Connect with us

Berita

SETARA Institute: Basa-Basi Sertifikasi Sawit PTPN V

Published

on

JAKARTA, Goindonesia.co : Sejak 2018, PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V) telah memperoleh sertifikasi dari International Sustainability & Carbon Certification (ISCC) serta Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO), karena dianggap memenuhi (compliance) dengan standar sustainability dan komitmen bisnis dan HAM sebagaimana digariskan oleh Panduan Prinsip-Prinsip PBB untuk Bisnis dan HAM (UNGPs).

Dengan sertifikasi tersebut, PTPN V telah menikmati harga premium dari penjualan atas produk Sawit dengan keuntungan puluhan milair per tahun.

Namun Ketua SETARA Institute, Hendardi mengemukakan, jika ditelisik lebih dalam, PTPN V ternyata masih mempraktikkan cara-cara bisnis yang tidak sepenuhnya sejalan dengan standarstandar yang menjadi acuan pemberian sertifikasi tersebut. Saat ini annual surveillance audit/ assessment sedang dilakukan oleh RSPO.

Disebutkan Hendardi, kegiatan ini merupakan audit tahunan untuk kembali memeriksa apakah PTPN V masih layak memperoleh sertifikasi RSPO, atau sebaliknya, ditemukan standar-standar yang tidak lagi dipenuhi, sehingga bisa saja hasil audit akan merekomendasikan peninjauan ulang sertifikasi RSPO atau hanya akan memperoleh partial compliance, sehigga PTPN V harus kembali memperbaiki sustainability policy dan mempraktikkannya secara serius.

“Salah satu prinsip utama dalam bisnis dan HAM serta keberlanjutan adalah free, prior, inform-consent atau persetujuan dengan informasi awal tanpa paksaan, yang kemudian tercermin dalam kemitraan yang setara antarpara pemangku kepentingan (multistakeholders),” kata Hendadrdi.

Dia menegaskan, dalam konteks kinerja PTPN V, prinsip ini seharusnya dipatuhi oleh PTPN V dalam mengelola kemitraan dengan petani plasma. Tetapi yang terjadi justru sebaliknya, PTPN V gagal memenuhi kewajiban standar-standar yang telah ditetapkan oleh RSPO maupun oleh UNGPs.

“Bagaimana mungkin, PTPN V memperoleh sertifikasi RSPO padahal sejumlah koperasi yang menjadi mitra PTPN V mengalami berbagai pelanggaran HAM, PTPN V tidak mengelola keuangan kemitraan secara transparan, penghancuran organisasi rakyat dengan membentuk koperasikoperasi tandingan, dan bahkan menggunakan tangan-tangan penegak hukum untuk mengkriminalisasi petani,” ujarnya.

Jadi, kata Hendardi,  sertifikasi RSPO yang diperoleh PTPN V bisa jadi hanya basa-basi karena berhasil menutupi keburukan-keburukan perusahaan yang sudah belasan tahun terus disembunyikan. RSPO bekerja berdasarkan portofolio yang di-submit oleh PTPN V dan juga mewawancarai orang-orang yang juga ditunjuk dan didesain oleh PTPN V sebagai pihak yang diaudit (auditee). Dengan cara kerja ini, wajar PTPN V bisa memoles citra positif di atas kertas.

“Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) yang beranggotakan 997 dan saat ini tengah memperjuangkan hak-haknya yang dirampas PTPN V, adalah contoh paling nyata, bagaimana prinsip bisnis dan HAM dilanggar,” ucapnya.

Menurut Hendadri, alih-alih mengadopsi model penyelesaian konflik sebagaimana rekomendasi lembaga sertifikasi internasional, PTPN V lebih memilih jalan pintas yang justru mempertegas bahwa PTPN V adalah salah satu entitas bisnis terdepan yang melanggar HAM.

Selain Kopsa M, nasib sama juga dialami oleh sejumlah koperasi lain. Ada Koperasi Iyo Basamo, masyarakat adat Pantai Raja dan lain-lain, yang semuanya dinyatakan oleh Audit Keungan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas PTPN V tahun 2005, sebagai kemitraan yang bermasalah dan menuntut penyelesaian dan hingga kini masih bermasalah.

Hendardi mengingkatkan, para auditor RSPO mesti jeli menangkap fakta lapangan. Human Rights Due Diligence harus menjadi bagian tak terpisahkan dalam proses audit RSPO.

Jika RSPO bekerja hanya berdasar pada data yang sudah disulap, maka integritas RSPO akan bernasib sama seperti sertifikasi yang diproduk oleh Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO), yang akhirnya tidak dipercaya publik.

Berita

Dapat Kenaikan Pangkat, 8 Perwira TNI Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Published

on

Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin acara laporan korps kenaikan pangkat (kenkat) 19 perwira tinggi (pati) TNI di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2024). Yudi Abrimantyo resmi menyandang pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal) karena menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.(Dok. Puspen TNI)

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen Bambang Ismawan mewakili Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto memimpin acara laporan korps kenaikan pangkat (kenkat) 19 perwira tinggi (pati) TNI di Aula Gatot Soebroto, Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (23/4/2024).

Dari 19 yang mendapat kenaikan pangkat, delapan pewira di antaranya pecah bintang. Sementara itu, Yudi Abrimantyo resmi menyandang pangkat bintang tiga (Letnan Jenderal) karena menjabat Kepala Badan Intelijen Strategis (Kabais) TNI.

Kenaikan pangkat 19 pati TNI tersebut berdasarkan surat perintah Panglima TNI Nomor Sprin/621/IV/2024 tertanggal 19 April 2024.

Dengan rincian 15 pati TNI AD, tiga pati TNI AL, dan satu pati TNI AU,” kata Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen R Nugraha Gumilar dalam keterangan tertulis, dikutip Kamis (25/4/2024).

15 pati TNI AD

1. Letjen TNI Yudi Abrimantyo, S.I.P., M.Sc. (Kabais TNI)

2. Mayjen TNI Ade Kurnianto (Staf Ahli Menhan Bid. Sosial)

3. Mayjen TNI Anton Yuliantoro, S.I.P., M.Tr.(Han) (Pangdivif 2 Kostrad)

4. Mayjen TNI R. D. Epi Setiadi (Kapuspalad)

5. Mayjen TNI Bangun Nawoko (Pangdivif 3 Kostrad)

6. Mayjen TNI Kosasih, S.E. (Staf Ahli Menhan Bid. Keamanan)

7. Mayjen TNI Rio Firdianto, S.H. (Pa Sahli Tk. III Bid. Wassus dan LH Panglima TNI)

8. Mayjen TNI Putranto Gatot Sri Handoyo, S.Sos., M.M. (Danpussenarmed)

9. Brigjen TNI Zunan Muchdlori, S.I.P. (Pa Sahli Tk. II Komsos Panglima TNI)

10. Brigjen TNI Albert A. S. Simanjuntak, S.I.P. (Pa Sahli Tk. II Kasad Bid. LH)

11. Brigjen TNI Tato Hadiyan, S.I.P. (Waasrena Kasad Bid. Ren)

12. Brigjen TNI Abdul Rahman Said (Dirdik Seskoad)

13. Brigjen TNI lwan Setiawan, S.I.P., M.Han. (Waaspers Kasad Bid. Binpers)

14. Brigjen TNI Moch. Erwansjah, S.I.P., M.Hum. (Dirjian Kodiklatad)

15. Brigjen TNI Mohammad Andhy Kusuma, S.Sos., M.M., M.Han. (Kapusada TNI).

3 pati TNI AL

1. Laksdya TNI Dr. T.S.N.B. Hutabarat, M.M.S. (Sesjen Wantannas)

2. Laksda TNI Fauzi, S.E., M.M., M.Han. (Danseskoal)

3. Laksma TNI Akhmad Tarmizi, S.T., M.A.P., M.M. (Pa Sahli Tk. II Siber Sahli Bid. Intekmil dan Siber Panglima TNI)

1 pati TNI AU

1. Marsda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H. (Dirjen Badilmiltun Mahkamah Agung). (***)

*@nasional.kompas.com

Continue Reading

Berita

Festival Rimpu Mantika Jadi Momen Promosi Parekraf Bima NTB

Published

on

Sandiaga Salahudin Uno saat menghadiri Festival Rimpu Mantika di Lapangan Serasuba, Bima, Jumat (26/4/2024).(Foto : @kemenparekraf.go.id)

Bima, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengungkapkan Festival Rimpu Mantika menjadi momentum yang tepat untuk mempromosikan potensi parekraf yang ada di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Menparekraf Sandiaga dalam pembukaan Festival Rimpu Mantika di Lapangan Serasuba, Jumat (26/4/2024), mengatakan Festival Rimpu Mantika termasuk ke dalam 100 event yang terpilih dari seluruh Indonesia dalam kalender event tahunan Kemenparekraf, yaitu Kharisma Event Nusantara (KEN). Festival yang digelar pada 25-27 April ini mengusung tradisi dan kebudayaan khas Bima yang autentik.

“Festival ini mengangkat tema heritage of Bima, memperkenalkan kekayaan budaya potensi pariwisata tiga daerah yaitu Kota Bima, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima,” kata Sandiaga.

Selain itu, Menparekraf Sandiaga meyakini Festival Rimpu Mantika mampu menggerakkan perekonomian masyarakat Bima dan sekitarnya. Hal ini terlihat dari antusiasme masyarakat saat menyaksikan pertunjukan yang disuguhkan di lokasi pelaksanaan Festival Rimpu Mantika serta banyaknya UMKM yang berpartisipasi di sekitar lokasi acara.

“Festival ini bisa memberikan dampak ekonomi sampai pada UMKM bahkan dampaknya secara langsung meningkatkan penjualan UMKM sekitar 20 sampai 25 persen dari total yang dibelanjakan dan ini akan membuka peluang usaha dan lapangangan kerja dan mengakselerasi pencapaian target 4,4 juta lapangan kerja di 2024,” katanya.

Pembukaan Festival Rimpu Mantika ini juga diisi dengan penampilan berbagai kesenian khas Bima dan fesyen show busana daerah setempat. 

Dalam kunjungan ini, Menparekraf Sandiaga didampingi Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo; Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady; dan Pj. Wali Kota Bima, Mohammad Rum. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Menparekraf Kunjungi Kampung Tenun Rabadompu Bima NTB

Published

on

Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Kampung Tenun Rabadompu di Bima, Nusa Tenggara Barat (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Bima, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengawali kunjungan kerjanya di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan mengunjungi Kampung Tenun Rabadompu, Jumat (26/4/2024). 

Dalam kunjungan ini, Menparekraf Sandiaga berkesempatan untuk melihat-lihat serta membeli sejumlah produk-produk kain tenun khas Bima. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga mengungkapkan apresiasinya atas keindahan produk-produk dari kain tenun khas Bima ini.

“Ini merupakan bentuk kekayaan serta pelestarian budaya di Kota Bima ini,” kata Sandiaga. Selain sebagai upaya melestarikan kekayaan tradisi dan budaya khas Bima, Menparekraf Sandiaga juga mengapresiasi keberhasilan kain tenun ini yang mampu menembus pasar internasional seperti Eropa dan Singapura.

“Ini tentunya memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Karena ada sekitar 100 ibu yang terlibat dalam pembuatan kain-kain tenun ini,” katanya.

Untuk itu, Menparekraf Sandiaga mengungkapkan komitmennya untuk memperkuat pengembangan potensi kain tenun khas Bima ini. Salah satunya melalui sertifikasi halal bahan baku tenun. “Nanti setelah Oktober kami akan memfasilitasi sertifikasi halal untuk bahan pewarna dan bahan-bahan produksinya,” ujar Sandiaga.

Dalam kunjungan ini, Menparekraf Sandiaga didampingi Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo; Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady; dan Pj. Wali Kota Bima, Mohammad Rum. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Trending