Connect with us

Politik

Ramai-ramai Tolak Amendemen UUD 1945 dan Jokowi Tiga Periode

Published

on

Sejumlah parpol dan elemen sipil menolak wacana amandemen dan penambahan masa jabatan Presiden Jokowi. (Foto: Kris – Biro Setpres)

Jakarta, goindonesia.co — Sejumlah partai politik (parpol) dan elemen masyarakat menolak wacana amendemen Undang-undang Dasar (UUD) 1945 serta perubahan masa jabatan maksimal presiden dari dua menjadi tiga periode.
Amendemen UUD 1945 merupakan  wacana yang kembali digaungkan oleh Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Bambang Soesatyo alias Bamsoet, dalam Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2021 silam. Sementara wacana perubahan masa jabatan presiden merupakan hal yang dicurigai sejumlah pihak bakal dilakukan lewat amendemen UUD 1945.

Dari kalangan parpol, ada Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKB Jazilul Fawaid yang menolak amendemen UUD 1945. Ia mengatakan membahas rencana amendemen UUD 1945 di tengah pandemi virus corona (Covid-19) tidak bijaksana.

Namun, Jazilul mengatakan PKB menunggu perkembangan penanganan Covid-19 terlebih dahulu sebelum bicara masalah amendemen UU 1945.

“PKB menunggu perkembangan penanganan Covid, baru kalau mau bicara soal amendemen. Kalau covid belum selesai, menurut saya enggak bijaksana kalau kita bicara soal amandemen,” kata Jazilul.

Di sisi lain, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid menyebut melaksanakan konstitusi secara konsisten lebih mendesak dibanding melakukan amandemen UUD 1945 sekalipun secara terbatas.

Sinyal penolakan juga disampaikan Wakil Ketua MPR dari Fraksi NasDem dan Demokrat.

Dari elemen masyarakat, Ketua PA 212 Slamet Maarif menegaskan menolak keras karena saat ini tidak ada urgensi amendemen UUD 1945.

“Kami akan melawan lewat jalur konstitusional, sampai dengan langkah mengepung Gedung DPR/MPR apabila terus dilanjutkan,” kata Slamet.

Secara umum, Slamet mengatakan PA 212 menolak wacana amendemen UUD 1945. Meski amendemen dilakukan terbatas hanya dengan memasukkan Poin-Poin Haluan Negara (PPHN), PA 212 tetap menolak.

“Ya kami menolak lah, apalagi kalau amendemen-nya hanya untuk memperpanjang jabatan atau menjadi 3 periode kami lebih menolak,” kata dia.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun menolak wacana amendemen UUD 1945 jika hanya bertujuan memasukkan PPHN. Ia menilai PPHN bisa dilakukan dengan langkah lain tanpa amendemen konstitusi.

Massa BEM SI saat melakukan unjuk rasa di Jakarta. (CNN Indonesia/Bisma Septalisma)

Refly menilai PPHN cukup diatur dalam suatu undang-undang yang dibuat DPR dan pemerintah. Oleh karena itu, UUD 1945 tidak perlu diamendemen oleh MPR.
“Menurut saya problematik kalau hanya sekadar meng-install PPHN, padahal fungsi PPHN tersebut bisa digantikan oleh UU,” kata Refly.

Sementara itu, ahli hukum tata negara Feri Amsari menegaskan bahwa PPHN tak menjamin pembangunan Indonesia terlaksana lebih baik.


Dia berkaca pada GBHN di masa Orde Baru. Kala itu, kata Feri, pembangunan dilakukan berdasarkan kepentingan kelompok tertentu. Tidak selalu patuh pada GBHN.

“Fakta, selama GBHN digunakan pada Orde Lama dan Orde Baru tidak ada pembangunan yang berkelanjutan. Yang ada pembangunan dikelola secara berkelanjutan oleh kelompok tertentu,” kata Feri.

Berikutnya, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menyebut wacana masa jabatan presiden tiga periode lewat amendemen UUD 1945, mengkhianati reformasi.

Mereka menilai wacana itu melenceng jauh dari semangat perjuangan para mahasiswa di tahun 1998.

“Ini tentunya sebuah kemunduran. Tahun 1998 kita tahu banyak mahasiswa, pemuda, berdarah-darah untuk menyuarakan reformasi. Hari ini, seakan-akan perjuangan itu, keringat, darah yang dikeluarkan dikhianati,” kata Koordinator Pusat BEM SI, Nofrian Fadil Akbar.

Nofrian berkata pihaknya telah memulai kajian dalam rangka mengawal isu amandemen konstitusi. BEM SI juga sudah mulai bergerak ke sejumlah pihak untuk mencari tahu detail rencana amandemen UUD 1945.

Merespons penolakan itu, Sekretaris Jendral Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Ferry Noor menyebut Jokowi menolak rencana amendemen UUD 1945 yang kini tengah bergilir di MPR. Jokowi menurut Afri juga menolak wacana presiden tiga periode.

“Selesai itu presiden menanggapi lagi. “‘Soal amandemen UUD saya enggak setuju. Takutnya melebar ke mana-mana. Soal 3 periode dan lain-lain’, gitu kata Pak Jokowi,” ucap Afri.

Sementara itu, Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin mengklaim Jokowi tak berpikir untuk menambah masa jabatannya beberapa tahun lagi via amendemen konstitusi.

“Soal amandemen periodesasi presiden, beliau sudah beberapa kali mengeluarkan pernyataan untuk penolakan. Begitu juga tidak pernah berpikir diperlambat, tambah berapa tahun lagi, tidak ada pikiran Presiden,” kata Ngabalin.

Politikus Partai Golkar itu berkata Jokowi telah menegaskan hanya akan menjabat selama dua periode. Ngabalin menyampaikan penolakan itu juga disampaikan saat bertemu Bamsoet.

Sebagai sosok yang menggaungkan kembali, Bamsoet mengatakan wacana amendemen UUD 1945 sudah dipelintir menjadi upaya mengubah masa jabatan presiden dari dua menjadi tiga periode. Padahal, amendemen hanya untuk menghadirkan PPHN. (***)




Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Survei Capres 2024 Indikator Politik: Prabowo Masih Teratas, Ganjar Terus Mengejar

Published

on

Survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan, elektabilitas Prabowo Subianto sebagai capres 2024 masih berada di urutan teratas disusul Ganjar Pranowo. FOTO/DOK.SINDOnews

Jakarta, goindonesia.co – Lembaga survei Indikator Politik Indonesia mengeluarkan hasil temuan terbarunya terkait dengan peta elektoral sosok calon presiden ( capres ) jelang Pemilu 2024 mendatang. Nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menjadi yang teratas dalam surveinya.

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi menyampaikan bahwa dalam survei ini, lembaganya melakukan sejumlah simulasi terhadap sejumlah nama calon yang digadang-gadang maju dalam Pilpres 2024 mendatang. Dia menyebut nama Prabowo selalu unggul di setiap simulasi yang dilakukan.

“Jadi kami belum menemukan kata bahwa Pak Prabowo ada di bawah nama Ganjar atau Anies,” kata Burhanuddin dalam rilis surveinya secara daring, Minggu (5/12/2021).

Dari simulasi 10 nama, elektabilitas Prabowo sebesar 26,9%. Disusul Ganjar Pranowo 23,2%, Anies Baswedan 16,7%, Ridwan Kamil 6,2%, Sandiaga Salahuddin Uno 5,2%, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 4,6%, Khofifah Indarparawansa 3,1%, Erick Thohir 2,3%, Puan Maharani 1,1%, dan Airlangga Hartarto 0,5%.

Sementara, dari simulasi 8 nama calon, Prabowo Subianto 27,6%, Ganjar Pranowo 23,7%, Anies Baswedan 17,2%, Ridwan Kamil 8,4%, Sandiaga salahuddin Uno 5,9%, AHY 4,8%, Erick Thohir 2,4%, dan Airlangga Hartarto 0,9%.

Sedangkan, dari simulasi yang dilakukan 3 nama, Prabowo Subianto 35,5%, Ganjar Pranowo 30,0%, dan Anies Baswedan 23,7%.

“Jadi survei rutin yang kami gelar menemukan pola, di mana Pak prabowo masih di peringkat pertama, tetapi tidak signifikan, terutama dibanding elektabilitas Ganjar Pranowo,” katanya.

Untuk diketahui, Indikator Politik Indonesia melakukan survei tatap muka pada 2-6 November 2021. Penarikan sampel dilakukan dengan metode multistage random sampling dengan jumlah responden mencapai 2.020 orang. Survei ini memiliki margin of error kurang lebih 2,9% pada tingkat kepercayaan 95%. (***)

Continue Reading

Politik

Survei: Ekonomi nasional membaik pengaruhi kepuasaan kinerja Jokowi

Published

on

Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi (ANTARA Jatim)

Jakarta, goindonesia.co Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi mengatakan naiknya kepuasan publik atas kinerja Presiden Jokowi dipengaruhi oleh perekonomian nasional yang terus membaik.

“Membaiknya kepuasan publik tersebut berkat persepsi ekonomi nasional yang terus membaik dan keberhasilan pemerintah dalam mengendalikan COVID-19,” kata dia melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Minggu.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia mengungkapkan tingkat kepuasan publik mencapai 72 persen atau naik 13 persen dibandingkan tiga bulan sebelumnya yang hanya 59 persen.

Penanganan kedua isu vital tersebut tidak lepas dari kinerja Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).

“Kenaikan fantastis kepuasan publik terhadap Presiden tidak bisa dilepaskan dari sosok Airlangga Hartarto sebagai Menko Perekonomian dan Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional,” katanya.

Ia mengatakan Airlangga banyak melakukan terobosan kebijakan sehingga Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi. Di satu sisi, tren positif tersebut tidak berimbas pada elektoral Ketua Umum DPP Partai Golkar tersebut. (***)

Berdasarkan hasil survei, sebanyak 10,6 persen masyarakat sangat puas, 61,4 cukup puas, kurang puas 24,5 persen, tidak puas sama sekali 2,8 persen, dan 0,7 persen menjawab tidak tahu atau tidak menjawab.

Membaiknya perekonomian nasional turut mengoreksi persepsi publik tentang pelaksanaan demokrasi dan kondisi politik nasional yang semakin meningkat, katanya.

“Jadi ekonomi betul-betul punya dampak luar biasa, menjadi determinan yang secara signifikan menjelaskan banyak hal,” jelasnya.

Survei Indikator Politik Indonesia dilaksanakan pada 2 hingga 6 November 2021 dengan melibatkan 2.020 responden yang meliputi sampel basis 1.220 dan oversample 800 yang telah memiliki hak pilih serta menggunakan metode “multistage random sampling”.

Rata-rata simpangan (“margin of error”) hasil penelitian tersebut sekitar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.  (***)

Continue Reading

Politik

Sebanyak 48 Orang Dinyatakan Lulus Seleksi Tahap II Bakal Calon Anggota KPU dan Bawaslu

Published

on

Jakarta, goindonesia.co – Sebanyak 48 orang dinyatakan lulus seleksi tahap II bakal calon anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Jumlah itu terdiri dari 28 orang pelamar anggota KPU dan 20 orang pelamar anggota Bawaslu.

Dari 28 orang bakal calon anggota KPU itu, 18 di antaranya laki-laki dan 10 lainnya atau sebanyak 35,7 persen merupakan perempuan. Sementara untuk 20 orang bakal calon anggota Bawaslu itu terdiri dari 14 laki-laki dan 6 orang atau 30 persen lainnya merupakan perempuan.

Adapun seleksi tahap II itu meliputi tes tertulis, penulisan makalah, dan psikologi dasar yang berhak diikuti 630 peserta yang sebelumnya dinyatakan lulus tahap administrasi. Selain itu, jumlah 48 orang yang dinyatakan lulus seleksi tahap II juga berdasarkan Rapat Pleno yang digelar Tim Seleksi Calon Anggota KPU dan Bawaslu.

Ketua Tim Seleksi Juri Ardiantoro menjelaskan, seluruh bakal calon yang dinyatakan lulus seleksi tahap II berhak mengikuti tes seleksi berikutnya, yakni meliputi tes psikologi lanjutan, kesehatan, dan wawancara. “Semuanya (pelaksanaan tesnya) bertempat di Jakarta,” ujar Juri saat konferensi pers di Kantor Pusat Kemendagri, Jumat (03/12/2021)

Di lain sisi, Juri meminta agar masyarakat turut berpartisipasi membantu Tim Seleksi dengan memberi masukan terkait rekam jejak bakal calon yang dinyatakan lulus tersebut. Masukan itu dibutuhkan sebagai referensi bagi Tim Seleksi untuk menilai bakal calon yang bersangkutan. Adapaun masukan ini dapat disampaikan melalui situs seleksikpubawaslu.kemendagri.go.id.

“Silakan sampaikan kepada kami tim seleksi dengan informasi data yang sebenar-benarnya, data dan informasi yang bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Selain meminta dukungan dari masyarakat, lanjut Juri, Tim Seleksi juga telah meminta bantuan berbagai lembaga negara yang kompeten dan berwenang memberikan data dan informasi mengenai profil bakal calon. Lembaga negara itu seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Narkotika Nasional (BNN), dan beberapa lembaga negara lainnya. Upaya ini dilakukan agar calon anggota KPU dan Bawaslu yang dipilih Tim Seleksi memiliki kompetensi, integritas, dan rekam jejak yang baik.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Seleksi Chandra M. Hamzah menambahkan, dari 48 bakal calon yang berhak mengikuti seleksi lanjutan, Tim Seleksi nantinya akan memilih 14 calon anggota KPU dan 10 calon anggota Bawaslu. Daftar nama 24 orang tersebut kemudian akan diserahkan kepada Presiden Joko Widodo untuk ditindaklanjuti. (***)

#Sekretariat Timsel Calon Anggota KPU dan Bawaslu#

Continue Reading

Trending