Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani menerima Penghargaan Pembangunan Daerah yang diberikan langsung Presiden Joko Widodo di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024 di Jakarta (Foto : @banyuwangikab.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Presiden Joko Widodo menyerahkan secara langsung Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) kepada Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani Jakarta, Senin (6/5/2024). Penghargaan tersebut diberikan di sela-sela Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Nasional 2024. PPD tingkat nasional tersebut diberikan setelah sebelumnya Banyuwangi juga meraih PPD terbaik tingkat Jawa Timur.

PPD merupakan raihan atas segenap perencanaan, pelaksanaan, dan dampak yang dihasilkan dari berbagai program pembangunan. Hal ini selaras dengan arahan Presiden Jokowi untuk menggunakan anggaran berdasarkan prioritas program yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Mengelola fiskal dan anggaran betul-betul harus hati-hati. Jangan sampai ada uang serupiah pun meleset dari rencana yang kita buat. Perhatikan betul-betul skala prioritas,” pesan Jokowi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani yang menerima langsung penghargaan tersebut menyampaikan hal tersebut sebagai pelecut semangat bagi daerah untuk menghasilkan program yang memiliki dampak luas.

“Sebagaimana arahan Bapak Presiden, kita tidak bisa lagi hanya sekadar membuat kegiatan yang penting berjalan. Perlu dilakukan berbagai inovasi untuk menghasilkan program yang dampaknya bisa dirasakan langsung masyarakat,” terangnya.

Ipuk menambahkan, untuk menghadapi tantangan daerah, Pemkab Banyuwangi menjalankan payung program besar yang disebut sebagai “Banyuwangi Rebound”. Di dalamnya terdapat program yang berfokus pada penguatan sektor ekonomi, yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan dan pengangguran sebagai tujuan utama; ditopang oleh sektor infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM sebagai penggeraknya.

Selain itu, ada program sektor kesehatan dan pendidikan yang fokus pada peningkatan akses (pemerataan) dan kualitas layanan, yang ditopang dengan pemenuhan SDM guru dan tenaga kesehatan secara berkelanjutan.

Dampak dari beragam program tersebut, lanjut Ipuk, sudah terukur. Di antaranya, berdasarkan data BPS, kenaikan kemiskinan di Banyuwangi selama masa pandemi 2020-2021 hanya 0,01 persen (dari 8,06% pada 2020 menjadi 8,07% pada 2021), merupakan kenaikan kemiskinan terendah di Jatim (semua daerah mengalami kenaikan kemiskinan akibat pandemi). Per 2022, angka kemiskinan Banyuwangi kembali menurun menjadi 7,5 persen; lalu kembali turun menjadi 7,34 persen pada 2023; merupakan level terendah dalam sejarah Banyuwangi sejak Indonesia merdeka.

Banyuwangi juga dinilai mampu mengelola inflasi dengan baik; ditetapkan sebagai kabupaten dengan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik se-Jawa dan Bali empat tahun berturut-turut, yang penghargaannya diserahkan Presiden Joko Widodo.

Salah satu indikator keberhasilan program pembangunan lainnya, papar Ipuk, dapat dilihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang terus meningkat; dari 71,85 (2020), 72,62 (2021), 73,15 (2022), dan 73,79 (2023). Angka IPM Banyuwangi sudah masuk kategori “tinggi” dan tercatat sebagai yang tertinggi di wilayah timur Pulau Jawa yang kerap disebut “Sekar Kijang” (meliputi Situbondo, Jember, Bondowoso, Banyuwangi, Lumajang). (***)

*@banyuwangikab.go.id

Rapat untuk mempercepat proses pensertipikatan lahan pekarangan yang dimohonkan oleh warga eks transmigrasi Timor-Timur di Desa Sumberklampok Gerokgak yang dipimpin Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana (Foto : @bulelengkab.go.id)

Buleleng, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Bupati Buleleng, Ketut Lihadnyana, memimpin rapat penting untuk mempercepat proses pensertipikatan lahan pekarangan yang dimohonkan oleh warga eks transmigrasi Timor-Timur di Desa Sumberklampok Gerokgak, pada Senin (6/5). 

Rapat yang diadakan di Rumah Jabatan Bupati ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk Kajari Buleleng Rizal Syah Nyaman, Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi, dan Kasdim 1609/Buleleng Mayor Inf Gede Nariada, BPN Singaraja, SKPD terkait lingkup Pemkab Buleleng serta perwakilan masyarakat eks Timor-Timur.

Dalam pertemuan tersebut, Pj Bupati Ketut Lihadnyana menegaskan komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kepada masyarakat eks transmigrasi Timor-Timur atas lahan yang mereka tempati dengan menerbitkan sertifikat hak milik.

Langkah tersebut diwujudkan melalui upaya memfasilitasi masyarakat eks transmigrasi ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI, yang menghasilkan SK pelepasan lahan pekarangan seluas 5,16 Ha untuk 107 warga.

“Pemerintah hanya ingin memastikan permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat eks transmigrasi Timor-Timur dapat segera terselesaikan. Kami berharap agar masyarakat tersebut mau bersama-sama mengikuti proses pensertipikatan lahan pekarangan terlebih dahulu, sementara untuk lahan garapan akan mengikuti mekanisme selanjutnya,” ujar Pj Bupati Lihadnyana.

Sementara itu, Kepala Sesi Penataan dan Pemberdayaan BPN Buleleng, Kus Sanyoko, menyampaikan rencana pendataan tanah bagi warga eks Timor-Timur di Desa Sumberklampok. Pendataan ini akan dilakukan sesuai dengan SK dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI, diikuti dengan pemetaan dan pengukuran.

Sanyoko mengharapkan partisipasi penuh dari masyarakat untuk mendukung proses ini, karena akan berdampak pada penerbitan sertipikat. Proses pendataan akan dimulai dengan pendataan lahan pekarangan bagi 107 kepala keluarga seluas 5,16 Ha, sementara pendataan lahan garapan masih dalam proses menunggu keputusan dari pusat mengingat status yang dimohonkan masih kawasan hutan. (***)

*Pemerintah Kabupaten Buleleng

Konferensi Nasional WGWC di Prime Plaza Hotel, Kota Bukit Indah, Purwakarta (Foto : @purwakartakab.go.id)

Purwakarta, goindonesia.co : Working Group on Women Preventing Countering Violent Extremism (WGWC) telah menjadi rumah bersama dalam memiliki knowledge yang luar biasa. Dalam perjalanannya WGWC dan publik menyadari bahwa bicara perempuan bukan bicara entitas tunggal.

Demikian disampaikan Country Representative AMAN Indonesia-SC WGWC, Dwi Rubiyanti Kholifah pada Konferensi Nasional WGWC di Prime Plaza Hotel, Kota Bukit Indah, Purwakarta, Senin 06 Mei 2024.

Menurutnya, dalam konferensi ini digelar dialog-dialog tentang perkembangan terkini dalam ekstrimisme kekerasan dengan perspektif perempuan, perdamaian dan keamanan. Lalu, ada dialog soal upaya memperkuat peran dan agensi perempuan serta partisipasi yang signifikan dari perempuan dan pemuda dalam mencegah ekstremisme kekerasan.

“Konferensi ini adalah ruang untuk mendatangkan aktor-aktor yang bekerja mencegah dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan mengarah pada terorisme. Mengapa Indonesia penting menyelenggarakan sejumlah konferensi seperti ini? Ya karena untuk melihat berapa besar sebenarnya upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat tentu bersama dengan pemerintah baik nasional maupun daerah untuk pencegahan yang lebih sistematis,” ujar Dwi Rubiyanti kepada awak media.

Kata Dwi, untuk membuat sebuah mitigasi yang lebih baik agar aksi-aksi teror di masa depan itu bisa diminimalisir, perspektif gender Indonesia sudah punya Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender. “Kami mengingatkan lagi bahwa pengarusutamaan gender belum selesai dan tetap harus dijaga khususnya dalam konteks kita melawan ekstremisme kekerasan,” ujarnya.

Konferensi ini juga untuk kembali mengingatkan kepada publik bahwa tidak akan bisa mengenali tren terbaru terkait dengan gerakan kelompok-kelompok ekstremis ini tanpa memiliki perspektif gender. 

“Karena aktor-aktornya sudah masuk pada perempuan anak-anak dan remaja, bukan hanya itu serasa perempuan Indonesia memiliki sejarah yang sangat baik bagaimana berkontribusi pada negeri ini dan dengan itu maka WGWC perlu mengingatkan untuk melakukan perlawanan dan mau tidak mau harus melibatkan secara lebih luas lagi dan lebih sistematis bagaimana organisasi-organisasi perempuan dan semua elemen atau organisasi di negeri ini bersatu,” kata Dwi.

Sementara, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat, Siska Gerfianti mengatakan bahwa di Jawa Barat sudah punya Pergub tentang rencana aksi daerah yaitu Nomor 40 Tahun 2022, tentang rencana aksi daerah untuk penanggulangan kekerasan.

“Kita bisa lihat beberapa kasus tahun-tahun sebelumnya, kita sedang berupaya tentu di Jawa Barat untuk menggeser ke arah pencegahan preventif dan promosi. Kita juga sudah memiliki beberapa program unggulan untuk mengatasi kekerasan ini termasuk Jabar Cekas, Jabar berani cegah tindakan kekerasan, sampai dengan level dari provinsi, kabupaten kota, kecamatan dan desa,” kata Siska.

Pemprov Jabar dp3kb dan sudah berkata-kata dan kita juga ada layanan UPTD PPA dengan sapa 129 yang kita siapa warganya punya Pemprov Jabar.

Di tempat yang sama, Deputi Bidang Kerjasama Internasional BNPT, Andhika Chrisnayudhanto menyatakan sangat mendukung kolaborasi dengan WGWC dan juga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Purwakarta yang telah menyelenggarakan Konferensi WGWC tahun ini.

“Kalau kita lihat ada temanya tahun ini mengangkat masalah perempuan agensi dan pemberdayaan untuk melawan ekstremisme berbasis kekerasan. Tentunya ini sesuai dengan tujuan dari BNPT, dan kita lihat mengapa Purwakarta menjadi salah satu tempat untuk melaksanakan konferensi, justru dari Purwakarta ini sudah lahir peraturan Gubernur 14 tahun 2023 tentang rencana aksi daerah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan ekstremisme berbasis kekerasan, jadi kalau kita lihat ini memang sudah menjadi jalur antara pemerintah civil society dan juga dengan pemerintah kabupaten,” kata Andhika. (***)

*(Diskominfo Purwakarta, Pemerintah Kabupaten Purwakarta)