Connect with us

Berita Provinsi

Sekda Hansastri Minta Kabupaten Kota Tuntaskan Penetapan Batas Desa dan Nagari 

Published

on

Sekda Provinsi Sumbar, Hansastri (Foto : @sumbarprov.go.id)

Bukittinggi, goindonesia.co – Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) Hansastri mengimbau kabupaten dan kota untuk serius dan fokus melakukan percepatan pelaksanaan 1 peta sesuai amanat Perpres Nomor 23 Tahun 2021 dengan menuntaskan penetapan dan penegasan batas desa dan nagari di wilayah masing-masing.

Hal itu ditegaskan Hansastri saat memberikan sambutan pada kegiatan Asistensi Teknis Penegasan Batas Desa serta Pemutakhiran Data Nama Desa dan Kode Desa di Aula UPTD Balai Pelatihan Pertanian, Mandiangin, Bukittinggi, Rabu (24/4/2024).

Menurut Hansastri, kabupaten dan Kota sebagai pemilik kewenangan penetapan batas desa/nagari memiliki tanggungjawab serta peran besar dan strategis sekaligus sebagai ujung tombak pelaksanaan percepatan penetapan batas dimaksud di wilayahnya masing-masing. 

“Kementerian Dalam Negeri, Badan Informasi Geospasial dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat hanya bisa mendorong dan mensupport bapak ibu semua. Lebih dari ini, Kuncinya ada pada masing-masing pemerintah kabupaten dan kota,”ujar Hansastri kepada para peserta yang berasal dari kabupaten dan kota di Sumbar yang memiliki desa.

Hansastri menambahkan, penetapan dan penegasan batas nagari/desa merupakan langkah penting untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Nagari/Desa yang memenuhi aspek secara teknis dan yuridis.

Lebih lanjut dijelaskan Hansastri, berdasarkan hasil monitoring yang telah dilaksanakan oleh Biro Pemerintahan dan Otda per Maret 2024, telah ada peningkatan dalam proses pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa/nagari di Provinsi Sumatera Barat. 

Dari 1.035 Nagari/desa telah ditetapkan dengan Peraturan KDH, sebanyak 168 nagari/desa atau 16,23 persen, Dalam proses pelaksanaan penegasan sampai dengan bulan april 2024 sebanyak 588 nagari/desa. Sementara yang masih belum ada progres atau belum dilaksanakan sama sekali, sebanyak 279 nagari/desa atau 27,05 persen.

“Kondisi saat ini, batas desa atau nagari di Sumatera Barat baru selesai dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati/Walikota sebanyak 168 desa dari total 1.035 Desa se Sumatera Barat. Artinya baru selesai 16,23 persen. Oleh karenanya, pertemuan ini menjadi penting, dalam upaya bagaimana menemukan cara percepatan pencapaian target. Harus ada komitmen disemua lapisan,”tegas Hansastri. 

“Memang harus kita akui, bahwa masih ada beberapa permasalahan yang menjadi kendala sehingga penting untuk kita diskusikan bersama. Diantaranya Peta Batas Nagari/Desa masih belum sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2014, terbatasnya APBD, anggaran desa belum mengakomodir, hingga lemahnya konsolidasi dan koordinasi OPD pelaksana penetapan dan penegasan batas nagari atau desa di daerah,”lanjut Sekda.

Sekda berharap melalui asistensi teknis oleh Kemendagri tersebut, dapat merumuskan kesepakatan bersama, termasuk mohon kebijakan Kemendagri untuk bisa membantu Sumatera Barat dalam upaya percepatan ini.

“Saya yakin, semua kita dan Kepala Daerah akan sepemikiran dengan kita bersama, untuk segera menuntaskan pemenuhan target ini. Tinggal lagi kita carikan apa dan bagimana solusinya, Semoga pertemuan ini bisa berjalan baik dan mendapatkan hasil yang optimal,”pungkas Hansastri. 

Kegiatan yang diikuti perwakilan dari OPD dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Bagian Hukum, serta Bagian Pemerintahan, ini dibuka secara daring oleh Plh. Direktur Fasilitasi Penataan dan Administrasi Desa Ditjen Bina Pemdes Kemendagri, Ayu Firman.

Asistensi teknis ini menurut Ayu untuk meng-update data dan informasi mengenai penegasan batas desa serta pemutakhiran data nama desa yang telah dilaksanakan masing-masing kabupaten.

Semoga kegiatan ini dapat mempercepat proses penegasan batas desa serta pemutakhiran data nama desa dan kode desa yang ditandai dengan lahirnya peraturan bupati,” harap Ayu Firman.

Dia mengungkapkan asistensi teknis ini diharapkan mampu menemukan solusi dari berbagai masalah yang sering ditemui tim teknis provinsi dan kabupaten di lapangan.

Kegiatan yang berlangsung sehari ini juga menjadi ajang monitoring dan evaluasi terhadap proses dan progres penetapan dan penegasan batas desa yang telah dilaksanakan pemerintah daerah melalui tim PPBDes, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten. (***)

*(Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Sumatera Barat)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita Provinsi

Kolaborasikan Gebyar BBI/BBWI dengan Festival Lancang Kuning, Ini Harapan Kadisperindagkop UKM Riau

Published

on

Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik OH (Foto : @mediacenter.riau.go.id)

Pekanbaru, goindonesia.co – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau kembali dipercayai sebagai tuan rumah pelaksanaan kegiatan Harvesting Gerakan Nasional (Gernas) Bangga Buatan Indonesia dan Bangga Berwisata di Indonesia (BBI/BBWI) tahun 2024.

Berbeda dari tahun sebelumnya, pada acara perayaan kali ini, Pemprov Riau menyandingkan acara Gernas BBI/BBWI tersebut bersamaan dengan kegiatan Lancang Kuning Carnival.

“Tahun ini Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah atau (Disperindagkop UKM) bersama Dinas Pariwisata berinisiasi mengkolaborasikan Lancang Kuning Carnival dengan Bazar UMKM Gernas BBI/BBWI,” ujar Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Provinsi Riau, Taufik OH. Jum’at, (3/5/2024).

Taufik OH mengungkapkan, pada perayaan Harvesting Gernas BBI/BBWI tahun 2023 yang lalu, Pemprov Riau berhasil meraup prndapatan hingga Rp. 47 miliar dalam bidang prestasi UMKM melalui biro pengadaan barang dan jasa di Riau dan Rp. 18 miliar melalui BBWI.

“Pada tahun lalu, Provinsi Riau menjadi penyelenggara Gernas BBI/BBWI terbaik. Jadi total transaksi tahun lalu mencapai Rp65 miliar,” paparnya di Kantor Gubernur.

Melihat hal ini, Taufik memperkirakan total pendapatan yang dapat diraup oleh Pemprov Riau pada Harvesting tahun ini bisa lebih dari tahun lalu.

Ia melaporkan per tanggal 1 Mei 2024, e-katalog produk tingkat komponen dalam negeri (TKDN) Provinsi Riau telah menyentuh angka Rp1,17 triliun.

“Sementara untuk transaksi UMKM sudah Rp10 miliar per tanggal 1 Mei. Artinya hingga Harvesting pada 23 Juni 2024 nanti bisa lebih dari Rp18 Miliar,” ujar Taufik OH.

Selain itu, pada tanggal 10 Mei nanti, pihaknya  bersama Bank Indonesia akan mengadakan kegiatan pelatihan, pendampingan dan business matching bagi para pelaku UMKM.

“Pelatihannya akan kita gelar tanggal 10 Mei 2024. Kami berharap para pelaku UMKM dapat mengambil kesempatan yang baik ini,” tutup Taufik OH. (***)

*(Mediacenter Riau, BIDANG INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK)

Continue Reading

Berita Provinsi

Jadikan Gaharu Sebagai Komoditi Unggulan Baru Sumsel, Gubernur Fatoni Launching Pelestarian Pohon Gaharu

Published

on

Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni menandatangani prasasti tanda dilaunchingnya Pelestarian Pohon Gaharu sebagai Icon dan Pengembangan Menjadi Komoditi Unggulan Baru Sumatera Selatan di PT. Gotama Arifsyah Estate, Jl. Palembang Betung Km. 35 Desa Langkan Banyuasin (Foto : @sumselprov.go.id)

Palembang, goindonesia.co – Pohon Gaharu merupakan pohon yang memiliki banyak manfaat baik untuk keperluan bahan baku makanan, kosmetik, dan kimia. Membuat Pohon Gaharu yang sudah ada sejak jaman Kerajaan Sriwijaya ini menjadi salah satu pohon termahal di dunia karena banyaknya manfaat tersebut.

Hari ini (Jum’at, 3/5) Pj. Gubernur Sumatera Selatan, Agus Fatoni menandatangani prasasti tanda dilaunchingnya Pelestarian Pohon Gaharu sebagai Icon dan Pengembangan Menjadi Komoditi Unggulan Baru Sumatera Selatan di PT. Gotama Arifsyah Estate, Jl. Palembang Betung Km. 35 Desa Langkan Banyuasin.

Kegiatan tersebut diinisiasi oleh PT. Gotama Arifsyah Estate dengan tujuan untuk melestarikan pohon gaharu agar menjadi komoditi unggulan baru di Sumatera Selatan yang bernilai ekonomi tinggi yang nantinya juga akan berdampak baik bagi masyarakat. Hal tersebut dijelaskan oleh Komisaris PT. Gotama, Hasanudin Galingging dalam sambutannya.

Dalam kesempatan yang sama, Pj. Gubernur Sumsel, Agus Fatoni menyampaikan apresiasinya kepada PT. Gotama karena telah melaksanakan kegiatan kolaboratif antar pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam rangka melestarikan dan mengembangkan pohon gaharu agar menjadi komoditi unggulan baru di Sumatera Selatan.

“Pohon gaharu ini nyata ada didepan kita, pohon ini harus kita jaga dan lestarikan agar nantinya menjadi icon baru Sumsel. ini adalah pohon yang sudah ada sejak jaman kerajaan Sriwijaya dan ini merupakan pohon termahal didunia karena dari gaharu bisa dihasilkan banyak produk olahan yang bermanfaat”, ucap A. Fatoni dalam sambutannya.

Berkaitan hal tersebut, A. Fatoni mengajak masyarakat dan semua tamu undangan yang hadir untuk serius dalam melestarikan pohon gaharu dengan menanam kembali bibit pohon gaharu dan mempelajari bagaimana cara untuk merawat serta cara untuk menjualnya.

“Kita bersyukur kita mendapatkan berkah dan rejeki ini yang ada di Desa Langkan. kegiatan pendampingan para petani gaharu harus terus kita lakukan sampai tingkat hilirisasi produk. Sehingga awalan baik ini akan mengurangi tekanan kerusakan hutan akibat perburuan liar serta memberikan dampak pada peningkatan ekonomi masyarakat Provinsi Sumatera Selatan”, tutur A. Fatoni.

Sementara itu Director Agarwood World Gallery Singapore, Jeffry Teoh. Salah satu pengusaha Singapura yang menandatangani MOU kerja sama antara Pemerintah, Pengusaha Lokal dan PT. Gotama Arifsyah Estate, menghimbau agar pohon gaharu yang bernilai ekonomis tinggi tersebut tidak sembarangan ditebang kecuali untuk dimanfaatkan dengan sangat baik.

Ia juga menjelaskan bahwa pohon gaharu yang berdiri disamping podium acara launching merupakan pohon gaharu yang memotivasi dirinya untuk melestarikan pohon tersebut karena keistimewaannya yang memiliki nilai ekonomis tinggi.

“Gaharu ini begitu istimewa, begitu spesial, sebab pohon gaharu memiliki nilai yang sangat tinggi dalam segi historis dan ekonomi. Pohon yang dihadapan kami sekarang sebagai motivasi untuk kita lestarikan dan dikembangkan menjadi komoditi besar untuk sumsel, jari kita bersama menjaga dan tidak sembarang menebang kecuali dimanfaatkan dengan baik”, tuturnya.

Selanjutnya A. Fatoni beserta pendamping melakukan penanaman bibit pohon gaharu secara simbolis.

Turut hadir Penjabat Bupati Banyuasin, H. Hani Syopiar Rustam, SH, Pimpinan Pondok Pesantren Qodratullah Langkan, Abuya H. Ahmad Syafiq Hidayatullah Al -Hafiz, Ketua Umum BPD Hipmi Prov. Sumsel, H. Kgs. Hermansyah Mastari, SE dan Para Kepala OPD Prov. Sumsel. (***)

*Pemerintah Provini Sumatera Selatan

Continue Reading

Berita Provinsi

Pj Gubernur Sumut Serahkan Penghargaan Lingkungan Hidup kepada 227 Perusahaan

Published

on

Penyerahan Pengahargaan Lingkungan Hidup 2023 oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan (Foto : @sumutprov.go.id)

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menyerahkan Penghargaan Lingkungan Hidup kepada 227 perusahaan yang ada di Sumut. Pemberian penghargaan diharapkan dapat membawa manfaat yang besar dari lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Acara Penyerahan Pengahargaan Lingkungan Hidup 2023 oleh Pj Gubernur Sumut Hassanudin tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, Jumat (3/5).

“Dalam rangka penyerahan penghargaan dan dua hasil evaluasi Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) tahun 2023, Program Kampung Iklim (Proklim) dan sekolah berbudaya lingkungan hidup Provinsi Sumatera Utara (Adiwiyata) tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menjunjung pencapaian sasaran prioritas nasional yang di dalamnya berupa pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang diukur berdasarkan indikator kinerja utama, pengawasan ketaatan, pengendalian pencemaran air limbah, emisi, dan limbah B3,” kata Pj Gubernur Hassanudin.

Menurut Hassanudin, pemberian penghargaan tersebut juga dapat menghentikan pencemaran lingkungan pada air, udara, sampah dan limbah B3, dan kerusakan lingkungan di daerah aliran sungai (DAS). Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga terus mendorong dunia usaha meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungannya, terus berkembang dan mengalami proses perbaikan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan.

“Setelah konsep life cycle analysis, inovasi sosial, dan social return on investment (Sroi), tahun ini proper mengimplementasikan konsep green leadership dalam kriteria penilaiannya, dan upaya pengendalian emisi gas rumah kaca dilaksanakan melalui Program Kampung Iklim dengan target sebesar 20.000 kampung sampai tahun 2024 di seluruh Indonesia, sesuai arahan Bapak Presiden,” ucapnya.

Ia mengimbau, agar ada upaya sistematis dan serius sebagai tambahan agar masing-masing perusahaan dapat melaporkan beban pencemaran air, udara dan limbah B3 yang dapat direduksi melalui kegiatan proper, serta melaporkan juga realisasi dana CSR, sebagai upaya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan kesejahteraan sosial, ekonomi daerah dan masyarakat sekitar perusahaan.

“Bukan hanya reward saja yang diberikan, tapi ada juga target dan punish. Apalagi sudah pada grade merah dan hitam. Kami mengucapkan terima kasih kepada bapak dan ibu sekalian, yang telah melakukan upaya pengelolaan lingkungan hidup pada usaha atau kegiatan masing-masing. Kami sangat berharap adanya kerja sama yang baik untuk meningkatkan kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sehingga dapat memberikan nilai positif terhadap upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan di Provinsi Sumatera Utara,” ujarnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Sumut Yuliani Siregar mengatakan, pelaksanaan Proper dan Adiwiyata ini fokus kepada pembinaan, pengawasan dan evaluasi ketaatan perusahaan dan menerapkan praktik- praktik baik dan perilaku ramah lingkungan hidup di sekolah dan sekitar sekolah. Dalam hal ini, katanya, mereka juga melaksanakan gerakan peduli dan berbudaya lingkungan hidup di sekolah.

“Maksud dan tujuan dari pelaksanaan proper tahun 2023 ditargetkan untuk melakukan pengawasan terhadap 227 perusahaan, dengan pembagian 188 dilakukan evaluasi secara bersama-sama oleh evaluator proper KLHK RI dan DLHK Sumut. Sebanyak 39 perusahaan ditetapkan proper daerah Provinsi Sumatera Utara (Properda) yang dilakukan evaluasi oleh evaluator proper DLHK Sumut,” ucap Yuliani.

Sementara untuk penilaian sekolah Adiwyata Sumatera Utara dilakukan evaluasi terhadap 27 sekolah dan 2 program kampung iklim (Proklim). Ia mengatakan, Proklim dan Adiwiyata tahun2023 untuk peringkat emas diperoleh oleh dua perusahaan. Mereka adalah perusahaan-perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, dan melakukannya dengan upaya pengembangan masyarakat secara berkesinambungan.

Kemudian peringkat hijau diperoleh sebanyak 10 perusahaan. Penghargaan hijau diberikan kepada perusahaan yang melakukan pengelolaan lingkungan lebih dari yang dipersyaratkan, telah mempunyai keanekaragaman hayati.

Selanjutnya adalah peringkat biru sebanyak 159 perusahan yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan upaya pengelolaan lingkungan yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peringkat merah ada 49 perusahaan, dan 5 perusahaan peringkat ditangguhkan. Untuk peringkat Adiwiyata Provinsi Sumatera Utara tahun 2023 sebanyak 27 sekolah.

Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Sumut Arief S Trinugroho, Kepala Dinas Pendidikan Sumut Abdul Haris Lubis, perwakilan pimpinan sejumlah perusahaan, serta ASN di LHK di lingkungan Provinsi Sumut dan kabupaten/kota. (***)

*Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, sumutprov.go.id

Continue Reading

Trending