Rapat Analisa dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut (Foto : @www.garutkab.go.id)

Garut, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten  (Pemkab) memutuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat (TD)  Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor di Kabupaten Garut selama 14 hari ke depan.

Keputusan memperpanjang TD ini dilakukan, setelah melalui evaluasi yang dilakukan melalui Rapat Analisa dan Evaluasi Penanganan Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah dan Tanah Longsor yang berlangsung di Aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut, Selasa (7/5/2024). Rapat evaluasi ini dipimpin langsung Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, dihadiri Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD, Aah Anwar Saefulloh.

Menurut Sekda Nurdin Yana, dalam rapat ini pihaknya telah menyepakati perpanjangan waktu tanggap darurat dalam waktu 14 hari ke depan, guna melakukan langkah-langkah penanggulangan lebih lanjut.

“Ya (kerusakan) infrastruktur sebenarnya relatif lebih kecil ya, dibandingkan dengan relokasi terkait dengan rumah, relatif lebih kecil insha Allah itu sudah di-cover PUPR, PUPR juga meminta ada jalan yang menuju tempat relokasi,” lanjutnya.

Selain itu, Nurdin juga keputusan diperpanjangnya TD ini karena distribusi pekerjaan di lapangan yang belum merata sehingga dilanjutkan dengan. tanggap darurat ke dua.

Selaku Kepala BPBD exofficio, Nurdin Yana menyampaikan bahwa pihaknya telah mengevaluasi langkah-langkah teknis yang dilakukan oleh pihak terkait dalam menangani bencana pergerakan tanah dan tanah longsor di Kecamatan Banjarwangi, Kecamatan Cisompet, dan Kecamatan Pakenjeng.

“Saya coba cek masing-masing teknis ya bagaimana gerak langkah mereka ketika berjalan, alhamdulillah semua sudah menunjukkan sesuai dengan fungsionalitas masing-masing lah,” ucapnya.

Nurdin juga mengingatkan kepada setiap SKPD yang terkait untuk meningkatkan upaya penanggulangan bencana pada masa tanggap darurat bencana ini. Ia menegaskan, bahwa hal ini sudah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk melakukan _recovery_ pada kondisi masyarakat saat ini.

“Lalu yang kedua dalam kesempatan ini pun kita melihat persebaran pekerjaan yang didapat. Jadi masih banyak teman-teman di lapangan yang belum kita cover secara keseluruhan sehingga perlu perpanjangan tanggap darurat yang kedua,” katanya.

Ia berharap, penanggulangan bencana yang dilaksanakan dapat berjalan dengan baik, serta masyarakat bisa tertolong melalui kebijakan pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Kalak BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saifullah, menjelaskan bahwa relokasi telah dilakukan terhadap 70 rumah warga, di antaranya 63 rumah dipindahkan ke tempat baru, diantaranya yaitu Desa Talagajaya Kecamatan Banjarwangi sebanyak 15 rumah dan Desa Sukamulya Kecamatan Pakenjeng sebanyak 48 rumah, sementara untuk sisa rumah lainnya melakukan relokasi mandiri. Total kerugian akibat bencana ini mencapai 8 miliar rupiah, termasuk kerusakan rumah, aset, dan hasil pertanian.

“Kalau relokasi terpusat nanti ke tempat yang sudah disiapkan itu kita semua harus pindah, kalau yang relokasi mandiri itu nanti kita bantuan stimulan atau bantuan untuk rumahnya begitu kan, karena tanahnya mereka sediakan sendiri,” ucapnya.

Aah juga menyoroti upaya mitigasi bencana berupa relokasi dan edukasi kepada masyarakat, dengan melarang aktivitas pertanian di lahan dengan kemiringan curam. Pihaknya juga memastikan penyediaan bantuan kepada korban bencana untuk mencegah kekurangan pangan dan sandang selama masa tanggap darurat.

“Misalnya sawah, kolam, itu kita lakukan dan sekarang juga di tempat yang kita sekarang ada penurunan atau pergerakan tanah itu kita sudah larang untuk dilakukan aktivitas persawahan ataupun kolam,” ucapnya.

Aah menegaskan, pihaknya terus memantau serta melaksanakan penyerahan bantuan kepada para penyintas bencana alam agar warga di daerah tersebut tidak mengalami kekurangan pangan.

“Sandang mereka masih ada, mungkin ya papan yang hilang kita siapkan, tapi pangan ini selama di pengungsian kita terus support ya dengan dapur umum 14 hari dan nanti kita lanjut ke TD 2 kita 14 hari lagi ke depan,” pungkasnya. (***)

* Pemerintah Kabupaten Garut

Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi saat menyambangi korban kebakaran dua kejadian berbeda di Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara (Foto : @www.purbalinggakab.go.id)

Purbalingga, goindonesia.co – Bupati Purbalingga Dyah Hayuning Pratiwi menyambangi korban kebakaran dua kejadian berbeda di Desa Karangjambe, Kecamatan Padamara, Selasa (7/5/2024). Bupati menyambangi keluarga dari korban terbakar akibat kebocoran tabung gas yang merenggut 2 korban jiwa di RT 01 RW 4 dan menyambangi keluarga kebakaran rumah di RT 01 RW 02.

Pada kesempatan ini, Bupati menyerahkan santunan kepada Turyati anggota keluarga dari korban terbakar akibat kebocoran tabung gas. Bupati menyatakan turut prihatin atas meninggalnya korban atas nama Sirin (58) dan Salimah (84) yang tidak lain adalah suami dan ibu dari Turyati.

“Atas nama pribadi dan pemerintah kami turut berbelasungkawa, yang namanya cobaan tidak ada yang tahu. Semoga ibu diberikan keikhlasan, kesabaran dan kekuatan. Mudah-mudahan ibu sehat terus dan bisa mendampingi putra-putri ibu menjadi anak yang sukses,” kata Bupati Tiwi.

Selain itu, Bupati juga menyatakan turut prihatin kepada Anan (35) anggota keluarga yang terbakar rumahnya. Bupati mendoakan semoga atas musibah ini, Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik lagi.

“Semoga bantuan yang kami berikan memberikan manfaat dan bisa meringankan beban bapak-ibu sekalian,” katanya.

Untuk kedua keluarga korban Bupati menyerahkan santunan berupa uang tunai, sembako serta berbagai perlengkapan rumah tangga dari Pemkab Purbalingga. Selain itu, Bupati juga menyerahkan tambahan santunan berupa uang tunai dari PMI dan Baznas.

Untuk diketahui, kejadian kebocoran tabung gas yang merenggut Sirin (58) dan Salimah (84) berlangsung pada Sabtu 4 Mei 2024 lalu. Sirin (58Th) Sedang mengganti tabung gas untuk memasak naas pada saat mengganti tabung gas terjadi kebocoran pada saat pemasangan regulator dan mengakibatkan gas menyambar ke tungku tradisional yang masih hangat dan hanya berjarak sekitar 2 meter dari penggantian tabung gas tersebut.

Kemudian api menyambar Sirin (58th) dan ibu mertuanya, Salimah (84th) yang sedang mengambil air wudhu untuk melaksanakan sholat Maghrib. Keduanya mengalami luka bakar berat dan dilarikan ke rumah sakit Siaga Medika. Setelah menjalani perawatan nyawa keduanya akhirnya tidak tertolong.

Sedangkan kejadian kebakaran rumah di RT 01 RW 02 berlangsung pada Sabtu 4 Mei 2024. Pemilik rumah, Chaelani (ayah dari Anan) memasak dengan tungku namun ditinggal pergi ke Desa Dawuhan dan rumah dalam kondisi kosong. Api berkobar menjalar dengan cepat karena di dalam rumah banyak kayu bakar dan rongsok. Rumah nyaris habis dilahap si jago merah hingga kurang lebih tersisa 10%. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika | Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga

Program Jatim Peduli yang diwujudkan dalam Bedah Rumah milik warga Dusun Sendanggembes, Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar (Foto : @suara.ngawikab.go.id)

Ngawi, goindonesia.co – Upaya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Ngawi terus dilakukan termasuk kolaborasi dengan Baznas Ngawi, BPJS Ketenagakerjaan dan relawan Pesona dalam program Jatim Peduli yang diwujudkan dalam Bedah Rumah milik warga Dusun Sendanggembes Desa Wonokerto, Kecamatan Kedunggalar, Selasa (07/05/24) yang dihadiri Wakil Bupati Ngawi, Dwi Rianto Jatmiko beserta istri Ineke Dwi Rianto Jatmiko.

Seperti diungkapkan Wabup Ngawi, data awal rumah tak layak huni di Ngawi sebanyak 11 ribu, dan saat ini terselesaikan 4 ribu, “Berarti masih sekitar 7 ribu rumah untuk bisa diselesaikan dan untuk masalah ini butuh waktu yang cukup panjang dan kolaborasi serta sinergi antar semua pihak yang solid agar cepat teratasi,” terangnya.

Lebih lanjut, menurut Wabup dalam setahun Pemerintah pusat, provinsi, daerah dan desa hanya mampu membantu sekitar 1 ribu – 1,3 ribu melalui program Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), Rutilahu, Dana Desa dan sejumlah program pemerintah pusat.

Dari data tersebut, Wabup mengajak seluruh elemen masyarakat berkolabirasi dan sinergi menyelesaikan masalah ini, “Bentuk kolaborasi ini bisa dilihat dari kegiatan pagi ini yang melibatkan seluruh pihak baik dari relawan, pemerintah desa, BPJS Ketenagakerjaan, Pemda, Baznas dan juga TNI/Polri bersama membangun rumah bapak Sukir ini,” katanya

Wabup berharap strategi ini bisa membantu mempercepat permasalahan sosial khususnya RTLH diluar program pemerintah.

Hadir dikegiatan ini Wabup Dwi Rianto Jatmiko bersama Istri, Ketua Baznas Samsul Hadi, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Ngawi Setyoningsih, DPPTK, jajaran Forkopimcam Kedungggalar, serta relawan Pesona. (***)

*Situs Berita dan Informasi Kabupaten Ngawi, Kominfo Ngawi