Rapat Penanggulangan DBD, yang digelar Pemkot Denpasar, serta melibatkan perwakilan perangkat desa, lurah, kecamatan, dan puskesmas di Kota Denpasar, di Gedung Santi Graha (Foto : @www.denpasarkota.go.id)

Denpasar, goindonesia.co : Pemerintah Kota Denpasar secara serius berupaya melakukan pencegahan penyebaran Demam Berdarah Dengue (DBD) untuk menekan laju kasus penyakit yang disebabkan oleh nyamuk tersebut. Hal ini terungkap dalam Rapat Penanggulangan DBD, yang digelar Pemkot Denpasar, serta melibatkan perwakilan perangkat desa, lurah, kecamatan, dan puskesmas di Kota Denpasar, di Gedung Santi Graha, Selasa (30/4).

Sekretaris Daerah Kota Denpasar, Ida Bagus Alit Wiradana, yang hadir dalam rapat tersebut, mengungkapkan bahwa di bulan April 2024 telah terjadi 248 kasus DBD. Untuk menangani kasus ini, Alit Wiradana menyebut  harus ada kolaborasi antar perangkat desa untuk mencari solusi dalam melakukan langkah preventif penanganan DBD. 

“Peningkatan jumlah kasus DBD di Kota Denpasar pada bulan April 2024 sebanyak 248 kasus. Mari kita bangun kolaborasi tingkatkan komunikasi sehingga bisa berjalan bersama dan mengesampingkan ego sektoral. Libatkan seluruh perangkat yang ada di desa kelurahan dalam penanganan DBD,” tegasnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Anak Agung Ayu Agung Candrawati mengatakan, persepsi dalam pencegahan  DBD, harus disamaratakan. Terdapat perbandingan kasus di Bulan April tahun 2023 dan tahun 2024, yang menunjukan perbedaan yang cukup signifikan, sehingga perlu beberapa solusi penanggulangan DBD.

“Langkah – langkah penanggulangan DBD yang dapat dilakukan yakni dengan melakukan sosialisasi tentang DBD (melalui radio, media sosial, dan sekolah), kegiatan pemantauan jentik oleh Jumantik (Juru pemantau jentik), kegiatan gertak PSN (Pemberantasan Sarang Nyamuk) oleh Jumantik di setiap banjar, lomba PSN, pelaksanaan fogging fokus, pelaksanaan fogging massal (ULV), dan pelaksanaan fogging massal (pengasapan),” tuturnya. (***)

*(Humas, Pemerintah Kota Denpasar).

Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat (Foto : @kemlu.go.id)

Jakarta, Indonesia, goindonesia.co – Dalam konferensi pers menuju penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10, 18-25 Mei 2024 di Bali, yang digelar oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi, Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral, Kementerian Luar Negeri, Tri Tharyat menjelaskan bahwa air adalah peacebuilding tool paling efektif di tengah kondisi dunia yang penuh konflik (29/4).

Lebih lanjut disampaikan, Hydro Diplomacy atau Diplomasi Air merupakan salah satu cara untuk bangun kolaborasi dan kerja sama internasional untuk mengatasi isu dan tantangan terkini terkait air dan sanitasi. Melalui WWF ini, Indonesia ingin perkuat kerja sama dan dorong inovasi dalam pengelolaan air yang berkelanjutan, sehingga air dapat menjadi sumber kehidupan dan kemakmuran bagi seluruh penduduk dunia.

Ministerial Delaration yang akan menjadi outcome document WWF ke-10 telah mencerminkan beberapa kepentingan nasional Indonesia, yaitu pengusulan Hari Danau Sedunia, pendirian Centre of Excellence untuk ketahanan air dan iklim, dan pengarusutamaan pengelolaan sumber daya air secara terpadu pada pulau-pulau kecil.

WWF-10 juga diharapkan menjadi bentuk kepemimpinan Indonesia yang menghasilkan legacy dengan dicantumkannya daftar proyek air konkrit sebagai bentuk komitmen setiap negara dan stakeholders yang hadir.

“Pemerintah harus pastikan masyarakat luas dapat merasakan manfaat konkret dari pertemuan World Water Forum ini”, tegas Dirjen Tri.

Penyelenggaraan WWF-10 bersifat timely karena pada tahun 2022 setengah populasi dunia mengalami kelangkaan air yang parah, di mana 2,2 milyar orang hidup tanpa akses terhadap air minum, dan 3,5 milyar penduduk dunia kekurangan akses terhadap sanitasi yang dikelola secara aman. Kondisi ini diperparah oleh situasi konflik dan peperangan yang memnyebabkan sulitnya akses warga sipil terhadap air bersih.

Sampai dengan 27 April 2024, telah tercatat lebih dari 1.500 orang dari 99 negara akan berpartisipasi pada World Water Forum ke-10, dimana empat Kepala Negara/Pemerintahan dan 28 Menteri atau Pejabat Setingkat Menteri atau Special Envoy, termasuk 3 Deputi PM, telah memberikan konfirmasi kehadiran.

WWF ke-10 akan secara resmi dibuka oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 20 Mei 2024 dan memimpin rangkaian kegiatan para leaders, yaitu welcoming dinner, high-level meeting, leaders’ luncheon dan leaders’ visit ke Tahura Mangrove Forest Bali. Beberapa side events juga akan dilaksanakan, seperti forum diskusi Subak and Spice Route: Local Wisdom Water Management yang mengangkat pengelolaan pengairan Subak di Bali. (***)

*Sumber: Kementerian Luar Negeri

Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka dukungan anggaran pengamanan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2024 (Foto : @bengkuluprov.go.id)

Bengkulu, goindonesia.co – Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dalam rangka dukungan anggaran pengamanan penyelenggaraan Pilkada Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu tahun 2024.

Hal ini ditandatangani oleh Gubernur Rohidin Mersyah dan Kapolda Bengkulu Irjen Pol. Armed Wijaya di Balai Raya Semarak pada Selasa (30/4/2024).

“Kita baru saja mengikuti penandatanganan NPHD terkait hibah anggaran pengamanan Pilkada Gubernur dan Wakil Guberur yang akan dilaksanakan pada 27 November mendatang. Lalu, secara nasional juga akan dilaksanakan Pilkada serentàk di 37 Provinsi di 545 kabupaten dan kota,” kata Gubernur Rohidin.

Gubernur Rohidin optimis, pelaksanakan Pilkada 27 November mendatang yang digelar secara sèrentak akan berlangsung aman dan tertib.

Terlebih, kata Rohidin, Pròvinsi Bengkulu yang sudah melaksanakan Pilkada sebanyak 4 kali dan memiliki trend yang positif, aman dan tertib.

“Pada bulan Maret lalu tahapan sudah dimulai. Pada 4 Mei mendatang kita akan launching Maskot Pilkada. Jadi tahapan sudah dimulai. Kita sudah 4 kali melaksanakan Pilkada terhitung sejak 2005, 2010, 2016 dan 2020 dan semua berjalan lancar aman dan tertib,” jelas Rohidin.

Sementara Kapolda Bengkulu Irjen Pol Armed Wijaya menyampaikan, perjanjian NPHD yang digelar Pemerintah Provinsi Bengkulu bersama Polda Bengkulu sangat penting dalam mendukung terwujudnya pemilihan kepala daerah aman dan kondusif.

“Perjanjian NPHD ini sangat penting dalam mendukung terwujudnya pemilihan kepala daerah aman dan kondusif. Kami mengucapkan terima kasih atas sudah dilaksanakan NPHD secara bersama antara Polda dan Pemerintah Provinsi Bengkulu,” tutupnya. (***)

*Pemerintah Provinsi Bengkulu | Dikelola oleh Diskominfotik