Acara Halal Bihalal ICMI bersama jajaran Kementan (Foto : @nasional.tempo.co)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Pertanian (Kementan) bersama Ikatan Cendikiawan Muslim Indonesia (ICMI) siap berkolaborasi mempercepat tanam guna mendapatkan produksi yang maksimal. Diketahui, pemerintah saat ini telah mengalokasikan tambahan pupuk subsidi hingga melakukan pendampingan petani yang tengah berproduksi.

Plt. Sekretaris Jenderal Kementan, Prihasto Setyanto mengatakan bahwa percepatan tanam wajib dilakukan guna mengerjakan ketertinggalan produksi yang sempat bergeser akibat cuaca buruk el nino dan konflik perang Rusia-Ukraina. Untuk itu, kata Prihasto, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman telah memerintahkan jajarannya agar berada di lapangan mengawal produksi yang sedang berjalan.

“Bapak Menteri dalam arahannya telah memerintahkan para pejabat eselon 1, 2 maupun seluruh staf untuk terjun ke lapangan mengawal optimalisasi musim tanam yang ada saat ini, terutama disaat curah hujan yang masih cukup untuk perluasan tanam padi di bulan April dan Mei,” ujar Prihasto dalam kegiatan Halal Bihalal ICMI bersama jajaran Kementan, Rabu, 1 Mei 2024.

Menurut Prihasto, situasi dunia saat ini sedang mengalami proses sulit karena berbagai faktor yang mempengaruhi inflasi maupun penurunan produksi. Bukan saja perang dan el nino, akan tetapi juga persoalan lain yang sangat komplek dan multidimensi.

“Situasi pangan global saat ini tidak menggembirakan, sebab tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pangan semakin kompleks, termasuk dampak el nino terhadap penurunan produksi dan dampak geopolitik yang semakin dinamis. Terutama konflik rusia-ukraina dan timur tengah, hal ini berdampak pada suplai bahan baku pupuk dan menyebabkan penurunan produksi,” katanya.

Bagi Prihasto, berbagai tantangan tersebut perlu diwaspadai mengingat saat ini sudah banyak negara yang mengalami kelaparan. Jangan sampai, situasi demikian berlanjut dan berdampak pada negara lain maupun Indonesia.

“Saat ini data menunjukkan bahwa masih ada negara negara yang mengalami ancaman kelaparan serius dan indonesia dapat pula terancam krisis pangan, apabila kita tidak mewaspadai kondisi ini maka sangat berbahaya bagi negara,” katanya.

Ketua ICMI yang juga Rektor Institut Pertanian Bogor, Arif Satria mengajak semua pihak untuk mendukung jalannya pembangunan pertanian yang saat ini sedang berjalan. Dia berharap ada banyak pihak khususnya keluarga besar ICMI memberi kontribusi terhadap kedaulatan pangan.

“Saya mengajak agar kita terus memberi kontribusi untuk kedaulatan pangan kita. Dan silaturahmi ini menjadi awalan untuk kita melangkah menuju masa depan,” jelasnya. (***)

*Kementerian Pertanian RI

PT Pertamina (Persero) dan United States Agency for International Development (USAID) melalui program Sustainable Energy For Indonesia’s Advancing Resilience (SINAR) melakukan penandatanganan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2024 yang diselenggarakan di Exlounge Grha Pertamina, Jakarta (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – Pertamina dan United States Agency for International Development (USAID), melalui program Sustainable Energy for Indonesia’s Advancing Resilience (SINAR), melakukan penandatanganan Kerangka Acuan Kerja (KAK) 2024 pada Senin, 29 April 2024, bertempat di Gedung Grha Pertamina, Jakarta Pusat. Penandatanganan KAK ini dilakukan oleh Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero), Emma Sri Martini, dan Chief of Party USAID SINAR, William R. Meade, serta disaksikan oleh Director of Environment Office dari USAID Indonesia, Brian Dusza.

Direktur Keuangan PT Pertamina (Persero) Emma Sri Martini mengungkap penandatanganan KAK tersebut menandai kelanjutan sinergi antara Pertamina dan USAID yang dimulai sejak tahun 2022 dan diperluas dengan program-program baru untuk tahun 2024. Inisiatif ini mencakup kelanjutan dari pelaksanaan program sustainability budget tagging, peningkatan kapabilitas dan studi terkait penangkapan, pemanfaatan, dan penyimpanan karbon (CCUS/CCS) dan energi baru & terbarukan (EBT), methane abatement, dukungan terhadap komitmen health, safety, security, and environment (HSSE), serta pengembangan strategi komunikasi terkait keberlanjutan untuk investor. Selain itu, kerja sama ini juga mendukung penilaian pra-audit untuk emisi gas rumah kaca (GRK) Pertamina untuk lingkup 1, 2, dan 3, pengembangan peta jalan untuk implementasi IFRS Sustainability, serta aspek kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusivitas sosial dalam proses bisnis Pertamina.

“Pertamina mengapresiasi USAID atas sinergi dan kolaborasi strategis ini dalam upaya bersama untuk memajukan program keberlanjutan yang berfokus pada transisi energi dan penguatan pembangunan sosial Pertamina. Kolaborasi yang memasuki tahun ketiga ini menandai komitmen bersama untuk mendorong inovasi dan keberlanjutan dalam sektor energi, yang merupakan bagian integral dari upaya global untuk mengatasi perubahan iklim dan mempercepat transisi menuju energi bersih. USAID dan Pertamina bersatu dalam visi untuk menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan melalui langkah-langkah konkret dan terukur,” ujar Emma.

USAID dan Pertamina berharap bahwa kemitraan ini akan terus berlanjut dalam upaya bersama mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan di Indonesia, serta memberikan inspirasi bagi sektor lain untuk turut berperan aktif dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup bagi generasi mendatang.

Pertamina terus berkomitmen untuk mempercepat transisi energi, mengimplementasikan program-program keberlanjutan dalam rangka mencapai target Net Zero Emissions pemerintah Indonesia pada tahun 2060. Perusahaan menyadari pentingnya kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional seperti USAID, untuk mengatasi tantangan dan memastikan implementasi inisiatif yang tepat waktu dan efektif.

Director of Environment Office USAID Indonesia Brian Dusza mengungkap Pemerintah Amerika sangat peduli terhadap pengembangan energi bersih di Indonesia.

“Ini adalah kemitraan yang nyata antara Pertamina dengan pemerintahan Amerika Serikat dalam mengatasi perubahan iklim. Beragam aktivitas yang kami garis bawahi hari ini seperti sustainability budget tagging dan strategi penanganan dan pengurangan emisi gas metana memiliki peran dalam mengatasi perubahan iklim. Saya sangat menantikan kerja sama ini,” ujarnya.

Chief of Party, USAID SINAR William R. Meade, mengatakan beberapa aktivitas telah dilakukan beberapa tahun lalu bersama Pertamina. Program kesetaraan gender pun menjadi salah satu yang akan diimplementasikan.

“Kami sangat menantikan implementasi dari program yang sudah dijelaskan hari ini. Beberapa aktivitas telah dilaksanakan tahun lalu bersama Pertamina, serta ada beberapa program baru. Program kesetaraan gender akan lebih luas diimplementasikan di Pertamina Group,” tutupnya.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT. Pertamina (Persero)

Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Kris

Sumbawa Barat, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Bendungan tersebut menjadi salah satu bendungan terbesar dari tujuh bendungan yang ada di Provinsi NTB.

“Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya resmikan Bendungan Tiu Suntuk, di Kabupaten Sumbawa Barat, Provinsi Nusa Tenggara Barat,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden juga menegaskan bahwa air merupakan kunci bagi kehidupan manusia di saat ini dan yang akan datang. Apalagi, perubahan iklim yang terjadi saat ini menjadikan air sebagai elemen yang sangat penting bagi kebutuhan manusia.

“Sekali lagi air menjadi sangat penting bagi kehidupan kita, utamanya di NTB. Baik itu untuk pertanian, baik itu juga untuk air baku, air minum kita,” ungkap Presiden.

Oleh sebab itu, Presiden menyebut bahwa pemerintah telah melakukan pembangunan tujuh bendungan di Provinsi NTB dalam 10 tahun terakhir. Presiden juga mengatakan bahwa NTB menjadi provinsi yang paling banyak memiliki bendungan.

“Pemerintah dalam 10 tahun ini telah membangun tujuh bendungan di NTB, hanya di NTB, paling banyak dan Bendungan Tiu Suntuk ini menjadi salah satu bendungan besar,” ucap Presiden.

Lebih lanjut, Presiden menjelaskan bahwa bendungan yang pembangunannya menghabiskan anggaran Rp1,4 triliun tersebut memiliki kapasitas hingga 60,8 juta meter kubik. Bendungan tersebut juga diyakini akan dapat memberikan sejumlah manfaat nyata bagi masyarakat sekitar.

“Manfaatnya untuk irigasi 1.900 hektare, untuk air baku 680 liter per detik, dan juga bisa mereduksi adanya banjir di sekitar Sumbawa Barat,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peresmian tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Bupati Sumbawa Barat W. Musyafirin. (***)

*(BPMI Setpres)