Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat penghargaan Sumber : Istimewa
Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima predikat A dengan nilai 80,10 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2021 dari Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. SAKIP merupakan integrasi yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Dalam implementasi SAKIP sejak 2010, Pemprov DKI Jakarta memperoleh nilai 51,36 dengan predikat CC (cukup); nilai 57,24 pada 2011; nilai 57,97 pada 2012; nilai 58,10 pada 2013; nilai 59,73 pada 2014; nilai 58,87 pada 2015 dan memperoleh predikat B pada 2016 dengan nilai 60,13.
Pada akhir tahun 2017, sesuai dengan target RPJMD Tahun 2017-2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki janji untuk meningkatkan nilai Sakip Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Gubernur Anies memastikan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan perbaikan dari segi perencanaan, penganggaran dan pelaporan.
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berpose di Lombok Tengah. Photo :Instagram, @aniesbaswedan.
Sehingga hasilnya pada tahun 2018 mendapat 71,04 dengan predikat BB (sangat baik); tahun 2019 memperoleh nilai 73,84; tahun 2020 memperoleh 74,41; dan pada tahun 2021 Pemprov DKI mendapat predikat A (memuaskan) dengan nilai 80,10.
Selain SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta juga terus mengalami kenaikan. Dimulai tahun 2017 dengan nilai 63,75; meningkat pada 2018 dengan nilai 70,92; kemudian 2019 dengan nilai 74,57; tahun 2020 dengan nilai 76,54 dan tahun 2021 mendapat predikat BB (sangat baik) dengan nilai 78,88.
“Ini adalah pertama kali dalam sejarah DKI Jakarta mendapat predikat A sejak Sakip diberikan pada 2010. Nilai dan predikat yang berhasil diraih Pemprov DKI Jakarta terus bergerak, pada waktu itu angkanya 51,36 sekarang nilainya di atas 80 dan mendapat predikat A,” kata Anies Baswedan, seusai menerima Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, Selasa, 5 April 2022.
Adapun, beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari : 1. Memperbaiki penjabaran dan penerjemahan Indikator Kinerja dari level Kepala Daerah sampai dengan level Pengawas dan Subkoordinator. 2. Implementasi secara penuh performance based salary (tunjangan yang diperoleh berdasarkan performa dan capaian target) 3. Penggunaan Teknologi Informasi untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan 4. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome).
“Ada hal penting yang dikerjakan secara bertahap dalam beberapa tahun ini. Yang pertama adalah menerjemahkan program yang ditargetkan ke dalam ukuran yang bisa dipahami dan bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Jadi program itu diterjemahkan dalam ukuran per jenjang OPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta, sehingga seluruh organisasi bekerja dengan target yang dipahami dan terukur,” paparnya.
Gubernur Anies menerangkan, target yang dipahami dan terukur tersebut dikaitkan dengan tunjangan kinerja daerah (TKD). Jadi pemberian tunjangan kinerja mencerminkan pencapaian kinerja atas target. Dengan begitu tunjangan kinerja yang diterima dari masyarakat dalam bentuk TKD adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan untuk masyarakat lewat pelaksanaan program.
Ia menjelaskan adanya terobosan berupa unsur kolaborasi yang dimasukan dalam ukuran capaian kinerja. Sehingga, seluruh komponen dapat terlibat dalam pembangunan yang ada di Jakarta.
“Kedua adalah kami memasukkan unsur kolaborasi di dalam ukuran capaian kinerja. Karena kami ingin membangun kota ini bukan hanya dilakukan pemerintah saja tetapi seluruh komponen. Nah, untuk itu jajaran di DKI diharuskan melakukan kolaborasi,” katanya.
Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan peningkatan khususnya untuk penilaian SAKIP. Harapannya, Pemprov DKI Jakarta dapat memperoleh predikat AA (sangat memuaskan) pada penilaian SAKIP tahun depan.
“Ini akan kami teruskan, sehingga semua aspek akan tercover semua, Insya Allah target AA akan tercapai,” katanya.
Sementara itu, hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) meningkat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi.
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengapresiasi hasil evaluasi Sakip dan RB pada tahun 2021 secara nasional yang menunjukkan tendensi hasil positif.
“Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA,” ujar Rini, saat membacakan sambutan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada SAKIP & RB Award 2021, di Jakarta.
Implementasi Sakip merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil.
Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Rini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan RB dan Sakip ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat.
“Kami mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” katanya.
Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68.
Sementara untuk RB, rata-rata nilai nasional meningkat, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 54,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota.
“Secara khusus kami ucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat SAKIP dan RB di tahun 2021. Kami berharap peningkatan kualitas SAKIP dan RB tetap Bapak/Ibu pertahankan bahkan tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.
Erwan turut mendorong agar seluruh instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) harus mengubah mindset bekerja dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Menurutnya instansi pemerintah perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih maju.
Pada tahun 2021 evaluasi dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk Sakip dan RB, serta 494 kabupaten/kota untuk Sakip dan 441 kabupaten/kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22.000 unit.
Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021* Predikat AA Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
Predikat A Provinsi DKI Jakarta Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Pemerintah Provinsi Jawa Barat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi Kabupaten Gresik Kabupaten Lamongan Kabupaten Ngawi Kabupaten Situbondo Kota Malang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kabupaten Banggai
Predikat BB Pemerintah Provinsi Bali Kabupaten Badung Kota Denpasar Kabupaten Lebak Kabupaten Pandeglang Kabupaten Serang Kabupaten Tangerang Kabupaten Gunung Kidul Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Batang Hari Kabupaten Bandung Kabupaten Garut Kabupaten Sumedang Kota Bandung Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Tasikmalaya Kabupaten Banyumas Kabupaten Cilacap Kabupaten Wonogiri Kota Pekalongan Kabupaten Bondowoso Kabupaten Jombang Kabupaten Madiun Kabupaten Magetan Kabupaten Malang Kabupaten Mojokerto Kabupaten Pamekasan Kabupaten Pasuruan Kabupaten Ponorogo Kabupaten Trenggalek Kabupaten Tulungagung Kota Blitar Kabupaten Sidoarjo Kota Kediri Kota Madiun Kota Probolinggo Kota Surabaya Kota Pontianak Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Kota Banjarmasin Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Pemerintah Provinsi Bangka Belitung Kabupaten Bangka Kabupaten Bangka Tengah Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau Kabupaten Karimun Kabupaten Natuna Kota Tanjungpinang Provinsi Nusa Tenggara Barat Kabupaten Sorong Kabupaten Polewali Mandar Kota Manado Provinsi Sumatera Barat Kota Bukittinggi Kota Padang Kota Payakumbuh Provinsi Sumatera Selatan Kabupaten Muara Enim Kabupaten Musi Rawas Kota Lubuk Linggau Kabupaten Humbang Hasundutan
Hasil Evaluasi RB Tahun 2021 Predikat A Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta
Predikat BB Pemerintah Provinsi Bali Kabupaten Badung Kabupaten Bantul Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman Kota Yogyakarta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pemerintah Provinsi Jawa Barat Kota Bandung Pemerintah Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Banyumas Kota Semarang Pemerintah Provinsi Jawa Timur Kabupaten Banyuwangi Kota Malang Kota Surabaya Kota Padang (***)
Layanan “Kereta Suite Class Kompartemen”(Dokumentasi : Public Relations KAI, @www.kai.id)
Jakarta, goindonesia.co – PT Kereta Api Indonesia (Persero) terus melakukan inovasi dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, salah satunya dengan membuat layanan “Kereta Suite Class Kompartemen”. Kereta bernuansa mewah dengan menawarkan berbagai fasilitas ekslusif tersebut akan diluncurkan pengoperasiannya pada waktu yang akan diinformasikan lebih lanjut.
Fitur-fitur yang akan memanjakan para penumpang di Kereta Suite Class Kompartemen tersebut salah satunya yaitu kursi yang dapat direbahkan (reclining) hingga 180 derajat sehingga dapat berfungsi sebagai kasur tidur. Kursi tersebut dapat diputar (revolving) sehingga penumpang dapat menyesuaikan dengan arah perjalanan kereta api.
Kursi di kereta ini juga memiliki sandaran kaki yang dapat diluruskan sehingga pelanggan dapat relaks. Terdapat pula Train Onboard Infotainment System yang dapat digunakan pelanggan untuk mengisi waktu luang selama perjalanan.
“Yang membuat Kereta Suite Class Kompartemen lebih spesial adalah masing-masing kursi kereta sudah disematkan fitur panel sentuh untuk pengontrolan kursi seperti reclining dan revolving. Sehingga pelanggan dengan sangat mudah mengatur mode kursinya. Bahan kursinya pun terbuat dari kulit rusa premium yang sangat lembut,” Ujar Didiek Hartantyo – Direktur Utama KAI.
Kereta Suite Class Kompartemen didesain untuk privasi pelanggan secara maksimal. Dalam 1 kereta, terdapat 16 ruang privat untuk masing-masing pelanggan. Di tiap ruangan tersebut, telah terpasang pintu geser yang dapat digerakkan secara elektrik.
Desain ruangan yang menarik dengan warna soft dan pencahayaan yang hangat, memberikan efek kenyamanan agar pelanggan lebih betah untuk melakukan perjalanan jarak jauh. Tak ketinggalan, Kereta Suite Class Kompartemen juga dilengkapi dengan toilet yang pastinya mewah juga.
Guna memperkenalkan kepada publik tentang layanan tersebut, hari ini, Rabu, 4 Oktober 2023, KAI mengadakan acara Joy Ride Suite Class Kompartemen dengan mengajak tamu undangan dari kalangan pemimpin redaksi berbagai media dan instansi pemerintahan di sekitar Jakarta. Perjalanan Joy Ride tersebut mengambil rute dari Stasiun Gambir menuju Stasiun Cirebon. Rombongan berangkat dari Stasiun Gambir pukul 07.50 WIB dan tiba di Stasiun Cirebon pukul 10.36 WIB.
Selanjutnya, di Kota Cirebon, rombongan melakukan kunjungan ke Sentra Batik Trusmi. Dari Stasiun Cirebon jam 12.40 WIB, rombongan joy ride Kembali menuju ke Jakarta dan tiba di Stasiun Gambir jam 15.23 WIB.
“Dengan joy ride ini KAI ingin agar peserta merasakan layanan dan fasilitas yang telah disiapkan. Sehingga harapannya kami bisa mendapatkan feedback, saran, dan masukan guna dapat dilakukan evaluasi serta tindak lanjut perbaikan, agar pada saat peresmian mendatang menjadi semakin lebih baik,” tutup Didiek. (***)
KAI Daop 5 Purwokerto “Fashion Batik on The Train and Station” (Dokumentasi : Public Relations KAI, @www.kai.id)
Jakarta, goindonesia.co – 2 Oktober ditetapkan sebagai Hari Batik Nasional oleh Pemerintah pada tahun 2009. Setiap tahun, Hari Batik diperingati oleh berbagai instansi dan berbagai kalangan masyarakat sebagai wujud kecintaan kepada salah satu warisan budaya Nusantara. Tahun ini, untuk memeriahkan peringatan Hari Batik Nasional, KAI Daop 5 Purwokerto menggelar “Fashion Batik on The Train and Station”, peragaan busana batik di stasiun dan kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto.
Kegiatan ini bertujuan untuk mempromosikan seni dan budaya batik Indonesia yang dipadukan dengan transportasi kereta api yang ikonik. “Fashion Batik on The Train and Station” ini juga memberikan kesempatan bagi para pelanggan kereta api dan masyarakat umum untuk merasakan pengalaman yang unik berkereta api sambil menghargai keindahan batik Indonesia.
Tidak hanya sebagai hiburan visual, melalui kegiatan Fashion Batik on The Train and Station, masyarakat juga diedukasi tentang sejarah dan pentingnya batik dalam kebudayaan Indonesia. Ada juga stan pameran yang menampilkan proses pembuatan batik dan produk-produk batik dari berbagai daerah di Indonesia.
Selama acara, para perancang busana lokal Purwokerto seperti Ari Nugroho, Dewi Firda, Ira Satja dan Reni Andri yang tergabung dalam satu komunitas yang dinamakan “Banyumasanku” memamerkan koleksi batik terbaru mereka di kereta api yang telah dihias dengan motif batik. Selain itu, beberapa stasiun kereta api di wilayah Daop 5 Purwokerto juga dihias dengan dekorasi batik yang memukau untuk menciptakan atmosfer yang khas. Para pelanggan kereta api dan pengunjung stasiun akan dapat melihat langsung peragaan busana batik yang mempesona sambil menikmati suasana khas stasiun kereta api.
Dengan menggelar acara ini, KAI berharap dapat meningkatkan kesadaran dan apresiasi terhadap batik Indonesia, serta merayakan warisan budaya yang telah menjadi bagian integral dari identitas bangsa. Acara Fashion Batik on The Train and Station ini juga menjadi salah satu cara KAI untuk terus mendukung dan mempromosikan seni dan budaya Indonesia di seluruh negeri. (***)
Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023, untuk membahas soal mitigasi dampak fenomena cuaca El Nino. Foto: BPMI Setpres/Lukas
Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas (ratas) bersama jajarannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 3 Oktober 2023, untuk membahas soal mitigasi dampak fenomena cuaca El Nino. Dalam rapat tersebut, Presiden Jokowi dan jajaran membahas mulai dari soal kekeringan, ketersediaan air bersih, situasi pertanian, hingga antisipasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Intinya, arahan Yang Terhormat Bapak Presiden ada tiga hal, yaitu pertama pemetaan persoalan secara komprehensif, yang kedua fokus untuk strategi tersedianya air, dan yang ketiga daerah sentra produksi pangan agar dicek terus menerus untuk kecukupan air,” ujar Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta selepas rapat.
Terkait dengan karhutla, Siti menjelaskan bahwa berdasarkan data per 2 Oktober 2023, terdapat 6.659 titik panas (hot spot) dengan peluang 80 persen menjadi titik api atau fire spot. “Areal yang terbakar sudah terekam 267.000 hektare dan perkiraan saya dengan situasi bulan September kemarin dan Oktober, kelihatannya masih akan bertambah,” imbuhnya.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah melalui berbagai kementerian/lembaga telah melakukan sejumlah langkah seperti pemadaman dan teknik modifikasi cuaca (TMC) di sejumlah provinsi yang menjadi titik rawan terjadinya karhutla. Menteri LHK memastikan bahwa hingga saat ini tidak ada pencemaran asap lintas batas atau transboundary haze ke negara tetangga.
“Sejauh ini tidak ada transboundary haze ke Malaysia. Jadi kalau dibilang bahwa di Malaysia tidak ada hot spot, kalau lihat datanya citra satelinya di sana juga ada,” ucapnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto menjelaskan bahwa jajarannya telah melakukan dukungan pelaksanaan operasi darat maupun udara dalam mengatasi karhutla. Untuk operasi udara, pihaknya mengerahkan 35 helikopter yang terdiri atas 13 helikopter patroli dan 22 helikopter water bombing, utamanya di daerah-daerah yang menjadi prioritas penanganan karhutla.
“Jadi ada enam provinsi prioritas yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sumatra Selatan, Riau, dan Jambi. Itu menjadi enam provinsi prioritas kebakaran hutan dan lahan,” ujar Suharyanto.
Selain itu, BNPB juga telah melakukan teknologi modifikasi cuaca sebanyak 244 kali dengan jumlah garam yang disebar mencapai 341.580 kilogram. Selama dua bulan terakhir, BNPB terus melaksanakan TMC di sejumlah provinsi antara lain Riau, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Jawa Barat, Jambi, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Selatan.
Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Dwikorita Karnawati menyampaikan bahwa puncak El Nino masih akan bertahan hingga akhir Oktober, kemudian pada November mulai terjadi transisi dari kemarau ke musim hujan. Menurutnya, El Nino diprediksi moderat hingga akhir tahun, melemah di Februari-Maret, dan berakhir di bulan Maret.
“Namun, alhamdulillah karena adanya angin monsun dari arah Asia sudah masuk ini mulai November, jadi kita akan insyaallah mulai turun hujan di bulan November. Artinya pengaruh El Nino akan mulai tersapu oleh hujan sehingga diharapkan kemarau kering itu insyaallah berakhir secara bertahap, ada yang sebelum November tapi sebagian besar mulai November, ada yang lebih mundur lagi,” jelasnya.
Dari sisi pangan, Wakil Menteri Pertanian (Wamentan) Harvick Hasnul Qolbi menyampaikan bahwa komoditas pangan sementara ini masih cukup baik meskipun terjadi penurunan produksi utamanya di sektor tanaman pangan yang terdampak El Nino. Untuk meningkatkan stok cadangan beras pemerintah (CBP), ia melanjutkan, pemerintah melakukan impor agar harga di pasar tetap terkendali.
“Jadi untuk menekan harga di pasar, kita coba siasati dengan membanjiri produk. Mudah-mudahan ini cukup efektif kita lakukan, bersinergi dengan kementerian/lembaga lain utamanya Kemendag (Kementerian Perdagangan), juga dengan Bapanas (Badan Pangan Nasional),” ungkapnya. (***)