Berita

Demoralisasi Pejuang HAM dalam Kasus Kopsa-M Riau dan PTPN V

Published

3 years ago

6 November, 2021

Hifdzi

Goindonesia.co – Penahanan dana penjualan buah petani KOPSA-M sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebesar 3,4 miliar rupiah oleh pihak PTPN V berdampak terhadap pekerja dan petani KOPSA-M. Petani menyampaikan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun susah didapatkan. Pada konteks ini, aspek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan bisnisnya sudah terpenuhi. Sejalan dengan prinsip The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Panduan PBB tentang Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM) menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM (Respect). Petani dan pekerja KOPSA-M tidak dapat memenuhi hak akan kehidupan keluarga dan standar hidup yang layak. Sebelumnya, Pengurus KOPSA-M sudah menyampaikan Laporan Dugaan Krmiminalisasi petani oleh PTPN V kepada KOMNAS HAM, tanggal 20 September 2021.

Ketika dirunut dari awal mula pembangunan dengan kebun KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan kesepakatan seluas 2.050 Ha. Namun, faktanya PTPN V sejak tahun 2003 hingga 2017 melakukan pengelolaan secara single management. Pada periode tersebut, petani dan pekerja KOPSA-M hanya memperoleh upah sebesar 50.000 – 100.000 rupiah perbulan. Tentu pendapatan yang diperoleh petani jauh dari standar hidup yang layak.
Perubahan mulai terasa semenjak kepengurusan KOPSA-M melalui Rapat Anggota menetapkan Anthony Hamzah selaku Ketua KOPSA-M Periode 2016 – 2021. Kebun seluas 2.050 ha, dilakukan penilaian fisik, yang berdasarkan laporan penilian fisik Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar hanya seluas 329 Ha yang masih relatif baik dan di rekomendasikan agar dilakukan replanting. Oleh pengurus KOPSA-M yang diketuai Anthony Hamzah dilakukan upaya dengan menggunakan peluang dana PSR (Perkebunan Sawit Rakyat) melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) pada tahun 2017, namun dihalang-halangi oleh PTPN V. Atas upaya dan inisiatif bersama pengurus dan petani KOPSA-M yang di Ketuai oleh Anthony Hamzah, mereka berhasil memulihkan kebun yang saat ini luasnya sudah mencapai 823 Ha. Pendapatan petani yang semula 50 ribu rupiah perbulan meningkat menjadi 600 – 700 ribu rupiah perbulan. Oleh karena itu, tidak berlebihan disampaikan bahwa peran Anthony Hamzah dapat dikatakan sebagai Human Right Defender (Pembela HAM) yang membela Hak petani atas pemenuhan sumber penghidupan dan lahan mereka.

Namun upaya keras Anthony Hamzah, dalam mengungkap praktek bobrok tata kelola perkebunan oleh PTPN V yang diduga mengalihkan lahan petani melalui pengikatan jual beli secara melawan hukum serta pembebanan hutang pada petani KOPSA-M atas kebun KKPA yang gagal di bangun oleh PTPN V, memunculkan serangan balik (back fire) untuk melemahkan perjuangan petani. Anthony Hamzah didera tuduhan pengancaman dan perusakan terhadap PT. Langgam Harmuni sebuah perusahaan tak berizin, yang kasusnya sarat dengan rekayasa.
Serangan terhadap Anthony Hamzah tidak berhenti pada kriminalisasi. Mengenai dana penjualan buah yang ditahan dan disertai dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, mencoreng sekali citra BUMN yang mesti transparan dan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dalam Surat PTPN V bernomor 05/DPM/X/98/X/2021 yang di tandatangani oleh oleh Excecutive Vice President Plasma/KKPA, Arief Subhan tanggal 29 Oktober 2021 tentang Talangan Dana Gaji Petani dan Pekerja KOPSA-M, menanggapi Surat Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, bertanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor Surat 140/PKL. B-PEM/IAS, disebutkan bahwa Saudara Anthony Hamzah tidak mau menandatangani specimen escrow account (rekening bersama).

Padahal pada 18Agustus 2021 Kepengurusan KOPSA-M menyampaikan Surat dengan nomor 35/KOPSA-M/VIII/2021 kepada pihak PTPN V agar segera mencairkan dana penjualan buah yang tertahan. Tapi dalih PTPN V menyebutkan bahwa adanya dualisme koperasi hasil RALB pada 04 Juli 2021 membuat pencairan dana tidak bisa dilakukan. Status dan legalitas pengurus koperasi RALB sudah jelas disampaikan bahwa RALB ini ilegal dan tidak sah.
Oleh karena itu, dana talangan yang diserahkan PTPN V kepada Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, dengan mem-framing bahwa Anthony Hamzah bersalah dan tidak bertanggung jawab ke petani, tidak dapat dibenarkan. Persekongkolan buruk untuk memecah belah masyarakat yang dilakukan oknum PTPN V dan Kepala Desa adalah bentuk perampasan dan perlawanan terhadap Anthony Hamzah yang sedang berjuang sebagai Human Right Defender.

Narahubung :

Disna Riantina (Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute): +62 81290595431
Nabhan Aiqani (Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute): +62 81367 721163

Related Topics:HAM KOPSA-M MafiaTanah PTPN V

Up Next

Komjen Ahmad Dofiri Resmi Jabat Kabaintelkam Polri

Don't Miss

Airlangga Temani Jokowi Temui Joe Biden Bahas Geopolitik Indo-Pasifik

Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Laksanakan Arahan Presiden Prabowo, Menpora Dito: Siapkan Indonesia Bugar Sejak Sekolah Dasar

Published

22 hours ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menpora RI, Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden RI, Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).(Foto : Bagus/@kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia (Menpora RI) Dito Ariotedjo mendapat arahan dari Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto untuk meluncurkan gerakkan Indonesia Bugar yang dilakukan secara masif sejak usia Sekolah Dasar (SD).

Hal itu disampaikan Menpora Dito kepada media usai dipanggil Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (9/12) sore. “Terkait saya diundang hari ini adalah, bagaimana Presiden Prabowo memantau update perkembangan program yang dijalankan Kemenpora, khususnya kita akan meluncurkan gerakan Indonesia Bugar bersama Kementerian Pendidikan,” kata Menpora Dito.

Gerakan Indonesia Bugar yang diminta Presiden harus dimulai dari usia dini yakni Sekolah Dasar. “Salah satu untuk mendukung gerakan tersebut, nanti jam olahraga ekstrakurikuler olahraga anak akan ditambah, minimal satu jam sehari. Dan juga gerakan dasar senam di sekolah akan dikembalikan juga,” ujar Menpora Dito.

“Presiden sangat menginginkan hal itu, jadi tadi mengkooordinasikan program prioritas dengan kementerian lembaga,” tambahnya.

Terkait olahraga apa yang akan dimasifkan tersebut, Menpora Dito menyampaikan akan masih melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, termasuk gerakan senam untuk anak-anak sekolah.

“Untuk senamnya akan kita padukan dengan dasar senam gymnastic, yang pasti ini baru olahraga dasar seperti atletik juga. Jadi ini sekaligus bagaimana membentuk bibit-bbit atlet sejak dini dari tingkat pendidikan paling bawah. Yang penting program ini memacu siswa dan siswi untuk bergerak dan membudayakan olahraga,” pungkas Menpora Dito. (***)

*KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGAREPUBLIK INDONESIA

Berita

Jelang Nataru 2024/2025, Pertamina Pastikan Kebutuhan Energi Nasional Aman

Published

1 day ago

9 December, 2024

goindonesia1

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri saat konferensi pers di Kementerian BUMN (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – PT Pertamina (Persero) pastikan ketersediaan energi nasional jelang perayaan Natal 2024 dan Tahun Baru 2025 (Nataru), dalam kondisi aman.

Direktur Utama Pertamina, Simon Aloysius Mantiri mengatakan, kesiapan Nataru, Pertamina telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Nataru, yang akan beroperasi mulai 16 Desember 2024 hingga 9 Januari 2025.

Simon menegaskan, seluruh Pertamina Group baik Subholding dan Anak Perusahaan Services berkomitmen ikut berperan aktif menghadapi Nataru dan menjaga ketahanan energi nasional, agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

“Pertamina telah melakukan antisipasi dan proyeksi peningkatan kebutuhan energi, termasuk peningkatan cadangan stok BBM, LPG dan Avtur dijaga di level aman, seluruh infrastruktur disiagakan,” terang Simon saat konferensi pers di Kementerian BUMN, Jakarta, 9 Desember 2024.

Menurut Simon, kebutuhan Gasoline (BBM) selama periode Satgas diperkirakan meningkat sekitar 5% dibanding rerata normal, sedangkan Gasoil (solar) diprediksi turun sekitar 3,3% karena adanya pembatasan operasional kendaraan angkutan barang atau truk. Sementara kebutuhan LPG untuk konsumsi rumah tangga selama periode Satgas diprediksikan mengalami kenaikan sekitar 2,7% dibanding rerata normal.

Simon menambahkan, Pertamina telah menyiagakan 7.786 SPBU, 6.802 Pertashop, 414 SPBUN, 55 SPBB, 6.478 Agen LPG, 754 SPBE dan 156 Agen Minyak Tanah untuk memastikan distribusi lancar dan aman.

Selama masa Satgas, Pertamina juga melakukan peningkatan layanan di jalur potensial meliputi jalur tol, jalur wisata, dan jalur lintas utama. Fasilitas yang disiapkan meliputi SPBU Siaga, Agen LPG Siaga, Agen Mitan Siaga, Kiosk Pertamina Siaga, Motorist, Mobil tangki stand by, dan Serambi MyPertamina.

“Pertamina juga telah melakukan antisipasi terhadap terjadinya bencana dengan mempersiapkan Tim Tanggap Darurat Bencana di masing-masing Regional,” ujar Simon.

Pertamina juga melakukan optimalisasi pemanfaatan digitalisasi supply chain melalui command center bernama Pertamina Digital Hub. “Sistem ini dapat monitoring penyaluran BBM dan LPG seluruh Pertamina Group yang terintegrasi selama masa Nataru, sehingga kebutuhan energi dapat dijangkau masyarakat, kualitas dan kuantitas BBM dan LPG yang disalurkan dipastikan tepat kuantiti dan kualitas sesuai standar yang berlaku,” tegas Simon.

Selain itu, lanjut Simon, dukungan dari Pertamina Group untuk menghadapi Nataru 2024 juga disiapkan langkah-langkah strategis lain. Diantaranya pada sektor transportasi udara, Simon mengatakan sesuai yang diamanahkan pemerintah, Pertamina menurunkan harga Avtur selama periode Desember di 19 bandara

“Pertamina berkontribusi menurunkan harga Avtur di 19 lokasi Bandar Udara prioritas. Pelita Air juga akan menyediakan 200,952 kapasitas kursi penerbangan atau naik 44% untuk melayani 16 rute penerbangan domestik, untuk mendukung kebutuhan Nataru,”pungkas Simon.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT Pertamina(Persero)

Berita

Pertemuan dengan Presiden IsDB dan Menkeu Arab Saudi

Published

1 day ago

9 December, 2024

goindonesia1

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser (Foto : @www.kemenkeu.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam rangkaian kunjungan kerja di Saudi Arabia pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menggelar pertemuan dengan Presiden Islamic Development Bank (IsDB) Dr. Muhammad Sulaiman Al Jasser dan Menteri Keuangan Saudi Arabia, Mohammed Al-Jadaan secara terpisah.

Pada agenda pertemuan dengan Presiden IsDB, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, serta arah dan kerangka strategis operasi IsDB untuk 10 tahun ke depan.

“Kami membahas tantangan pembangunan untuk negara-negara anggota IsDB, dan arah dan kerangka strategis operasi IsDB 10 tahun kedepan. Presiden Al Jasser mengharapkan kehadiran saya dalam pertemuan di Madinah awal tahun 2025 untuk membahas kerangka strategis IsDB ke depan,” ujar Sri Mulyani sebagaimana dikutip dari laman Instagram @smindrawati pada Senin (9/12).

Di pertemuan ini, Presiden Al Jasser juga menjelaskan reformasi dalam operasi, bisnis model, dan instrumen serta pricing keuangan IsDB. “Ini penting agar anggota IsDB terutama mereka yang masih dalam status low income dan tantangan pembangunan sangat besar serta keuangan negara sangat terbatas,” tambah Sri Mulyani.

Menteri Keuangan juga mendorong agar diversifikasi staf dan manajemen IsDB terutama dari Indonesia sebagai pemegang saham terbesar ketiga di IsDB bisa terus ditingkatkan. “Ini tantangan bagi profesional asal Indonesia agar bisa aktif dan maju berkarir di lembaga internasional, untuk menjaga kepentingan Indonesia dan ikut aktif dalam kiprah dan kancah proses pembangunan di seluruh pelosok dunia,” ucapnya.

Sementara itu, dalam agenda pertemuan dengan Menkeu Saudi Arabia, Menkeu Sri Mulyani membahas tantangan global seperti pengelolaan keuangan negara, termasuk anggaran, kebijakan fiskal, serta reformasi dan transformasi pajak – bea cukai di Arab Saudi.

Pada kesempatan tersebut, Menkeu Al-Jadaan memberikan buku bertajuk “Saudi Arabia a Story of Transformation – Vision 2030”. “Banyak kesamaan dan banyak pelajaran penting dapat dipetik,” tutup Sri Mulyani. (***)

*Kementerian Keuangan Republik Indonesia