Connect with us

Uncategorized

In Memoriam Prof Mochtar Kusumaatmadja

Published

on

Mochtar Kusumaatmadja. (Wikipedia)

Hikmahanto Juwana
Mantan Mentee Prof Mochtar
Guru Besar Hukum Internasional UI
Rektor Universitas Jenderal A Yani

(Jakarta , goindonesia.co) Innalillahi wa inna ilaihi rojiun.
Telah berpulang ke rakhmatullah Prof Dr. Mohktar Kusumaatmadja SH. LL.M (lahir 17 April 1929-wafat 06 Juni 2021).

Prof Mochtar meninggal dunia pada hari Minggu pukul 09.00.

Prof Mochtar lulus Meester in de Rechten (Sarjana Hukum plus) dari Fakultas Hukum dan Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan UI pada tahun 1955.

Karir Mochtar Kusumaatmadja muda melejit ketika diminta pemerintah untuk mengembangkan konsep negara kepulauan yang pada tahun 1957 dideklarasikan oleh Perdana Menteri Djuanda.

Semenjak itu beliau aktif menghadiri berbagai konferensi hukum laut untuk meyakinkan banyak pakar dan perwakilan negara atas konsep negara kepulauan.

Perjuangan beliau membuahkan hasil dengan diterimanya konsep negara kepulauan (archipelagic states) dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Prof Mochtar di masanya dikenal sebagai the living legend untuk berbagai konsep dalam Konvensi Hukum Laut 1982.

Prof Mochtar disamping sebagai akademisi, juga pernah menduduki birokrasi Universitas dengan menduduki jabatan sebagai Rektor Universitas Padjadjaran.

Beliau pun mendirikan sebuah firma hukum yang sangat prestisius dengan rekan-rekannya dengan nama Mochtar Karuwin dan Komar (MKK).

Selanjutnya pada masa pemerintahan Soeharto Prof Mochtar dipercaya untuk menjadi Menteri Kehakiman untuk satu periode, kemudian dipercaya untuk menjadi Menteri Luar Negeri untuk dua periode.

Saat menjadi Menteri Luar Negeri beliau sangat piawai dan sangat disegani oleh banyak negara dan tokoh pemerintahan.

Pasca menjadi Menlu, Prof Mochtar dipercaya sebagai anggota International Law Commission Perserikatan Bangsa-Bangsa yang bertugas merumuskan norma-norma dalam hukum internasional. Beliau juga dipercaya untuk menjadi Ketua Komisi Perbatasan Iraq dan Kuwait.

Bahkan Prof Mochtar dipercaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi Ketua Konsorsium Ilmu Hukum.

Saya sendiri pernah menjadi mentee (orang yang dibimbing) Prof Mochtar selama 1 tahun lebih saat baru selesai program strata 2 di Jepang.

Beliau banyak memberikan nasihat kepada saya tidak saja untuk menjadi akademisi yang mumpuni dan berintegritas tetapi juga dalam menjalani kehidupan.

Prof Mochtar berpesan pada saya untuk benar-benar memanfaatkan hidup yang hanya sekali dengan membuat rencana.

Beliau membagi rencana kehidupan menjadi 5 fase.

Fase pertama adalah hingga usia 25 tahun yaitu mendapatkan pendidikan yang terbaik dan setinggi-tingginya sesuai kemampuan.

Fase kedua adalah fase menunjukkan kepada banyak pihak bahwa seseorang mampu untuk mengerjakan berbagai tugas yang diberikan, bahkan dengan hasil yang di luar ekspektasi pemberi kerja.

Dua fase ini penting untuk memasuki fase ketiga yaitu seseorang harus membangun jaringan ke berbagai pihak untuk dikenal.

Di tiga fase ini beliau berpesan untuk tidak memikirkan uang. Uang penting namun bukan tujuan.

Fase keempat adalah saat manusia menginjak usia 40 yaitu fase cash in program. Di fase ini seseorang akan mendapat hasil finansial karena memiliki pendidikan, kemampuan untuk mengerjakan tugas serta jaringan yang luas.

Beliau mengatakan tanpa perlu dikejar, uang justru yang akan mengejar kita.

Fase terakhir adalah fase untuk memikirkan generasi mendatang. Beliau berpesan jangan pernah kita selfish memikirkan diri sendiri tanpa melakukan regenerasi seolah tanpa kita dunia akan runtuh.

Dalam fase terakhir dalam kehidupan beliau saya mendapat kesempatan untuk beliau bimbing.

Dalam menjalankan hidup saya, saya menghayati betul nasihat beliau dan melaksanakannya.

Saya bersyukur Prof Mochtar merupakan salah satu guru besar yang menjadikan saya seperti saat ini, disamping Prof Mardjono Reksodiputro dan Prof Erman Rajagukguk.

Hari ini saya kehilangan sosok yang saya kagumi dan menjadi panutan.

Saya mendoakan agar Prof Mochtar dibukakan surga firdaus oleh Allah SWT seraya selalu berjanji untuk meneruskan nasihat beliau ke generasi muda. (***)

Provinsi

Badan Kesbangpol Sampaikan Materi Peran Pemda dalam Optimalisasi Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba

Published

on

Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Tahun 2024 (Foto : @mmc.kalteng.go.id)

Palangka Raya, goindonesia.co – Badan Kesbangpol Prov. Kalteng menyampaikan materi tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Optimalisasi Pelaksanaan Program Desa Bersih Narkoba pada kegiatan Rapat Koordinasi (Rakor) dalam rangka fasilitasi Advokasi Program Ketahanan Keluarga Anti Narkoba Berbasis Sumber Daya Pembangunan Desa Tahun 2024, Kamis (22/2/2024) bertempat di Hotel Luwansa Palangka Raya.

Kepala Badan Kesbangpol Prov. Kalteng yang diwakili oleh Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Ormas Nova Vera Lina saat memaparkan materinya menyampaikan dorongan untuk pembentukan regulasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pemerintah daerah untuk terlaksananya desa bersinar.

“Selain itu, juga penguatan kebijakan untuk penganggaran Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada pemerintah daerah. Kemudian, Pembinaan dan Pengawasan dalam implementasi di daerah, serta fasilitasi dan sinergisitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mendukung desa bersinar dan menciptakan kondisi aman dan tertib bagi masyarakat desa sehingga masyarakat desa bersih dari penyalahgunaan narkoba,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyampaikan perlunya peran stakeholders dalam penyelenggaraan Desa Bersinar antara Pemerintah Desa, Badan Narkotika Nasional, Kementerian dan Pemerintah Pusat/Daerah dalam upaya pencegahan dan penanganan penyalahgunaan narkoba secara efektif berlangsung sampai di tingkat desa.

“Upaya Pemprov Kalteng dalam mendukung Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) khususnya Pelaksanaan Program Desa Bersinar antara lain dengan membentuk Tim Terpadu P4GN-PN Prov. Kalteng yang melibatkan Forkopimda serta Perangkat Daerah/Kementerian/Lembaga terkait, melakukan koordinasi dan sinergi dengan Kementerian/Lembaga terkait, mengenai fasilitasi P4GN di daerah khususnya pelaksanaan Program Desa Bersinar, Penyusunan Regulasi/Perda P4GN, Pelibatan Ormas/OKP/Lembaga/Perangkat Desa dalam Optimalisasi P4GN Desa Bersinar, serta Penyelarasan Kebijakan dengan mengeluarkan Surat Edaran Gubernur Kalimantan Tengah kepada Bupati/Walikota mengenai fasilitasi P4GN,” pungkasnya.

Turut hadir pada kegiatan ini antara lain Kepala BNN Prov. Kalteng Joko Setiono, mewakili Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Bagian CSR Bank Kalteng, Kesbangpol Kota Palangka Raya, Disdukcapil Kota Palangka Raya, Dinkes Kota Palangka Raya, Dinas P3AKB Kota Palangka Raya, Dinsos Kota Palangka Raya, Kesbangpol Kab. Kotim, Dinkes Kab. Kotim, Camat Bukit Batu Kota Palangka Raya, Camat Baamang Kab. Kotim, Lurah Tumbang Tahai Kec. Bukit Batu Kota Palangka Raya dan Lurah Baamang Barat Kab. Kotim. (***)

*DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA PERSANDIAN DAN STATISTIK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Continue Reading

Berita

Tinjau Pasar Induk Cipinang, Presiden Jokowi Pastikan Stok Beras Tersedia

Published

on

Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis, 15 Februari 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Induk Cipinang, Jakarta, pada Kamis, 15 Februari 2024, untuk memastikan secara langsung bahwa stok beras tersedia dengan jumlah yang mencukupi. Beras dari Pasar Induk Cipinang nantinya akan didistribusikan ke ritel, pasar swalayan, hingga pasar-pasar di daerah.

“Saya datang di Pasar Induk Cipinang ini untuk memastikan bahwa stok beras di sini ada karena dari sinilah didistribusikan ke ritel, ke super market, ke daerah, dari Pasar Induk Cipinang ini sehingga saya ingin pastikan beras yang ada di sini ada, tersedia, jumlahnya cukup, dan saya melihat melimpah,” ujar Presiden dalam keterangannya usai peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden Jokowi menyebut bahwa harga beras yang berada di atas harga normal saat ini disebabkan oleh belum masuknya hasil panen. Selain itu, jalur distribusinya juga terganggu oleh banjir di sejumlah daerah seperti di Demak dan Grobogan.

“Tapi saya kira sudah diselesaikan lewat pengiriman dari Bulog juga ke daerah, Bulog ke Pasar Induk Cipinang, saya kira dalam seminggu-dua minggu ini (harga) berasnya akan sedikit turun. Sambil menunggu panen,” ungkapnya.

Selain itu, untuk mengendalikan harga beras, Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan jajaran terkait untuk mendistribusikan suplai beras ke pasar dan ke daerah, baik beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) maupun beras komersial.

“Sudah, pokoknya pasar minta berapa pun, beri. Daerah minta berapa pun, beri, baik yang SPHP maupun yang komersial, beri. Barangnya ada,” ucapnya.

Presiden Jokowi juga menepis anggapan bahwa kenaikan harga beras dipicu pemberian bantuan pangan dari pemerintah. Menurut Presiden, pemberian bantuan pangan kepada masyarakat justru merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan harga beras dengan meningkatkan suplai di masyarakat.

“Tidak ada hubungannya sama sekali dengan bantuan pangan beras, tidak ada hubungannya sama sekali (kenaikan) harga. Karena justru ini yang bisa mengendalikan, karena suplainya lewat bantuan sosial ke masyarakat sehingga justru itu menahan harga tidak naik. Kalau enggak, justru melompat. Ini rumus supply dan demand. Kalau suplainya diberikan dan terdistribusi dengan baik, otomatis harga akan terkendali,” jelasnya.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam peninjauan tersebut yaitu Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Pj. Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono, Wali Kota Jakarta Timur M. Anwar, Direktur Utama Perum Bulog Bayu Krisnamurthi, dan Direktur Utama Food Stasion Pamrihadi Wiraryo. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Provinsi

Pergerakan Harga Komoditi Perkebunan di Riau pada 15 Februari 2024

Published

on

Kelapa butiran (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Kepala Dinas Perkebunan (Disbun) Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengumumkan perubahan harga untuk beberapa komoditi perkebunan di wilayah Provinsi Riau.

Harga kelapa butiran di Kabupaten Kampar, Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Inhil mengalami kenaikan signifikan pada periode minggu ini.

“Harga kelapa butiran mencapai Rp. 2.700,-/kg, naik sebesar Rp 33 dari harga minggu sebelumnya,” kata Defris, Kamis (15/2/2024).

Sementara itu, harga kopra mutu kering (100%) juga mengalami kenaikan di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti, mencapai Rp. 5.350-/kg. Kenaikan harga mencapai Rp 100 dari pekan sebelumnya.

Di sisi lain, harga tepung sagu basah di Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kepulauan Meranti mengalami kenaikan yang cukup signifikan, mencapai Rp. 2.975,-/kg. Kenaikan harga mencapai Rp. 350 dari harga minggu lalu.

“Namun, tidak semua komoditi mengalami kenaikan harga,” jelasnya.

Seperti halnya, harga pinang kering (100%) di beberapa kabupaten, seperti Kabupaten Kampar, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Bengkalis, mengalami penurunan harga. Harga turun menjadi Rp. 4.900,-/kg, turun sebesar Rp 38 dari harga minggu sebelumnya.

“Perubahan harga ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada para pelaku usaha perkebunan dan masyarakat terkait kondisi pasar saat ini di Provinsi Riau,” tukasnya. (***)

*(Mediacenter Riau)

Continue Reading

Trending