Connect with us

Berita

Koalisi Mahasiswa Riau Jakarta, Desak Bongkar Tabir Mafia Tanah Riau Dibalik Kasus Kopsa-M

Published

on

Jakarta, Goindonesia.co – Laporan Petani Kopsa-M kepada Bareskrim Polri terkait dugaan penyerobotan tanah seluas 400 ha milik petani oleh PT. Langgam Harmuni dan Oknum PTPN V telah membuka tabir praktek buruk mafia tanah di Kampar, Riau. Sebagai tindak lanjut atas laporan Bareskrim, tim Satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri telah turun ke Desa Pangkalan Baru, Kampar, Riau untuk memeriksa 37 saksi di Wilayah Hukum Polda Riau sejak 30 Agustus 2021-3 September 2021.

Kejadian ini disikapi para mahasiswa yang tergabung dari Koalisi Mahasiswa Riau Jakarta. Mereka meminta kepada aparat kepolisian dan pemeintah untuk segera membuka tabir Mafia Tanah Riau dibalik kasus Kopsa-M.

“Kami Koalisi Mahasiswa Riau Jakarta mendesak kepolisian bertindak cepat mengatasi persoalan Mafia Tanah di Kampar Riau. Apalagi para petani ada yang di kriminalisasi oleh Polres Kampar, karena memperjuangkan nasib tanah mereka,” kata Syahroni, Koordinator Koalisi Mahasiswa Riau Jakarta, Jumat (29/10/2021) di Jakarta.

Menurutnya, respon cepat Bareskrim Polri juga tidak ditanggapi dengan terbuka oleh Kapolres Kampar. Kata Syahroni, justru tidak lama setelah Tim satgas Mafia Tanah Bareskrim Polri turun ke Riau, Ketua sah Kopsa-M periode 2016-2021, Anthony Hamzah (09/09/2021) dan dua petani lainnya, atas nama Samsul Bahri (07/09/2021) dan Kiki Islami Parsha (02/09/2021) ditetapkan sebagai tersangka. Atas laporan pengacara PT. Langgam Harmuni dan Oknum PTPN V.

“Iktikad buruk yang diperlihatkan Kapolres Kampar dengan mentersangkakan Anthony Hamzah, Ketua sah Kopsa-M dan dua orang petani Kopsa-M sungguh tidak berdasar dan sarat rekayasa,” ungkap Syahroni.

Kata dia, Anthony didera tuduhan terlibat mebidani pengancaman dan pemerasan, yang dilakukan oleh oknum yang mengaku pengacara bernama Hendra Sakti (status terdakwa) terhadap PT. Langgam Harmuni. Sementara 2 orang petani lainnya dituduh melakukan penggelapan buah di kebun mereka sendiri oleh oknum PTPN V.

“Ini yang janggal. Padahal PT. Langgam Harmuni yang melaporkan Anthony Hamzah merupakan perusahaan tidak berizin,” ujarnya.

Syahroni juga menjelaskan, sekali lagi, Kapolres Kampar tidak mengindahkan seruan Kapolri untuk mengedepankan prinsip restorative justice. Tapi dengan segala upaya menjegal dan mengkriminalisasi petani yang jelas-jelas tidak bersalah.

“Kami mendesak Polres Kampar bisa berbuat adil dan bisa menghentikan praktek kriminalisasi kepada petani,” tandasnya.

Oleh karena itu, sebagai bentuk solidaritas mahasiswa Riau di Perantauan, yang terhimpun dalam Koalisi Mahasiswa Riau Jakarta Mendesak Kapolri agar :

1. Segera memberikan perlindungan Kepada Petani dan Pengurus KOPSA-M atas perjuangan terhadap hak untuk memperoleh kembali tanah dan lahan milik mereka sendiri, dari dugaan kriminalisasi yang dilakukan oleh Polda Riau dan Polres Kampar

2. Mencopot Kapolda Riau, Kapolres Kampar, dan Kasatreskrim Polres Kampar yang diduga membekingi Pelaku Mafia Tanah PT. Langgam Harmuni dan oknum PT. PTPN V yang telah menyorobot lahan petani KOPSA-M

3. Memerintahkan KABARESKRIM POLRI untuk segera menetapkan tersangka pelaku mafia tanah oleh PT. Langgam Harmuni selaku perusahaan tanpa izin yang menyerobot lahan milik petani KOPSA-M Desa Pangkalan Baru, Kampar, Riau

Serta,Koalisi Mahasiswa Riau Jakarta mendesak Menteri ATR/BPN agar :
4. Terlibat secara penuh dalam proses mediasi pengembalian lahan anggota Petani KOPSA-M, karena telah menyangkut hajat hidup masyarakat banyak

5. Membuka data Peta Bidang dan Peta Lokasi KKPA yang dikeluarkan tahun 2003

6. Segera memperingatkan Kepala BPN Kampar agar tidak melakukan penerbitan segala bentuk izin atau rekomendasi apapun atas lahan yang masuk dalam Peta Lokasi KKPA Kopsa-M yang dikuasai pihak lain.

Berita

Ketua Umum PWI Pusat Harap Wartawan Terus Gemakan DBON

Published

on

Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari membuka Webinar Nasional Hybird Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2021, Selasa (30/11/2021)

Denpasar, Sanur, goindonesia.co – Ketua Umum Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari membuka Webinar Nasional Hybird Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2021, Selasa (30/11/2021), di Grand Inna Sanur, Denpasar, Bali.

“DBON adalah karya besar mengangkat untuk harkat dan martabat bangsa Indonesia yang diprakarsai Kemenpora. Demi tujuan mulia tersebut, wartawan olahraga memiliki tanggung jawab untuk menggemakan dan mensosialisasikan DBON  2021,” kata Atal.

Menurut Atal, dalam diri wartawan olahraga melekat menjadi salah satu bagian pembina olahraga.  “Faktor ini menjadikan wartawan punya tanggung jawab ikut berperan terhadap prestasi olahraga. Saya mengharapkan wartawan  ikut terus menggemakan DBON ini demi pencapaian target Indonesia Emas di thun 2045,” ucap Atal.

Hadir di acara pembukaan Webinar Nasional Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) 2021 kerja sama Siwo PWI Pusat dan Kemenpora antara lain, Deputi IV Kemenpora Drs. Chandra Bhakti, Staf Khusus Pengembangan dan Prestasi Kemenpora M. Nigara, Asisten Pemerintah Sekda Bali, Ketua KONI Bali dan Ketua Siwo PWI Pusat Gungde Ariwangsa. ***

Continue Reading

Berita

Respons Anies, RK, Ganjar, Khofifah atas Demo Buruh soal UMP

Published

on

Buruh kepung kantor Gubernur kritik soal UMP. CNN Indonesia/Andry Novelino

Jakarta, goindonesia.co — Rentetan aksi yang dilakukan oleh buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) merebak di sejumlah daerah.
Tercatat setidaknya ada ribuan buruh yang mengepung kantor gubernur DKI Jakarta, Jawa Timur (Jatim), Jawa Barat (Jabar), dan Jawa Tengah (Jateng).

Massa aksi buruh mendesak untuk bertemu gubernur demi membatalkan kenaikan UMP yang didasarkan pada PP 36/2021. Pasalnya, PP yang merupakan turunan dari UU Cipta Kerja (Ciptaker) itu mestinya tak lagi berlaku setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan harus direvisi dan inkonstitusional.

Respons kepala daerah pun beragam. Gubernur Jabar Ridwan Kamil, Jatim Khofifah Indar Prawansa, Jateng Ganjar Pranowo memilih diam dan tak menemui massa aksi. Tercatat hanya Gubernur DKI Anies Baswedan saja yang menemui massa aksi dan ikut mengkritik soal kebijakan UMP yang ditetapkan pemerintah pusat.

DKI Jakarta
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui para buruh yang melakukan aksi di depan Balai Kota DKI, Senin (29/11). Anies menyebut formula dalam PP 36/2021, kenaikan UMP di Jakarta hanya sekitar 0,8 persen atau sekitar Rp38.000. Menurutnya, kenaikan tersebut sangat kecil jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya.

“Kita mengatakan formula ini tidak cocok untuk diterapkan di Jakarta. Formula ini kalau diterapkan di Jakarta tidak sesuai,” kata Anies saat menemui massa buruh, di depan Balai Kota Jakarta, Senin (29/11).

Atas dasar itu, Anies mengatakan pihaknya pun bersurat ke Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah. Menurutnya, formula yang digunakan dalam menghitung UMP harus memenuhi asas keadilan.

“Jadi itu sudah kami kirimkan (surat) dan sekarang kita sedang fase pembahasan, kita berkeinginan agar di Jakarta baik buruh maupun pengusaha merasakan keadilan,” katanya.

Merespons pernyataan Anies itu, buruh dari KSPI DKI Jakarta menyatakan dukungan dan berteriak kata presiden.

“Teman-teman saat ini di tengah-tengah kita telah ada…,” kata Winarso di depan Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/11)

“Presiden, presiden,” kata salah seorang massa aksi berteriak.

Jawa Timur
Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa masih enggan menemui ribuan massa buruh yang berunjuk rasa menolak upah murah di Gedung Negara Grahadi dan Kantor Gubernur Jatim beberapa hari ini.

Khofifah tak mengatakan alasan dirinya tak mau menemui massa buruh. Ia hanya menyebut Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) yang jadi salah satu tuntutan buruh selama aksi, baru akan dirapatkan Senin (29/11) malam. Eks Menteri Sosial itu menjelaskan bahwa pihaknya masih menunggu usulan UMK dari 38 bupati/wali kota di Jatim.

“Usulan itu dari kabupaten/kota, malam ini saya mau bahas ini, karena baru hari ini lengkap, sore ini. Kami kalau mau bahas ya nunggu usulan bupati/wali kota itu pasti,” kata Khofifah, di Grahadi Senin (29/11) malam.

Buruh kepung kantor Gubernur usai MK sebut UU Ciptaker cacat hukum. (CNN Indonesia/Andry Novelino)

Sebelumnya, massa telah menggelar beberapa kali aksi di depan Kantor Gubernur Jatim. Massa mendesak Gubernur Jatim Khofifah untuk merivisi aturan UMP Provinsi Jatim tahun 2022 dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur Nomor 188/783/KPTS/013/2021.
Sebab aturan dasar keputusan itu yakni PP 36 tahun 2021 tidaklah lagi berlaku.

Bahkan, pada aksi sebelumnya, massa membawakan uang koin Rp500 untuk Khofifah sebagai bentuk penolakan penetapan upah minimum provinsi (UMP) Jatim 2022 yang hanya sebesar 1,2 persen

Jawa Barat
Elemen buruh Jawa Barat dari berbagai kabupaten/kota menggelar aksi unjuk rasa di Gedung Sate, Kota Bandung. Mereka meminta Gubernur Jabar Ridwan Kamil (Emil) agar tetapkan upah minimum kabupaten/kota (UMK) sesuai rekomendasi bupati/wali kota se-Jawa Barat.

Aksi yang digelar Senin (29/11) juga mendesak Emil segera menetapkan upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) pasca pembacaan putusan uji formil dan materiil oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Sayangnya, saat massa berlangsung Ridwan Kamil sedang tidak berada di Bandung. Akibat gagal menemui Gubernur Jabar tersebut, massa aksi memutuskan akan melanjutkan aksi hingga hari ini, Selasa (30/11).

Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menetapkan UMP Jabar pada 2022 sebesar Rp 1.841.487,31. Angka itu naik 1,72 persen atau sebesar Rp31.135,95 dibandingkan dengan UMP Jabar 2021.

Jawa Tengah
Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tak bergeming ataupun merespons aksi yang dilakukan berbagai serikat buruh di Jawa Tengah sepekan terakhir.

Sejumlah buruh pun sempat berteriak bahwa Ganjar tidak pantas menjadi calon presiden di tahun 2024 jika tak berani mengubah aturan soal upah layak. Buruh mengkritik UMP di Jateng termasuk salah satu yang terendah di Indonesia.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi di depan Kantor Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Jawa Tengah Jalan Pahlawan Semarang, Senin (29/11) siang. Massa buruh mengancam akan mogok kerja dan mematikan mesin pabrik bila kenaikan UMK sebesar 10 persen yang dituntut buruh tak dipenuhi.

Bahkan, massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Nasional (KSPN) Jawa Tengah (Jateng) menggelar aksi menyebut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tidak layak sebagai Calon Presiden (capres) di 2024 kalau tidak mau menaikkan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022 Jateng.

Sebelumnya, Ganjar menetapkan UMP Jawa Tengah pada tahun 2022 hanya Rp.1.813.011. UMP itu merupakan yang paling kecil se-Indonesia.  (***)

Continue Reading

Berita

Ribut-Ribut Kopassus vs Brimob di Timika, Panglima TNI: Proses Hukum Dilakukan Terhadap Semua Oknum

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (FOTO VIA ANTARA)

Jakarta, goindonesia.co – Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa mengatakan proses hukum dilakukan terhadap oknum anggota TNI yang diduga terlibat keributan dengan Brimob di Timika, Papua. Proses ini tengah dilakukan oleh Pusat Polisi Militer TNI bersama Pusat Militer TNI AD.

“Pusat Polisi Militer TNI bersama sama dengan Pusat Militer TNI AD sedang lakukan proses hukum terhadap semua oknum anggota TNI yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut,” kata Andika dalam keterangan tertulisnya, Senin, 29 November.

Selain itu, mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) itu telah melakukan koordinasi dengan Polri. Sehingga, Andika bilang, anggota Brimob yang ikut dalam keributan itu juga bisa diproses.

“TNI juga sudah lakukan koordinasi dengan Polri untuk lakukan proses hukum terhadap oknum anggota Polri yang terlibat dalam dugaan tindak pidana di Timika tersebut,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, bentrokan antara Satgas Nanggala Kopassus dengan Satgas Amole (Brimob) terjadi Tembagapura, Timika, pada Sabtu, 27 November. Bentrokan itu disebut dipicu karena harga rokok yang terlalu mahal.

Awal mula bentrokan itu ketika enam anggota Satgas Amole berjualan rokok di Pos RCTU Ridge Camp Mile 72. Kemudian, datang 20 anggota Satgas Nanggala Kopassus untuk membeli rokok tersebut.

Hanya saja, puluhan anggota Kopasus itu protes lantaran harga rokok yang dijual itu terlalu mahal. Akibat bentrokan tersebut, lima orang mengalami luka-luka karena terjatuh saat berlari setelah mendengar suara tembakan.

Usai kejadian tersebut situasi di Kabupaten Mimika khususnya di Ridge Camp Pos RCTU Mile 72 tepat di depan Mess Hall, Timika, Papua aman dan kondusif. (***)

Continue Reading

Trending