagi mungkin beranjak. Pasalnya, semua terkait dengan kekuatan identitas, khususnya penguatan identitas keagamaan dan etnisitas, yang kental mewarnai kontestasi politik. Titik lemah inilah yang menghambat penetrasi lawan dan sebaliknya memuluskan langkah-langkah penguasaan politiknya.

Dalam pilkada yang cenderung berlangsung emosional tersebut, terbukti Anies-Sandi mampu menghimpun dukungan lebih besar lagi. Dengan strategi yang dilakukan, basis pendukungnya yang sebelumnya terkonsentrasi di kalangan lapisan elite perkotaan berkembang menjadi semakin luas hingga kalangan menengah bawah perkotaan dan dipersatukan dalam kesamaan identitas.

Para pemilih, yang sebelumnya menjadi pendukung Agus-Sylvi, pada tahap kedua pilkada beralih kepada Anies-Sandi. Ia mampu menyalip pesaingnya di tikungan terakhir pilkada. Tidak kurang dari 57,9 persen dukungan ia raih meninggalkan jauh lawan politiknya, Ahok-Djarot (42,0 persen).

Mengejutkan memang, bagaimana Anies yang semula diposisikan di urutan terbawah nyatanya mampu menjadi pemenang. Itulah mengapa, bukan perkara yang mustahil pula jika catatan karier politik gemilang Anies ini bakal terulang. (Dikutip dari LITBANG KOMPAS)

.

Politik

Soal Sipol, Perindo Harap ada Server Khusus untuk Publik

Published

on

Ferry Kurnia Rizkiansyah. DOK.MI/Rommy Pujianto

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 27 partai politik (parpol) saat ini telah mendaftar dan terintegrasi Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI.  Dari 27 parpol, terdapat 18 partai yang berstatus sebagai partai nonparlemen. 

Wakil Ketua Umum (Waketum) DPP Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Bidang Pemilu Ferry Kurnia Rizkiyansyah menuturkan bahwa sejauh ini pihaknya belum menemukan catatan-catatan penting untuk mengkritisi Sipol. 

“Sipol-kan baru kita aktivasi, sampai saat ini kita masih dalam proses input data, kita masih berproses, kalaupun ada hal-hal yang memang perlu dikonfirmasi, kita sampaikan ke KPU. Tapi sekarang kami masih belum menemukan catatan penting untuk kita kritisi,” ungkap Ferry kepada Media Indonesia, Rabu (29/6). 

Namun, Ferry meminta KPU agar bisa membuat situs Sipol bisa lebih terakses dan jangan sampai ada kendala terkait servernya. Pasalnya, seluruh data partai berada di dalam Sipol tersebut. 

“Yang kedua, tentunya juga perlu ada server khusus untuk ke publik, sehingga publik tahu Partai Perindo seperti apa, itu perlu untuk diinformasikan ke masyarakat,” tandasnya. (***)

Continue Reading

Politik

Profil Sunny Tanuwidjaja, Eks Staf Ahok yang Keluar dari PSI Demi Bantu Anies

Published

on

Staf Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, Sunny Tanuwidjaja [suara.com/Oke Atmaja]

Jakarta, goindonesia.co – Sosok politisi muda asuhan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Sunny Tanuwidjaja, kini memutuskan untuk angkat kaki dari partai tersebut.

Adapun alasan kader partai yang diketuai oleh Giring Ganesha tersebut keluar karena menyatakan ingin membantu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Wakil Ketua Dewan Pembina PSI, Grace Natalie menjadi salah satu pihak yang mengungkap alasan Sunny mengakhiri kariernya di PSI sebagai dewan pembina.

Meski kini hengkang dari partainya, Grace tetap memuji langkah tegas Sunny yang dinilai gentleman. Pasalnya, Sunny berani mengatakan dengan tegas untuk keluar PSI kaena berniat mendukung Anies. 

Sebelum keluar dari partai dan membantu Anies berjuang mencalonkan diri di Pemilihan Presiden 2024, Sunny memiki rekam jejak karier politik yang panjang.

Bahkan, Sunny merupakan eks staf Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Sepak terjang Sunny Tanuwidjaja di dunia politik

Eks staf Ahok tersebut telah bergabung dengan PSI pada 2018 yang lalu dan menjabat menjadi Sekretaris Dewan Pembina partai. Sunny memiliki kedekatan dengan Ahok dan menjadi stafnya saat menjabat sebagai gubernur DKI Jakarta.

Ahok bertemu dengan Sunny ketika menjadi partisipan sebuah acara perkumpulan orang Indonesia di Amerika Serikat pada 2010 silam. Adapun Ahok mengungkapkan keinginannya untuk maju mencalonkan diri menjadi gubernur DKI Jakarta.

Sontak, Sunny dan rekan-rekan yang turut hadir di perhelatan itu mengamini keinginan Ahok tersebut dan memberikannya dukungan penuh.

Seusai kembali ke Indonesia, Sunny membantu Ahok menghadapi kontestasi polik dalam mewujudkan keinginannya menjadi gubernur DKI Jakarta.

Terseret kasus reklamasi pantai Jakarta

Saat kasus dugaan suap reklamasi pantai Jakarta mencuat, nama Sunny terseret lantatan kedekatannya dengan Ahok yang waktu itu menjabat sebagai gubernur.

Keduanya diperiksa oleh KPK hingga dibawa ke persidangan pada awal 2016 silam. Sunny membantah tuduhan yang dilayangkan kepadanya yakni menjadi perantara suap.

Ahok dan Sunny akhirnya tetap menjadi saksi dalam perkara tersebut.

Karier di luar politik

Selain di dunia politik, Sunny juga merupakan seorang akademisi.

Melalui gelar master ilmu politik yang ia peroleh dari Universitas Northern Illinois, Sunny berkesempatan menjadi peneliti lembaga Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta.  (***)

Continue Reading

Politik

Diwarnai Kisruh Internal dan Kasus ‘Papua-Tukang Bakso’, Mungkinkah PDIP Meraih Hattrick Pada Pemilu 2024?

Published

on

Massa PDIP dalam kampanye Pemilu (Foto : Istimewa)

Soal ‘tukang bakso’ juga memberi kesan kepada publik bahwa PDIP kurang menaruh rasa hormat terhadap konstituennya sendiri. Pasalnya, kantong para ‘tukang bakso’ –Soloraya, Wonogiri—kongruen pula dengan kantong suara PDIP. Pada Pilkada 2020, wilayah para tukang bakso itu–Kota Surakarta, Sragen, Boyolali dan Wonogiri–mencatat kemenangan tertinggi, paling rendah 80,4 persen, paling tinggi di Boyolali, 95,5 persen.

Jakarta, goindonesia.co – Rasa haus orang kepada kekuasaan tampaknya juga mengikuti teori ekonom terkemuka James Duessenberry tentang kebutuhan manusia akan konsumsi.  Jika Duessenberry dalam teori pendapatan relatifnya mengatakan bahwa konsumsi itu irreversible, alias bila sudah naik sukar untuk kembali ke posisi sebelumnya, tampaknya demikian pula dengan kebutuhan orang akan kekuasaan.

Paling tidak, hal itu yang secara tak sengaja dinyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berkali-kali petinggi partai Banteng bermoncong putih itu menegaskan menargetkan kemenangan ketiga kalinya secara berturutan (hattrick), setelah pada Pemilu 2014 dan 2019 mereka menjadi partai pemenang.

Selama tiga bulan terakhir saja, paling tidak sudah tiga kali petinggi PDIP bicara soal hattrick di Pemilu tersebut. Pada saat memberikan  pengarahan kepada para kader PDIP di Wonogiri, Jawa Tengah, seiring peletakan batu pertama pendirian gedung kantor dewan pimpinan cabang setempat, 27 April lalu, Puan Maharani mengatakan menyerukan agar seluruh kader PDIP sama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu secara hattrick di Pemilu 2024.

“Apakah kita siap membawa PDI Perjuangan memenangkan pemilu hingga hattrick, tiga kali berturut-turut?”tanya Puan, retoris, yang disambut pekik kesiapan para kader.

Pertengahan Juni ini, saat memberikan sambutan pada acara “Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP” di Hotel Grand Paragon, Selasa (14/6), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menegaskan semangat yang sama. “Kita menargetkan akan mencetak hattrick kemenangan di Pilpres 2024, setelah kita menang dua kali,”kata Hasto. Hanya berselang tiga hari, Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menggemakan keyakinan tersebut untuk menguatkan sipongang.

“Kita mau hattrick tiga kali di Pemilu 2024. Merdeka!” teriak Eriko penuh semangat, saat memimpin Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6) lalu. Untuk menegaskan komitmennya, Eriko rela bermandi keringat dengan memimpin tiga putaran senam tersebut.

Tetapi buat mereka yang maju ke arena persaingan, keinginan itu tak hanya wajar,  melainkan malah wajib. Alangkah ganjilnya seorang kontestan manakala ia justru tak punya target untuk menang.

Apalagi, meski beberapa lembaga survei menyatakan posisi PDIP cenderung stagnan, mandeknya PDIP itu berada di posisi atas pilihan publik. Pertengahan tahun lalu, Mei 2021, lembaga survey Indikator Politik Indonesia  mengatakan PDIP memiliki peluang besar mencetak hattrick kemenangan. Tidak hanya berdasarkan hasil survey, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan setidaknya ada dua faktor yang membuat potensi itu besar. Pertama, kata dia, PDIP memiliki kader yang juga seorang presiden dengan kinerja yang menurut dia diakui mayoritas masyarakat. Berdasarkan survei Indikator pada April 2021, di tengah situasi pandemi COVID-19, approval rating Jokowi mencapai 71 persen.

Kedua, tak hanya kadernya jadi presiden, PDIP pun menguasai banyak kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu yang menurut Burhanudin memengaruhi langsung pilihan public kepada PDIP.

Mei lalu, optimisme itu diperkuat hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menurut hasil survey yang digelar 10-17 Mei lalu itu, jika Pemilu digelar saat itu PDIP bakal mendapatkan 23,7 persen suara; disusul Gerindra 9,2 persen, Golkar 8,3 persen dan PKB 6,2 persen. Survei SMRC memprediksi PKS hanya mendapat suara 2,5 persen, sementara Nasdem lebih ambrol lagi, dua persen. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, juga mengungkapkan bahwa dibandingkan hasil Pemilu 2019, dukungan kepada PDIP naik dari 19,3 persen menjadi 23,7 persen, di tengah turunnya suara partai-partai lain.

Dada petinggi dan kader PDIP layak membuncah manakala 21 Juni lalu survei Litbang Kompas mengeluarkan hasil survey yang kurang lebih sama: PDIP masih tetap parpol dengan elektabilitas teratas. Angka perolehan survey Litbang Kompas saat itu mencatatkan bahwa PDIP masih meraih elektabilitas tertinggi di angka 22,8 persen suara responden. Suara parpol kedua, Gerindra, bahkan hamper setengahnya, 12,5 persen suara responden; disusul Partai Golkar yang meraih elektabilitas 10,3 persen, naik dari sebelumnya 8,6 persen.

Persoalannya, angka-angka yang bikin dada buncah dan lubang hidung kembung itu terjadi sebelum sengkarut opini public seiring pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri saat Rakernas PDIP pekan lalu. Saat itu, gurauan Megawati soal ucapan kopi susu yang diduga merujuk pada warna kulit orang Papua sebagai hasil kawin campur, serta komentarnya tentang menantu tukang bakso, banyak menuai kecaman publik di dunia maya.

Hal yang membuat dua sisi ini signifikan tak lain karena dua factor itu justru berhubungan erat dengan kantong suara PDIP. Papua—dan Papua Barat setelah pemekaran, adalah kantong suara PDIP yang potensial.

Pada Pemilu 2014, PDIP meraih 491.591 dari 2.949. 189 suara sah di sana. Angka itu hanya di bawah Partai penguasa saat itu, Demokrat, yang meraih 700.150 suara.

Meski menjadi partai pemerintah, seiring berbagai persoalan yang muncul di Papua, pada Pemilu 2019 suara PDIP di Papua justru melorot ke urutan keempat. Nasdem unggul  di tempat pertama dengan perolehan 787.753 suara, menyusul setelahnya PAN (443.393), PKB (399.011), baru PDIP dengan 368.618 suara pemilih.

Papua Barat, yang berpenduduk dengan etnis sama dengan Papua, juga merupakan kantong suara PDIP. Partai itu memperoleh suara tertinggi di provinsi tersebut.

Soal ‘tukang bakso’ juga memberi kesan kepada publik bahwa PDIP kurang menaruh rasa hormat terhadap konstituennya sendiri. Pasalnya, kantong para ‘tukang bakso’ –Soloraya, Wonogiri—kongruen pula dengan kantong suara PDIP.

Catatan terakhir dari Pilkada 2020, PDIP sangat dominan di wilayah para tukang bakso tersebut.  PDIP bahkan tercatat menang secara mutlak, lebih dari 80 persen, di empat daerah, yakni  Kota Surakarta, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri. 

Saat itu, di Surakarta atau Solo, anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, meraup suara sebanyak 86,5 persen; calon petahana PDIP di Sragen menang 80,4 persen, calon PDIP di Wonogiri memperoleh suara fantastis, hingga 83,2 persen. Sementara perolehan suara paling fantastis diperoleh partai banteng di kabupaten Boyolali, 95,5 persen. PDIP hanya mencatat kemenangan di bawah 60 persen di Sukoharjo dan Klaten.

Yang harus dicatat PDIP, di dunia maya, baik warga keturunan Papua maupun tukang bakso, sama-sama memperlihatkan ketidaksenangan atas sengkarut yang terpicu pernyataan Megawati tersebut.

Faktor Jokowi

Jangan lupa pula adanya faktor Jokowi yang terkait erat dengan elektabilitas PDIP. Tidak hanya Burhanuddin Muhtadi yang percaya akan hal tersebut, tapi setidaknya juga komunikolog Emrus Sihombing.

Namun berbeda dengan Burhanuddin yang hasil survey terakhir  Indikator-nya mencatatkan perkembangan yang cenderung pesimistis, Emrus sebaliknya, sangat optimistis.

Akhir April lalu, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik, yang menemukan elektabilitas PDIP melorot pada angka terendah dalam dua tahun terakhir, 23,7 persen. Menurut Burhanuddin, penurunan elektabilitas PDIP itu disebabkan menurunnya pula kepuasan public terhadap Presiden Jokowi. “Kami menemukan pola, ketika approval Presiden Jokowi turun, yang paling terdampak biasanya adalah PDIP,” kata Burhanuddin. Meski pada April itu PDIP masih unggul, angka 23,7 persen itu turun dibanding sebelumnya,  26,8 persen.”

Kecenderungan yang sama diperoleh survei New Indonesia Research & Consulting. Elektabilitas PDIP  yang dicatat NIRC 31,4 persen pada survei Oktober 2020, pada Februari 2021 merosot hingga 23,1 persen.

Meski saat itu pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menyatakan perlunya survei pembanding untuk membuktikan kebenran hasil survey, direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menilai kemerosotan itu bisa disebabkan, antara lain, kasus dugaan suap pengadaan Bansos COVID-19 yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang tengah heboh, serta masih buronnya tersangka kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Dihubungi kembali saat ini, Ujang mengatakan peluang untuk hattrick itu sukup besar, mengingat PDIP pun partai besar dan kuat. Namun ia juag sangat yakin, bila urusan korupsi dan buronnya Harun Masiku dibiarkan, hal itu akan angat berdampak pada penurunan elektabilitas PDIP.

Emrus Sihombing, di sisi lain, sepenuhnya memiliki pandangan berbeda dalam melihat factor-faktor tersebut. Dalam factor ‘Jokowi’, misalnya, alih-alih melihat Presiden tengah berada dalam masalah, justru melihatnya sebagai eksekutif yang sukses menjalankan tugas dengan amanah. “Kinerja pembangunan Presiden Jokowi itu bagus, mencapai setidaknya 90-95 persen,” kata Emrus. Belum lagi efektivitasnya menyatukan suara partai-partai politik, sehingga parpol yang berada di luar ikatan kerja sama politik dengan pemerintah relative hanya PKS dan Partai Demokrat.  

Percaya bahwa factor Jokowi erat dengan persepsi public terhadap elektabilitas PDIP, pengajar di Universitas Pelita Harapan itu yakin, hattrick PDIP akan terwujud.

Akan halnya pernyataan Megawati, Emrus melihat banyak pihak melihat pernyataam tersebut layaknya kacamata kuda. Sementara, kata dia, semua pernyataan tokoh politik harus dimaknai secara konotatif dan sesuai semiotika. “Jangan hanya yang tersurat, karena sebagai tokoh nasional yang menjunjung keberagaman, Ibu Mega tak mungkin melakukan penghinaan terhadap rakyatnya sendiri,” kata dia. “Ayahnya, Bung Karno, itu tokoh yang memperjuangkan penyatuan dari Sabang sampai Merauke. Tak mungkin Ibu Mega merendahkan prestasi ayahnya yang menyatukan bangsa.” Emrus yakin, hanya mereka yang punya apa yang disebutnya ‘agenda politik tertentu’ yang melakukan interpretasi buruk terhadap pernyataan Megawati di Rakernas PDIP pekan lalu itu.

Demikian pula dengan urusan Harun Masiku. Selain mempertanyakan bahwa kader partai lain pun relative melakukan hal yang sama,  Emrus juga meminta semua pihak jernih melihat persoalan. Alih-alih percaya bahwa Harun dilindungi kekuasaan, ia lebih melihat bahwa memang Harun belum tertangkap saja.  

“Apakah tidak ada kader partai lain yang korupsi? Semua partai ada kadernya yang korupsi,” kata dia. Dengan begitu, Emrus menyimpulkan, perilaku koruptif itu relative tak akan memengaruhi pilihan public, karena semua partai pun melakukan hal itu.    

Soal buronnya Harun hingga hari ini, Emrus meminta public, terutama pihak-pihak yang selalu mendesak KPK, untuk membantu lembaga anti-rasuah tersebut. “KPK sudah bilang, “Kasih kami data yang valid.” Jangan menuding tanpa fakta. Tudingan ada yang melindungi itu tuduhan tanpa data,” kata dia.

Emrus bahkan berjanji untuk mengantar siapa pun yang memiliki data valid soal keberadaan Harun Masiku ke KPK. “Kalau ada data valid, lengkap datanya, foto (yang menunjukkan keberadaannya), saya antar ke KPK untuk lapor,” kata Emrus.

Meski bisa jadi batin public teriris, terutama soal marak dan kian dianggap wajarnya korupsi di Indonesia—kejahatan yang di belahan dunia lain dianggap extraordinary–, pernyataan Emrus bukan tanpa hujjah dan data.  Bukankah tatkala Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Partai Golkar dan PDIP sebagai partai dengan kader terbanyak melakukan korupsi selama 2014-2019 pun, relative tak ada pengaruhnya buat public? (***)

Continue Reading

Trending