Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sejumlah sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Masjid Al-Walidain, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulsel (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Kabupaten Gowa, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyerahkan sejumlah sertipikat tanah wakaf dan rumah ibadah di Masjid Al-Walidain, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) pada Sabtu (27/04/2024). Penyerahan sertipikat ini sebagai wujud komitmen Kementerian ATR/BPN memperjuangkan kepastian hukum tanah-tanah yang diperuntukkan menjadi tempat ibadah.

Dengan kepastian hukum, masyarakat dapat beribadah dengan tenang tanpa khawatir di kemudian hari tanah wakafnya diambil alih oleh orang yang tidak bertanggung jawab, termasuk mafia tanah. “Kita semua marah kalau mendengarkan cerita, kisah-kisah yang menyedihkan. Betapa teganya mereka berkomplot, bersiasat, dan melakukan kejahatan pertanahan merampas hak milik orang lain. Membuat masyarakat sengsara hidupnya dan menciptakan kerugian juga untuk negara dalam berbagai format. Tentunya saya tidak rela, tidak ikhlas!” tegas Menteri ATR/Kepala BPN.

Menteri AHY menyatakan akan menindak tegas siapa saja yang merampas hak milik orang lain, apalagi terkait kepentingan agama. Maka itu, ia mengimbau masyarakat Kabupaten Gowa untuk tidak segan-segan melaporkan apabila terdapat masalah pertanahan. Kantor Pertanahan (Kantah) Kabupaten Gowa, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulsel, hingga Kementerian ATR/BPN pusat siap melayani agar hidup lebih aman, ibadah tenang, lebih nyaman, dan investasi bisa lebih mengalir.

Di sisi lain, tugas pemilik tanah usai diberikan sertipikat ialah tetap menjaga tanahnya. Sebab, dengan tersertipikasinya tanah masyarakat maupun rumah ibadah maka secara langsung tanah jadi memiliki nilai ekonomi. “Nah, kalau sudah punya sertipikat, segera tanahnya dipatok. Dan kalau bisa, sering-sering juga dicek. Jangan-jangan tiba-tiba sudah ada lagi yang punya sertipikat yang lain. Jadi double sertipikat begitu ya. Nah, ini yang kita harus hindari,” pungkas Menteri AHY.

Pada kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sulsel, Bahtiar Baharuddin mengapresiasi dan mendukung penuh program Kementerian ATR/BPN. Ia mengatakan, dengan adanya kepastian hukum atas tanah maka sama dengan menjaga aset masyarakat. Hal itu merupakan salah satu cara mengatasi kemiskinan di Indonesia, khususnya di Indonesia bagian Selatan. Karena menurutnya, salah satu sumber kemiskinan ialah ketimpangan aset atau ketimpangan struktural.

“Hari ini pemerintah di berbagai daerah dan di Tanah Gowa, di Sulawesi Selatan, dengan Bapak Menteri ATR/Kepala BPN hadir di sini kami berterima kasih telah memberi kepastian hukum tentang kepemilikan hak atas tanah. Ini pasti akan memberi manfaat dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Sulawesi Selatan,” ungkap Bahtiar Baharuddin.

Dalam penyerahan sertipikat kali ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya Kementerian ATR/BPN; Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulsel, Tri Wibisono; para Kepala Kantah se-Provinsi Sulsel; serta Forkopimda setempat. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional 

Delegasi MUI melakukan kunjungan ke al-Majlis al-Ilmy al-A’la di Rabat, Maroko (Foto : @mui.or.id)

Rabat, Maroko, goindonesia.co – Dalam rangkaian acara Muhibah ke Rabat, Maroko Jumat (26/4/2024), delegasi MUI melakukan kunjungan ke al-Majlis al-Ilmy al-A’la sebagai lembaga yang langsung dipimpin oleh Raja untuk membina dan menata kehidupan beragama di Maroko.

Delegasi MUI yang terdiri dari unsur pimpinan antara lain Sekjen MUI Dr. Amirsyah Tambunan , Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Prof Sudarnoto Abdul Hakim, ketua Bidang Seni dan Budaya Dr Jeje Zainudin, Bendahara Dr Erni Juliana dan Trisna Djuwaeli, serta sejumlah pengurus MUI.

Al Majlis al-Ilmi al-A’la (MIA) dalam kegiatan sehari-harinya dipimpin Sekjen Syekh Dr Muhammad Yusuf. Lembaga ini memiliki tugas untuk

mengkoordinasi berbagai program dakwah dan kemasjidan di seluruh Maroko.

Lembaga ini memiliki struktur di tingkat pusat hingga wilayah, untuk memakmurkan berbagai masjid dan menata dakwah Islam di seluruh wilayah Maroko.

Di Indonesia, MIA dapat disamakan perannya dengan MUI dalam hal pembinaan kehidupan beragama. Bedanya, MUI tidak berwenang mengangkat dan menggaji tenaga-tenaga takmir, imam dan khatib sedangkan MIA mengangkat dan menempatkan mereka sebagai pegawai negeri urusan takmir dan dakwah.

Dalam sambutannya, Sekjen MIA mengungkapkan kebahagiaanya yang mendalam karena dapat bertatap muka langsung dengan para ulama dari Indonesia.

Hal itu menurutnya karena Indonesia memiliki posisi khusus di hati orang-orang Maroko. Posisi khusus itu disebabkan oleh dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Maroko.

Dalam sambutannya, Sekjen MUI Buya Amirsyah Tambunan memperkenalkan delegasi MUI dan menjelaskan tentang misi MUI untuk membangun jejaring lembaga keulamaan dunia.

Atas dasar itulah, MUI melakukan berbagai komunikasi dengan lembaga keulamaan di Palestina, Yordania, Uzbekistan, Mesir, Australia, dan Maroko.

Hal itu menurut Dr Amirsyah ditujukan utk menyamakan persepsi dan bertukar pengalaman tentang pembinaan kehidupan beragama yang kontributif bagi perkembangan peradaban.

Melanjutkan penjelasan Sekjen MUI, Sekretaris Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerja Sama Internasional MUI, Dr Andy Hadiyanto menjelaskan peran MUI sebagai mitra pemerintah dan keinginan MUI untuk menjalin kerja sama konkret dengan MIA, khususnya dalam manajemen dakwah Islam dan kegiatan takmir masjid.

Dalam pertemuan tersebut, Sekjen MIA menghadiahkan kitab Al-Muwaththa karya Imam Malik yang ditahqiq oleh para ulama MIA.

Sebaliknya Prof Sudarnoto selaku Ketua Bidang HLNKI MUI menghadiahkan beberapa buku yang dihasilkan MUI di antaranya prosiding Muktamar tentang agama, perdamaian, dan peradaban, buku Wisata Halal, dan buku Panduan Fatwa MUI. (***)

*MUI – Majelis Ulama Indonesia

Menteri ATR/BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan layanan terbaru Kanwil Provinsi Sulsel yang dinamakan Balla Pa’Jammakkang atau Ruang Mengadu (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Makassar, goindonesia.co – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) meresmikan layanan terbaru Kantor Wilayah (Kanwil) Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) yang dinamakan Balla Pa’Jammakkang atau Ruang Mengadu, Sabtu (27/04/2024). Ruang Terpadu dengan Strategi Komunikasi ini adalah salah satu bentuk upaya Kanwil meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.

Ruang Mengadu digunakan bagi masyarakat Sulsel yang ingin mengadukan permasalahannya secara langsung di Kanwil BPN Provinsi Sulsel. Sedangkan, untuk pengaduan secara online masyarakat dapat menghubungi Hotline Pengaduan Kementerian ATR/BPN di WhatsApp dengan nomor 0811-1068-0000.

Menteri AHY berharap, Ruang Mengadu bisa menghadirkan kebaikan dan menunjang tugas-tugas pokok dari Kementerian ATRBPN. “Saya sekali lagi menekankan jangan saja hanya ada Ruang Mengadu tetapi benar-benar diterima dengan baik masyarakatnya. Ruang ini harus responsif karena para pegawainya juga menerima segala aduan, siapa pun yang datang diterima dengan baik. Kemudian, pelajari apa masalahnya dan segera carikan solusinya,” imbaunya kepada jajaran Kanwil BPN Provinsi Sulsel.

Dengan pelayanan yang baik, dampak baiknya juga akan diperoleh bukan hanya masyarakat, namun juga bagi Kanwil BPN Provinsi Sulsel itu sendiri. “Kalau kemudian setelah ada Ruang Mengadu, masyarakat semakin berani, semakin cepat untuk menyampaikan permasalahan, dan semakin cepat pula kita merespons dan mencari solusinya, insyaallah ini akan menjadi keberkahan tersendiri untuk Kanwil BPN Sulawesi Selatan,” pesan Menteri AHY.

Selain meresmikan Ruang Mengadu, Menteri AHY meninjau fasilitas dan kondisi ruangan di kantor tersebut. Ia juga menyapa dan berdialog dengan para pegawai untuk lebih memahami permasalahan atau isu yang dihadapi secara khusus oleh Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulsel. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional