Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, Masrokhan saat memberikan keynote speech pada Business Forum di Pavilun Indonesia, Hannover Messe (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Hannover , goindonesia.co – Peningkatan kerja sama di bidang pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) industri merupakan salah satu target keikutsertaan Indonesia di acara Hannover Messe 2024. Dalam pameran industri terbesar dunia yang berlangsung pada 22-26 April 2024 tersebut, Paviliun Indonesia menghadirkan salah satu agenda berupa Business Forum yang membahas dukungan terhadap transformasi digital di era industri 4.0, salah satunya dari sisi SDM.

“Penyelenggaraan Business Forum dengan tema SDM industri diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi ke depannya untuk mencapai visi dan memperluas peluang bisnis untuk pertumbuhan ekonomi,” ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Kementerian Perindustrian, Masrokhan saat memberikan keynote speech pada Business Forum di Pavilun Indonesia, Hannover Messe, Kamis (25/4) waktu setempat.

BPSDMI melalui Pusat Industri Digital (PIDI 4.0) menyelenggarakan Business Forum dengan topik-topik terkait industri 4.0, menghadirkan para pembicara dari Otorita Ibu Kota Nusantara, FESTO, dan Amazon Web Services (AWS) sebagai mitra PIDI 4.0, serta TechnoGIS sebagai perusahaan Indonesia yang berpartisipasi dalam gelaran tersebut.

PIDI 4.0 merupakan salah satu perwujudan dari prioritas peta jalan Making Indonesia 4.0 yang diluncurkan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018. Fasilitas tersebut dibangun untuk membantu industri di Indonesia bertransformasi menuju industri 4.0. Saat ini, PIDI 4.0 memiliki 48 mitra nasional dan internasional yang terdiri dari perusahaan industri, asosiasi, instansi pendidikan, serta stakeholders lainnya.

Ekosistem PIDI 4.0 mempercepat proses transformasi digital di Indonesia melalui adopsi teknologi dan peningkatan kompetensi industri 4.0 bagi SDM industri. Peningkatan kompetensi industri 4.0 bagi SDM industri tersebut di antaranya diterapkan melalui berbagai pelatihan, seminar, hingga workshop terkait keterampilan untuk mendukung industri 4.0 yang diselenggarakan PIDI 4.0, seperti big data, artificial intelligence, robotik, dan Internet of Things (IoT).

Upaya peningkatan SDM industri 4.0 juga dilakukan Kemenperin melalui unit pendidikan dan pelatihan vokasi industri yang dimiliki, berupa sembilan SMK, 11 politeknik, dua akademi komunitas, dan tujuh balai diklat industri yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Peningkatan SDM industri 4.0 melalui PIDI 4.0 dan unit-unit BPSDMI Kemenperin menjadi salah satu daya tarik dalam matchmaking business and networking di forum bisnis di Hannover Messe 2024. “Diskusi dalam Business Forum menunjukkan bagaimana industri telah mengambil langkah-langkah penting dalam mendukung transformasi digital di era industri 4.0,” kata Masrokhan.

Di sela-sela acara business forum, Kepala BPSDMI melakukan diskusi bilateral dengan IFM selaku mitra PIDI 4.0. IFM merupakan perusahaan yang bergerak di bidang teknologi pintar yang berpusat di Jerman. IFM yang juga memiliki cabang di Indonesia ini menyampaikan rencana program dan kegiatan kolaboratif bersama BPSDMI melalui PIDI 4.0 dengan mereplikasi implementasi kerja sama antara BPSDMI dengan FESTO. 

Selain itu, Kepala BPSDMI juga melakukan pertemuan bilateral dengan Solinatra dan akan menindaklanjuti pengajuan usulan kerja sama di bidang pengembangan SDM industri dan transformasi digital yang mengedepankan sustainability dan green industry. Menudukung rencana tersebut, Kadin Indonesia untuk Switzerland and Liechtenstein juga mengajukan kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan vokasi. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Ilustrasi warung Madura (Foto : @www.kemenkopukm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menanggapi pemberitaan yang beredar di tengah masyarakat terkait dengan jam operasional warung madura, Kementerian Koperasi dan UKM (KemenKopUKM) tidak pernah melarang warung madura untuk beroperasi 24 jam.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM (SesKemenKopUKM) Arif Rahman Hakim dalam keterangan resminya, Sabtu (27/4).

Bahkan, pihaknya telah meninjau Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan, dan mendapati kesimpulan bahwa tidak ditemukan aturan yang melarang secara spesifik warung Madura untuk beroperasi sepanjang 24 jam.

“Dalam Perda tersebut, pengaturan terkait jam operasional justru berlaku bagi pelaku usaha ritel modern, minimarket, hypermarket, departement store, serta supermarket, dengan batasan jam operasional tertentu,” ujar Arif.

Arif menambahkan, pihaknya akan segera meminta penjelasan lebih lanjut  kepada pemerintah daerah terkait, mengenai aturan pembatasan jam operasional yang sedang berkembang di masyarakat.

“Kami juga akan mengevaluasi kebijakan daerah yang kontraproduktif dengan kepentingan UMKM, termasuk evaluasi program dan anggaran pemda untuk mendukung UMKM,” ucap Arif.

Arif juga membantah adanya keberpihakan KemenKopUKM terhadap minimarket atau usaha besar lainnya. Bahkan, ia menegaskan bahwa KemenKopUKM akan melindungi UMKM dari ancaman ritel modern yang ekspansif, sekaligus mengajak masyarakat untuk berbelanja di warung-warung milik UMKM.

“Pada prinsipnya, kami terus berupaya untuk memberikan berbagai kemudahan, pelindungan, dan pemberdayaan bagi pelaku UMKM. Hal tersebut juga telah tertuang pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 tahun 2021,” kata Arif.

Salah satu amanat dari PP tersebut dijelaskannya, bahwa setiap Kementerian/Lembaga dan pemerintah daerah memiliki layanan bantuan hukum dan pendampingan kepada pelaku UMKM yang meliputi penyaluran hukum, konsultasi hukum, mediasi, dan penyusunan dokumen hukum.

“Layanan bantuan dan pendampingan hukum tersebut dapat diakses bagi para pelaku UMKM yang merasa dirugikan,” kata Arif. (***)

*Humas Kementerian Koperasi dan UKM

Sejumlah wisatawan mengunjungi Danau Tolire di Kelurahan Takome, Ternate, Maluku Utara, Minggu (3/3/2024). Pemerintah Kota Ternate tengah fokus mengembangkan sektor pariwisata salah satunya menata fasilitas penunjang di objek wisata Danau Tolire dengan menggunakan dana APBD senilai Rp15 miliar karena kawasan itu salah satu lokasi destinasi paling banyak dikunjungi wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri yang diharapkan dapat mendorong peningkatan kunjungan wisatawan dan memacu ekonomi masyarakat. (Foto : ANTARA /Andri Saputra/Spt., @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Indonesia mendorong penetapan Hari Danau Sedunia dalam World Water Forum ke-10 di Bali pada 18–25 Mei 2024. Penetapan ini menjadi satu dari empat poin usulan yang dibawa Indonesia untuk diangkat menjadi resolusi Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). 

Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja, Sabtu (27/4/2024).

“Kami ingin mengagendakan adanya World Lake Days atau Hari Danau Sedunia. Ini yang kami usulkan lewat mekanisme Sidang Umum (General Assembly) PBB yang nantinya putusan tersebut dapat diangkat menjadi resolusi PBB,” kata Endra.

Perlunya penetapan Hari Danau Sedunia dilatarbelakangi kondisi danau-danau di dunia, termasuk Indonesia, yang masuk kategori kritis. Danau yang memiliki fungsi sebagai tampungan air juga perlu dijaga agar ketersediaan air bagi seluruh masyarakat dunia terpenuhi.

“Danau-danau kita berperan sebagai tampungan air luar biasa, kita bersusah payah membangun bendungan tapi tampungan air alaminya sendiri yakni danau harus kita rawat,” ujar Endra.

Pemerintah pun telah menyiapkan rancangan Deklarasi Bali yang memuat target Indonesia untuk melahirkan tindak lanjut nyata seusai pelaksanaan World Water Forum ke-10, salah satunya penetapan Hari Danau Sedunia melalui resolusi PBB. Kemudian pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience, dan pengarusutamaan isu pengelolaan air untuk negara-negara berkembang di pulau-pulau kecil.

Terakhir, pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif namun sukarela. Compendium akan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia juga akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.

Sebelumnya Ketua Sekretariat Panitia Nasional Penyelenggara World Water Forum ke-10 sekaligus Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Mohammad Zainal Fatah mengungkapkan, deklarasi tingkat menteri itu saat ini sudah tahap draf final yang siap dibawa pada World Water Forum ke-10.

“Kami sudah tahap draf final yang sudah mereka setujui dan dengan cara itu nanti saat forum, tinggal deklarasi bahwa ini menjadi komitmen bersama,” Zainal.

Rancangan Deklarasi Bali dilakukan melalui konsultasi dengan para pihak, termasuk World Water Council atau Dewan Air Dunia yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri RI dan Organisasi PBB Bidang Pendidikan, Keilmuan, dan Budaya (UNESCO).

Pemerintah Indonesia bersama World Water Council telah menyiapkan rangkaian forum pertemuan menuju acara puncak World Water Forum ke-10. Forum tersebut terdiri dari tiga proses utama yakni politik, regional/kawasan, dan tematik. Sinergi ketiga proses ini diperlukan dalam upaya mewujudkan air sebagai sarana menuju kemakmuran bersama. (***)

*(Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI – PUPR)