Connect with us

Internasional

Biro Keuangan AS Peringatkan Potensi Penghindaran Sanksi Rusia Melalui Kripto

Published

on

Ilustrasi Mata Uang Kripto, Mata Uang Digital. Kredit: WorldSpectrum from Pixabay

Jakarta, goindonesia.co – Jaringan Penegakan Kejahatan Finansial (FinCEN), sebuah biro dari Departemen Keuangan AS, mengeluarkan peringatan kepada seluruh lembaga keuangan teregulasi soal potensi upaya penghindaran sanksi Rusia menggunakan kripto.

Pejabat direktur FinCEN, Him Das mengatakan, lembaga keuangan khususnya AS penting untuk waspada terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia. 

“Sangat penting bagi lembaga keuangan AS untuk waspada terhadap potensi penghindaran sanksi Rusia, termasuk oleh aktor negara dan oligarki,” kata Das, dikutip dari Bitcoin.com, Sabtu (12/3/2022). 

“Meskipun kami belum melihat penghindaran sanksi kami secara luas menggunakan metode seperti mata uang kripto, pelaporan segera aktivitas mencurigakan berkontribusi pada keamanan nasional kami,” lanjutnya. 

Pemberitahuan tersebut menjelaskan penghindaran sanksi skala besar menggunakan cryptocurrency oleh pemerintah Rusia belum tentu dapat dilakukan. 

Namun, regulator mencatat, mungkin ada transaksi yang terkait dengan dompet kripto atau aktivitas kripto lainnya yang terkait dengan sanksi Rusia, Belarusia, dan orang terafiliasi lainnya.

Selain itu, FinCEN mengingatkan lembaga keuangan tentang bahaya yang ditimbulkan oleh kampanye ransomware yang pernah terjadi terkait dengan Rusia.

Ini mungkin merupakan indikasi upaya untuk memutuskan rantai penjagaan pada masing-masing blockchain atau mengaburkan transaksi lebih lanjut, menurut FinCEN. 

Sebagai kesimpulan, regulator menekankan semua lembaga keuangan, termasuk pertukaran mata uang kripto, harus mengidentifikasi dan melaporkan aktivitas mencurigakan. 

Terutama yang terkait dengan penghindaran sanksi potensial dan selalu melakukan uji tuntas pelanggan berbasis risiko yang sesuai atau uji tuntas yang ditingkatkan jika diperlukan.

Joe Biden Tanda Tangani Perintah Eksekutif Terkait Kripto

Joe Biden Tanda Tangani Perintah Eksekutif Terkait Kripto

Ilustrasi kripto (Foto: Unsplash/Kanchanara)

Sebelumnya, Presiden Joe Biden pada Rabu waktu setempat telah resmi menandatangani perintah eksekutif soal kripto. Perintah tersebut mengarahkan badan-badan di seluruh pemerintah federal untuk mengoordinasikan upaya untuk mengukur manfaat dan risiko yang ditimbulkan oleh kepemilikan cryptocurrency. 

Aset digital, termasuk cryptocurrency, telah meledak dalam popularitas dalam beberapa tahun terakhir dan melampaui nilai USD 3 triliun atau sekitar Rp 42 kuadriliun pada November 2021, menurut lembar fakta Gedung Putih.

Sekitar 16 persen orang dewasa Amerika, atau sekitar 40 juta orang, telah berinvestasi, memperdagangkan, atau menggunakan kripto, kata pemerintah.

Gedung Putih menambahkan perintah tersebut akan menginstruksikan berbagai lembaga pemerintah, termasuk departemen Perdagangan dan Keuangan, untuk mengoordinasikan pendekatan federal mengatur aset digital.

“Kami membutuhkan kerangka kerja pemerintah yang komprehensif untuk mengatasi risiko dan peluang yang muncul yang ditimbulkan oleh aset digital,” kata Direktur Dewan Ekonomi Nasional Biden, Brian Deese, dikutip dari CNBC, Kamis, 10 Maret 2022.

“Inovasi keuangan dan inovasi teknologi yang mendasari ledakan ini memiliki banyak potensi manfaat, tetapi risiko dan biaya semakin menjadi nyata,” tambahnya.

Lebih lanjut, Deese menjelaskan, gedung putih membutuhkan struktur pemerintahan abad ke-21 untuk benar-benar mengatasi hal ini.

Banyak regulator dan badan pengawas, termasuk SEC, Commodity Futures Trading Commission dan Financial Stability Oversight Council, telah menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk mencoba mem-bootstrap kerangka hukum yang ada untuk memantau pasar baru untuk Bitcoin, Ethereum, dan ribuan token serta aset lainnya.

Namun, investor dan anggota parlemen sama-sama mengatakan tindakan setengah-setengah seperti itu tidak cukup untuk mengawasi munculnya apa yang menjadi salah satu pasar terbesar di dunia, dan memposisikan AS sebagai pemimpin di bidang ini. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Pj Gubernur Sumsel Gandeng AMSI Dukung Pembangunan Daerah Melalui Berita yang Postif dan Berkualitas

Published

on

Konferwil III AMSI Sumsel bertempat di Hotel The Zuri Palembang Lantai 3, dibuka Pj Gubernur Sumsel Agus Fatoni (Foto : @sumselprov.go.id)

Palembang, goindonesia.co –   Penjabat (Pj) Gubernur Sumsel Agus Fatoni membuka Konferensi Wilayah (Konferwil) III Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Sumsel bertempat di Hotel The Zuri Palembang Lantai 3, Minggu, (5/5/2024).

Pj Gubernur Sumsel, Agus Fatoni mengapresiasi atas terlaksananya kegiatan ini. Ia mengapresiasi kerjasama, kolaborasi, dan koordinasi AMSI dengan Pemprov Sumsel yang sudah terjalin dan hal ini ditingkatkan diharapnya akan terus ditingkatkan.

“Apresiasi terhadap upaya-upaya AMSI yang membuat media tidak digunakan dalam kegiatan yang ilegal. karena perlu peran bersama dalam mensejahterakan masyarakat, membangun demokrasi kebebasan mengeluarkan pendapat namun dengan koridor yang baik dan benar, “ungkapnya.

Peran media penting karena media dapat menjadi jendela dunia. Media sebagai sarana penyebar informasi apapun terutama di media online. Fatoni mengapresiasi AMSI dalam berbagai upaya memerangi hoaks,  hate speech dan adu domba. Menurutnya, hal ini harus terus dilawan bersama oleh semua pihak secara terus-menerus tanpa dipengaruhi unsur kepentingan lain.

“Mari bersama melaksanakan berbagai kegiatan positif, turut menyebarkan berbagai kegiatan positif terkait pembangunan. Mari kita mendukung berbagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan menjaga iklim kondusif di masyarakat, ” Ajaknya.

Jika Iklim kondusif bisa terjaga dengan baik maka kemajuan di Sumsel bisa dicapai dengan baik dan pertumbuhan perekonomian juga akan tercapai dengan baik.

Fatoni ungkapkan Pemprov Sumsel berkomitmen untuk terus melakukan berbagai program percepatan pembangunan melalui berbagai strategi gerakan serentak antara pemprov Sumsel, pemkab/Pemkot serta stakeholder menyelesaikan program bersama agar semua target pembangunan dapat mencapai sasaran

“Pemerintah butuh media dalam mendukung berbagai program pembangunan daerah  dan juga sebagai kontrol sosial berupa masukan, saran, kritik terhadap perbaikan penyelenggaran pemerintah agar lebih baik, ” Tandasnya.

Sementara itu, Ketua AMSI Sumsel, Sidratul Muntaha mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Sumsel dalam penyelenggaraan kegiatan ini maupun terhadap eksistensi AMSI di Sumsel. “Semoga kegiatab ini bermanfaat dan jadi sarana untuk saling berbagi dan tumbuh bersama,” Tuturnya.

Dijelaskannya Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) adalah organisasi yang dibentuk bersama para pemimpin redaksi dan perusahaan media siber yang ada di Indonesia. AMSI dideklarasikan pada 18 April 2017, dengan ide dasar utama membangun ekositem industri media siber (online) yang berkulitas dan berkelanjutan. Serta sekaligus menangkal penyebaran berita hoax dan hate speech.

“AMSI Sumsel memiliki 15 anggota media, jumlahnya tidak bnyak namun dominan sebagian besar anggota nya sudah terverifikasi dewan pers. Walaupun sedikit AMSI mengedepankan kualitas anggotanya, ” Jelasnya.

Wakil Ketua AMSI Pusat, Upi Asmaradana, ungkapkan kegiatan ini juga akan memilih ketua AMSI Sumsel yang baru. “Mewakili ketum dan pengurus nasional terima kasih pak gubernur yang selama ini telah memberi ruang sehingga AMSI dapat eksis dan ada ruang berdiskusiberteman dan berkolaborasi, “ungkapnya

Dilaporkannya, AMSI didirikan sejak April 2017. Dan saat ini mempunyau anggota 483 media dengan total 27  pengurus wilayah provinsi di seluruh Indonesia. AMSI memiliki visi dan misi memajukan industri media yang sehat dan menjadikan perusahan media melahirkan konten-konten positif berkualitas.

Turut hadir Kadis Kominfo Sumsel, Rika Efianti, SE, MM., Karo Humas dan Protokol, Tony Kurniawan, S.S, M.M. (***)

*Pemerintah Provini Sumatera Selatan

Continue Reading

Kabupaten

Pemkab Terima Kunjungan Studi Komparasi Aplikasi E-BMD Pemkab Bojonegoro

Published

on

Pemkab Probolinggo melalui BPPKAD menerima kunjungan studi komparasi terkait aplikasi E-BMD dari BPKAD Kabupaten Bojonegoro (Foto : @probolinggokab.go.id)

Kraksaan, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Probolinggo melalui Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) menerima kunjungan studi komparasi terkait aplikasi E-BMD dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Bojonegoro, Jumat (3/5/2024).

Rombongan dari BPKAD Kabupaten Bojonegoro sejumlah 6 orang yang diketuai oleh Kepala Bidang Pengelolaan Aset Daerah BPKAD Kabupaten Bojonegoro Andi Panca Wardana ini diterima oleh Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) BPPKAD Kabupaten Probolinggo Hellen Ari Hermawan beserta tim dari Bidang Pengelolaan BMD di ruang rapat Bidang Pengelolaan BMD BPPKAD Kabupaten Probolinggo.

Kunjungan studi komparasi terkait aplikasi E-BMD dari BPKAD Kabupaten Bojonegoro di Kabupaten Probolinggo ini dilakukan dalam persiapan penggunaan aplikasi E-BMD sesuai mandat dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

Pemkab Bojonegoro memilih studi komparasi ke Pemkab Probolinggo karena Pemkab Probolinggo adalah salah satu Pemerintah Daerah di Indonesia yang sudah mengimplementasi penggunaan aplikasi E-BMD.

Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bidang Pengelolaan BMD BPPKAD Kabupaten Probolinggo Hellen Ari Hermawan menjelaskan tentang hal-hal yang harus dipersiapkan untuk pelaksanaan penggunaan aplikasi E-BMD, tahapan-tahapan ketika melaksanakan rekonsiliasi BMD dan kendala yang dihadapi saat penggunaan aplikasi E-BMD.

Selain itu, juga dilakukan sharing ilmu dan pengalaman baik dari Pemkab Probolinggo maupun Pemkab Bojonegoro terkait pengelolaan BMD secara umum. (***)

*Kabupaten Probolinggo

Continue Reading

Kabupaten

Fajarman: BAS Percepat Penurunan Stunting

Published

on

Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Merangin Fajarman, saat mengunjungi anak Stunting di Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai (Foto : @meranginkab.go.id)

Bangko, goindonesia.co – Program BAS (Bapak Asuh Stunting) yang telah diterapkan Pemkab Merangin melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sangat dirasakan sekali berpengaruh dalam percepatan penurunan angka Stunting.

Hal tersebut sebagaimana dikatakan Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Merangin Fajarman, saat mengunjungi anak Stunting di Desa Kederasan Panjang Kecamatan Batang Masumai, Sabtu (04/5).

‘’Jadi Program BAS ini melibatkan mulai dari para kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), pihak swasta sampai para tokoh masyarakat dan ini sangat membantu sekali,’’ujar Sekda Merangin tersebut.

Bapak Asuh Stunting tersebut jelas Sekda, memberikan bantuan bahan makanan seperti telur dan susu kepada anak yang menderita Stunting, yang menjadi anak asuh mereka.

‘’Ada satu Perusahaan, mereka membantu enam anak Stunting, untuk memberikan bantuan bahan makanan seperti susu dan telur tadi, selama tiga bulan kedepan. Untuk satu bulannya satu orang anak kalau dirupiahnya Rp 700 ribu,’’jelas Fajarman.

Selain itu lanjut Sekda, ada beberapa tokoh masyarakat atau masyarakat berekonomi lebih secara pribadi bersedia menjadi Bapak Asuh Stunting. Hal ini sudah terlaksana di sejumlah kecamtan dalam Kabupaten Merangin.

Jadi ditegaskan Sekda lagi, Program BAS tersebut benar-benar sangat membantu dan sangat berpengaruh sekali untuk mempercepat penurunan angka Stunting di Kabupaten Merangin. (***)

* Diskominfo Merangin

Continue Reading

Trending