Connect with us

Berita

Demoralisasi Pejuang HAM dalam Kasus Kopsa-M Riau dan PTPN V

Published

on

Goindonesia.co – Penahanan dana penjualan buah petani KOPSA-M sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebesar 3,4 miliar rupiah oleh pihak PTPN V berdampak terhadap pekerja dan petani KOPSA-M. Petani menyampaikan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun susah didapatkan. Pada konteks ini, aspek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan bisnisnya sudah terpenuhi. Sejalan dengan prinsip The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Panduan PBB tentang Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM) menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM (Respect). Petani dan pekerja KOPSA-M tidak dapat memenuhi hak akan kehidupan keluarga dan standar hidup yang layak. Sebelumnya, Pengurus KOPSA-M sudah menyampaikan Laporan Dugaan Krmiminalisasi petani oleh PTPN V kepada KOMNAS HAM, tanggal 20 September 2021.

Ketika dirunut dari awal mula pembangunan dengan kebun KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan kesepakatan seluas 2.050 Ha. Namun, faktanya PTPN V sejak tahun 2003 hingga 2017 melakukan pengelolaan secara single management. Pada periode tersebut, petani dan pekerja KOPSA-M hanya memperoleh upah sebesar 50.000 – 100.000 rupiah perbulan. Tentu pendapatan yang diperoleh petani jauh dari standar hidup yang layak.
Perubahan mulai terasa semenjak kepengurusan KOPSA-M melalui Rapat Anggota menetapkan Anthony Hamzah selaku Ketua KOPSA-M Periode 2016 – 2021. Kebun seluas 2.050 ha, dilakukan penilaian fisik, yang berdasarkan laporan penilian fisik Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar hanya seluas 329 Ha yang masih relatif baik dan di rekomendasikan agar dilakukan replanting. Oleh pengurus KOPSA-M yang diketuai Anthony Hamzah dilakukan upaya dengan menggunakan peluang dana PSR (Perkebunan Sawit Rakyat) melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) pada tahun 2017, namun dihalang-halangi oleh PTPN V. Atas upaya dan inisiatif bersama pengurus dan petani KOPSA-M yang di Ketuai oleh Anthony Hamzah, mereka berhasil memulihkan kebun yang saat ini luasnya sudah mencapai 823 Ha. Pendapatan petani yang semula 50 ribu rupiah perbulan meningkat menjadi 600 – 700 ribu rupiah perbulan. Oleh karena itu, tidak berlebihan disampaikan bahwa peran Anthony Hamzah dapat dikatakan sebagai Human Right Defender (Pembela HAM) yang membela Hak petani atas pemenuhan sumber penghidupan dan lahan mereka.

Namun upaya keras Anthony Hamzah, dalam mengungkap praktek bobrok tata kelola perkebunan oleh PTPN V yang diduga mengalihkan lahan petani melalui pengikatan jual beli secara melawan hukum serta pembebanan hutang pada petani KOPSA-M atas kebun KKPA yang gagal di bangun oleh PTPN V, memunculkan serangan balik (back fire) untuk melemahkan perjuangan petani. Anthony Hamzah didera tuduhan pengancaman dan perusakan terhadap PT. Langgam Harmuni sebuah perusahaan tak berizin, yang kasusnya sarat dengan rekayasa.
Serangan terhadap Anthony Hamzah tidak berhenti pada kriminalisasi. Mengenai dana penjualan buah yang ditahan dan disertai dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, mencoreng sekali citra BUMN yang mesti transparan dan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dalam Surat PTPN V bernomor 05/DPM/X/98/X/2021 yang di tandatangani oleh oleh Excecutive Vice President Plasma/KKPA, Arief Subhan tanggal 29 Oktober 2021 tentang Talangan Dana Gaji Petani dan Pekerja KOPSA-M, menanggapi Surat Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, bertanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor Surat 140/PKL. B-PEM/IAS, disebutkan bahwa Saudara Anthony Hamzah tidak mau menandatangani specimen escrow account (rekening bersama).

Padahal pada 18Agustus 2021 Kepengurusan KOPSA-M menyampaikan Surat dengan nomor 35/KOPSA-M/VIII/2021 kepada pihak PTPN V agar segera mencairkan dana penjualan buah yang tertahan. Tapi dalih PTPN V menyebutkan bahwa adanya dualisme koperasi hasil RALB pada 04 Juli 2021 membuat pencairan dana tidak bisa dilakukan. Status dan legalitas pengurus koperasi RALB sudah jelas disampaikan bahwa RALB ini ilegal dan tidak sah.
Oleh karena itu, dana talangan yang diserahkan PTPN V kepada Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, dengan mem-framing bahwa Anthony Hamzah bersalah dan tidak bertanggung jawab ke petani, tidak dapat dibenarkan. Persekongkolan buruk untuk memecah belah masyarakat yang dilakukan oknum PTPN V dan Kepala Desa adalah bentuk perampasan dan perlawanan terhadap Anthony Hamzah yang sedang berjuang sebagai Human Right Defender.

Narahubung :

Disna Riantina (Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute): +62 81290595431
Nabhan Aiqani (Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute): +62 81367 721163

Berita

Menteri Trenggono Ajak Daerah Wujudkan Kebijakan KKP

Published

on

Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2023. (Foto : kkp.go.id)

Bali, goindonesia.co – Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono mengajak Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan untuk mewujudkan lima kebijakan ekonomi biru. Tujuannya untuk mewariskan sumber daya kelautan kepada generasi penerus.

“Kepada seluruh Kepala Dinas tolong direnungkan kebijakan lima ekonomi biru dari awal sampai akhir, itu tidak bisa berdiri sendiri, semua saling terkait. Renungkan bagaimana anak, cucu nanti masa depannya gimana,” kata Menteri Trenggono dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2023.

Menteri Trenggono menyebutkan lima kebijakan ekonomi biru yaitu; Memperluas Kawasan Konservasi Laut; Penangkapan Ikan Terukur berbasis Kuota; Pengembangan Budidaya Laut, Pesisir dan Darat yang Berkelanjutan; Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil; dan Pembersihan Sampah Plastik di Laut Melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut.

Kebijakan pertama, lanjut Menteri Trenggono dilakukan untuk melindungi ekosistem dan habitat penting agar dapat memberikan jasa ekosistem seperti serapan karbon, suplai oksigen, perlindungan pantai, dan tempat pemijahan ikan.

“Dahulu ada zonasi inti dan zona kemanfaatan, disitu ga ada yang memijah. Akhirnya semua berfikir dan yang namanya konservasi harus dilakukan untuk menjaga keberlanjutan ekosistem,” ujarnya.

Kebijakan kedua adalah Penangkapan Ikan secara Terukur berbasis Kuota berdasarkan kuota penangkapan ikan, di enam zona yang telah ditentukan, dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya serta dalam rangka pemerataan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Penangkapan terukur itu adalah distribusi ekonomi melalui sektor perikanan ke daerah. Jadi tidak ada lagi tuh nelayan Maluku tapi hasil penjualanya di Jawa. Hidup di Maluku, tenaga kerja, pengolahan semuanya harus di Maluku bukan di Jawa,” ujarnya.

Selanjutnya kebijakan pengembangan perikanan budidaya di laut, pesisir dan darat yang berkelanjutan. Para kepala dinas, kata Menteri Trenggono dipersilahkan untuk memilih secara tematik.

“Tematik saja, perikanan banyak sekali di laut. Ikan batubara, ikan kakap bisa dibudidayakan. Kepala Dinas sediakan keramba dan bibitnya, jangan mereka suruh cari keramba sendiri, kecuali mereka sudah mandiri,” jelasnya.

Kebijakan keempat ditujukan untuk perlindungan kawasan dan pengalokasian ruang peningkatan kualitas kawasan pesisir melalui pembatasan pemanfaatan yang ekstratif dan juga sinergi pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil bersama masyarakat.

Terakhir adalah pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan dengan target Laut Indonesia bebas sampah plastik tahun 2040.

“Renungkan lima kebijakan dan sampaikan secara baik dan benar, agar para pelaku kepentingan bisa menerima penjelasannya,”  pungkasnya.

Rakernas KKP Tahun 2023 bertema “Trransformasi Sektor Kelautan dan Perikanan berbasis Ekonomi Biru untuk Indonesia Emas 2045” yang digelar hingga Sabtu (9/12/2023) ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Kementerian/Lembaga, d iantaranya Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian serta Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Kab/Kota. (***)

*Kementerian Kelautan dan Perikanan RI.

Continue Reading

Berita

Kemenag Berikan 40 Penghargaan untuk Humas dan Media

Published

on

Kemenag Berikan 40 Penghargaan untuk Humas dan Media (Foto: Romadaniel, @www.kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Biro Humas Data dan Informasi Sekretariat Jenderal Kementerian Agama menggelar Humas Kemenag Award 2023. Turut hadir memberikan penghargaan, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas.

Stafsus Menag Bidang Komunikasi Publik, Wibowo Prasetyo menyebut penghargaan ini diberikan sebagai ungkapan terima kasih atas kerja sama dalam menyebarkan informasi dan pemberitaan terhadap layanan Kememterian Agama.

“Alhamdulillah telah dicapai beberapa capaian, reformasi birokrasi dan transformasi layanan digital di Kementerian Agama. Umat beragama semakin mudah mengakses semua layanan yang diberikan kepada Kementerian Agama secara cepat,” kata Wibowo, Jumat (8/12/2023).

“Capaian ini tidak lepas dari dukungan sahabat-sahabat media semua, karena dengan adanya informasi dan pemberitaan yang terkait pelayanan umat, maka publik mengetahui tentang semua layanan yang diberikan oleh Kementerian Agama,” ungkapnya.

Bersamaan, Biro HDI juga meluncurkan 4 buku tema haji, yaitu Pengalaman Spiritual Wartawan MCH, Dibalik Dapur MCH, Haji Ramah Lansia di Mata Lensa MCH 2023 karya Petugas Media Center Haji, dan Haji Ibadah Haji Ilmiah karya Prof Al Makin.

“Terenyuh sekali ya kalau membaca perjalanan spiritual yang luar biasa. Di tengah aktifitas meliput ibadah haji, teman-teman masih menyempatkan untuk menulis,” tutur Wibowo.

Hadir dalam kesempatan tersebut, para pemimpin redaksi media massa, pejabat eselon I dan II Kementerian Agama, para Kakanwil Kemenag se-Indonesia, serta para Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri (PTKN).

Menag juga turut mengapresiasi rekan media yang terus memberitakan perjalanan ibadah haji. “Terima kasih sebesar-besarnya kepada para pimpinan redaksi dan para wartawan sekalian, karena selama penyelenggaraan ibadah haji, teman-teman media ini selalu terlibat dalam prosesnya, meliput dan memberitakan proses ibadah haji sehingga keluarga yang ditinggal jemaah bisa terus memantau keluarganya selama di tanah suci,” ungkapnya.

Pada kegiatan yang dihelat di Jakarta ini, Kemenag memberikan 40 penghargaan kepada humas internal Kemenag dan insan media. Adapun 40 penerima Humas Award Kemenag Award 2023, sebagai berikut:

Peraih Penghargaan Kategori Jurnalis
1. Galih Lintartika (Harian Surya)
2. Sandya Anton Bayu Rheandra (Radio Elshinta)
3. Sucipto (Sindonews.com)
4. Ami Lidiya Melanrosa (Metro TV)
5. Nafiysul Qodar (Liputan6.com)

Peraih Penghargaan Kategori Media
1. Detik.com
2. Antaranews.com
3. Beritasatu.com
4. Republika Online
5. Okezone.com

Unit Eselon 1 Kemenag Peraih Kategori Website
1. Ditjen Pendidikan Islam
2. Ditjen Bimas Islam
3. BPJPH
4. Balitbang dan Diklat
5. Inspektorat Jenderal

Unit Eselon 1 Kemenag Pemenang Kategori Sosial Media
1. Ditjen Pendidikan Islam
2. Ditjen Bimas Islam
3. Ditjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh
4. Ditjen Bimas Hindu
5. BPJPH

Kanwil Kemenag Provinsi Pemenang Kategori Website
1. Kanwil Kemenag DKI Jakarta
2. Kanwil Kemenag Jawa Timur
3. Kanwil Kemenag Yogyakarta
4. Kanwil Kemenag Bali
5. Kanwil Kemenag Jawa Barat

Kanwil Kemenag Provinsi Pemenang Kategori Sosial Media
1. Kanwil Kemenag Jawa Tengah
2. Kanwil Kemenag DKI Jakarta
3. Kanwil Kemenag Aceh
4. Kanwil Kemenag Jawa Barat
5. Kanwil Kemenag Papua

PTKN Pemenang Kategori Website
1. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
2. UIN Alauddin Makassar
3. UIN Ar-Raniry Banda Aceh
4. IAIN Walisongo Semarang
5. IAIN Pare-Pare

PTKN Pemenang Kategori Sosial Media
1. IAIN Walisongo Semarang
2. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
3. UIN Sunan Ampel Surabaya
4. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. UIN Sumatera Utara. (***)

*Kementerian Agama RI, Oleh Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Kemlu Dorong Ekspor Melalui Diseminasi Informasi Intelijen Ekonomi

Published

on

Dokumentasi Peluang Bisnis Indonesia (Foto : @kemlu.go.id)

Jakarta, Indonesia, goindonesia.co – ”Setiap tahunnya seluruh Perwakilan RI menyusun kajian intelijen ekonomi yang berisi informasi kondisi perekonomian negara-negara target ekspor, serta tantangan dan peluang ekspansi kegiatan bisnis Indonesia di negara tersebut. Kegiatan berbagi informasi oleh rekan-rekan Perwakilan RI di kawasan Asia Pasifik dan Afrika kami harap dapat memberikan gambaran kepada pelaku usaha bagaimana strategi menaklukkan pasar di kawasan ini.” Demikian tutur Trisari Dyah Paramita, Sekretaris Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, pada kegiatan Peluang Bisnis Indonesia di Kawasan Asia Pasifik dan Afrika di Jakarta (06/12).

Duta Besar RI untuk Australia, Dr. Siswo Pramono hadir secara daring sebagai nara sumber dalam forum tersebut. Selain itu, forum diramaikan juga dengan partisipasi virtual para pejabat Fungsi Ekonomi Perwakilan RI di Beijing, Pretoria, New Delhi, Riyadh, dan Phnom Penh. Kehadiran Andriza Syarifudin—pelatih sekaligus praktisi ekspor—sebagai penanggap dalam forum ini telah menjadi daya tarik peserta yang dihadiri para pengusaha Indonesia skala kecil dan besar, serta sejumlah asosiasi usaha, dengan total 220 peserta yang berpartisipasi secara daring.

Para narasumber memberikan informasi hasil kajian intelijen ekonomi yang telah dilakukan di masing-masing negara. Mulai dari hasil kajian termasuk informasi potensi penetrasi pasar, kiat-kiat ekspor, hingga informasi strategi menyiasati hambatan yang dihadapi produk Indonesia. Dalam sesi diskusi, para pelaku usaha juga mendapatkan kesempatan untuk bertanya tentang praktik-praktik yang terjadi dalam proses ekspor ke masing-masing negara.

Antusiasme para peserta terhadap kegiatan ini menjadi pertimbangan Ditjen Aspasaf untuk menyelenggarakan kembali kegiatan sejenis di masa mendatang. Sebagai tindak lanjut, Ditjen Aspasaf Kemlu akan memfasilitasi permintaan konsultasi para pelaku usaha dengan Perwakilan RI di negara tujuan ekspor serta merencanakan kegiatan diseminasi informasi intelijen ekonomi yang bersifat tematik maupun berbasis kawasan pada tahun 2024.

Trisari Dyah Paramita menambahkan bahwa Kemlu bersama Perwakilan RI siap berkolaborasi dengan para pelaku usaha guna kesuksesan bersama. (***)

*Sumber: Kementerian Luar Negeri

Continue Reading

Trending