Connect with us

Berita

Anies Dapat Penghargaan dari Kementerian PANRB

Published

on

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat penghargaan Sumber : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima predikat A dengan nilai 80,10 dalam penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) tahun 2021 dari Kementerian Pendayaguaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi. SAKIP merupakan integrasi yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. 

Dalam implementasi SAKIP sejak 2010, Pemprov DKI Jakarta memperoleh nilai 51,36 dengan predikat CC (cukup); nilai 57,24 pada 2011; nilai 57,97 pada 2012; nilai 58,10 pada 2013; nilai 59,73 pada 2014; nilai 58,87 pada 2015 dan memperoleh predikat B pada 2016 dengan nilai 60,13. 

Pada akhir tahun 2017, sesuai dengan target RPJMD Tahun 2017-2022, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memiliki janji untuk meningkatkan nilai Sakip Pemprov DKI Jakarta. Untuk itu, Gubernur Anies memastikan Pemprov DKI Jakarta terus melakukan perbaikan dari segi perencanaan, penganggaran dan pelaporan. 

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, berpose di Lombok Tengah.
Photo :Instagram, @aniesbaswedan.

Sehingga hasilnya pada tahun 2018 mendapat 71,04 dengan predikat BB (sangat baik); tahun 2019 memperoleh nilai 73,84; tahun 2020 memperoleh 74,41; dan pada tahun 2021 Pemprov DKI mendapat predikat A (memuaskan) dengan nilai 80,10. 

Selain SAKIP, Indeks Reformasi Birokrasi Pemprov DKI Jakarta juga terus mengalami kenaikan. Dimulai tahun 2017 dengan nilai 63,75; meningkat pada 2018 dengan nilai 70,92; kemudian 2019 dengan nilai 74,57;  tahun 2020 dengan nilai 76,54 dan tahun 2021 mendapat predikat BB (sangat baik) dengan nilai 78,88. 

“Ini adalah pertama kali dalam sejarah DKI Jakarta mendapat predikat A sejak Sakip diberikan pada 2010. Nilai dan predikat yang berhasil diraih Pemprov DKI Jakarta terus bergerak, pada waktu itu angkanya 51,36 sekarang nilainya di atas 80 dan mendapat predikat A,” kata Anies Baswedan, seusai menerima Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2021, Selasa, 5 April 2022. 

Adapun, beberapa perbaikan yang dilakukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta terdiri dari :
1. Memperbaiki penjabaran dan penerjemahan Indikator Kinerja dari level Kepala Daerah sampai dengan level Pengawas dan Subkoordinator.
2. Implementasi secara penuh performance based salary (tunjangan yang diperoleh berdasarkan performa dan capaian target)
3. Penggunaan Teknologi Informasi untuk perencanaan, penganggaran dan pelaporan
4. Mewujudkan pemerintahan yang berorientasi pada hasil (outcome). 

“Ada hal penting yang dikerjakan secara bertahap dalam beberapa tahun ini. Yang pertama adalah menerjemahkan program yang ditargetkan ke dalam ukuran yang bisa dipahami dan bisa dilaksanakan oleh seluruh jajaran. Jadi program itu diterjemahkan dalam ukuran per jenjang OPD yang ada di Pemprov DKI Jakarta, sehingga seluruh organisasi bekerja dengan target yang dipahami dan terukur,” paparnya. 

Gubernur Anies menerangkan, target yang dipahami dan terukur tersebut dikaitkan dengan tunjangan kinerja daerah (TKD). Jadi pemberian tunjangan kinerja mencerminkan pencapaian kinerja atas target. Dengan begitu tunjangan kinerja yang diterima dari masyarakat dalam bentuk TKD adalah sesuai dengan apa yang dikerjakan untuk masyarakat lewat pelaksanaan program. 

Ia menjelaskan adanya terobosan berupa unsur kolaborasi yang dimasukan dalam ukuran capaian kinerja. Sehingga, seluruh komponen dapat terlibat dalam pembangunan yang ada di Jakarta. 

“Kedua adalah kami memasukkan unsur kolaborasi di dalam ukuran capaian kinerja. Karena kami ingin membangun kota ini bukan hanya dilakukan pemerintah saja tetapi seluruh komponen. Nah, untuk itu jajaran di DKI diharuskan melakukan kolaborasi,” katanya. 

Ke depan, Pemprov DKI Jakarta akan terus melakukan peningkatan khususnya untuk penilaian SAKIP. Harapannya, Pemprov DKI Jakarta dapat memperoleh predikat AA (sangat memuaskan) pada penilaian SAKIP tahun depan. 

“Ini akan kami teruskan, sehingga semua aspek akan tercover semua, Insya Allah target AA akan tercapai,” katanya.

Sementara itu, hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 menunjukkan nilai rata-rata Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan pelaksanaan Reformasi Birokrasi (RB) meningkat. Peningkatan ini menunjukkan komitmen dan antusiasme instansi pemerintah semakin meningkat seiring dengan manfaat yang dirasakan pada upaya reformasi birokrasi. 

Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini mengapresiasi hasil evaluasi Sakip dan RB pada tahun 2021 secara nasional yang menunjukkan tendensi hasil positif. 

“Apresiasi yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang telah konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga mendapatkan predikat RB-SAKIP B, BB, A, dan AA,” ujar Rini, saat membacakan sambutan Menteri PANRB Tjahjo Kumolo pada SAKIP & RB Award 2021, di Jakarta. 

Implementasi Sakip merupakan bagian dari transformasi cara dan budaya kerja melalui penerapan manajemen kinerja sektor publik dan anggaran berbasis kinerja. Seluruh instansi pemerintah dituntut untuk dapat mempertanggungjawabkan dan meningkatkan kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. 

Hal ini sejalan dengan sasaran prioritas pembangunan Presiden dan Wakil Presiden, yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pemerintah dengan menjamin anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang fokus dan tepat sasaran. Rini menjelaskan bahwa pada hakikatnya pelaksanaan RB dan Sakip ini ditujukan untuk kepentingan masyarakat. 

“Kami mengajak seluruh jajaran instansi pemerintah terus bertransformasi menjadi birokrasi yang bermanfaat untuk masyarakat,” katanya. 

Pada kesempatan yang sama, Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Erwan Agus Purwanto menjelaskan bahwa rata-rata nilai SAKIP pada kementerian/lembaga meningkat menjadi 71,30 dari sebelumnya 70,75, pada pemerintah provinsi menjadi 70,88 dari sebelumnya 70,02, dan pada pemerintah kabupaten/kota menjadi 61,60 dari sebelumnya 60,68. 

Sementara untuk RB, rata-rata nilai nasional meningkat, dengan rincian 75,65 dari sebelumnya 74,93 untuk kementerian/lembaga, 65,63 dari sebelumnya 64,28 untuk pemerintah provinsi, serta 54,44 dari sebelumnya 53,85 untuk pemerintah kabupaten/kota. 

“Secara khusus kami ucapkan selamat kepada pemerintah daerah yang telah berhasil mendapatkan kenaikan predikat SAKIP dan RB di tahun 2021. Kami berharap peningkatan kualitas SAKIP dan RB tetap Bapak/Ibu pertahankan bahkan tingkatkan di tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya. 

Erwan turut mendorong agar seluruh instansi pemerintah dan aparatur sipil negara (ASN) harus mengubah mindset bekerja dari mental menghabiskan anggaran menjadi mental memberi manfaat dari hasil kerja yang dilakukan. Menurutnya instansi pemerintah perlu secara terstruktur bekerja untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat menuju Indonesia yang lebih maju. 

Pada tahun 2021 evaluasi dilakukan kepada 79 kementerian/lembaga dan 34 pemerintah provinsi untuk Sakip dan RB, serta 494 kabupaten/kota untuk Sakip dan 441 kabupaten/kota untuk RB, dengan total unit yang menjadi sampel evaluasi mencapai 22.000 unit. 

Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2021*
Predikat AA
Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta 

Predikat A 
Provinsi DKI Jakarta 
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Banyuwangi
Kabupaten Gresik
Kabupaten Lamongan
Kabupaten Ngawi
Kabupaten Situbondo
Kota Malang
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
Kabupaten Banggai 

Predikat BB
Pemerintah Provinsi Bali
Kabupaten Badung
Kota Denpasar 
Kabupaten Lebak 
Kabupaten Pandeglang 
Kabupaten Serang 
Kabupaten Tangerang
Kabupaten Gunung Kidul
Kabupaten Bone Bolango
Kabupaten Batang Hari
Kabupaten Bandung
Kabupaten Garut
Kabupaten Sumedang
Kota Bandung
Kota Bogor
Kota Sukabumi
Kota Tasikmalaya
Kabupaten Banyumas
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Wonogiri
Kota Pekalongan
Kabupaten Bondowoso
Kabupaten Jombang
Kabupaten Madiun
Kabupaten Magetan
Kabupaten Malang
Kabupaten Mojokerto
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Ponorogo
Kabupaten Trenggalek
Kabupaten Tulungagung
Kota Blitar
Kabupaten Sidoarjo
Kota Kediri
Kota Madiun
Kota Probolinggo
Kota Surabaya
Kota Pontianak
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Kota Banjarmasin
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Pemerintah Provinsi Bangka Belitung
Kabupaten Bangka
Kabupaten Bangka Tengah
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau
Kabupaten Karimun
Kabupaten Natuna
Kota Tanjungpinang
Provinsi Nusa Tenggara Barat
Kabupaten Sorong
Kabupaten Polewali Mandar
Kota Manado
Provinsi Sumatera Barat
Kota Bukittinggi
Kota Padang
Kota Payakumbuh
Provinsi Sumatera Selatan
Kabupaten Muara Enim
Kabupaten Musi Rawas
Kota Lubuk Linggau
Kabupaten Humbang Hasundutan 

Hasil Evaluasi RB Tahun 2021
Predikat A
Pemerintah Provinsi D.I Yogyakarta 

Predikat BB
Pemerintah Provinsi Bali
Kabupaten Badung
Kabupaten Bantul
Kabupaten Kulon Progo
Kabupaten Sleman
Kota Yogyakarta
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
Kota Bandung
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Kabupaten Banyumas
Kota Semarang
Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Kabupaten Banyuwangi
Kota Malang
Kota Surabaya
Kota Padang  (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Gunung Marapi Erupsi, Status Level (III) Siaga

Published

on

Erupsi Gunungapi Marapi pada Kamis (30/5). (Foto : Relawan Penanggulangan Bencana, @bnpb.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Gunungapi Marapi di Sumatra Barat kembali erupsi pada Kamis (30/5) pukul 13.04 WIB. Erupsi ini terekam di seismograf dengan amplitudo maksimum 30.4 mm dan durasi sementara ini sekitar 2 menit 2 detik. 

Kolom abu teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal condong ke arah barat laut. Dentuman pada erupsi kali ini terdengar sampai dengan pos Pengamatan Gunungapi Marapi di Bukittinggi, Sumatra Barat. 

Saat ini status Gunungapi Marapi berada pada Status Level III (Siaga).

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengimbau warga masyarakat yang tinggal di sekitar Gunungapi Marapi untuk selalu waspada dan tidak melakukan kegiatan dalam wilayah radius 4,5 kilometer dari pusat erupsi (kawah Verbeek) Gunungaapi Marapi.

Masyarakat dihimbau untuk menjauhi daerah aliran sungai yang berhulu ke Gunungapi Marapi dan waspada terhadap potensi risiko bahaya lahar yang dapat terjadi terutama saat terjadi hujan. Masyarakat hendaknya memakai masker penutup hidung dan mulut untuk menghindari dampak jika terjadi hujan abu.

Seluruh pihak agar menjaga suasana yang kondusif di masyarakat, tidak menyebarkan narasi bohong (hoax), dan tidak terpancing isu-isu yang tidak jelas sumbernya. Masyarakat harap selalu mengikuti arahan dari Pemerintah Daerah. (***)

*Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB

Continue Reading

Berita

Resmikan Green Building BSI Aceh, Wapres Sampaikan Strategi Pengembangan

Published

on

Peresmian gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh oleh Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin (Foto : @www.wapresri.go.id)

Banda Aceh, goindonesia.co – Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin meresmikan gedung Green Building Bank Syariah Indonesia (BSI) di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15, Banda Aceh, Provinsi Aceh, Kamis (30/05/2024). Dalam kesempatan tersebut, Wapres menekankan tiga arahan strategis yang diharapkan dapat memperkuat dan mempercepat perkembangan industri perbankan syariah di Aceh.

Pertama, Wapres menegaskan pentingnya memperluas jangkauan dan memperkuat layanan perbankan syariah di Aceh.

“Dorong ekspansi dan peningkatan kualitas layanan perbankan syariah agar lebih kompetitif dan berdaya saing,” pintanya.

Wapres juga menekankan pentingnya optimalisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) untuk menjangkau lebih banyak pelaku UMKM produktif, yang pada gilirannya akan mendorong penciptaan lapangan kerja dan inklusi keuangan.

Arahan kedua yang disampaikan Wapres adalah pengembangan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia di sektor perbankan syariah.

“Program pengembangan SDM harus menjadi prioritas mengingat tingginya kebutuhan di sektor ini,” tegasnya.

Wapres pun menekankan bahwa ketersediaan tenaga kerja yang kompeten dan berintegritas tinggi akan mendukung pertumbuhan dan daya saing industri perbankan syariah. Pengembangan kompetensi juga harus mencakup penguasaan teknologi informasi di sektor ini.

Ketiga, Wapres menekankan pentingnya meningkatkan literasi, inklusi, dan digitalisasi keuangan syariah.

“Tingkatkan sinergi dan kolaborasi multipihak dalam peningkatan literasi masyarakat,” pesannya.

Lebih jauh, Wapres menggarisbawahi perlunya edukasi keuangan syariah yang luas, mulai dari tingkat sekolah hingga komunitas masyarakat. Selain itu, digitalisasi layanan perbankan syariah harus diakselerasi agar mampu menghadapi perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat.

Wapres pun berharap bahwa gedung baru BSI ini akan menjadi penopang aktivitas operasional perbankan syariah dan penggerak pertumbuhan ekonomi di Aceh.

Menutup sambutannya, Wapres mengapresiasi upaya BSI dalam memperluas jaringan dan pelayanannya di Aceh serta kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat.

“Sejalan dengan itu, Desa Binaan BSI diharapkan membantu meningkatkan kapasitas ekonomi di daerah perdesaan guna mewujudkan kesejahteraan yang lebih luas bagi masyarakat Aceh,” harap Wapres.

“Akhirnya, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Green Building BSI Aceh ini, saya resmikan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Pj. Gubernur Aceh Bustami Hamzah menyampaikan apresiasi atas dukungan BSI dalam pembangunan Aceh.

“Dengan dibangunnya gedung BSI Landmark Aceh, kita menyaksikan tonggak baru dalam perkembangan industri keuangan syariah di Aceh,” ungkap Bustami.

“Gedung BSI Landmark Aceh bukan hanya menjadi tempat untuk bertransaksi keuangan, tetapi juga menjadi pusat pertemuan dan kolaborasi yang akan memperkuat ikatan antara semua pemangku kepentingan di Aceh,” tambahnya.

Sementara, Direktur Utama BSI Hery Gunardi melaporkan bahwa Gedung Green Building BSI Aceh, yang berlokasi di Jl. Teungku Daud Beureuh No.15 Banda Aceh, dibangun dengan prinsip Environmental Social and Governance (ESG) bekerja sama dengan PT PP (Persero). Gedung ini berdiri di atas tanah seluas 4.187 m2 dengan total luas bangunan 17.322 m2, terdiri dari 8 lantai dan 2 basement, menjadikannya gedung tertinggi pertama di Aceh. Desain eksterior dan interior gedung mengadopsi kearifan lokal Aceh.

“Pembangunan dengan konsep green building dapat menghemat penggunaan energi sebesar 30% atau 560.000 Kwh per tahun, setara dengan pengurangan emisi karbon sebanyak 386 ton CO2 per tahun,” jelas Hery.

Konsep ini, sambungnya, juga meningkatkan produktivitas karyawan dengan menyediakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan nyaman, serta layanan yang optimal kepada masyarakat Aceh dengan tersedianya fasilitas Digital Branch dan berbagai fasilitas lainnya.

Selain membangun Green Building, ungkap Hery, BSI juga berupaya meningkatkan perekonomian masyarakat Aceh, khususnya pada sektor UMKM. Tahun ini BSI menghadirkan dua klaster desa binaan BSI yaitu klaster perkebunan kopi di Desa Gegerung, Bener Meriah dan klaster perkebunan nilam di Desa Blang Mee, Aceh Besar.

“Melihat potensi sektor perkebunan Kopi Arabika Gayo dan Minyak Nilam yang berkualitas dan dapat dipromosikan ke pasar global,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Desa Binaan BSI merupakan program kolaborasi dengan BSI Maslahat untuk memfasilitasi pendampingan intensif, baik dalam aspek budidaya, peningkatan kapasitas dan penguatan kelembagaan petani, maupun pemasaran serta memfasilitasi bantuan modal usaha untuk pengembangan Kopi dan Nilam. BSI dan BSI Maslahat juga bekerjasama dengan stakeholders lainnya, baik itu pemerintah daerah, perguruan tinggi serta perusahaan lain dalam pelaksanaan program di Aceh.

Hadir dalam acara ini, Wali Nanggroe Aceh Tgk. Malik Mahmud Al-Haytar, tokoh masyarakat/Diaspora Aceh, perwakilan Kementerian BUMN, dan Pengurus Asosiasi Bank Syariah Indonesia, serta para stakeholder BSI lainnya.

Sementara, Wapres didampingi oleh Kepala Sekretariat Wakil Presiden Ahmad Erani Yustika, Deputi Bidang Administrasi Sapto Harjono W.S., Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi, Staf Khusus Wapres Bidang Umum Masykuri Abdillah, Staf Khusus Wapres Bidang Politik dan Hubungan Kelembagaan Robikin Emhas, Tim Ahli Wapres Johan Tedja dan Farhat Brachma, serta Ketua Badan Amil Zakat Nasional Noor Achmad. (***)

*BPMI – Sekretariat Wakil Presiden

Continue Reading

Berita

Tinjau Pasar Lawang Agung, Presiden Jokowi Pastikan Stabilitas Harga di Musi Rawas Utara

Published

on

Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Muchlis Jr

Kab. Musi Rawas Utara, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo melakukan peninjauan ke Pasar Lawang Agung di Kabupaten Musi Rawas Utara sebagai bagian dari agenda kunjungannya ke Provinsi Sumatra Selatan, Kamis, 30 Mei 2024. Tujuan utama peninjauan ini adalah untuk memastikan stabilitas harga bahan pokok di pasar lokal.

Dalam keterangan pers usai peninjauan, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa situasi harga di pasar tersebut stabil. “Harga-harga baik. Saya lihat kayak cabai rawit di angka Rp55 ribu, cabai hijau, cabai merah Rp50 ribu, bawang juga sama, bawang putih Rp40 ribu, bawang merahnya Rp45 ribu. Harganya baik,” ujar Presiden Jokowi.

Selain mengecek harga, kunjungan ini juga menyoroti infrastruktur lokal. Presiden menyinggung kunjungan sebelumnya ke RSUD Rupit, mengindikasikan bahwa pemeriksaan infrastruktur merupakan bagian dari agenda.

“Tadi yang rumah sakit sudah, rumah sakit. Nanti saya ke sini itu pasti ada maksudnya. Nanti akan dicek dari Kementerian PU,” tambahnya merespons pertanyaan terkait atensi pemerintah pusat terhadap kondisi pasar setempat.

Dalam peninjauan, Presiden Jokowi sempat membeli keripik ubi yang merupakan produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Oka Evrita, penjual keripik tersebut, menyebut bahwa Presiden Jokowi mengapresiasi pengemasan produk yang dinilai sudah baik.

“Tadi beliau men-support untuk packaging-nya. Packaging-nya sudah bagus,” ujarnya.

“(Presiden) beli empat, tadi dikasih Rp500 ribu. Harganya cuma ini Rp35 (ribu), rendangnya Rp100 (ribu), kalau pedonya cuma Rp40 ribu. Terima kasih Pak Jokowi,” lanjutnya.

Peninjauan ini menegaskan komitmen Presiden untuk memantau langsung kondisi ekonomi dan infrastruktur di berbagai daerah di Indonesia, terutama di pasar tradisional yang menjadi barometer ekonomi kerakyatan.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kunjungan tersebut yaitu Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, Pj. Gubernur Sumatra Selatan Agus Fatoni, dan Bupati Musi Rawas Utara Devi Suhartoni. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Trending