Menhub Budi Karya Sumadi membahas potensi investasi pada pengembangan proyek-proyek TOD di sekitar stasiun MRT Jakarta saat hadiri kegiatan Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum 2024, di KBRI Tokyo yang juga dihadiri yang dihadiri Parliamentary Vice Minister for MLIT Ishibashi (Foto : @dephub.go.id)

Tokyo, goindonesia.co – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menghadiri kegiatan Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum 2024, di KBRI Tokyo, Kamis (25/4). Pada forum yang dihadiri Parliamentary Vice Minister for MLIT Ishibashi tersebut, Menhub membahas potensi investasi pada pengembangan proyek-proyek TOD di sekitar stasiun MRT Jakarta.

Menhub mengatakan, pemerintah Indonesia mendukung dan siap memfasilitasi investasi pembangunan TOD di sepanjang jalur MRT sebagai salah satu solusi kemacetan, polusi, serta kebutuhan akan transportasi keberlanjutan di Jakarta. Terlebih sejak beroperasi pada 2019, MRT Jakarta telah meletakkan fondasi kuat untuk proyek-proyek TOD, dengan menyediakan jaringan transportasi yang efisien dan andal sehingga menciptakan banyak peluang kolaborasi sektor swasta termasuk real estat, ritel, perhotelan, dan lainnya.

“TOD penting karena di situ nilai komersil di dapat dan salah satu solusi mengatasi kemacetan dan polusi. Hal ini tidak mungkin dilaksanakan pemerintah sendiri. Saya mewakili Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk memberikan dukungan pada kegiatan ini. Kami akan membantu agar apa yang kita lakukan hari ini bisa teralisasi dengan baik,” kata Menhub

Menhub mengatakan, pengembangan TOD di sekitar stasiun MRT Jakarta akan menawarkan peluang investasi dan inovasi yang unik, serta menciptakan lingkungan yang terhubung antara ruang hunian, komersial, dan rekreasi. Dengan mengintegrasikan jaringan transportasi secara strategis, TOD tidak hanya meningkatkan konektivitas dan aksesibilitas, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta serta pertumbuhan ekonomi kota Jakarta.

“Di tengah perkembangan Jakarta yang tidak lagi menjadi ibu kota, justru banyak peluang yang dapat dikembangkan karena Jakarta akan menjadi kota perdagangan. Bahwa ini suatu kesempatan emas untuk melakukan pembangunan. Sepanjang jalur MRT seperti dari Utara-Selatan dan Timur-Barat banyak titik-titik strategis dan komersial sehingga saat MRT selesai dibangun ini bisa difungsikan,” ujar Menhub.

Sebagai informasi, PT. Jakarta MRT menyusun enam proyek tawaran investasi pada kesempatan ini yaitu pengembangan Mixed Use Blok M, Pedestrian Deck Sudirman Hub Dukuh Atas, Revitalisasi Stasiun Sudirman, Extended Concourse Bundaran HI, Extended Concourse Fatmawati, serta Revitalisasi Waduk Setiabudi Barat.

Pada kegiatan forum TOD yang diikuti 40 pengusaha dari Jepang dan 20 pengusaha dari Indonesia hari ini, Menhub berharap, investor dan pemangku kepentingan yang mengikuti akan berpartisipasi membangun kota Jakarta yang lebih baik dan terhubung sehingga dapat menjadi contoh bagi kota-kota lain di Indonesia dan luar negeri.

“Pemerintah Jepang begitu antusias untuk berinvestasi. Apa yang telah dilakukan Jepang pada MRT telah menunjukkan komitmen Jepang, begitu konsisten. Konsistensi ini adalah satu bentuk nyata keinginan untuk berkolaborasi dan apa yang dirancang ini akan menjadi kenyataan,” sebut Menhub.

*Temui MILT dan JICA, Menhub Bahas Perkembangan Sejumlah Infrastruktur Transportasi dengan Jepang*

Usai menghadiri Transit Oriented Development (TOD) Investment Forum 2024, Menhub melanjutkan agenda kunjungan kerja dengan pertemuan bersama Assistant Vice-Minister for International Aviation MLIT Japan Yamakoshi Toshihiro dan perwakilan perusahaan Jepang di bidang bandar udara.

Pada kesempatan tersebut, Menhub membahas pengembangan jaringan transportasi di IKN, khususnya di Bandara Internasional Sepinggan Balikpapan yang akan menjadi salah satu pintu masuk ke IKN. Menhub mendorong pihak Jepang berkoordinasi lebih lanjut dengan InJourney, PT Angkasa Pura, serta Kementerian BUMN dan berharap kerja sama ini dapat meningkatkan transportasi Indonesia khususnya pada bidang bandara.

“Saya harap ini menjadi langkah awal menuju kerja sama yang bermanfaat antara kedua pihak dalam mengembangkan konektivitas di IKN,” ujar Menhub.

Agenda terakhir, Menhub melakukan pertemuan dengan Senior Vice President of JICA Hataeda Mikio untuk membahas kerja sama proyek infrastruktur transportasi yang saat ini sedang berjalan, antara lain Pelabuhan Patimban, Proving Ground Bekasi, MRT Jakarta North-South, serta MRT Jakarta East-West.

Menhub mengatakan, saat ini Pelabuhan Patimban telah memasuki pembangunan fase I-2 yakni pengembangan car terminal, pengembangan container terminal, dan consulting services for design and supervision.

Sejalan dengan proyek Pelabuhan Patimban, proyek Proving Ground

Bekasi juga masih berjalan sesuai timeline. Menhub berharap, kedua pihak dapat berkoordinasi dengan erat.

“Dapat saya sampaikan juga bahwa saat ini tengah dilakukan proses Exchange Notes untuk Loan Agreement pada proyek pengembangan Pelabuhan Patimban Fase III. Saya harap capaian yang telah diraih dapat berjalan konsisten agar selesai tepat waktu sesuai yang telah direncanakan bersama,” ujar Menhub.

Terkait Proyek MRT Jakarta North-South, Menhub menjelaskan, proses Pembangunan tengah berjalan baik, khususnya CP205. Menhub pun mengapresiasi dukungan MLIT Jepang hingga terlaksananya penandatanganan Contract Package antara MRT Jakarta dengan Sojitz Corporation.

“Hal tersebut merupakan capaian yang patut disyukuri, tapi juga mengingatkan bahwa masih akan ada tantangan yang harus kita selesaikan bersama dalam penyelesaian pembangunannya,” ujar Menhub.

Sementara itu, pada Proyek MRT Jakarta East-West, Loan Agreement telah disetujui kedua belah pihak dan penandatanganan akan dilakukan secara sirkular. Menhub berharap, Loan Agreement tersebut menjadi langkah awal komitmen bersama dalam pelaksanaan pembangunan yang sesuai target.

Selama kunjungan kerja hari kedua di Jepang, Menhub didampingi PJ Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono, Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang Heri Akhmadi, dan Direktur Jenderal Perkeretaapian Risal Wasal.(***)

*Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan (kedua kiri) menyampaikan keterangan didampingi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kiri), Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo (kedua kanan) dan Kepala BMKG Dwikorita Trikarnawati (kanan) usai rapat koordinasi panitia nasional penyelenggaraan World Water Forum (WWF) ke-10 di Nusa Dua, Badung, Bali, Sabtu (20/4/2024). Rakor tersebut dilakukan sebagai persiapan pelaksanaan WWF pada 18-25 Mei 2024 mendatang. Foto ” ANTARA/Fikri Yusuf/YU, @https://kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah World Water Forum ke-10 menjadi momentum penting untuk menunjukkan kepada dunia komitmen serta kontribusi nyata di bidang sumber daya air. Melalui forum air internasional terbesar di dunia ini, Indonesia bisa menjadi role model bagi negara lain karena keberhasilannya mengelola sumber daya air.

Wakil Ketua Sekretariat Panitia Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja mengatakan bahwa Indonesia nantinya akan berbagi pengalaman dalam menghadapi tantangan pengelolaan sumber daya air dan keberhasilannya.

“Indonesia juga akan menampilkan beberapa proyek dalam World Water Forum ke-10. Tentunya kita berharap bahwa dari pertemuan ini lahir berbagai kerja sama dan kesepakatan untuk ditindaklanjuti menjadi implementasi nyata,” kata Endra, Kamis (25/4/2023).

Lebih lanjut ia menyampaikan, penyelenggaraan World Water Forum ke -10 juga menjadi salah satu tonggak percepatan salah satu target Sustainable Development Goals (SDGs), yakni akses air bersih dan sanitasi layak. Para pemangku kepentingan akan saling berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan air di dunia dalam forum tersebut.

Staf Khusus Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Sumber Daya Air Firdaus Ali menambahkan jika World Water Forum ke-10 menjadi pertemuan terbesar sepanjang sejarah yang digelar setelah pandemi COVID-19, dengan Indonesia menjadi negara ketiga di Asia yang menjadi tuan rumah, setelah Jepang dan Korea Selatan.

“World Water Forum ke-10 di Bali adalah pertemuan monumental untuk mentransformasi semua kebijakan, spirit, semangat, untuk kita bersama-sama menyongsong masa depan, membuat air sebagai sumber kehidupan dan perdamaian, bukan sebaliknya sebagai sumber konflik dan bencana,” ujar Firdaus.

Sebelumnya, Ketua Bidang V Fair and Expo World Water Forum ke-10 yang juga Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno meyakini World Water Forum ke-10 akan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia memperkenalkan keragaman budaya dan pariwisata, khususnya Bali kepada dunia. Apalagi salah satu yang akan ditampilkan di pertemuan ini adalah prosesi melukat atau Balinese water purification ceremony yang merupakan ritual adat khas Bali dengan konsep kegiatan Rahina Tumpek Uye dan Upacara Segara Kerthi.

Maka dukungan utama yang akan diberikan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif adalah memfasilitasi para delegasi untuk menyelami prosesi melukat yang secara khusus memiliki makna spiritual bagi masyarakat Bali. Prosesi melukat ini nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi kita akan betul-betul menyiapkannya sebagai event to remember. Kami akan menyiapkan di beberapa lokasi untuk prosesi side event tersebut,” kata Sandiaga.

Indonesia merupakan negara ketiga di Asia setelah Jepang dan Korea Selatan yang dipilih sebagai tuan rumah penyelenggaraan World Water Forum ke-10. Forum yang digelar pada 18–25 Mei 2024 itu akan menghadirkan tiga proses utama, yaitu tematik, regional, dan politik, serta enam subtema yang sejalan dengan hasil pembahasan Konferensi Air Dunia di New York pada tahun 2023. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Menteri Anas saat memberikan sambutan dalam acara Temu Nasional Lembaga Penilai Kesesuaian secara virtual, Kamis (25/04). (Foto : @www.menpan.go.id)

Banyuwangi, goindonesia.co – Transformasi digital tata kelola pemerintah membutuhkan kerja sama yang kuat lintas sektor. Salah satu hal yang krusial dalam transformasi digital ini adalah terkait dengan standardisasi yang dikelola oleh Badan Standarisasi Nasional (BSN).

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas menyebutkan BSN memberikan dukungan penting dalam transformasi tata kelola pemerintahan digital. Dukungan ini khususnya dalam implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

“Melalui pengembangan dan pengelolaan standar nasional (SNI), BSN memastikan standardisasi dan kepatuhan yang diperlukan. Standardisasi manajemen SPBE melalui SNI membantu dalam penerapan SPBE dengan mendorong keterpaduan, interoperabilitas, dan kemudahan dalam penggunaan sistem atau aplikasi yang dibagi bersama,” ungkap Menteri Anas saat memberikan sambutan dalam acara Temu Nasional Lembaga Penilai Kesesuaian secara virtual, Kamis (25/04).

Menteri Anas melanjutkan bahwa sebelum terdapatnya pedoman manajemen SPBE yang ditetapkan, maka SNI dapat berperan sebagai panduan implementasi manajemen SPBE. Sehingga transformasi digital pemerintah dapat tetap berjalan sembari pedoman manajemen SPBE untuk ditetapkan.

Standardisasi SPBE menjadi penting dalam penerapan GovTech yang kini tengah dikebut oleh pemerintah. Adanya suatu standar akan memudahkan dalam implementasi serta keberlanjutan transformasi layanan kepada masyarakat yang berbasis digital.

Dirinya mengatakan bahwa kini saatnya bagi pemerintah untuk fokus dalam pembangunan ‘jalan tol pelayanan publik’ melalui transformasi digital.

“Sebagaimana jalan tol fisik meningkatkan konektivitas, jalan tol pelayanan publik akan memperkuat aksesibilitas layanan publik secara efisien melalui inovasi digital. Mudah-mudahan apa yang diprogramkan dan dikerjakan oleh BSN akan terus bisa lebih berdampak,” harap mantan Kepala LKPP ini.

Kepala BSN Kukuh S. Achmad yang juga Ketua Komite Akreditasi Nasional menyampaikan bahwa dalam Pasal 46 Ayat 3 Perpres No. 95/2018 tentang SPBE disebutkan bahwa pelaksanaan manajemen SPBE yang terdiri dari delapan aspek berpedoman pada Standar Nasional Indonesia (SNI). Artinya, ketika Presiden memerintahkan untuk dilakukannya transformasi digital pada pemerintahan Indonesia, maka perlu ada pemenuhan standar pada masing-masing aspek tersebut agar terciptanya manajemen SPBE yang berkualitas.

Kukuh juga menyebutkan bahwa berdasarkan UU No. 20/2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian, pemenuhan akan SNI harus diikuti dengan proses penilaian kesesuaian oleh lembaga penilaian kesesuaian yang diakui oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN). “Sehingga penggunaan SNI untuk penerapan SPBE harus terus digenjot, kalau perlu diwajibkan. Dengan demikian, lembaga penilaian kesesuaian yang telah terakreditasi oleh KAN dapat melakukan penilaian terkait dengan penerapan SPBE oleh instansi pemerintah,” pungkas Kukuh. (***)

*(HUMAS MENPANRB)