Loh Buaya di Pulau Rinca (Dadan Kuswaharja)

Jakarta – goindonesia.co :Taman Nasional Komodo kembali jadi perhatian. UNESCO melalui World Heritage Center (WHC) meminta agar proyek pembangunan di Pulau Rinca, Taman Nasional Kodomo disetop.

UNESCO menyampaikan tuntutan itu dalam sidang ke-44 WHC yang dilaksanakan secara virtual pada akhir Juli 2021. Mereka menyebut pembangunan di Pulau Rinca bakal menjadi ancaman bagi nilai universal luar biasa (OUV) di TN Komodo.

Melihat ini, kita tentu bertanya-tanya soal perjalanan panjang UNESCO dan Taman Nasional Komodo. Taman Nasional Komodo masuk daftar warisan dunia pada tahun 1991, seperti yang tertulis dalam situs resmi UNESCO.

Bekerja sama dengan Internasional Union for Conservation of Nature (IUCN), organisasi internasional dalam bidang konservasi dan sumberdaya alam berkelanjutan, Taman Nasional Komodo dimasukkan dalam daftar Warisan Dunia dalam Bahaya.

Permintaan ini rapatkan mulai dari tahun 1993-1995. Biaya yang dikeluarkan untuk Taman Nasional Komodo adalah USD 119.500 dalam catatan UNESCO.

Pada Juli 1995, Taman Nasional Komodo mulai dipantau untuk menilai status konservasi. Namun misi dibatalkan dan dilakukan pada September 2000. Pada Januari-Februari 2002, UNESCO bersama IUCN kembali memantau Taman Nasional Komodo untuk UNESCO-UNE-RARE Center for Tropical.

Saat melakukan konservasi, UNESCO memantau beberapa faktor yang dapat mempengaruhi Taman Nasional Komodo ke dalam bahaya. Mulai dari dampak pariwisata; sistem manajemen; identitas, kohesi sosial, perubahan populasi dan komunikasi lokal; kebakaran hutan; kegiatan ilegal (perburuan rusa, peledakan karang, dinamit ilegal dan penangkapan ikan sianida. Dari beberapa misi hanya dua yang terselesaikan yaitu kebakaran hutan dan kegiatan ilegal.

Semua berjalan sesuai dengan agenda UNESCO. Sampai pada tanggal 9 Maret 2020, Pusat Warisan Dunia melayangkan surat kepada Indonesia untuk meminta klarifikasi mengenai informasi pihak ketiga tentang perkembangan yang direncanakan di Taman Nasional Komodo.

Surat ini juga menjelaskan adanya ancaman terhadap Outstanding Universal Value (OUV) sebagai berikut:

1. Pembangunan infrastruktur di Pulau Rinca untuk mengantisipasi KTT G-20 yang akan diselenggarakan pada tahun 2023, dan pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Padar tanpa pemberitahuan kepada Panitia, meskipun ada ketentuan Paragraf 172 Pedoman Operasional;

2. Target pertumbuhan pariwisata yang signifikan dan mengumumkan reformasi pariwisata yang berpotensi mempengaruhi mata pencaharian masyarakat lokal dan memicu protes lokal;

3. Peningkatan signifikan dalam kegiatan penangkapan ikan ilegal di properti, termasuk di zona larang tangkap;

4. Masalah pengelolaan di wilayah laut properti, termasuk kurangnya penegakan hukum berkelanjutan praktik pariwisata, seperti mengamati zona larangan berlabuh.

Sebagai balasan, pada tanggal 30 April dan 6 Mei 2020, Indonesia memberikan informasi berikut ini:

A. Indonesia sedang mengembangkan Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) untuk Labuan Bajo (berdasarkan barat pulau Flores, di luar properti) dan termasuk pulau Rinca dan Padar (yang merupakan bagian dari properti), dan beralih dari pariwisata massal dan menuju pariwisata berkualitas;

B. Rencana Pengelolaan Jangka Menengah 10 tahun properti (2016-2025), yang merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang 2000-2025, mengidentifikasi tujuh tujuan agar properti menjadi “Kelas Dunia” “Destinasi Ekowisata” dan “Kebanggaan Nasional Unggulan dalam Pengelolaan Kawasan Konservasi”. Pemantauan dan pelaporan berkala akan dilakukan untuk mengukur kemajuan dengan pelaksanaan Rencana Pengelolaan Jangka Menengah;

C. Fasilitas yang terletak di dalam “zona pemanfaatan” properti sedang diperbarui untuk meningkatkan kualitas dan memperkuat ketahanan mereka terhadap bencana alam dan perubahan iklim. Lingkungan Penilaian Dampak (EIA), diwujudkan sesuai dengan Catatan Saran Warisan Dunia IUCN tentang Penilaian Lingkungan, sedang berlangsung dan beberapa tindakan lain direncanakan untuk mengatasi potensi risiko mendesak terhadap OUV properti;

D. Populasi komodo di properti berfluktuasi antara 2.430 dan 3.022 selama periode 2015 hingga 2019, berdasarkan studi ekologi yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Melihat ini, Pusat Warisan Dunia meminta Indonesia untuk tidak melanjutkan proyek infrastruktur pariwisata apa pun yang dapat mempengaruhi OUV sebelum adanya peninjauan AMDAL relevan oleh IUCN. Kabar ini disampaikan pada tanggal 30 Oktober 2020.

Dengan sigap Indonesia menyerahkan sebuah AMDAL dan ditinjau langsung oleh IUCN. Pihak IUCN merevisi beberapa hal sesuai dengan Pedoman Operasional dan Catatan Saran IUCN dan minta Indonesia untuk mengirimkan kembali AMDAL yang sesuai pada 5 November 2020.

Namun Indonesia belum memberikan AMDAL yang sesuai sampai di tanggal 12 Januari dan 12 Maret 2021. UNESCO masih terus mengejar Indonesia dengan mengirimkan surat pada 12 Maret 2021.

UNESCO meminta Indonesia untuk memberikan alasan tentang perubahan signifikan yang dilakukan pada sistem zonasi tahun 2020, yang mengakibatkan penurunan zona hutan belantara sampai sepertiga dari luas sebelumnya. Kemudian adanya atribusi konsesi pariwisata lebih lanjut di dalam dan di dekat properti dan melaporkan undang-undang baru yang membebaskan pekerjaan infrastruktur dari kewajiban menjalankan AMDAL.

Dalam catatannya, UNESCO menulis bahwa Indonesia belum memberikan tanggapan. Sementara itu Rencana Induk Pariwisata Terpadu (ITMP) tidak menjelaskan sejauh mana proyek ini mempertimbangkan status dan nilai warisan dunia atau berapa banyak properti yang dicakupkan.

Tak sampai di situ, UNESCO juga meminta Indonesia menjelaskan dengan detail soal target 500.000 pengunjung dalam setahun. Karena ternyata target ini dua kali lipat jumlah wisatawan di era sebelum pandemi.

Hal ini tentu menimbulkan pertanyaan untuk UNESCO.

“Bagaimana mungkin model pariwisata ini sesuai dengan visi Indonesia beralih dari pariwisata massal ke pendekatan yang lebih berkelanjutan,” tulis UNESCO.

Indonesia masih bungkam. UNESCO tak mau kalah, Indonesia terus didesak untuk memberikan informasi rinci mengenai OUV dan AMDAL yang dinilai tidak memadai.

UNESCO semakin kebakaran jenggot ketika tahu bahwa ada undang-undang baru yang mengizinkan pembangunan infrastruktur di dalam kawasan Taman Nasional Komodo. Surat demi surat dilayangkan agar Indonesia merevisi AMDAL dan meninjau ulang OUV yang diberikan oleh UNESCO.

Selain itu UNESCO juga meminta Indonesia lebih memperhatikan manajemen dan masalah kelautan di Taman Nasional Komodo. UNESCO bahkan meminta penegakan hukum yang lebih efektif untuk mencegah praktik penangkapan ikan yang merusak terumbu karang di sana. Sehingga sumber daya luar biasa atau OUV dari Taman Nasional Komodo tetap terjaga.