Connect with us

Berita

Presiden Minta PTM Dievaluasi, Legislator: Sesuaikan Level PPKM di Daerah

Published

on

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda menilai, PTM dilaksanakan sesuai level PPKM di daerah masing-masing. Presiden Jokowi meminta PTM dievaluasi seiring meningkatnya kasus Covid-19. Foto: Dok Pri

Presiden Jokowi meminta PTM dievaluasi seiring meningkatnya kasus Covid-19.

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pembelajaran tatap muka (PTM) dievaluasi, khususnya di tiga provinsi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Banten seiring kasus harian Covid-19 yang mengalami peningkatan signifikan. Kendati demikian, evaluasi PTM ini harus benar-benar dilakukan secara selektif dan terukur. 

“Saya sepakat jika memang harus ada evaluasi pelaksanaan PTM, kendati demikian yang saya tahu setiap pemerintah daerah telah mempunyai skema pengendalian Covid-19 saat PTM dilakukan,” ujar Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda dalam keterangannya, Selasa (1/2/2021). 

Dia mengatakan, skema pengendalian Covid-19 saat PTM bisa dilihat di satuan pendidikan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta. Saat ada satu saja peserta didik atau tenaga kependidikan yang terindikasi positif Covid-19, maka penyelenggara sekolah langsung melakukan penghentian PTM selama kurun waktu tertentu. 

“Setelah dilakukan contact tracing, penyemprotan disinfektan di lingkungan sekolah, dan setelah dinilai aman, maka baru kemudian PTM kembali dilaksanakan,” katanya. 

Sebagai gambaran di DKI Jakarta, kata Huda, sejak PTM pertama dilaksanakan hingga pertengahan Januari 2022 lalu ada sekitar 90 sekolah yang ditutup karena ada siswa atau guru yang terinfeksi Covid-19. Namun saat ini, 88 sekolah di antaranya sudah kembali dibuka dan tinggal dua sekolah yang masih menghentikan PTM. Pola yang sama, juga dilakukan oleh Pemkot Depok, Jawa Barat, di mana mereka juga melakukan PTM dengan skema pengendalian Covid-19 secara ketat. 

“Ini indikator jika pihak pemerintah daerah dan penyelenggara satuan pendidikan telah mempunyai skema pengendalian tersendiri yang satu sisi tetap mewaspadai penyebaran Covid-19 dan di sisi lain memastikan PTM bisa tetap dilaksanakan,” katanya.

Huda menegaskan, penyelenggaraan PTM tetap harus mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Menteri terkait penyelenggaraan pembelajaran selama pandemi. Dalam SKB 4 Menteri tersebut jelas disebutkan PTM bisa dilaksanakan jika PPKM suatu wilayah di level I dan II. DKI Jakarta diketahui saat ini masih berada di level II PPKM.

Nah selama PPKM masih di level I dan II maka pembelajaran tatap muka tetap bisa dilakukan dengan protokol kesehatan serta skema pengendalian Covid-19 secara ketat,” katanya. 

Politisi PKB ini menegaskan, keseimbangan skema pengendalian Covid-19 di satu sisi dan penyelenggaraan PTM di sisi lain harus dijaga dengan baik. Menurutnya, PTM selama situasi memungkinkan harus tetap dilakukan mengingat begitu besar dampak negatif learning loss bagi peserta didik di Indonesia selama dua tahun pandemi Covid-19 berlangsung.

“Hilangnya kapasitas anak didik kita benar-benar menjadi keprihatinan kita dan tidak bisa terus-menerus berlangsung, maka kebijakan gas dan rem dalam PTM tetap harus dilakukan sehingga potensi learning loss bisa kita minimalkan,” ujar dia.

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) mengatakan hal yang sama. Evaluasi PTM yang dilakukan tetap mengacu pada SKB 4 menteri. “Tentang daerah-daerah tentu dilakukan evaluasi mengacu SKB Empat Menteri,” ungkap Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Kemendikbudristek, Jumeri.

Dia menilai, SKB tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Masa Pandemi Covid-19 itu sudah patuh terhadap penetapan level PPKM yang dilakukan oleh pemerintah. Dia memberikan contoh wilayah DKI Jakarta yang masih bisa melakukan PTM 100 persen karena masih berada di PPKM level II.

“Dalam Inmendagri baru disebutkan DKI (Jakarta) masih di level II, belum III, jadi PTM masuk kategori 100 persen,” kata Jumeri. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Pemerintah Tetapkan Ramadan Jatuh 23 Maret 2023

Published

on

Konferensi Pers Sidang Isbat Awal Ramadan 1444 H / 2023 M (Foto : @www.kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah menetapkan awal Ramadan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023. Ketetapan ini disampaikan oleh Menag Yaqut Cholil Qoumas sebagai hasil Sidang Isbat Awal Ramadan 1444 H. 

Sidang isbat yang digelar di Auditorium HM Rasjidi, Kantor Kementerian Agama, diikuti perwakilan ormas Islam, Duta Besar Negara Sahabat, dan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama. 

Sebelum ditetapkan, Menag terlebih dahulu mendengar laporan dari Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah, Adib. Dilaporkan bahwa secara hisab, semua sistem sepakat bahwa ijtimak menjelang Ramadan jatuh pada Rabu, 22 Maret 2023 atau bertepatan dengan 29 Syakban 1444 H sekitar pukul 00.23 WIB. 

Secara hisab posisi hilal di Indonesia saat sidang isbat awal Ramadan 1444 H, sudah memenuhi kriteria baru yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura). 

Pada hari ini yang bertepatan dengan 29 Syakban 1444 H, ketinggian hilal di seluruh wilayah Indonesia sudah di atas ufuk, berkisar antara 6 derajat 46,2 menit sampai dengan 8 derajat 43,2 menit, dengan sudut elongasi antara 7,93 derajat sampai dengan 9,54 derajat.

Hal ini kemudian diperkuat dengan laporan rukyat. Sejumlah perukyah melaporkan telah melihat hilal. Untuk mengamati hilal awal Ramadan, Tim Kemenag melakukan rukyatul hilal pada 124 titik pada 33 provinsi di seluruh Indonesia. 

“Dari 124 titik ada 12 perukyah yang melaporkan telah melihat hilal. Dengan demikian tadi kita bersepakat secara mufakat 1 Ramadan 1444 H jatuh pada Kamis, 23 Maret 2023,” tegas Menag, Rabu (22/3/2023). 

Menag berharap dengan hasil sidang isbat ini, seluruh umat Islam Indonesia dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan bersama-sama. “Ini bisa menjadi simbol kebersamaan umat Islam Indonesia. Kebersamaan ini semoga juga menjadi wujud kita semua sebagai anak bangsa menatap masa depan yang lebib baik,” kata Menag.

“Kita gunakan Ramadan ini, mari kita jadikan momentum untuk memperkuat ukhuwah islamiyah, ukhuwah wathoniyah, dan ukhuwah basyariyah,” imbuhnya. 

Adapun nama perukyah yang telah melihat hilal adalah:

1 . H Inwanuddin, Umur 55  tahun, Pekerjaan Swasta, Provinsi Jawa Timur

2 . Sholahuddin, Umur 55 tahun, Pekerjaan Swasta, Provinsi Jawa Timur

3 .Syamsul Fuad, Umur 55, Pekerjaan Swasta, Provinsi Jawa Timur menyatakan menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Dr. H. M. Arufin, S.H, M.Hum Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Gresik;

4 . Shofiyul Muhibbin, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Guru, Provinsi Jawa Timur menyatakan menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Muhammad Anwar Umar Hakim Pengadilan Agama Kota Pasuruan; 

5 . H. Suudil Azka, Umur 56  Tahun, Pekerjaan Guru Agama, Provinsi Jawa Timur;

6. M. Muzani, Umur 57 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Provinsi Jawa Timur;

7 . H. Banjir Sidomulyo, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Kasi Pendma, Provinsi Jawa Timur menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Muhammad Fadli, S.H, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Lamongan;

8 . Mahmud, Umur 49 Tahun, Pekerjaan Nelayan, Provinsi Jawa Timur;

9 . Ilyas, Umur 36 tahun, Pekerjaan Guru, Provinsi Jawa Timur menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Drs. Khoiruddin, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Bangkalan;

10 . Taufik Abdul Aziz, Umur 51 Tahun, Pekerjaan ASN, Provinsi Sulawesi Tengah menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Misman Hadi Prayitno, S.Ag, M.H Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Donggala;

11. Dr. Arino Bemi Sado, Umur 48 Tahun, Pekerjaan Tim Hisab Rukyat Kanwil Kemenag NTB , Provinsi Nusa Tenggara Barat menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Dr. Drs. H. Izzuddin, HM, SH., MH. Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

12 . Syamsul Bahri, Umur 38 Tahun, Pekerjaan Pegawa Negeri Sipil menyatakan melihat hilal dan telah disumpah oleh Dr. H. M. Tamrin, M.H Hakim Pengadilan Agama Kota Jakarta Timur. (***)

*Humas, @www.kemenag.go.id

Continue Reading

Berita

Presiden Jokowi Tinjau Food Estate di Keerom Papua

Published

on

Presiden Joko Widodo meninjau lumbung pangan atau food estate dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Selasa, 21 Maret 2023. Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meninjau lumbung pangan atau food estate dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, pada Selasa, 21 Maret 2023. Presiden Jokowi mengatakan bahwa pemerintah menyiapkan sekitar 10 ribu hektare untuk penanaman jagung di tempat tersebut.

“Kita di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua, di sini akan disiapkan kurang lebih 10 ribu hektare untuk penanaman jagung. Tapi sekarang yang sudah disiapkan land clearing, kemudian pengolahan tanah baru 500 hektare, tahun depan 2.500 hektare. Tetapi yang ditanam hari ini baru 100 hektare,” ujar Presiden dalam keterangannya selepas peninjauan.

Lebih lanjut, Presiden mengatakan bahwa dari hasil penanaman hari ini diharapkan pada bulan Juni sudah panen yang pertama. Presiden sendiri melihat lahan di Papua tersebut sangat layak untuk ditanami jagung antara lain karena kontur tanahnya yang rata.

“Saya lihat ini feasible karena tanahnya rata, datar, hanya memang tidak mungkin sekali tanam bisa menghasilkan kayak di Jawa 10 atau 11 ton. Mungkin pertama enggak apa-apa 4 ton atau 5 ton, saya kira baik. Nanti penanaman kedua naik lagi menjadi 6 ton, yang ketiga baru–biasanya setelah ketiga itu baru berada pada posisi yang baik,” jelasnya.

Kepala Negara kemudian berpesan kepada Menteri Pertanian dan Bupati Keerom agar menentukan secara jelas terkait pembeli atau offtaker jagung tersebut. Demikian juga dengan pengeringnya, pascapanennya, hingga penentuan harganya, agar petani tidak ada yang dirugikan setelah panen.

“Pascapanennya seperti apa harus jelas, harganya berapa harus jelas semuanya sehingga petani jangan sampai nanti dirugikan setelah panen. Harus dipastikan, sehingga kita akan coba dulu 100 (hektare), 100 (hektare) itu kalau per hektare dapat 5 ton berarti sudah 500 ton, itu gede banget kalau jagung,” imbuhnya.

Presiden sendiri menilai bahwa kebutuhan jagung untuk suplai pakan ternak di Papua sendiri masih kurang, baik untuk ayam petelur, ayam pedaging, maupun untuk babi dan sapi. Oleh karena itu, Presiden mendorong agar hasil dari penanaman jagung di food estate tersebut dimanfaatkan secara maksimal untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak di Papua.

“Kalau dibawa ke Jawa juga ongkosnya cukup mahal sehingga memang harus dipakai untuk tanah Papua, Papua dan Papua Barat,” ucapnya.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Plh. Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, dan Bupati Keerom Piter Gusbager. (***)

(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Jelang Perayaan Nyepi, PLN Pastikan Pasokan Listrik Aman

Published

on

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, I Wayan Udayana mengatakan pihaknya menyiagakan 1.000 personel siaga yang tersebar di 52 posko di Bali untuk memastikan perayaan Nyepi dapat berjalan dengan lancar. (Foto : PT PLN (Persero), @web.pln.co.id)

Denpasar, goindonesia.co – PT PLN (Persero) memprediksi penurunan beban puncak saat perayaan Nyepi di Bali. Hal ini dikarenakan penurunan penggunaan listrik oleh masyarakat.

General Manager PLN Unit Induk Distribusi (UID) Bali, I Wayan Udayana mengatakan estimasi beban puncak ini didasarkan pada pemakaian listrik pada tahun 2022 dan rata-rata pemakaian selama bulan Maret 2023.

“Beban pemakaian listrik saat ini yang tertinggi telah mencapai 980 MW, namun saat Nyepi prediksi kami akan turun hingga 578 MW, hal ini karena ketika Nyepi, masyarakat mengurangi penggunaan listrik,” terangnya.

Udayana menambahkan, pihaknya juga menyiagakan 1.000 personel siaga yang tersebar di 52 posko di Bali untuk memastikan perayaan Nyepi dapat berjalan dengan lancar.

Khusus untuk wilayah Nusa Penida, PLN melakukan mitigasi sistem dengan menghentikan sementara operasional Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD). Hal ini dilakukan untuk memberikan kenyamanan umat Hindu saat melaksanakan kegiatan Tapa Brata Penyepian.

“Di Nusa Penida saat Nyepi tanggal 22 Maret 2023 akan padam dari pukul 8 pagi dan sampai 23 Maret 2023 pukul 4 pagi sudah menyala kembali,” ucap Udayana.

Ia melanjutkan, hal ini sejalan dengan kesepakatan yang diputuskan bersama oleh aparatur desa setempat yakni Camat, Kapolsek, Danramil, Majelis Desa Adat serta diketahui oleh Bupati.

Selain itu, Udayana mengimbau masyarakat jika melihat potensi gangguan listrik dapat segera melaporkan kepada PLN melalui aplikasi PLN Mobile, Contact Center 123 ataupun langsung ke kantor terdekat agar dapat segera ditindaklanjuti sebelum kegiatan Nyepi berlangsung.

“Jika ada potensi gangguan di lingkungan sekitar masyarakat, bisa dilaporkan ke PLN, sehingga bisa ditindaklanjuti sebelum Nyepi, karena pelayanan gangguan saat Nyepi akan terhambat dan akan diselesaikan saat Nyepi berakhir,” imbuh Udayana.

Terakhir, ia menghimbau pada masyarakat, agar saat pengarakan ogoh-ogoh, mohon dapat memperhatikan kabel-kabel yang akan dilintasi, demi menghindari hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat. (***)

*PT PLN (Persero), @web.pln.co.id

Continue Reading

Trending