Connect with us

Berita

Jadi Barang Bukti Tindak Pidana, DLH Kampar Harus Hentikan Permohonan Izin Lingkungan PT Langgam Harmuni

Published

on

Bonar Tigor Naipospos, SETARA Institut (Foto : Istimewa)

“Rencana pengesahan izin lingkungan itu merupakan tindakan ceroboh dan melanggar hukum, karena posisi obyek yang dimohonkan izinnya sedang bermasalah dan dalam proses di Kepolisian,” kata Bonar.

Jakarta, goindonesia.co – Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar berencana menerbitkan izin lingkungan hidup atas PT Langgam Harmuni pada lahan seluas 390,5 hektare yang diduga merupakan lahan petani yang diserobot dan diperjualbelikan oleh oknum PTPN V kepada PT Langgam Harmuni. Hal itu membuat 997 petani kehilangan haknya atas kebun kelapa sawit di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau.

Hal tersebut dikatakan Setara Institut melalui pernyataan pers yang ditandatangani wakil ketuanya, Bonar Tigor Naipospos. Menurut Bonar, saat ini PT Langgam Harmuni dan PTPN V adalah terlapor atas dugaan tindak pidana penyerobotan lahan milik petani di Bareskrim Polri dengan No. Laporan Polisi: LP/B/0337/V/2021/BARESKRIM, tertanggal 27 Mei 2021. Bahkan PT Langgam juga dilaporkan ke Bareskrim Polri atas dugaan perkebunan tanpa izin. Atas laporan-laporan tersebut, Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri telah memeriksa puluhan saksi dan terus dikembangkan.

“Rencana pengesahan izin lingkungan itu merupakan tindakan ceroboh dan melanggar hukum, karena posisi obyek yang dimohonkan izinnya sedang bermasalah dan dalam proses di Kepolisian,” kata Bonar.

Tindakan itu pun, kata aktivis pro-demokrasi di masa-masa perlawanan terhadap Orde Baru itu, merupakan upaya sistematis menghilangkan alat bukti kejahatan dengan menggunakan tangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar. “Seharusnya Kepala Dinas peka dengan aspirasi banyak pihak yang mendesak agar proses perizinan tersebut dihentikan sambil menunggu proses hukum. Bukan mempercepat langkah untuk menutupi dugaan tindak pidana pihak lain,” kata dia, menambahkan.

Setara lebih lanjut mengatakan, penggunaan alat-alat negara dan sektor-sektor pemerintahan melegalisasi perizinan administratif sedang populer digunakan oleh para mafia tanah, mafia perkebunan, termasuk mafia tambang, sehingga konflik hukum menjadi semakin kusut. Sementara para petani, warga masyarakat yang berkonflik dengan korporasi terus diperdaya.

Untuk itu, menurut Bonar, SETARA Institute dan Koalisi Masyarakat untuk Keadilan Agraria mendesak Bupati Kampar menghentikan langkah ceroboh Dinas Lingkungan Hidup yang akan menerbitkan izin lingkungan secara melawan hukum tersebut. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kementerian PANRB Kenalkan SKM ‘Online’, Optimalisasi Kebijakan Partisipasi Masyarakat dalam Pelayanan Publik

Published

on

Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman, saat membuka Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05). (Foto : @menpan.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus memastikan pelibatan masyarakat dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Hal tersebut terus digaungkan untuk dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik yang terus meningkat.

“Pelibatan masyarakat dalam pembentukan nilai-nilai pelayanan publik, diharapkan dapat memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik itu sendiri. Juga memberikan pengalaman yang baik dan kepuasan yang tinggi sehingga pelayanan publik yang prima dapat terwujud,” ujar Plt. Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Herman dalam Sosialisasi Partisipasi Kebijakan Masyarakat dalam Pelayanan Publik Lingkup Kementerian/Lembaga, Senin (06/05).

Dalam kegiatan ini juga dilakukan pengenalan aplikasi SKM Online yang telah selesai dikembangkan bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo). Aplikasi ini merupakan wujud komitmen Kementerian PANRB dalam menyediakan single digital platform untuk kemudahan akses masyarakat pengguna layanan dalam memberikan umpan balik atas pelayanan yang diterima.

Herman menjelaskan, pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik menjadi salah satu fokus yang tertulis dalam roadmap bidang pelayanan publik. Masyarakat diharapkan memberikan masukan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang ada melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM), Forum Konsultasi Publik (FKP), dan Pengelolaan Pengaduan (LAPOR!).

Oleh karena itu, Herman menyampaikan apresiasi kepada instansi yang telah melakukan SKM dan FKP di tahun 2023. “Adapun instansi yang belum melaksanakan dan/atau belum menyampaikan laporan SKM dan FKP, harapan kami di tahun 2024 segera disusun rencana aksi konkret sebagai komitmen peningkatan kualitas pelayanan,” imbuhnya.

Untuk diketahui, kebijakan terkait SKM ini tertera dalam Peraturan Menteri PANRB No. 14/2017 tentang Pedoman Penyusunan SKM Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (UPP). Sementara dasar regulasi FKP disebutkan dalam Peraturan Menteri PANRB No. 16/2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan UPP.

Kementerian PANRB mendorong setiap instansi dan UPP untuk melakukan SKM minimal setahun sekali. Adapun untuk tahun 2024 ini, Kementerian PANRB menargetkan SKM untuk dilaporkan maksimal 15 Desember 2024, sedangkan untuk FKP maksimal dilaporkan ke Kementerian PANRB pada 30 November 2024.

“Semoga dari kegiatan ini, kita dapat memperbaiki pelaksanaan SKM, FKP dan LAPOR! di instansi dan/atau unit layanan masing-masing,” pungkasnya. (***)

*(HUMAS MENPANRB)

Continue Reading

Berita

Pertamina Goes to Campus 2024 Resmi Dibuka

Published

on

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati bersama Rektor ITB Reini Wirahadikusumah melakukan sesi foto bersama saat acara Kick Off Pertamina Goes To Campus di Aula Barat, Institut Teknologi Bandung, Jawa Barat pada Senin (6/5/2024). (Foto : @www.pertamina.com)

Bandung, goindonesia.co – Pertamina Goes To Campus 2024 (PGTC) resmi dibuka oleh Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati dan Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D bertempat di Gedung Aula Barat ITB, Bandung, Senin, 6 Mei 2024.

Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati mengungkap, Pertamina Goes To Campus bertujuan meningkatkan awareness peran Pertamina dalam sektor energi dan pembangunan. Kedua, meningkatkan engagement dan kolaborasi antara Pertamina dengan sektor akademisi, dan ketiga meningkatkan awareness tentang lini bisnis Pertamina.

“Tantangan yang dihadapi oleh Indonesia dalam kaitan dengan energi semakin sulit. Kita semua harus bergerak bersama karena tidak bisa hanya diselesaikan oleh Pemerintah atau perusahaan saja, pihak akademisi juga memiliki andil yang besar. Perlu kontribusi dari semua termasuk dari mahasiswa ini,” katanya.

Rektor Institut Teknologi Bandung Prof. Reini Wirahadikusumah, Ph.D mengapresiasi langkah Pertamina mengadakan acara PGTC dan semakin istimewa dengan penyelenggaraan pertama (kick off) di Kampus ITB. Hal ini membuktikan bahwa Pertamina terus berkomitmen terhadap pendidikan di Indonesia.

Ia mengungkapkan, Pertamina dan ITB semakin kuat dalam menjalin sinergi dan kerja sama. “Kami harap sinergi ITB dan Pertamina semakin kuat dan meningkat terus kerja samanya. Khususnya mengenai pemanfaatan biodiesel, juga pembangunan lainnya. Dan yang sangat real, Pertamina memberikan kepercayaan kepada ITB untuk membantu membangun Gedung Research, Rekayasa Molekuler. Kita patut contoh Pertamina yang membuka diri mengajak kerja sama dengan seluruh pihak dan ini harus kita ikuti dan sangat menginspirasi,” tutupnya.

PGTC 2024 rencananya akan digelar hingga September 2024, di 15 Universitas di Indonesia. Acara ini memiliki tiga kegiatan utama yakni Pertama Energizing Talks berupa rangkaian keynote speech, panel discussions, dan Innovation Insights pada sektor energi, teknologi, ekonomi, dan sosial.

Kedua, Pertamina Exhibition Clusters yaitu penampilan area dan kegiatan aktivasi program atau unit bisnis Pertamina atau prestasi perguruan tinggi dalam bentuk booth atau paviliun. Penampilan terbagi ke dalam 3 klaster: Information Center, Innovation & Collaboration Center.

Ketiga, Sustainability Competition yang dibagi menjadi dua, yaitu Kompetisi Esai dan Kompetisi video yang bertujuan menggugah minat dan edukasi generasi muda terhadap industri energi ramah lingkungan.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Continue Reading

Berita

Menko PMK Minta Kota Batam Entaskan Stunting, Supaya Bersaing dengan Singapura

Published

on

Menko PMK, Muhadjir dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau (Foto : @www.kemenkopmk.go.id)

Batam, goindonesia.co— Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) meminta Pemerintah Kota Batam, dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau untuk menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan mampu bersaing di kancah internasional.

Karena itu, Muhadjir meminta penyiapan SDM dilakukan sejak awal kehidupan manusia dengan mengentaskan permasalahan stunting di Kota Batam dan  Provinsi Kepulauan Riau. Hal tersebut disampaikannya dalam dialog stunting dengan warga Kelurahan Buliang, Kecamatan Batu Aji, Provinsi Kepulauan Riau, pada Minggu (5/5/2024).

“Apabila anak-anak di Batam mengalami stunting, maka pertumbuhan otaknya tidak maksimal, anak tidak bisa tumbuh sehat,  cerdas, tidak bisa pintar. Maka tidak mampu bersaing dengan negara tetangga yang sangat dekat dari batam yaitu Singapura,” ujarnya.

Prevalensi stunting di Kota Batam berdasarkan data SSGI tahun 2022 sebesar 15,2%. Sementara, prevalensi stunting di Provinsi Kepulauan Riau pada tahun 2022 sebesar 15,4% di bawah prevalensi stunting nasional. Prevalensi tersebut termasuk kategori masalah kesehatan masyarakat sedang/medium menurut World Health Organization (WHO).

Menurut Menko PMK, untuk menurunkan stunting di Kota Batam dan Provinsi Kepulauan Riau harus terdapat kerja lebih keras untuk menurunkan angka stunting sampai memenuhi target yaitu 14% di tahun 2024.

Untuk mencapai target tersebut, maka Muhadjir mengarahkan  kepada Pemerintah Daerah ikut memerhatikan gizi ibu hamil dan tumbuh kembang anak agar stunting  dapat dicegah, dengan mengkonsumsi gizi yang seimbang seperti makanan yang kaya protein hewani, seperti ikan, telor, daging serta protein nabati, mineral, dan vitamin. “Dengan mengkonsumsi gizi seimbang tersebut maka anak-anak akan tumbuh sehat dan cerdas, “jelasnya.

Selain itu, Muhadjir mengatakan, pentingnya pendataan ibu hamil di setiap desa maupun kelurahan agar  dilakukan dan pihak desa maupun kelurahan harus mengetahui kondisi data tersebut.  Hal ini untuk memberikan pengawasan dan memantau perkembangan janin sehingga dapat segera diintervensi dan diharapkan dapat mencegah terjadinya stunting. Selain itu,  perlu  dipastikan agar  pemeriksaan kehamilan ibu hamil secara rutin minimal  6 kali ke puskesmas dan  Lurah diharapkan memantau dan memastikan mendapat pelayanan.

Muhadjir juga mengatakan, bila permasalahan stunting di Kota Batam selesai, maka Kepulauan Riau dan khususnya Kota Batam akan menjadi kota metropolitan baru di Indonesia. Beliau pun menilai Batam bisa bersaing dengan negeri tetangga Singapura untuk terus melesat maju.

“Karena itu harus disiapkan dengan sungguh-sungguh sumber daya manusianya. Karena pada tahun 2045 itu yang akan mengisi adalah putra dan putri ibu-ibu di sini nanti,” ujarnya.

Menko PMK Tinjau RSKI Galang

Selanjutnya, Muhadjir yang didampingi oleh Pangdam Bukit Barisan  dan Walikota Batam Muhammad Rudi dan unsur Forkopimda Kota Batam mengunjungi Rumah Sakit Khusus Infeksius (RSKI) Galang. Di sana, Muhadjir meninjau kondisi RSKI setelah selesai difungsikan untuk rumah sakit penanganan Covid-19.

Dalam kesempatan itu Muhadjir melihat bahwa RSKI digunakan untuk memberi pelayanan kesehatan dasar kepada masyarakat sekitar, khususnya pelayanan kegawat daruratan .  Namun beliau meminta langsung kepada Wali Kota Batam Muhammad Rudi untuk mengaktifkan pelayanan  secara keseluruhan dan memfungsikan RSKI secara normal.

Menurutnya, kondisi dan fasilitas RSKI masih sangat bagus dan layak untuk diteruskan menjadi RS karantina seperti untuk penyakit TBC atau karantina penderita kecanduan narkotika. (***)

*Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Continue Reading

Trending