Berita

Ribuan Mahasiswa Siap Demo 11 April, ini Tuntutannya

Published

2 years ago

9 April, 2022

Aksi unjuk rasa mahasiswa di kawasan Patung Arjuna Wijaya, Jakarta Pusat, sempat menegang pada Senin (28/3/2022).(kompas.com/REZA AGUSTIAN )

Jakarta, goindonesia.co – Dua hari lagi atau pada Senin (11/4/2022), mahasiswa akan menggelar unjuk rasa besar-besaran di depan Istana Negara, Jakarta.

Mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) itu akan menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Presiden Joko Widodo.

Koordinator Media BEM SI Luthfi Yufrizal mengatakan, secara garis besar, ada enam poin tuntutan dalam aksi turun ke jalan itu.

“Pertama, mendesak dan menuntut Presiden Joko Widodo untuk bersikap tegas menolak dan memberikan pernyataan sikap terhadap penundaan Pemilu 2024 atau masa jabatan tiga periode, karena sangat jelas mengkhianati konstitusi negara,” ujar Lutfhi, Jumat kemarin.

Kedua, menuntut dan mendesak Jokowi menunda dan mengkaji ulang Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN), termasuk pasal-pasal bermasalah dan dampak yang ditimbulkan dari aspek lingkungan, hukum, sosial, ekologi, politik, ekonomi dan kebencanaan.

Ketiga, mendesak dan menuntut Jokowi menstabilkan harga dan menjaga ketersediaan bahan pokok di pasaran.

“Tuntutan keempat, mendesak dan menuntut Jokowi mengusut tuntas para mafia minyak goreng dan mengevaluasi kinerja menteri terkait,” kata Lutfhi.

Kelima, mendesak dan menuntut Jokowi menyelesaikan konflik agraria di Indonesia. Tuntutan terakhir, menuntut dan mendesak Jokowi-Maruf Amin berkomitmen penuh menuntaskan janji-janji kampanye pada sisa masa jabatan.

Tak Menuntut Jokowi Turun jabatan

BEM SI pun membantah kabar yang menyebut aksi mereka adalah untuk menuntut Jokowi mundur dari kursi presiden.

Kabar liar itu sebelumnya muncul di media sosial, dipicu oleh keberadaan poster yang mengatasnamakan BEM SI dan mencantumkan pernyataan “Turunkan Jokowi dan kroninya”.

Koordinator BEM SI Kaharuddin memastikan bahwa poster tersebut hoaks. “Belum ada poster aksi yang kami keluarkan,” kata Kaharuddin.

“Di sini kami bukan untuk menggulingkan (Jokowi), kami tegas bahwa mahasiswa berdiri tegak sebagai oposisi, sebagai pengawas dan pengontrol kebijakan pemerintah, karena hari ini oposisi itu lemah,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa aksi demonstrasi ini tidak ditunggangi oleh kubu politik mana pun, tetapi murni aspirasi dari berbagai daerah yang diserap para mahasiswa untuk disampaikan kepada penguasa.

Independensi BEM SI dari kepentingan politik tertentu, kata dia, dapat dibuktikan lewat adanya kajian yang mendasari tuntutan-tuntutan kepada Istana.

“Bisa dilihat, setiap BEM SI melakukan aksi, itu ada kajian dari tuntutan yang dibawa. Ketika ada kajian, maka tidak bisa digerakkan oleh siapa pun,” ujar Kaharuddin.

Ancaman Pembubaran

Sampai Jumat kemarin, Polda Metro Jaya mengaku belum menerima surat pemberitahuan dari pihak mana pun terkait aksi demonstrasi yang bakal digelar di depan Istana Negara pada 11 April.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Endra Zulpan mengatakan, aksi unjuk rasa yang digelar masyarakat dapat dibubarkan apabila tidak memiliki izin resmi dari kepolisian.

“Tentunya ada UU Nomor 9 Tahun 1998, dalam Pasal 15 dijelaskan, demo atau unjuk rasa yang tidak mendapat izin atau laporan kepolisian ini dapat dibubarkan,” ujar Zulpan, Jumat.

Zulpan menjelaskan bahwa massa aksi unjuk rasa harus terlebih dahulu mengajukan surat pemberitahuan dan permohonan izin kepada kepolisian paling tidak 3×24 jam sebelum pelaksanaan.

“Sesuai dengan Undang-Undang (UU) Nomor 9 tahun 1998. Namun, sampai saat ini kami tidak menerima permohonan untuk penyampaian pendapat di muka umum yang dimaksud,” kata Zulpan.

“Saya sampaikan ke kelompok masyarakat, apabila ingin menyampaikan pendapat di muka umum atau unjuk rasa, silakan sampaikan ke kepolisian,” pungkasnya.

Namun pihak BEM SI mengeklaim, pihaknya sudah melayangkan surat pemberitahuan kepada Polda Metro Jaya.

“Sudah, surat sudah masuk. Bukan izin (aksi), tetapi pemberitahuan,” ujar Lutfhi. Lutfhi menyebutkan, ada kurang lebih 1.000 peserta aksi dari berbagai kampus di Indonesia yang akan turun ke jalan. (***)

Berita

Jalankan Instruksi Presiden, Menteri ATR/Kepala BPN Percepat Proses Pengadaan Lahan Relokasi bagi Korban Erupsi Gunung Ruang

Published

1 day ago

4 May, 2024

goindonesia1

Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bersama sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju menghadiri rapat terbatas tentang penanganan pengungsi akibat erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara yang terjadi sejak 16 April 2024 lalu. Rapat ini dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia (RI), Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta pada Jumat (03/05/2024).

Presiden RI menginstruksikan kepada para pimpinan kementerian/lembaga untuk segera melakukan relokasi terhadap para pengungsi lantaran berdasarkan tata ruang yang ada, para pengungsi tidak diperbolehkan kembali ke tempat asalnya.

Kepada Kementerian ATR/BPN, ia meminta agar proses sertipikasi tanah berjalan dengan cepat jika lahannya sudah berstatus clean and clear. Tak hanya itu, presiden secara khusus minta kepada Menteri ATR/Kepala BPN untuk terjun langsung ke lapangan.

“Diperlukan relokasi untuk permukiman yang harus dipercepat dan juga urusan pertanahan, termasuk urusan rumah dan yang berkaitan dengan pekerjaan. Ini nanti Pak Menteri ATR mohon lapangannya dilihat betul,” ucap Presiden RI.

Pada kesempatan terpisah, Menteri ATR/Kepala BPN menyatakan bahwa pihaknya akan segera memastikan kesediaan lahan di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan sebagai tempat relokasi. Proses ini akan dilakukan dengan cepat agar masyarakat tidak lagi mengalami kesulitan.

“Tidak boleh masyarakat yang sudah sulit hidupnya karena terdampak bencana alam kemudian berlama-lama untuk menunggu kepastian. Kalau status tanahnya sudah clean and clear, Kementerian ATR/BPN akan siap secara cepat untuk memberikan sertipikatnya,” ungkap Menteri AHY.

Ia berharap dengan adanya relokasi tersebut, masyarakat yang bekerja sebagai nelayan dan pekebun dapat segera memulai kehidupan barunya. “Itu tidak mudah karena dipindah dari tempat tinggal selama puluhan tahun. Tapi ini demi keselamatan, demi menyelamatkan keluarga mereka. Saya juga berharap selain untuk tempat tinggal juga ada tambahan area lahan yang akan dialokasikan untuk perkebunan warga yang terdampak tadi,” tutur Menteri ATR/Kepala BPN. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional

Berita

Kemenparekraf Dorong Perlindungan dan Keamanan bagi Perempuan dalam Berwisata

Published

2 days ago

4 May, 2024

goindonesia1

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf Nia Niscaya mendorong penguatan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata pada saat diskusi panel The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Nusa Dua, goindonesia.co – Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Baparekraf) mendorong penguatan perlindungan dan keamanan bagi perempuan dalam berwisata.

Adyatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif Ahli Utama Kemenparekraf/Baparekraf, Nia Niscaya, dalam panel discussion The 2nd UN Tourism Regional Conference on the Empowerment of Women in Tourism in Asia and the Pacific di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Jumat (3/5/2024) mengatakan masalah keamanan dan keselamatan bagi perempuan merupakan isu penting yang perlu diimplementasikan dalam setiap lini kehidupan. Khususnya di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

“Secara uumum, tidak ada toleransi terhadap tindakan kekerasan. Terutama kekerasan terhadap perempuan, sehingga isu keselamatan dan keamanan ini harus diutamakan di sektor parekraf,” kata Nia.

Isu ini, lanjut Nia, perlu diarusutamakan. Mengingat tidak hanya sebagai wisatawan, sektor ini juga didominasi oleh pekerja perempuan.

Sekitar 54,22 persen pekerja sektor parekraf di Indonesia adalah perempuan. Oleh karena itu, Nia mendorong agar ada penguatan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait, terutama aparat keamanan untuk menjamin serta mengimplementasikan keamanan dan keselamatan bagi kaum perempuan di sektor pariwisata.

“Mari kita ciptakan ekosistem parekraf yang aman dan nyaman bagi perempuan. Sehingga sektor parekraf menjadi sektor yang tidak hanya menguntungkan, namun juga aman dan menyenangkan bagi semua,” katanya.

Diskusi ini juga dihadiri Dosen Poltekpar Bali, Putu Diah Sastri Pitanatri; dan sejumlah perwakilan peserta dari beberapa negara seperti Korea Selatan dan India. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Berita

Bertemu Presiden IsDB, Menkeu Sampaikan Dukungan Indonesia Untuk IsDB

Published

2 days ago

4 May, 2024

goindonesia1

Menkeu, Sri Mulyani Indrawati dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati melakukan pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Mohammed Al Jasser pada Selasa (30/4) di Riyadh. Pada kesempatan itu, Menkeu menyampaikan dukungannya dalam langkah reformasi IsDB untuk memperkuat dan meningkatkan kinerja aspek keuangan dan operasional IsDB agar semakin efektif, berdaya guna dan efisien.

Menkeu mengatakan bahwa 57 negara anggota IsDB, 27 adalah negara Least Developed Countries serta 32 negara berada dalam situasi “fragile” karena perang atau konflik.

“Tantangan pembangunan negara-negara ini sangat besar dan kompleks. Peran IsDB untuk membantu membangun dan memperbaiki kesejahteraan negara-negara anggotanya sangat penting,” terang Menkeu.

Menkeu menegaskan bahwa Indonesia sebagai pemegang saham IsDB siap membantu mendorong kemajuan IsDB agar bisa membantu lebih banyak ke negara-negara anggota yang membutuhkan.

“Ini bentuk kongkrit kerjasama Selatan-Selatan (South-South Cooperation),” tegas Menkeu. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia