Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia : Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekon) Airlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperpanjang kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Luar Jawa-Bali, terhitung mulai tanggal 1-14 Februari 2022 berdasarkan level asesmen pandeminya.

“Baik itu terkait dengan transmisi komunitas atau tingkat penularan kasusnya, tingkat kematian, dan juga rawat inap, dan juga responsnya terkait dengan testing, tracing, dan treatment,” kata Menko Airlangga dalam keterangan persnya usai Rapat Terbatas Evaluasi PKM yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara virtual, Senin (31/01/2022).

Turut hadir dalam konferensi pers yang disiarkan di kanal YouTube Sekretariat Presiden tersebut, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan, serta Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Menko Airlangga menjelaskan, seiring perpanjangan PPKM di Jawa-Bali, maka masa karantina PPLN telah diusulkan dan diputuskan oleh Presiden Jokowi juga menjadi lima hari bagi yang sudah divaksinasi dua kali dan tujuh hari bagi WNI yang belum vaksinasi lengkap, serta isolasi mandiri lima hari untuk pasien tanpa gejala.

“Khusus untuk Batam, Bintan, Karimun itu PPLN akan masuk dengan regulasi yang sudah ditetapkan oleh Satgas, kemudian juga SK Gubernur Riau tentang kawasan pariwisata bersama skema daripada travel bubble-nya, dan juga Dirjen Imigrasi tentang bebas Visa kunjungan khusus wisata dalam rangka travel bubble di kawasan Batam, Bintan dari Singapura,” jelasnya.

Berkaitan dengan kebijakan tersebut, Airlangga menjelaskan, telah dipersiapkan kapal feri yang akan ditingkatkan jumlahnya menjadi dua di awal bulan Februari, baik ke kawasan Nongsa di Batam maupun kawasan Lagoi di Bintan.

“Mungkin sesudah travel bubble yang diputuskan hari ini lima hari, mereka bisa bergerak ke wilayah lain di Indonesia,” ujarnya.

Airlangga melaporkan bahwa per 30 Januari 2022, kasus aktif di luar Jawa-Bali adalah 3.326 dari 61.713 kasus aktif nasional atau 5,4 persen. Sementara kasus harian sudah meningkat ke angka 499 kasus dengan transmisi lokal sebanyak 496, dan kasus berdasarkan PPLN (Pelaku Perjalanan Luar Negeri) sekitar 3 orang, dan tingkat kematian 2 orang per 30 Januari.

“Kita harus juga waspada karena kita lihat dari kasus reproduksi efektif (Rt) Covid-19 itu di Sumatra naik menjadi 1,02, di Kalimantan menjadi 1,01, Maluku 1,08, Provinsi Papua 1,05, Nusa Tenggara 1,03 dan Sulawesi 1,” ungkap Airlangga.

Ia menyampaikan dilihat dari data Kementerian Kesehatan, beberapa provinsi seperti Sumatra Utara, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Jayapura kasus Omicron-nya sudah masuk dari transmisi lokal.

“Namun kalau kita ketahui bahwa dari tingkat bed occupancy rate (BOR) di luar Jawa-Bali ini BOR-nya 7 persen, sedangkan secara nasional itu adalah 13,89 persen. Dan, kalau untuk Sumut masih 5 persen, Kaltim 2 persen, Sulut 1 persen, Sulsel 1 persen, di Papua adalah tingkatnya 2 persen,” papar Menko Airlangga.

Percepatan Vaksinasi

Terkait vaksinasi, Airlangga menyampaikan bahwa di dalam ratas, Presiden juga memberi arahan terkait perlunya peningkatan Vaksinasi dosis lanjutan atau booster di luar Jawa-Bali.

“Saat sekarang secara nasional dosis ketiganya 2,3 persen, sedangkan luar Jawa-Bali sebesar 1,6 persen dan ini yang tentu akan didorong agar luar Jawa-Bali bisa seimbang dengan yang di Jawa-Bali,” tandasnya.

Perpanjangan PPKM luar Jawa-Bali, kata Airlangga, juga mempertimbangkan pencapaian vaksinasi di Kabupaten/Kota (catatan: Kabupaten/Kota dengan Vaksinasi Dosis-1 di bawah 50% dinaikkan 1 Level PPKM), dan mempertimbangkan juga jumlah populasi penduduk, serta kasus konfirmasi per 100 ribu penduduk/minggu.

“Kriteria penerapan PPKM di luar Jawa-Bali pada periode berikutnya akan mempertimbangkan Capaian Vaksinasi Dosis-2 dan Vaksinasi Lansia, untuk mendorong Pemerintah Daerah mengakselerasi Dosis Primer secara lengkap,” jelas Menko Airlangga.

Adapun komposisi Level PPKM di 386 Kabupaten/Kota di luar Jawa-Bali pada periode ini sebagai berikut:

-Jumlah Kabupaten/Kota PPKM Level 1 menurun dari 238 menjadi 164 Kabupaten/Kota.
-Jumlah Kabupaten/Kota PPKM Level 2 meningkat dari 138 menjadi 219 Kabupaten/Kota.
-Jumlah Kabupaten/Kota PPKM Level 3 berkurang dari 10 menjadi 3 Kabupaten/Kota.
-Jumlah Kabupaten/Kota dengan PPKM Level 4 tetap 0 Kabupaten/Kota.

Untuk 3 Kabupaten/Kota yang termasuk dalam PPKM Level 3, yaitu Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kota Jayapura.

Dipantau Pemerintah

Pemerintah terus memantau perkembangan pengendalian pandemi Covid-19. Apalagi dalam minggu terakhir ini, terjadi kenaikan kasus konfirmasi harian dan kasus aktif di seluruh wilayah di Indonesia. Pemerintah juga ingin menyiapkan dan menerapkan kebijakan yang tepat untuk mengantisipasi kondisi terbaru akhir-akhir ini.

Lebih jauh di laman resmi Kemenko Ekon, Airlangga melaporkan kasus aktif terbaru per 31 Januari 2022 sebesar 68.596 kasus atau 1,6% dari total kasus terkonfirmasi, dan kasus konfirmasi harian sebesar 10.185 kasus. Proporsi kasus aktif di Jawa-Bali sebesar 94,8%, sementara di luar Jawa-Bali terus menurun menjadi sebesar 5,2%.

Kasus konfirmasi harian di Luar Jawa Bali pada 31 Januari 2022 sebesar 449 kasus atau 4,4% dari total kasus harian, dengan rincian 441 berasal dari tansmisi lokal, sedangkan yang berasal dari kasus Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) sebanyak 8 kasus.

“Angka Reproduksi Efektif (Rt) di seluruh wilayah (setiap pulau) mengalami kenaikan, dan sudah di atas angka 1. Untuk itu, Fasilitas Kesehatan dan sarana Telemedicine perlu dipersiapkan di seluruh wilayah,” ungkapnya.

Misalnya, Rt Pulau Jawa naik dari 1,00 pada 22 Januari 2022, menjadi 1,05 pada 29 Januari 2022. Lalu, Rt Pulau Sumatera naik menjadi 1,02 per 29 Januari 2022. Ada dua pulau di luar Jawa yang mengalami kenaikan Rt cukup signifikan, yaitu Maluku dari 0,99 (22 Januari) menjadi 1,08 (29 Januari), dan Papua dari 1,00 (22 Januari) menjadi 1,05 (29 Januari).

Meskipun terjadi peningkatan kasus aktif, tingkat keterisian tempat tidur RS (BOR) secara nasional masih rendah yakni per 30 Januari 2022 BOR Nasional masih di angka 13,89%. Hanya DKI Jakarta yang memiliki BOR di atas 50% yakni 52%, sementara BOR di atas 10% untuk 3 Provinsi yakni Banten (22%), Jawa Barat (16%), dan Bali (15%), sedangkan BOR di 30 Provinsi lainnya masih di bawah 10%.

Dorongan Pemulihan Ekonomi

Menko Airlangga juga menjelaskan, arahan Presiden Joko Widodo agar kegiatan-kegiatan yang terkait pemulihan ekonomi, baik di sektor kesehatan, perlindungan sosial, dan perekonomian lainnya, untuk terus didorong front loading di Kuartal Pertama 2022. Regulasi terkait PPnBM DTP dan PPN DTP juga sudah disiapkan dan sedang difinalisasi, dan akan keluar dalam waktu dekat ini, baik untuk sektor otomotif maupun properti.

“Termasuk tentang Bantuan Tunai PKL, Warung dan Nelayan (BT-PKLWN), juga akan segera keluar (pengaturannya) agar bisa segera diimplementasikan. Kita juga perlu meningkatkan serapan anggaran, karena ini terkait akan diselenggarakannya Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) di Maret-April ini,” ujar Menko Airlangga. (***)