Connect with us

Berita

Demoralisasi Pejuang HAM dalam Kasus Kopsa-M Riau dan PTPN V

Published

on

Goindonesia.co – Penahanan dana penjualan buah petani KOPSA-M sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebesar 3,4 miliar rupiah oleh pihak PTPN V berdampak terhadap pekerja dan petani KOPSA-M. Petani menyampaikan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun susah didapatkan. Pada konteks ini, aspek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan bisnisnya sudah terpenuhi. Sejalan dengan prinsip The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Panduan PBB tentang Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM) menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM (Respect). Petani dan pekerja KOPSA-M tidak dapat memenuhi hak akan kehidupan keluarga dan standar hidup yang layak. Sebelumnya, Pengurus KOPSA-M sudah menyampaikan Laporan Dugaan Krmiminalisasi petani oleh PTPN V kepada KOMNAS HAM, tanggal 20 September 2021.

Ketika dirunut dari awal mula pembangunan dengan kebun KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan kesepakatan seluas 2.050 Ha. Namun, faktanya PTPN V sejak tahun 2003 hingga 2017 melakukan pengelolaan secara single management. Pada periode tersebut, petani dan pekerja KOPSA-M hanya memperoleh upah sebesar 50.000 – 100.000 rupiah perbulan. Tentu pendapatan yang diperoleh petani jauh dari standar hidup yang layak.
Perubahan mulai terasa semenjak kepengurusan KOPSA-M melalui Rapat Anggota menetapkan Anthony Hamzah selaku Ketua KOPSA-M Periode 2016 – 2021. Kebun seluas 2.050 ha, dilakukan penilaian fisik, yang berdasarkan laporan penilian fisik Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar hanya seluas 329 Ha yang masih relatif baik dan di rekomendasikan agar dilakukan replanting. Oleh pengurus KOPSA-M yang diketuai Anthony Hamzah dilakukan upaya dengan menggunakan peluang dana PSR (Perkebunan Sawit Rakyat) melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) pada tahun 2017, namun dihalang-halangi oleh PTPN V. Atas upaya dan inisiatif bersama pengurus dan petani KOPSA-M yang di Ketuai oleh Anthony Hamzah, mereka berhasil memulihkan kebun yang saat ini luasnya sudah mencapai 823 Ha. Pendapatan petani yang semula 50 ribu rupiah perbulan meningkat menjadi 600 – 700 ribu rupiah perbulan. Oleh karena itu, tidak berlebihan disampaikan bahwa peran Anthony Hamzah dapat dikatakan sebagai Human Right Defender (Pembela HAM) yang membela Hak petani atas pemenuhan sumber penghidupan dan lahan mereka.

Namun upaya keras Anthony Hamzah, dalam mengungkap praktek bobrok tata kelola perkebunan oleh PTPN V yang diduga mengalihkan lahan petani melalui pengikatan jual beli secara melawan hukum serta pembebanan hutang pada petani KOPSA-M atas kebun KKPA yang gagal di bangun oleh PTPN V, memunculkan serangan balik (back fire) untuk melemahkan perjuangan petani. Anthony Hamzah didera tuduhan pengancaman dan perusakan terhadap PT. Langgam Harmuni sebuah perusahaan tak berizin, yang kasusnya sarat dengan rekayasa.
Serangan terhadap Anthony Hamzah tidak berhenti pada kriminalisasi. Mengenai dana penjualan buah yang ditahan dan disertai dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, mencoreng sekali citra BUMN yang mesti transparan dan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dalam Surat PTPN V bernomor 05/DPM/X/98/X/2021 yang di tandatangani oleh oleh Excecutive Vice President Plasma/KKPA, Arief Subhan tanggal 29 Oktober 2021 tentang Talangan Dana Gaji Petani dan Pekerja KOPSA-M, menanggapi Surat Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, bertanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor Surat 140/PKL. B-PEM/IAS, disebutkan bahwa Saudara Anthony Hamzah tidak mau menandatangani specimen escrow account (rekening bersama).

Padahal pada 18Agustus 2021 Kepengurusan KOPSA-M menyampaikan Surat dengan nomor 35/KOPSA-M/VIII/2021 kepada pihak PTPN V agar segera mencairkan dana penjualan buah yang tertahan. Tapi dalih PTPN V menyebutkan bahwa adanya dualisme koperasi hasil RALB pada 04 Juli 2021 membuat pencairan dana tidak bisa dilakukan. Status dan legalitas pengurus koperasi RALB sudah jelas disampaikan bahwa RALB ini ilegal dan tidak sah.
Oleh karena itu, dana talangan yang diserahkan PTPN V kepada Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, dengan mem-framing bahwa Anthony Hamzah bersalah dan tidak bertanggung jawab ke petani, tidak dapat dibenarkan. Persekongkolan buruk untuk memecah belah masyarakat yang dilakukan oknum PTPN V dan Kepala Desa adalah bentuk perampasan dan perlawanan terhadap Anthony Hamzah yang sedang berjuang sebagai Human Right Defender.

Narahubung :

Disna Riantina (Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute): +62 81290595431
Nabhan Aiqani (Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute): +62 81367 721163

Berita

World Water Forum, Ajang Cari Solusi Persoalan Air Dunia

Published

on

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kiri), Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kedua kiri), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kanan) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kedua kanan) saat rapat koordinasi panitia nasional penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024). Rakor tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan WWF pada 18-25 Mei 2024 mendatang. ANTARA FOTO/Fikri Yusuf/YU

Jakarta, goindonesia.co – World Water Forum menjadi pertemuan internasional terbesar yang membahas dan merumuskan kebijakan tata kelola air dan sanitasi dunia. Forum ini telah digelar sebanyak sembilan kali, dan pada pertemuan ke-10 akan dilaksanakan di Bali Indonesia pada 18 hingga 25 Mei 2024.

Pemerintah pun melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus mematangkan persiapan yang diharapkan sukses bukan hanya dari sisi penyelenggaraan, namun lebih dari itu tercapai kesepakatan-kesepakatan krusial dan nyata sebagai upaya mengatasi berbagai persoalan air dan sanitasi global. 

Demikian ditegaskan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan, Endra S. Atmawidjaja, Rabu (24/4/2024) di Jakarta.

World Water Forum, pertama kali digelar pada 1997 dengan Kota Marrakesh, Maroko bertindak sebagai tuan rumah (host country) dan World Water Council (WWC) selaku co-host-nya. Pertemuan selanjutnya kemudian dilakukan setiap 3 tahun sekali dengan mengundang peserta dari berbagai sektor, baik pemerintahan, akademisi, NGO, swasta maupun water communities lainnya.

World Water Forum kedua di Kota Den Hag Belanda pada 2000. Kemudian berturut-turut Jepang pada 2003, Meksiko 2006, Istanbul 2009, Marseille Prancis 2012, Korea Selatan 2015, Brazil 2018, dan Senegal pada 2022.

World Water Forum digelar dengan tujuan utama untuk memperkuat kolaborasi dan kemitraan global untuk mencari jalan dan mengatasi tantangan air dan sanitasi. Selain itu ada beberapa tujuan turunan yang ingin dicapai dalam setiap gelarannya. Pertama adalah meningkatkan nilai strategis air dengan membangun komitmen politik dalam pemajuan manajemen air dan sanitasi (SDGs 6). Kedua, meningkatkan awareness terhadap air sebagai critical concern global, dan ketiga adalah sebagai multi-stakeholder event untuk mendiskusikan dan berbagi pengalaman serta mengembangkan pengetahuan dan praktik baik dalam tata kelola air dan sanitasi.

Sejak pertemuan kedua di Den Hag, penyelenggaraan World Water Forum telah menghasilkan Ministerial Declaration yang berisi komitmen-komitmen politik negara peserta.

Isu utama yang berkembang hingga pertemuan kesembilan antara lain hak dasar mengakses air dan sanitasi yang berkualitas, nexus atau koneksi antara water, food, energy, health, dan climate change. Kemudian penguatan kolaborasi dan kemitraan dalam integrasi manajemen sumber daya air untuk mewujudkan ketahanan air, termasuk transboundary water management dan pendanaan inovatif bagi pengelolaan air berkelanjutan. Lalu pemajuan inovasi teknologi dalam mendukung tata kelola manajemen air dan sanitasi, serta mengatasi bencana terkait air. Terakhir adalah inklusifitas manajemen air dan sanitasi yang melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dan komunitas lokal.

Mekanisme pertemuan World Water Forum terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu political process, thematic process, dan regional process.

Political Process kemudian terbagi dalam lima segmen, yaitu head of states/government, ministerial, parliamentarian, local authorities, serta basin quthorities. Seluruh proses di tahap ini akan menghasilkan Ministerial Declaration yang merefleksikan masukan substansi dari thematic process dan regional process.

Pada World Water Forum ke-10, Indonesia didapuk sebagai tuan rumah. Kerja sama penyelenggaraan antara Indonesia dan WWC didasarkan pada Framework Agreement for the Organization of the 10th World Water Forum.

Pemerintah pun telah menetapkan gelaran tersebut akan dihelat di Bali dan mengusung tema “Water for Shared Prosperity”.

Ada enam sub tema yang akan dibahas nanti, yaitu water security & prosperity, water for humans & nature, disaster risk reduction & management. Kemudian governance, cooperation & hydro-diplomacy, sustainable water finance, dan knowledge & Innovation.

Untuk mendukung political process, utamanya segmen ministerial, UNESCO memberikan fasilitasidalam pembahasan/konsultasi Ministerial Declaration (MD) dengan negara anggota UNESCO di Paris.

Sebagai informasi, pada preparatory meeting ke-2 pada 28-29 Maret 2024 di kantor UNESCO Paris lalu, telah diselesaikan pembahasan atau konsultasi penyusunan MD yang akan diadopsi di Bali nanti.

Ada empat poin yang didorong Indonesia untuk disepakati menjadi MD pada pertemuan di Bali, yaitu World Lake Day (WLD). Penetapan WLD ini harus dilakukan melalui mekanisme United Nation (UN), dalam bentuk pengusulan resolusi yang diadopsi.

Poin kedua adalah mendorong pembentukan Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) pun telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data, bukan pada pembangunan gedung fisik. Usulan nanti telah pula mencakup struktur dan susunan organisasi dan rencana sumber pendanaan operasional.

Poin ketiga adalah Water Management for Small Islands. Pada poin ini Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Maka isu pengelolaan air masih perlu dikontekskan dalam isu berskala global yang tidak saja terbatas pada negara-negara pulau dan kepulauan kecil.

Terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions. Poin ini bersifat inklusif namun sukarela dan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional dan internasional. Indonesia pun akan menyiiapkan platform online untuk proses submisinya. (***)

*Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Kemenpora Nilai Program Kapal Pemuda Asean – Jepang Dapat Memperkuat Persahabatan dan Kerjasama Indonesia Dengan Jepang

Published

on

Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta menerima kunjungan Direktur Pertukaran Pemuda Internasionl Kantor Kabinet Jepang Fujimori Shunsuke di Ruang Rapat Lt-5 Graha Pemuda, Senayan Jakarta, Selasa (23/4) siang. (Foto: Istimewa, @www.kemenpora.go.id)

Jakarta, goindonesia.co : Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Raden Isnanta menerima kunjungan Direktur Pertukaran Pemuda Internasionl Kantor Kabinet Jepang Fujimori Shunsuke di Ruang Rapat Lt-5 Graha Pemuda, Senayan Jakarta, Selasa (23/4) siang.

Pertemuan yang berlangsung akrab membahas secara umum kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah program kapal pemuda Asean-Jepang ke-48 tahun 2024 yang diselenggarakan oleh pemerintah Jepang.

Deputi Isnanta menyampaikan program kapal pemuda Asean – Jepang memiliki arti yang penting bagi Indonesia untuk meningkatkan persahabatan dan kesepahaman bersama serta memperkuat semangat kerjasama diantara negara anggota Asean dan Jepang.

Kegiatan dengan nama internasional Ship for Southeast Asia and Japanese Youth Program (SSEAYP) itu pertama kali dilakukan pada 1974 dengan lima negara ASEAN saat itu, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand.

SSEAYP dikelola oleh Kantor Kabinet Jepang, sementara untuk program SSEAYP di Indonesia berada di bawah naungan Kemenpora yang melakukan seleksi hingga pembekalan para peserta yang berasal dari Indonesia. 

“Kegiatan SSEAYP harus menjadi panggung bagi negara Indonesia, sehingga segala persiapan harus dioptimalkan dan tentunya koordinasi yang lebih intensif dari semua pihak yang terlibat.” Kata Deputi Isnanta.

Fujimori Shunsuke yang didampingi Ketua Pelaksana SSEAYP Takeda Yukako mengapresisasi dan berterimakasih kepada pemerintah Indonesia atas kesediaan dan semangatnya menjadi tuan rumah SSEAYP tahun 2024.

Tujuan dari SSEAYP untuk mempromosikan persahabatan dan saling pengertian di antara para pemuda Jepang dan negara-negara anggota ASEAN untuk memperluas perspektif pemuda  tentang dunia, serta memperkuat semangat kerja sama  untuk kolaborasi internasional. 

“Sebagai hasilnya, program SSEAYP ini diharapkan dapat menghasilkan para pemimpin generasi muda dimasa mendatang  yang mampu berkontribusi dan menggunakan keterampilan kepemimpinan mereka di berbagai bidang dalam masyarakat global.” Ucap Shunsuke.

Program SSEAYP  akan berlangsung dari tanggal 4 November 2024 hingga 11 Desember 2024, sebelumnya akan dilakukan peretmuan secara online untuk persiapan dan pengenalan diantara peserta program.

Dijelaskan Shunesuke SSEAYP 2024 akan menandai kembalinya Program Kapal yang ikonik yang akan mengarungi perairan Vietnam dan Indonesia setelah tantangan yang ditimbulkan oleh pandemi global sehingga  pergeseran ke platform online pada tahun 2020 hingga 2022 dan pendekatan hibrida pada tahun 2023.

“SSEAYP tahun ini siap menghidupkan kembali semangat keterlibatan dan koneksi tatap muka sehingga para pemuda yang berpartisipasi mendapatkan pengalaman yang mendalam, saling berinteraksi secara langsung saat  mereka melakukan program diatas kapal yang berlangsung selama 29 hari.” Kata Shunesuke. 

Selain mempromosikan persahabatan dan saling pengertian di antara para pemuda di negara-negara Anggota ASEAN dan Jepang, program ini juga bertujuan menumbuhkan kepemimpinan pemuda di berbagai bidang dalam masyarakat global, menjadikan agenda sosial dunia dan membahas dan memecahkan isu -isu global dengan melakukan berbagai diskusi.

Tema diskusi yang dipilih pada SSEAYP tahun ini akan membahas terkait  Soft Power dan Diplomasi Pemuda ke Pemuda, Pertumbuhan Ekonomi dan Masyarakat Berkelanjutan, Lingkungan Hidup dan Perubahan Iklim Global, Pengurangan dan Pemulihan Risiko Bencana, Kesehatan dan Kesejahteraan dan Masyarakat Digital.

“Tema diskusi ini diadopsi dari Konfrensi tingkat Tinggi (KTT) Peringatan 50 tahun persahabatan dan kerjasama Asean-Jepang yang diselenggarakan di Tokyo tanggal 17 Desember 2024 yang dituangkan dalam  rencana implementasi visi bersama persahabatan ASEAN-Jepang.” Tutup Shinesuke.

Turut hadir mendampingi Deputi Bidang Pengembangan Pemuda Raden Isnanta, yakni Staf Khusus Menpora Bidang Komunikasi dan Hubungan Internasional Alia Noorayu Laksono, Staf Khusus Menpora Bidang Percepatan Inovasi Pemuda dan Olahraga Hasintya Saraswati dan Analis Kebijakan Ahli Utama Imam Gunawan, Sekretaris Deputi Pengembangan Pemuda Subroto dan  Asisten Deputi Kepemimpian Pemuda Andi Susanto dan alumni program SSEAYP. (***)

*Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Continue Reading

Berita

Animo Tinggi, JARVIS Kemenperin Kembali Dibuka Tahun Ini

Published

on

Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS) (Foto : @kemenperin.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Perindustrian terus berperan aktif dalam mencetak dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing sektor indusri nasional. Salah satu program yang rutin dilaksanakan adalah melalui penyelenggaraan Jalur Penerimaan Vokasi Industri (JARVIS).

“JARVIS merupakan langkah awal dalam mencetak SDM industri yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zaman,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita dalam keterangannya yang diterima di Jakarta, Rabu (24/4).

Jarvis Bersama dilaksanakan di seluruh unit pendidikan Kemenperin yang meliputi sembilan SMK, 11 Politeknik, dan dua Akademi Komunitas. Sejak pertama kali diluncurkan pada tahun 2022 lalu, JARVIS Bersama memiliki jumlah pendaftar yang tinggi dan terus meningkat setiap tahunnya.

Tahun 2023 lalu, terdapat 31.211 calon siswa dan mahasiswa yang mendaftar melalui jalur tersebut. “Tahun ini, JARVIS Bersama dibuka pada 22 April 2023 sampai 31 Mei 2024. Calon siswa SMK dan Politeknik maupun Akom Kemenperin dari seluruh Indonesia bisa mendaftar melalui situs jarvis.kemenperin.go.id,” ungkap Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin, Masrokhan.

Proses penerimaan siswa dan mahasiswa baru Kemenperin melalui JARVIS Bersama terdiri dari beberapa tahapan. Setelah periode pendaftaran, pendaftar akan mendapatkan sosialisasi mengenai teknis ujian. Kemudian, ujian JARVIS Bersama SMK akan dilaksanakan pada 6 Juni 2024, disusul ujian JARVIS Bersama Politeknik/Akom pada 14 Juni 2024.

Ujian tersebut dilakukan secara daring (online) sehingga semua pendaftar bisa melakukannya di rumah masing-masing. Jika lolos, peserta akan mengikuti ujian wawancara yang dilaksanakan secara luring (offline) di sekolah atau kampus tujuan.

JARVIS terdiri dari tiga jalur pendaftaran, yaitu JARVIS Mandiri yang diadakan oleh unit pendidikan masing-masing, JARVIS Prestasi untuk seleksi bagi siswa berprestasi, dan Jarvis Bersama yang diadakan oleh Kemenperin secara serentak di unit pendidikan Kemenperin.

“Untuk tahun 2024 ini, kuota pendaftar JARVIS Bersama sebanyak 1.702 kursi untuk politeknik dan akademi komunitas Kemenperin, serta terdapat 562 kursi untuk SMK Kemenperin,” sebut Masrokhan.

Penyerapan lulusan unit pendidikan Kemenperin oleh industri memiliki persentase yang cukup besar. Dari 2.163 lulusan SMK Kemenperin tahun 2023, sebesar 87,34 persen di antaranya sudah terserap dunia kerja bahkan sebelum di wisuda, dan begitu pula dengan 74,04 persen dari 3.510 lulusan Politeknik dan Akademi Komunitas pada tahun tersebut.

“Salah satu kelebihan unit pendidikan Kemenperin adalah lulusannya yang terserap di dunia kerja bahkan sebelum diwisuda. Selain itu, unit pendidikan Kemenperin juga membekali siswa dan mahasiswa untuk menjadi wirausaha sehingga setelah lulus, mereka bisa membuka usaha sendiri,” lanjut Masrokhan.

Sekolah dan kampus di lingkungan Kemenperin telah menerapkan best practice pendidikan vokasi melalui pendidikan sistem ganda (dual system), yaitu pendidikan yang dilaksanakan secara berimbang, baik di kampus maupun di industri.

Unit pendidikan Kemenperin dilengkapi dengan peralatan, laboratorium, workshop standar industri dan Teaching Factory (pabrik dalam sekolah). Fasilitas tersebut disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing sektor industri, sehingga lulusan sudah bisa beradaptasi saat terjun ke industri.

Keunggulan lainnya adalah kerja sama yang kuat antara sekolah dan kampus Kemenperin dengan mitra, baik mitra nasional maupun internasional. Mitra tersebut terdiri dari perusahaan industri, asosiasi, badan pemerintah, unit pendidikan, serta stakeholder lainnya. Tercatat ada 641 kerja sama aktif antara politeknik dan akademi komunitas Kemenperin dengan mitra, serta 343 kerja sama SMK Kemenperin dengan mitra.

“Kerja sama tersebut meningkatkan kualitas unit pendidikan lewat berbagai program, beberapa di antaranya melalui praktik kerja industri, magang mahasiswa, beasiswa, hingga rekrutmen siswa dan mahasiswa ke industri,” pungkas Masrokhan. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Continue Reading

Trending