Permukiman warga di bantaran Sungai Code di wilayah Terban (sebelah kanan) mulai dibongkar untuk penataan kawasan kumuh. (Foto : @warta.jogjakota.go.id)

Umbulharjo, goindonesia.co – Pemerintah Kota Yogyakarta setiap tahun berupaya mengurangi kawasan kumuh. Pada tahun 2024 penataan kawasan kumuh menyasar di tiga wilayah. Penataan kawasan kumuh itu sebagian besar berada di bantaran sungai berupa penataan permukiman, talut, jalan lingkungan, saluran air hujan dan sanitasi.

“Penataan kawasan kumuh tahun ini di Terban, Prenggan dan Pringgokusuman,” kata Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Yogyakarta, Sigit Setiawan, Senin (6/5/2024).

Dia menyatakan penataan kawasan kumuh di Terban tepatnya di wilayah RW 1 di timur Jembatan Sardjito berupa permukiman, talut, jalan inspeksi atau lingkungan, saluran air hujan dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal. Penataan kawasan kumuh di Terban menggunakan dana APBN dari Dana Alokasi Khusus sekitar Rp 4 miliar dan APBD sekitar Rp 8 miliar.

“Penataan ini masuk program penataan permukiman kumuh terpadu. Makanya masuk semua dari dana pusat dan APBD keroyokan sehingga langsung terlihat hasilnya,” paparnya.

Penataan kawasan kumuh di Terban masuk dalam 10 paket strategis Pemkot Yogyakarta tahun 2024 karena skalanya besar. Pihaknya mengakui penataan kawasan kumuh di Terban menggunakan dana cukup besar karena ada konsolidasi lahan untuk penataan permukiman. Penataan permukiman dengan konsolidasi lahan atau peremajaan itu, rumah warga yang mepet di atas bantaran sungai dimundurkan rata-rata 8-10 meter. Permukiman di Terban yang akan ditata itu dihuni sekitar 20 kepala keluarga (KK).

“Rumahnya dirobohkan semua, nanti dibangun baru. Dengan metode konsolidasi atau peremajaan itu kami punya tagline penataan Mahananni yaitu perumahan dan permukiman layak huni. Mahananni itu dalam bahasa Jawa artinya menjadi sebab selanjutnya, sehingga diharapkan dengan perumahan dan permukiman layak huni menyebabkan kampung menjadi lebih nyaman,” terang Sigit.

Dia menjelaskan konsep penataan kumuh di Terban dilakukan dengan cara menata bagan-bagan tanah yang selama ini tersebar tak beraturan digeser menjauh dari sungai. Lalu dibangun rumah deret. Rumah warga  terdampak akan dibangun lagi dengan luasan yang sama seperti sebelumnya tapi dengan dua lantai. Misalnya sebelumnya luas tanahnya 60 meter persegi maka setelah penataan mendapat 30 persegi dengan bangunan rumah dua lantai sehingga luasannya tetap sama. Sisa lahan akan digunakan untuk hunian bagi warga, yang sebelumnya rumahnya mepet sungai.

“Tahapan penataan kawasan kumuh di Terban sudah mulai pembongkaran rumah warga. Ada biaya kos (untuk tempat tinggal sementara) Rp 500 ribu per bulan selama enam bulan,” tuturnya.

Sedangkan penataan kawasan kumuh di Prenggan ada di wilayah RW 1 berupa pembangunan sanitasi. Dia menyebut pembangunan sanitasi di Prenggan itu menggunakan dana APBD sekitar Rp 1 miliar. Konsep penataan kawasan kumuh di Prenggan juga akan memundurkan permukiman  sekitar 3 meter, tapi untuk saat ini penataan belum menyentuh permukiman.

Sementara penataan kawasan kumuh di Pringgokusuman berupa penataan permukiman dengan dana sekitar Rp 1,5 miliar dan sanitasi sekitar Rp 1,25 miliar. Sigit mengutarakan penataan juga dilakukan dengan konsolidasi tanah dengan menata bagan-bagan tanah. Kawasan kumuh di Pringgokusuman itu dihuni sekitar 11 KK. Pihaknya menegaskan sudah melakukan sosialisasi ke masyarakat yang rumahnya terdampak terkait penataan kawasan kumuh di Terban, Prenggan dan Pringgokusuman.

“Yang Pringgokusuman tahapan pekerjaan, baru kontrak (paket pekerjaan) awal Mei ini. Permukiman warga di bantaran sungai yang ditata itu, tanahnya semua  Sultan Ground. Yang di Pringgokusuman dan Terban,” imbuh Sigit

Secara terpisah salah satu warga Terban yang rumahnya masuk penataan kawasan kumuh, Wahono berharap penataan bisa cepat selesai. Setelah rumahnya dibongkar, dia dan keluarganya sementara tinggal di rumah susun sewa (Rusunawa) Gemawang. Dia sudah menerima dana Rp 500 ribu/bulan selama 6 bulan dari Pemkot Yogyakarta terkait penataan kawasan kumuh untuk menyewa rusunawa. “Ya semoga bisa cepat selesai. Jadi warga senang dan tenang. Rumah yang jelek jadi bagus. Nanti dibangun rumah lagi jadi lantai dua,” ucap Wahono didampingi istrinya ditemui saat mengecek kondiri rumah yang dibongkar. (***)

*Portal Berita Pemerintah Kota Yogyakarta

 Pemkab Badung Dan Bank Bpd Bali Tandatangani Mou “sidi Kumbara” Tingkatkan Akses Permodalan Umkm, Seluruh Biaya Ditanggung Pemkab. Badung (Foto : @badungkab.go.id)

Badung, goindonesia.co – Dalam upaya meningkatkan akses permodalan UMKM dalam pengembangan usaha mikro, Pemkab. Badung bekerjasama dengan PT. Bank BPD Bali menandatangani kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama (MoU) tentang penyelenggaraan program pembangunan usaha mikro melalui Subsidi Kredit Usaha Mikro Badung Sejahtera (Sidi Kumbara), di Puspem Badung, Senin (6/5). Melalui Sidi Kumbara, pelaku UMKM akan dibebaskan seluruh biaya, baik biaya bunga maupun biaya lainnya karena sepenuhnya ditanggung oleh Pemkab Badung. Penandatangan MoU dilakukan Bupati Badung diwakili Sekda Badung I Wayan Adi Arnawa bersama Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma, Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan I Nyoman Widiana, Direktur Kredit BPD Bali Made Lestara Widyatmika didampingi Kepala OJK Provinsi Bali diwakili Deputi, Adi Dharma.

Sekda Adi Arnawa menyambut baik kerjasama subsidi kredit untuk UMKM di Badung. Dijelaskan, tahun ini baru dipasang untuk 100 UMKM, ke depan tetap akan dilanjutkan dan di tahun 2025 sudah dirancang untuk 200 UMKM. “Ini merupakan langkah yang tepat sekali untuk menumbuhkan UMKM di Badung. Mudah-mudahan dengan kebijakan ini akan mendorong UMKM lain untuk bangkit. Terutama sekarang ini banyak UMKM kita hanya bergerak di makanan dan minuman, belum banyak disentuh UMKM di sektor perikanan maupun pertanian. Untuk itu kami sudah perintahkan Dinas Koperasi bergerak berkoordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mengkomunikasikan dengan petani, kelompok peternak agar segera memanfaatkan fasilitas subsidi kredit ini,” terangnya.

Kadis Koperasi, UKM dan Perdagangan I Nyoman Widiana menyampaikan, melalui Sidi Kumbara diharapkan dapat mendorong UMKM fokus meningkatkan produksi produknya, daya saing usaha serta meningkatkan omset penjualan produk UMKM. Dengan sidi kumbara,  pelaku UMKM tidak dibebani biaya bunga, biaya provisi, administrasi dan premi jasa penjaminan. Biaya-biaya tersebut akan dibebankan dari APBD Badung. Besaran kredit yang bisa dimohonkan di BPD Bali Cabang Badung dan Mangupura maksimal 25 juta, dengan jangka waktu pelunasan selama 24 bulan.

Direktur Utama Bank BPD Bali I Nyoman Sudharma menjelaskan, bahwa program ini menjadi unggulan dari Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) dan melebihi program pusat yang diluncurkan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR). “Kalau di KUR pelaku usaha masih membayar bunga, kalau dengan program sidi kumbara seluruh bunga dan biaya lainnya ditanggung oleh pemerintah badung,” terangnya. Pihaknya siap menjalankan program sidi kumbara dan berharap dapat ditambah di tahun berikutnya.

Sementara menurut Kepala OJK Provinsi Bali diwakili Deputi, Adi Dharma, program Sidi Kumbara sangat spektakuler, karena debitur UMKM tidak dibebankan bunga sama sekali alias nol persen. “Baru di Badung setahu saya satu-satunya daerah yang membebaskan biaya bunga dan biaya lainnya. Program seperti ini kami harapkan bisa diikuti daerah lain sehingga UMKM semakin bergairah,” harapnya. (***)

*Pemerintah Kabupaten Badung, Diskominfo Badung

Romanus Mbaraka salah satu putra asli Papua yang ikut mendaftar di Partai Politik untuk maju sebagai Bacalon Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam kontestasi Pilkada 2024 (Foto : @suara.merauke.go.id)

Merauke, goindonesia.co – Romanus Mbaraka menjadi salah satu putra asli Papua yang ikut mendaftar di Partai Politik untuk maju sebagai bakal calon (Bacalon) Gubernur Provinsi Papua Selatan dalam kontestasi Pilkada 2024.

Senin (6/4/2024) Romanus Mbaraka menyerahkan berkas ke Sekretariat DPW Partai NasDem Papua Selatan kepada panitia seleksi. Ia membuktikan bahwa sekalipun dirinya adalah ketua DPW Partai NasDem Papua Selatan, ia tetap mengikuti mekanisme pendaftaran melalui panitia.

“Saya mendaftar sebagai bakal calon gubernur Papua Selatan, selanjutnya nanti ada pleno yang dilaksanakan sesuai jadwal tingkat provinsi dan tingkat atas,” tutur Romanus usai penyerahan berkas di Jalan Brawijaya Merauke.

Pria yang menjabat dua periode sebagai Bupati Merauke ini menyebut Partai NasDem punya kriteria bakal calon yang akan diusung yakni komitmen membuat kebijakan dan program untuk membangun daerah Papua Selatan. Memiliki hati yang betul-betul memperhatikan rakyat kecil hingga ke pelosok dalam semua bidang. Dan yang tidak kalah penting adalah ketika terpilih nanti akan komitmen memberikan kontribusi terhadap Partai NasDem. 

Calon kandidat lain yang juga akan berkompetisi sebagai Bacalon Gubernur Papua Selatan Pilkada 2024 adalah Yoseph Yanawo Yolmen. Sementara ia menjabat sebagai Kepala BP3OKP (Badan Pengawal Percepatan Penyelenggaraan Otonomi Khusus Papua) dan sudah melakukan pendaftaran di Partai PDIP dan beberapa partai lainnya. 

Yosep mengaku sebagi anak negeri merasa terpanggil untuk membangun negerinya sehingga dapat membantu masyarakat Papua khususnya Papua Selatan yang menurutnya sangat membutuhkan pemimpin yang punya kapabilitas, loyalitas dan punya hati untuk masyarakat secara khusus bagian masyarakat asli Papua serta pemimpin yang takut akan Tuhan. Prioritasnya adalah mendorong kemajuan di bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi masyarakat sebagaimana visi dan misinya adalah menciptakan terobosan perekonomian yang baru, serta konektivitas antara daerah yang baik. 

“Saya kembali ke sini adalah panggilan hati nurani, panggilan ibu pertiwi dengan kompetensi, kemampuan manajerial yang saya miliki mudah-mudahan itu akan bermanfaat bagi masyarakat di Papua Selatan,” ucap Yoseph. (***)

*Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Merauke