FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03). (Dokumentasi : HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id)

Bogor, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk dapat melakukan pemantauan dan evaluasi unit pelayanan publik secara mandiri. Hal ini dilakukan agar Kementerian Luar Negeri dapat mengetahui kualitas di masing-masing unit pelayanan, terutama yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (DJPK).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan bahwa berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022, indeks pelayanan publik Kemenlu meraih predikat pelayanan prima. Namun, nilai tersebut belum dapat secara utuh mencerminkan layanan Kemenlu secara keseluruhan, karena hanya satu lokus yang dievaluasi, yakni Museum Konferensi Asia Afrika.

“Mengingat lingkup Kemenlu, terutama khusus DJPK sangat besar, maka tahun ini kami berharap agar Kemenlu dapat melakukan evaluasi secara mandiri pada tingkat internal sehingga pembenahan pelayanan publik tidak hanya pada lokus yang dievaluasi, tetapi juga seluruh unit kerja yang ada di Kemenlu,” ungkap Diah dalam FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03).

Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara mandiri yang mengacu pada SE Menteri PANRB No. 5/2023 tentang PEKPPP Mandiri, terhadap jenis layanan yang ada di DJPK, yakni keprotokolan, konsuler, fasilitas diplomatik, dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) diharapkan kualitas pelayanan dapat menjadi lebih baik lagi. Terlebih, layanan DJPK tersebut dilakukan bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan tersebar di berbagai negara melalui Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, serta Kantor Perwakilan di luar negeri.

“Harapannya, semua unit kerja, termasuk perwakilan RI, dapat memiliki peningkatan kualitas pelayanan publik setelah dilakukannya evaluasi,” lanjut Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menyampaikan perkembangan terhadap penyelesaian atas pengaduan layanan DJPK yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Selama tahun 2023, DJPK telah menindaklanjuti 14 aduan yang masuk dengan rata-rata tindak lanjut 1,7 hari. Diah menyampaikan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif agar pengguna layanan DJPK dapat menyampaikan aduannya dengan mudah dan DJPK dapat memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Aduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! dapat dimanfaatkan juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelayanan. Respons Kemenlu dalam menyelesaikan aduan yang masuk juga dapat menjadi citra tersendiri dari pelayanan Kemenlu,” ujar Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.

Terkait dengan standar pelayanan, Deputi Diah meminta agar DJPK Kemenlu dapat meninjau kembali standar pelayanan yang ada. Selain rutin meninjau standar pelayanan, Kemenlu juga dapat melakukan forum konsultasi publik (FKP) yang melibatkan partisipasi pengguna layanan, bahkan masyarakat umum, untuk menjadi bahan perbaikan atas standar pelayanan yang dimiliki saat ini.

Mengenai Portal Pelayanan Publik yang tengah dibangun, Diah menyampaikan agar layanan yang dimiliki oleh Kemenlu, yakni Peduli WNI dan Safe Travel dapat diintegrasikan ke Portal Pelayanan Publik. Saat ini proses pengintegrasian dua layanan Kemenlu tersebut masih terkendala karena kedua aplikasi belum memiliki API dan tim teknis.

“Mengingat Portal Pelayanan Publik kini menjadi prioritas bersama, kami berharap agar Kemenlu dapat segera mempersiapkan proses pengintegrasian Peduli WNI dan Safe Travel sebagai layanan pelindungan WNI di luar negeri ke dalam Portal Pelayanan Publik,” lanjutnya.

Terakhir, Diah berharap agar permasalahan yang terjadi di Kemenlu, utamanya terkait dengan layanan publik, dapat segera disusun rencana tindak lanjut dan diselesaikan melalui inovasi. Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses dalam menerapkan inovasi layanan publik selama beberapa waktu terakhir, dapat pula diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023.

“Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses menerapkan inovasi untuk mengurai permasalahan yang ada, terutama terkait dengan layanan publik, maka kami mengajak unit-unit penyelenggara pelayanan publik Kemenlu dapat mengikutsertakan inovasi tersebut dalam KIPP Tahun 2023 yang sedang berlangsung saat ini,” pungkas Deputi Diah.

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik ini merupakan upaya Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penyeenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup DJPK. FGD yang digelar secara daring dan luring ini diikuti oleh satuan kerja di DJPK Kemlu, serta perwakilan RI melalui KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KRI Tawau.  (***)

*HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (Dokumentasi : Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenhub RI, @dephub.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sabtu (11/3), menggelar rapat koordinasi membahas upaya antisipasi kepadatan di Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten, di masa mudik lebaran tahun ini. Menhub mengatakan, dengan lonjakan pemudik yang diprediksi akan lebih tinggi dibandingkan dengan lebaran tahun lalu, maka persiapannya harus dilakukan sejak dini.

“Persiapan dan koordinasi kami lakukan sejak dini dan InshaAllah pelaksanaannya akan lebih baik dari tahun lalu,” ujar Menhub di Dermaga Eksekutif Pelabuhan Penyeberangan Merak, Banten.

Menhub menyampaikan, seluruh pemangku kepentingan terkait berkomitmen untuk memastikan volume to capacity ratio (V/C Ratio) atau perbandingan antara jumlah penumpang dan kendaraan dengan kapasitas Pelabuhan, masih dalam batas wajar dan terkendali yaitu kurang dari 0,8.

“Tadi dalam pembahasan V/C ratio akan berupaya ditekan serendah mungkin. Untuk itu akan dilakukan sejumlah simulasi-simulasi secara rutin untuk memastikan target itu tercapai, ” ucap Menhub.

Sejumlah langkah dan kebijakan yang akan dilakukan agar lonjakan pergerakan penumpang dan kendaraan tetap bisa terkendali, pertama yaitu menyiapkan penambahan dermaga alternatif untuk memecah kepadatan di tujuh dermaga yang ada di Merak.

“Kami siapkan lima dermaga di Pelabuhan Ciwandan dan satu dermaga di Pelabuhan Indah Kiat, Banten,” ujar Menhub. Sementara, kapal yang beroperasi di Merak sebanyak 65 unit dan di Ciwandan sebanyak 15 unit.

Langkah kedua yaitu melakukan sosialisasi secara masif kepada masyarakat untuk membeli tiket secara daring (online) dan lebih awal atau minimal satu hari sebelum keberangkatan, agar jumlah penumpang dan kendaraan yang melintas dalam satu waktu tertentu dapat terkelola dengan baik.

“Kalau membeli tiketnya di hari keberangkatan maka PT ASDP akan mengenakan harga yang lebih tinggi,” kata Menhub.

Langkah ketiga yaitu menyiapkan buffer zone atau tempat pengendapan kendaraan, yang tengah dibangun di tol arah Merak KM 97 yang diharapkan dapat mencegah terjadinya kepadatan di area pelabuhan.

Tempat ini selain berfungsi sebagai tempat istirahat, juga berfungsi sebagai tempat screening untuk memastikan penumpang sudah memiliki tiket. Karena pada tahun ini, masyarakat tidak bisa lagi membeli tiket langsung di pelabuhan.

“Sejumlah langkah yang akan disiapkan seperti menambah jumlah dermaga di pelabuhan, menambah kapal, mempercepat bongkar muat, menambah rest area, hingga mengelola ticketing, kami secara reguler akan mengecek perkembangan ini,” tutur Menhub.

Berdasarkan hasil survei, pada lebaran tahun ini diprediksi puncak pergerakan di lintas penyeberangan Merak akan mencapai lebih dari 42 ribu kendaraan. Jumlah ini meningkat dibandingkan dengan puncak arus kendaraan yang terjadi pada H-3 lebaran tahun 2022 lalu mencapai 37 ribu lebih kendaraan.

Turut hadir dalam rakor, PJ Gubernur Provinsi Banten Al Muktabar, Direktur Keamanan dan Keselamatan Korlantas Polri Brigjen Ery Nursatari, dan Sekretaris Badan Pengatur Jalan Tol KemenPUPR Triono Junoasmono.

Rakor ini juga dihadiri perwakilan dari sejumlah instansi diantaranya yaitu: KSOP Kelas I Banten, KSOP Kelas I Panjang, PT ASDP Indonesia Ferry, PT Pelabuhan Indonesia, dan PT Pelayaran Nasional Indonesia. (***)

*Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemenhub RI, @dephub.go.id

Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari sebelas duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 Februari 2023. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari sebelas duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) negara-negara sahabat. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di Ruang Kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 20 Februari 2023.

Prosesi acara penyerahan surat kepercayaan dimulai dengan diperdengarkannya lagu kebangsaan dari masing-masing negara sahabat setelah duta besar tiba di Istana Merdeka. Adapun kesebelas duta besar negara sahabat yang diterima oleh Presiden yaitu:

1. Erick Rahmat Moertabat, Duta Besar LBBP Republik Suriname untuk Republik Indonesia;

2. Olivier Zehnder, Duta Besar LBBP Konfederasi Swiss untuk Republik Indonesia;

3. Zakarya Muhammad Mustafa Al-Maghribiy, Duta Besar LBBP Negara Libya untuk Republik Indonesia;

4. Lee Sang-deok, Duta Besar LBBP Republik Korea untuk Republik Indonesia;

5. Stella Bezirtzoglou, Duta Besar LBBP Republik Yunani untuk Republik Indonesia;

6 . Mohamed Ahmed Salim Al Shanfari, Duta Besar LBBP Kesultanan Oman untuk Republik Indonesia;

7. Yassir Mohamed Ali Mohamed, Duta Besar LBBP Republik Sudan untuk Republik Indonesia;

8. Jayanath Siri Kumara, Duta Besar LBBP Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka untuk Republik Indonesia;

9 . Faisal Abdulah H. Amodi, Duta Besar LBBP Kerajaan Arab Saudi untuk Republik Indonesia;

10. Abdulmonem Annan, Duta Besar LBBP Republik Arab Suriah untuk Republik Indonesia; dan

11. Mpetjane Kgaogelo Lekgoro, Duta Besar LBBP Republik Afrika Selatan untuk Republik Indonesia.

Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi para duta besar tersebut di Indonesia.

Setelah selesai menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo, para duta besar beserta pendamping masing-masing berpamitan. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya turut diperdengarkan pada kesempatan tersebut.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut yaitu Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(BPMI Setpres)