KASAD , Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. memimpin langsung ragam kegiatan penutupan AKS TNI AD 2024, yang diisi dengan olah raga bersama, pelepasan Tukik (anak penyu) dan burung ke habitatnya, serta penanaman pohon itu (Foto : Dispenad, @tniad.mil.id)

Nusa Dua, Bali, goindonesia.co – Menutup kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) Terpusat Tahun 2024, sekaligus sebagai realisasi komitmennya untuk menyatu dengan alam, TNI AD melakukan berbagai kegiatan pelestarian alam di Pantai Pandawa, Provinsi Bali, Jumat (26/4/2024).

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. selaku pucuk pimpinan TNI AD memimpin langsung ragam kegiatan penutupan AKS TNI AD 2024, yang diisi dengan olah raga bersama, pelepasan Tukik (anak penyu) dan burung ke habitatnya, serta penanaman pohon itu.

Pelepasan Tukik oleh Pejabat Utama TNI AD disaksikan oleh seluruh Komandan Satuan (Dansat) peserta Apel Komandan Satuan (AKS) Terpusat Tahun 2024, didampingi oleh para istri Dansat yang juga merupakan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK). Dengan telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan menyatu dengan alam di Pantai Pandawa ini, maka berakhir pula pelaksanaan AKS TNI AD 2024 yang dihelat selama dua hari (25-26 April 2024) di Nusa Dua, Bali.

“Hari ini hari kedua Apel Komandan Satuan yang tahun ini kita laksanakan di Bali. Tujuannya adalah menyamakan visi dan misi, dan itu sudah kami lakukan kemarin. Hari ini kita melaksanakan olah raga bersama, pelepasan Tukik dan burung, serta penanaman pohon. Jadi, kami (TNI AD) sudah komitmen bahwa setiap kegiatan kami akan selalu berhubungan dengan alam. Seperti yang sudah kami lakukan di daerah lain, ada pelepasan burung, juga pembersihan sampah seperti di Gunung Lawu kemarin,“ ungkap Kasad.

Lebih lanjut Kasad juga mengurai bahwa program unggulan TNI AD lainnya yang selain menjadi wujud bersatu dengan alam juga sekaligus menjadi upaya membantu pemerintah daerah untuk memajukan wilayah dan menyejahterakan masyarakat, diwujudkan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), TNI AD Manunggal Air, Ketahanan Pangan (Hanpangan), renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lain sebagainya.

Untuk Program TNI AD Manunggal Air misalnya, TNI AD saat ini telah berhasil membuat sumur bor sejumlah 2.000 titik di seluruh Indonesia. Bahkan di tahun 2024 ini, targetnya akan dikerjakan di 1.000 titik lagi di berbagai daerah.

Menjawab pertanyaan wartawan seputar progres di Papua saat ini, Kasad menyatakan bahwa kondisinya relatif menjadi lebih baik. Sementara terkait penanganan kelompok separatis OPM di Papua, Kasad menegaskan bahwa TNI AD mengacu pada kebijakan Mabes TNI dan TNI AD. Selain itu TNI AD juga telah banyak berbuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

AKS Terpusat Tahun 2024 ini diikuti oleh 777 peserta yang terdiri dari para Panglima Komando Utama (Pangkotama), Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus), Pimpinan Lembaga Pendidikan TNI AD, Komandan Satuan Kewilayahan (Dansatkowil) di seluruh Indonesia, didampingi oleh istrinya masing-masing. (***)

*(Dispenad)

Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Lombok, goindonesia.co – Indonesia memiliki sejumlah komoditas unggulan yang memegang peran penting dalam pasar global, salah satunya adalah kelapa yang masih sangat potensial untuk dikembangkan dan berpeluang ditingkatkan nilai ekspornya.Pada tahun 2022, Indonesia mampu memproduksi kelapa sebanyak 17.190.327 ton atau setara dengan 27% produksi kelapa dunia. Sementara sisi ekspor, pada tahun 2023 Indonesia dapat mengekspor kelapa dan turunannya sebesar USD1,5 miliar. Karenanya, Kementerian Perindustrian  mengembangkan komoditas tersebut melalui program hilirisasi.

“Potensi kelapa di Indonesia, khususnya di Lombok, berlimpah. Potensi ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan penyusunan roadmap hilirisasi kelapa terpadu dan penentuan model bisnis yang tepat untuk mengembangkan ekosistem pengembangan kelapa terpadu. Saat ini, Kemenperin bersama stakeholders terkait sedang menyusun  roadmap tersebut,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/4). 

Lombok merupakan salah satu daerah yang dianggap dapat menjadi center of excellence sebagai contoh pengolahan kelapa yang baik. Menindaklanjuti hal tersebut , pemerintah telah menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp16,8 Miliar ke Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung industri pengolahan kelapa sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Di wilayah tersebut, pelaku industri kelapa mampu menghasilkan Virgin Coconut Oil (VCO), minyak dan tepung kelapa.

Menyoroti peran penting dalam menjaga lahan budidaya kelapa yang lestari, Dirjen  IA  menegaskan pentingnya memperhatikan kebutuhan akan ruang untuk aktivitas lain, agar kebutuhan seperti lahan pangan tidak turut dikorbankan. Dengan demikian, hal itu dapat mendukung dan berdampak pada ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sumber daya manusianya juga perlu diperhatikan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan konsumen. Kami memandang perlu adanya pelatihan SDM yang bisa difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin,” ujarnya.

Selain tantangan di sektor SDM, industri kelapa juga mengalami tantangan di sisi hilirnya. Meski telah mampu menghasilkan minyak kelapa, VCO dan tepung kelapa, namun masih terdapat beberapa produk hilir yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh salah satu pengelola Sentra Olahan Kelapa Kabupaten Lombok Utara, Zulhadi.“Masih banyak produk samping kelapa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Untuk itu, perlu adanya bisnis model pengembangannya,” ungkapnya.

Selain ke Lombok Utara, Dirjen IA juga mengunjungi IKM Al Iffah di Lombok Timur. Di sana, rombongan memantau pengolahan minyak kelapa dan VCO skala home industry serta kerajinan sabut kelapa. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Pekerja tambang (Foto : @www.ciptahydropower.com)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menjadi pembicara kunci pada International Energy Agency (IEA) Global Summit on People-Centred Clean Energy Transitions di Paris, Perancis. Pada sesi pertama bertajuk Responding to Shifting Labour Dynamics, Arifin menyampaikan tantangan Indonesia sebagai penghasil batubara, dalam hal pergeseran peluang pekerjaan baru bagi para pekerja tambang dan pembangkit listrik tenaga fosil.

Pada sambutannya, Arifin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sumber energi yang besar, karena energi perkapita Indonesia tergolong rendah, yakni 5,8 BOE perkapita apabila dibandingkan dengan negara maju dengan minimal energi perkapita sebesar 17 BOE.

Hingga saat ini, energi fosil masih mendominasi kebutuhan energi di Indonesia, yakni 87 persen di 2023, di mana energi dari batubara masih menjadi yang paling dominan, di samping minyak dan gas bumi yang mendukung sektor industri, gedung, dan transportasi.

“Ketergantungan ini dicerminkan melalui ekonomi sirkular yang signifikan di seluruh value chain, mulai dari pertambangan, pengolahan, distribusi, dan konsumsi, yang menciptakan banyak pekerja yang bergantung pada industri bahan bakar fosil,” ujar Arifin, di kantor IEA Paris, Perancis, Jumat (26/4).

Komitmen banyak negara untuk mengurangi penggunaan batubara, menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara penghasil batubara. Lebih dari 267 ribu pekerja industri pertambangan batubara dan sekitar 32 ribu orang pekerja pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan peluang pekerjaan baru.

Pemerintah Indonesia, menurut Arifin, telah mengimplementasikan berbagai program untuk memastikan peluang pekerjaan berkualitas tinggi selama transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.

Program pertama adalah pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai sumber energi (energy back to energy), seperti perkebunan biomassa, lokasi pembangkit listrik tenaga surya, juga pertanian, sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan manfaat dari bekas lokasi tambang.

“Kami juga mengimbau masyarakat di sekitar PLTU untuk menanam mangrove yang dapat menyerap karbon dalam jumlah besar (50 ton CO2/hektare/tahun). Implementasi pasar karbon juga akan membuka peluang finansial bagi masyarakat, sembari mengurangi emisi,” imbuh Arifin.

Pemerintah juga mendistribusikan sertifikat tanah untuk dapat dikelola oleh masyarakat lokal. Selain itu, pendidikan dan pelatihan teknologi EBT bagi pekerja pembangkit listrik tenaga batubara untuk meningkatkan kompetensi.

“Di samping itu, Pemerintah juga mewajibkan perusahaan tambang melalui berbagai regulasi untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat, seperti pendidikan, keterampilan berwirausaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat lokal yang mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral