Connect with us

Berita

Kementerian ESDM Tetapkan 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat

Published

on

Plt. Direktur Jenderal Minerba Kementerian ESDM, Bambang Suswantono (Foto : @www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Plt. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara (Minerba) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bambang Suswantono mengatakan bahwa pemerintah telah menetapkan sebanyak 1.215 Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) secara nasional. Hal tersebut mengemuka ketika Rapat Dengar Pendapat antara Ditjen Minerba dengan Komisi VII DPR RI di Jakarta, Selasa lalu (26/3).

“Secara nasional, WPR yang telah ditetapkan sebanyak 1.215 WPR, dengan total luas wilayah seluas 66.593,18 hektar,” tuturnya.

Bambang menyebut, Surat Keputusan tentang wilayah pertambangan per provinsi telah diteken oleh Menteri ESDM pada 21 April 2022 lalu. Dimana tercatat ada 19 provinsi yang memiliki WPR dengan jumlah blok dan luas yang beragam, yaitu Banten (1 WPR) dengan luas 9,71 hektar; Bangka Belitung (123 WPR) 8.568,35 hektar; Yogyakarta (138 WPR) 5.600,05 hektar; Gorontalo (63 WPR) 5.502,42 hektar; Jambi (117 WPR) 7.030,46 hektar; Jawa Barat (73 WPR) 1.867,22 hektar; Jawa Timur (322 WPR) 6.937,78 hektar; Kalimantan Barat (199 WPR) 11.848 hektar; Kepulauan Riau (4 WPR) 127,04 hektar; Maluku (2 WPR) 95,21 hektar; Maluku Utara (22 WPR) 315,9 hektar; Nusa Tenggara Barat (60 WPR) 1.469,84 hektar; Papua (25 WPR) 2.459,16 hektar; Papua Barat (1 WPR) 3.746,21; Riau (34 WPR) 9.216,96 hektar; Sulawesi Tengah (18 WPR) 1.407,58 hektar; Sulawesi Utara (1 WPR) 30,86 hektar; Sulawesi barat (3 WPR) 24,91 hektar; dan Sulawesi Utara (9 WPR) 335,5 hektar.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan bahwa sejak tahun 2022 hingga 2023, Ditjen Minerba juga telah menyusun pengelolaan WPR yang telah diusulkan dengan jumlah blok WPR sebanyak 270.

“Tindak lanjut yang dilakukan pada tahun 2024 ini adalah kami akan melakukan percepatan penetapan dokumen pengelolaan WPR 6 provinsi yang disusun pada tahun 2023 melalui Kepmen ESDM, enam provinsi tersebut di antaranya Jambi, Bangka Belitung, Sumatera Utara, Riau, Maluku, dan Sulawesi Tengah,” imbuhnya.

Selain WPR, Bambang juga mengungkapkan bahwa terkait Izin Pertambangan Rakyat (IPR), pemerintah telah menerbitkan sebanyak 82 IPR dengan total luas mencapai 62,31 hektar. Adapun permohonan IPR tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2021, dan pada awal tahun ini perizinan IPR sudah bisa dilakukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

“Berdasarkan surat edaran dari Kementerian Investasi BKPM Nomor 428/B.1/A.8/2023 tanggal 21 Desember 2023, bahwa pelaksanaan pelayanan perizinan IPR sudah tersedia di OSS dan dapat dilaksanakan mulai tanggal 1 Januari 2024,” tandasnya. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Menparekraf Kunjungi Kampung Tenun Rabadompu Bima NTB

Published

on

Menparekraf Sandiaga Uno mengunjungi Kampung Tenun Rabadompu di Bima, Nusa Tenggara Barat (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Bima, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengawali kunjungan kerjanya di Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), dengan mengunjungi Kampung Tenun Rabadompu, Jumat (26/4/2024). 

Dalam kunjungan ini, Menparekraf Sandiaga berkesempatan untuk melihat-lihat serta membeli sejumlah produk-produk kain tenun khas Bima. Dalam kesempatan tersebut, Sandiaga mengungkapkan apresiasinya atas keindahan produk-produk dari kain tenun khas Bima ini.

“Ini merupakan bentuk kekayaan serta pelestarian budaya di Kota Bima ini,” kata Sandiaga. Selain sebagai upaya melestarikan kekayaan tradisi dan budaya khas Bima, Menparekraf Sandiaga juga mengapresiasi keberhasilan kain tenun ini yang mampu menembus pasar internasional seperti Eropa dan Singapura.

“Ini tentunya memberikan kesejahteraan untuk masyarakat. Karena ada sekitar 100 ibu yang terlibat dalam pembuatan kain-kain tenun ini,” katanya.

Untuk itu, Menparekraf Sandiaga mengungkapkan komitmennya untuk memperkuat pengembangan potensi kain tenun khas Bima ini. Salah satunya melalui sertifikasi halal bahan baku tenun. “Nanti setelah Oktober kami akan memfasilitasi sertifikasi halal untuk bahan pewarna dan bahan-bahan produksinya,” ujar Sandiaga.

Dalam kunjungan ini, Menparekraf Sandiaga didampingi Staf Ahli Menparekraf Bidang Manajemen Krisis, Fadjar Hutomo; Pj. Gubernur NTB, Lalu Gita Ariadi; Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Jamaluddin Malady; dan Pj. Wali Kota Bima, Mohammad Rum. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

World Water Forum ke-10 Majukan UMKM dan Pariwisata Indonesia

Published

on

Ketua Bidang V Fair and Expo World Water Forum ke-10 sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, saat bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan  rapat koordinasi panitia nasional penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Penyelenggaraan World Water Forum ke-10 di Nusa Dua, Bali pada 18–25 Mei 2024 membawa banyak dampak positif bagi Indonesia sebagai tuan rumah. Selain sebagai ajang promosi pariwisata, kehadiran forum air internasional terbesar di dunia ini juga akan mengangkat sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) ke panggung global. 

Demikian dikatakan Ketua Bidang V Fair and Expo World Water Forum ke-10 sekaligus Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno, dalam keterangannya, Jumat (26/4/2024).

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif telah menyiapkan produk ekonomi kreatif dan UMKM khususnya yang ada di Bali di antaranya kuliner dan produk kerajinan yang saat ini telah dikurasi yang salah satunya untuk cendera mata. “Ada kuliner, teh, kopi, kain tenun Bali (Endek), serta produk kerajinan tangan,” ujar Sandi.

Gelaran World Water Forum ke-10 memang menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperkenalkan beragam keunggulan termasuk keragaman budaya serta pariwisata, khususnya Bali kepada dunia. Salah satu yang juga akan ditampilkan adalah prosesi melukat atau Balinese Water Purification Ceremony yang merupakan ritual adat khas Bali dengan konsep kegiatan Rahina Tumpek Uye dan Upacara Segara Kerthi.

Kemenparekraf akan memfasilitasi para delegasi untuk menyelami prosesi melukat yang secara khusus memiliki makna spiritual bagi masyarakat Bali. Prosesi melukat ini juga nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi kita akan menyiapkan forum ini sebagai event to remember. Kami akan menyiapkan prosesi side event tersebut di beberapa lokasi,” ujar Sandiaga. 

Kemenparekraf bekerja sama dengan Jejak.in juga akan menawarkan paket perhitungan jumlah emisi karbon yang dikeluarkan oleh para delegasi melalui carbon footprint calculator selama mereka melakukan perjalanan ke Bali. Tujuannya agar pada delegasi berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penanaman mangrove dan restorasi terumbu karang.

Kemudian, Kemenparekraf juga akan berpartisipasi pada Indonesia Pavilion dengan mengisi konten-konten pariwisata dengan virtual reality (VR), penjualan paket wisata low carbon,  rangkaian fair & expo, penyediaan suvenir dan goodie bag Wonderful Indonesia, menghadirkan konten dan aktivasi gim yaitu “Lokapala”, hingga memamerkan dan menjual produk-produk UMKM pilihan dan berkualitas melalui planogram.

“Jadi itu yang kami tawarkan sebagai bagian dari side event atau dukungan kami untuk acara ini dan bagi para peserta maupun juga petinggi-petinggi tingkat kepala negara maupun menteri yang akan hadir di World Water Forum bulan depan,” kata Sandiaga.

Sementara Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri, dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa World Water Forum ke-10 menjadi momentum bagi Indonesia untuk memberi pengaruh besar terhadap arah kebijakan di bidang air. 

“Sejak awal pada berbagai forum Indonesia memang konsisten mendorong persoalan air untuk dibahas di level tertinggi. Harus ada dorongan kuat dari para pengambil kebijakan,” kata Endra di Jakarta.

Prosesi melukat akan membuka rangkaian acara World Water Forum ke-10. Selain mengikuti ritual adat khas Bali tersebut, para tamu juga dapat menikmati makanan khas, tarian daerah, serta kebudayaan Indonesia pada agenda Cultural Night (Farewell).

Sebagai ajang promosi pariwisata, setelah rangkaian kegiatan World Water Forum ke-10 selesai, para peserta juga akan diajak field trip mengunjungi destinasi wisata Bali seperti Museum Air di Tabanan, Jatiluwih UNESCO World Heritage Site, Danau Batur Kintamani, dan Cultural Village Ubud. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Continue Reading

Berita

Bicara di Forum IEA, Menteri Arifin Buka Peluang Kolaborasi Percepat Transisi Energi

Published

on

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif (Foto : @www.esdm.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Dalam lawatannya ke Paris, Perancis, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menjadi pembicara kunci pada International Energy Agency (IEA) Global Summit on People-Centred Clean Energy Transitions. Dalam sesi pertama, yakni Responding to Shifting Labour Dynamics, Arifin menyampaikan Indonesia terbuka untuk berbagai peluang kolaborasi untuk capai target transisi energi.

Prioritas Pemerintah Indonesia saat ini, sebut Arifin, adalah untuk mempercepat pengembangan energi baru dan terbarukan (EBT) dan memensiunkan sumber energi fosil secara bertahap. Indonesia juga berkomitmen untuk mendukung upaya transisi energi global, dengan menetapkan target reduksi emisi hingga 43% pada 2030. Pemerintah Indonesia kini sedang menyiapkan 2nd Nationally Determined Contribution (NDC) dengan target penurunan emisi yang lebih ambisius.

“Untuk mencapai target tersebut, kami terbuka untuk berkolaborasi dalam hal transfer teknologi, berbagi pengetahuan, dan pembiayaan hijau. Mempercepat pencapaian target sebelum tahun 2060 berarti membutuhkan lebih banyak upaya untuk memobilisasi sumber daya,” tutur Arifin di kantor IEA Paris, Perancis, Jumat (26/4).

Transisi menuju energi bersih, ujar Arifin harus mampu memberikan dampak sosial-ekonomi yang positif dan memberikan manfaat bagi masyarakat dengan memastikan energi terjangkau untuk semua melalui keterlibatan masyarakat yang inklusif.

“Untuk mencapai target NDC yang baru dan memaksimalkan dampak sosial dari transisi energi ramah lingkungan kepada masyarakat, khususnya rumah tangga berpendapatan rendah dan menengah, Pemerintah telah melaksanakan beberapa program untuk mempercepat transisi energi,” tambah Arifin.

Salah satu yang dilakukan adalah pengembangan dan peningkatan infrastruktur energi di seluruh penjuru negeri. Selain itu, dilakukan pengembangan 130 ribu unit konverter kit untuk nelayan, serta pengembangan sektor pengolahan mineral untuk mendukung pertumbuhan permintaan dari industri kendaraan listrik. Pemerintah juga menyediakan sekitar 21 ribu unit baterai portabel untuk rumah tangga yang tinggal di daerah terpencil yang jauh dari jaringan listrik.

“Pemerintah Indonesia juga melakukan pembangunan sekitar 1 juta jaringan gas kota untuk rumah tangga, dengan target 10 juta jaringan gas kota pada tahun 2030. Juga penyediaan 21 unit biogas komunal untuk akses memasak bersih, penyaluran 2 ribu kompor listrik dan 500 ribu rice cooker pengganti LPG,” imbuh Arifin.

Dari sektor pembangkit listrik, pembangunan 21 unit PLTS hybrid dan diesel yang berkapasitas hampir 3 MWp, pembangunan 62 unit PLTMH dengan kapasitas lebih dari 5 MWp, sekitar 1.000 PLTS untuk elektrifikasi pedesaan dengan kapasitas lebih dari 28 MWp.

“Pemerintah juga menyiapkan berbagai paket insentif untuk konversi sepeda motor berbahan bakar minyak (BBM) menjadi sepeda motor listrik,” tutur Arifin. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Continue Reading

Trending