Connect with us

Uncategorized

In Memoriam Prof Mochtar Kusumaatmadja

Published

on

Mochtar Kusumaatmadja. (Wikipedia)

Hikmahanto Juwana
Mantan Mentee Prof Mochtar
Guru Besar Hukum Internasional UI
Rektor Universitas Jenderal A Yani

(Jakarta , goindonesia.co) Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Telah berpulang ke rakhmatullah Prof Dr. Mohktar Kusumaatmadja SH. LL.M (lahir 17 April 1929-wafat 06 Juni 2021).

Prof Mochtar meninggal dunia pada hari Minggu pukul 09.00.

Prof Mochtar lulus Meester in de Rechten (Sarjana Hukum plus) dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI pada tahun 1955.

Karir Mochtar Kusumaatmadja muda melejit ketika diminta pemerintah untuk mengembangkan konsep negara kepulauan yang pada tahun 1957 dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda.

Semenjak itu beliau aktif menghadiri berbagai konferensi hukum laut untuk meyakinkan banyak pakar dan perwakilan negara atas konsep negara kepulauan.

Perjuangan beliau membuahkan hasil dengan diterimanya konsep negara kepulauan (archipelagic states) dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Prof Mochtar di masanya dikenal sebagai the living legend untuk berbagai konsep dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Prof Mochtar disamping sebagai akademisi, juga pernah menduduki birokrasi Universitas dengan menduduki jabatan sebagai Rektor Universitas Padjadjaran.

Beliau pun mendirikan sebuah firma hukum yang sangat prestisius dengan rekan-rekannya dengan nama Mochtar Karuwin dan Komar (MKK).

Selanjutnya pada masa pemerintahan Soeharto Prof Mochtar dipercaya untuk menjadi Menteri Kehakiman untuk satu periode, kemudian dipercaya untuk menjadi Menteri Luar Negeri untuk dua periode.

Saat menjadi Menteri Luar Negeri beliau sangat piawai dan sangat disegani oleh banyak negara dan tokoh pemerintahan.

Pasca menjadi Menlu, Prof Mochtar dipercaya sebagai anggota International Law Commission Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas merumuskan norma-norma dalam hukum internasional. Beliau juga dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi Perbatasan Iraq dan Kuwait.

Bahkan Prof Mochtar dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Ketua Konsorsium Ilmu Hukum.

Saya sendiri pernah menjadi mentee (orang yang dibimbing) Prof Mochtar selama 1 tahun lebih saat baru selesai program strata 2 di Jepang.

Beliau banyak memberikan nasihat kepada saya tidak saja untuk menjadi akademisi yang mumpuni dan berintegritas tetapi juga dalam menjalani kehidupan.

Prof Mochtar berpesan pada saya untuk benar-benar memanfaatkan hidup yang hanya sekali dengan membuat rencana.

Beliau membagi rencana kehidupan menjadi 5 fase.

Fase pertama adalah hingga usia 25 tahun yaitu mendapatkan pendidikan yang terbaik dan setinggi-tingginya sesuai kemampuan.

Fase kedua adalah fase menunjukkan kepada banyak pihak bahwa seseorang mampu untuk mengerjakan berbagai tugas yang diberikan, bahkan dengan hasil yang di luar ekspektasi pemberi kerja.

Dua fase ini penting untuk memasuki fase ketiga yaitu seseorang harus membangun jaringan ke berbagai pihak untuk dikenal.

Di tiga fase ini beliau berpesan untuk tidak memikirkan uang. Uang penting namun bukan tujuan.

Fase keempat adalah saat manusia menginjak usia 40 yaitu fase cash in program. Di fase ini seseorang akan mendapat hasil finansial karena memiliki pendidikan, kemampuan untuk mengerjakan tugas serta jaringan yang luas.

Beliau mengatakan tanpa perlu dikejar, uang justru yang akan mengejar kita.

Fase terakhir adalah fase untuk memikirkan generasi mendatang. Beliau berpesan jangan pernah kita selfish memikirkan diri sendiri tanpa melakukan regenerasi seolah tanpa kita dunia akan runtuh.

Dalam fase terakhir dalam kehidupan beliau saya mendapat kesempatan untuk beliau bimbing.

Dalam menjalankan hidup saya, saya menghayati betul nasihat beliau dan melaksanakannya.

Saya bersyukur Prof Mochtar merupakan salah satu guru besar yang menjadikan saya seperti saat ini, disamping Prof Mardjono Reksodiputro dan Prof Erman Rajagukguk.

Hari ini saya kehilangan sosok yang saya kagumi dan menjadi panutan.

Saya mendoakan agar Prof Mochtar dibukakan surga firdaus oleh Allah SWT seraya selalu berjanji untuk meneruskan nasihat beliau ke generasi muda. (***)

Uncategorized

Kasad Jenderal Dudung Abdurachman Minta SMSI Terus Kembangkan Jurnalisme Jujur

Published

on

Jenderal Dudung Abdurachman bersama pengurus SMSI saat penganugerahan pin emas. LAMPUNGPRO.CO/SMSI

Jakarta, goindonesia.co : Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Dudung Abdurachman  mengajak anggota Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) terus menjalankan fungsi kewartawanan sesuai Kode Etik Jurnalistik yang dipedomani. Kode etik itu antara lain mengedepankan jurnalisme jujur.

Tujuannya, menghadirkan kabar yang layak didengar masyarakat. Imbauan tersebut disampaikan Dudung saat memberi kata sambutan pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) 2022 di Markas Besar Angkatan Darat, Jalan Veteran Jakarta Pusat, Kamis (21/7/2021). 

“Saya berpesan agar organisasi yang menaungi lebih dari 2.000 perusahaan media digital di seluruh Indonesia  ini terus mengembangkan jurnalisme damai, jujur, dan jernih dalam menyampaikan berita yang layak diterima masyarakat,” kata Dudung.

Mantan Panglima Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) ini juga mengharapkan agar Kode Etik Jurnalistik tetap menjadi asas utama anggota SMSI. Sehingga aktivitas pemberitaan yang dilakukan tidak semata mencari popularitas.

Namun lebih memilih untuk hanya menyampaikan berita dan informasi yang layak untuk diterima masyarakat. Dengan adanya kesadaran tersebut, kata Dudung, jurnalisme yang baik dalam prakteknya tidak bekerja  keluar dari aturan.Atau menghindari penyalahgunaan informasi yang tujuan utamanya hanya  peningkatkan penjualan dan mencari keuntungan.

“Sehingga pada tahap lainnya, jika kesadaran itu timbul, maka anggota SMSI secara langsung mempunyai tanggungjawab untuk menulis berita yang benar sekaligus menangkal hoax atau kabar bohong,” kata Dudung.

Dudung juga berpesan agar melalui  Rapimnas ini, SMSI terus membangun sinergitas antar perusahaan media, Dewan Pers, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan Komisi Penyiaran Indonesia dalam pondasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan beratap kebhinekaan. 

Terakhir,  SMSI diminta mengembalikan esensi jurnalisme dalam kerangka menjaga persatuan dan kesatuanm Kemudian menjaga dan merawat sacara sungguh-sungguh nilai-nilai Pancasila.

Dukungan Dudung kepada SMSI tidak bisa diragukan lagi. Dia hadir dan menjadi pembina SMSI. Atas dukungan tanpa henti itu pula yang menjadi alasan mengapa SMSI saat Rakernas menyematkan Pin Emas kepada mantan loper koran saat kecil ini.

Pada bagian lain Ketua Dewan Pers Prof Dr Azyumardi Azra mengatakan, SMSI perlu mengembangkan jurnalisme berbasis Pancasila (Pancasila Based Journalism). 

“Jurnalisme yang berketuhanan Yang Maha Esa. Tuhan menciptakan kita semua.Tuhan Maha Benar. Berita-berita yang kita turunkan berita yang berpihak pada kebenaran.
Kita menyampaikan yang benar, kredibel, tidak menyebarkan berita bohong,” kata Azyumardi Azra. 

Sebelumya, Ketua Umum SMSI, Firdaus, mengatakan, SMSI mulanya hadir sebagai jawaban atas keprihatinan  PWI Pusat terhadap perubahan drastis dunia jurnalistik yang tadinya media cetak lalu berpindah ke media siber.

Keprihatinan yang dalam perjalanannya menjadi kenyataan yang tak bisa dibantah lagi saat aktivitas  jurnalistik mayoritas berbentuk media digital.

“Maka menjadi wajar jika masa depan media masa ada di media siber,” kata Firdaus. Sebagai antisipasi terhadap perubahan yang akan terus berlangsung di masa depan tersebut, pihakya menyusun sejumlah langkah dan strategi serta program.

Salah  satunnya adalah dengan masuk ke metaverse dan membuat kripto atau NFT.Pembukaan Rapimnas ini turut dihadiri sejumlah tokoh dan pejabat antara lain Ketua Dewan Pertimbangan SMSI Budiman Sudjatmiko.

Dua anggota Dewan Pertimbangan SMSI Bona Ventura Sulistiana dan Drs KH M Ma’shum Hidayatullah, MM, Dewan Penasehat Ervik Ary Susanto,  Ketua Umum PWI Pusat, Atal S. Depari,  Danjen Kopassus Mayjen TNI H. Iwan Setiawan, S.E., M.M, serta Ketua  Dewan Pers Prof. Dr. H. Azyumardi Azra, M.Phil., M.A., CBE yang berbicara sebagai pembicara kunci rakernas tersebut. (***)

Continue Reading

Berita

Ini yang Dilakukan Kajati DKI Jakarta Untuk Menjaga Kelestarian Ekosistem

Published

on

Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Reda Manthovani melepaskan ratusan anak penyu disebuah pantai di daerah Jakarta Utara. Foto istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Dr. Reda Manthovani, melakukan kegiatan santai namun menginspirasi yaitu, melepaskan puluhan burung dari sangkarnya agar bisa kembali terbang di alam bebas.

Kegiatan yang dilaksanakan di halaman kantor Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Jl. Kebagusan Raya No. 36 Pasar Minggu Jakarta Selatan, beberapa waktu yang lalu dirangkai dengan melepaskan burung, ini merupakan salah satu kebiasaan Dr. Reda Manthovani, disamping kebiasaannya berolah raga secara rutin.

“Saya mengajak serta ajudan dan bebarapa pengawal khusus kajati dan juga masyarakat yang bermukim disekitar kantor Kejati DKI Jakarta, untuk bersama-sama ikut melepaskan puluhan burung jenis kutilang dan tekukur,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Dr. Reda Manthovani.

Sebelumnya Dirinya juga menyempatkan diri melepaskan ratusan anak penyu disebuah pantai di daerah Jakarta Utara.

“Kegiatan yang dilakukannya tersebut merupakan wujud kecintaan terhadap lingkungan sekitar dan sebagai upaya agar alam ini tetap bisa terjaga keseimbangannya,” tambahnya (***)

Continue Reading

Hukum

Sarang Korupsi Di BUMN Dibongkar Dan Digulung Satu Persatu Oleh KPK & Kejagung

Published

on

Gedung KPK (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co: Badan Usaha Milik Negara (BUMN)-BUMN diduga masih menjadi sarang tindak pidana korupsi. Hal itu bisa dilihat dari aksi bongkar dan gulung yang dilakukan baik Kejaksaan Agung dengan jajarannya maupun Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puluhan triliun rupiah uang negara/rakyat di korup di berbagai BUMN dan anak perusahaan BUMN.

Jika Kejaksaan Agung saat ini tengah intensif menggarap kasus dugaan korupsi di PT Krakatau Steel, Garuda dan beberapa BUMN lainnya,  KPK sudah dan kini tengah mengusut pula kasus dugaan korupsi  dengan kerugian negara puluhan miliar rupiah dalam sebuah perusahaan BUMN, PT Amarta Karya (AK), tahun 2018-2020, serta di perusahaan BUMN-BUMN lainnya.

“Kasusnya sudah tahap penyidikan,” kata Plt Jubir KPK Ali Fikri, Minggu (19/6/2022). Tahapan itu tentu saja dicapai setelah selesai mengumpulkan bahan keterangan pada proses penyelidikan. “Modus operandi diduga ada perbuatan melawan hukum terkait pelaksanaan proyek fiktif sehingga timbul kerugian keuangan negara,”  tutur Ali menambahkan.

Kendati begitu, dia mengaku belum bisa membeberkan siapa saja pihak yang bakal ditetapkan sebagai tersangka. KPK akan mengumumkan identitas para tersangka setelah dilakukan upaya paksa penangkapan maupun penahanan. Saat ini tim penyidik masih terus melengkapi alat bukti yang dimiliki dan perkembangan berikutnya dijanjikan akan  disampaikan ke publik.

Mendapati informasi demikian,  pihak PT Amarta Karya selaku perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menyatakan bakal bersikap terbuka. Perusahan yang bergerak di bidang konstruksi di bawah naungan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini memastikan mendukung penuh program antikorupsi yang dilakukan KPK. “Manajemen AMKA mendukung penuh program antiKKN dan siap bersikap transparan, akuntabel serta siap bekerja sama dengan KPK. Kami pun menerapkan sistem pencegahan di internal perusahaan,” tutur Sekretaris Perusahaan PT Amarta Karya (Persero) Antony Ramdhan.

Antony menyebutkan, manajemen AMKA atau PT AK menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Di antaranya, membentuk Tim Anti Gratifikasi, hingga Whistleblowing System (WBS). “Juga melakukan kerja sama dengan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) guna mencegah praktik korupsi yang terjadi di kemudian hari,” katanya.

AMKA disebutkan sedang berbenah diri melalui restrukturisasi di bawah kelola dari PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) untuk terus bisa berkontribusi pada pembangunan infrastruktur di Indonesia. Oleh karena itu, proses penyidikan yang terjadi di KPK tidak mengganggu proses keberlangsungan bisnis perusahaan. “Proses penyidikan ini tentunya tidak akan mengganggu proses bisnis perusahaan, yang dimana AMKA terus memberikan eksistensinya terhadap pembangunan Infrastruktur di Indonesia dengan tentunya mengutamakan Prinsip GCG serta selaras dengan core values BUMN, yaitu AKHLAK,” tutur Antony.

Dia juga menyebut proses penyidikan kasus ini menjadi suatu pembelajaran  bagi perusahaan di dalam tata kelola perusahaan yang baik. Sehingga diharapkan AMKA menjadi perusahaan yang bersih, sustainable, terjaga profitabilitasnya dan memiliki daya saing. “Kami siap buka-bukaan dengan KPK demi mengutamakan nilai-nilai GCG dan keberlangsungan perusahaan,” katanya. (***)

Continue Reading

Trending