Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Akselerasi Program Pertambahan Area Tanaman Kabupaten Sragen (Foto: Humas PPVTPP, @tabloidsinartani.com)

Sragen, goindonesia.co – Kementerian Pertanian saat ini terus menggenjot kegiatan perluasan areal tanam dengan program pompanisasi. Kegiatan yang mendapat dukungan TNI tersebut sebagai upaya pemerintah mengantisipasi ancaman El Nino yang dapat menyebabkan penurunan produksi pangan.

Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian (PVTPP), Kementerian Pertanian, Dr. Ir. Leli Nuryati, MSc mengatakan, saat ini bangsa-bangsa di dunia, termasuk Indonesia menghadapi tantangan pertanian cukup besar.  Diantaranya, ancaman perubahan iklim dan  penurunan produksi pangan. Di sisi lain permintaan terus meningkat dan pengelolaan kian terbatas.

”Tanda-tandanya kita bisa melihat bagaimana 10 negara menghadapi ancaman kelaparan serius. Bahkan saat ini sekitar 735 juta lebih juta penduduk dunia kelaparan. Sementara di 7 – 16 persen penduduk Indonesia juga masih rentan kelaparan,” kata Leli saat Rapat Koordinasi Rapat Koordinasi Akselerasi Program Pertambahan Area Tanaman Kabupaten Sragen, Senin (22/4).

Leli mengatakan dengan masih adanya musim hujan dan sebagai antisipasi musim kemarau mendatang, Kementerian Pertanian mendorong kegiatan Perluasan Areal Tanam (PAT) dan pengembangan padi gogo di lahan kering, termasuk di areal tanaman perkebunan. “Kementerian Pertanian sudah melakukan MoU dengan TNI untuk mendukung kegiatan pompanisasi di lahan-lahan tadah hujan,” ujarnya.

”Kami sudah berdiskusi dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupateb Sragen, indeks pertanaman padi di lahan irigasi sudah baik, ada yang IP 2 dan 3. Jadi sudah maksimal. Sedangkan di lahan sawah tadah hujan masih ada yang IP 1, tapi juga sudah ada yang IP 2,” kata Leli yang menjadi penanggung jawab antisipasi El Nino Kabupaten Sragen, Boyolali, Purworejo, dan Kebumen.

Leli mengatakan, untuk akselerasi PAT, pihaknya meminta dilakukan identifikasi potensi lahan sawah tadah hujan yang ada yang mampu ditanami dengan bantuan pompanisasi dan identifikasi lahan untuk pemanfaatan PAT (di luar lahan regular). “Kalau di lahan irigasi akan mudah kita tingkatkan IP, tapi saat ini kita lebih mendorong peningkatan IP di lahan-lahan tadah hujan dengan PAT,” katanya.

Kemudian, lanjut Leli, pemerintah mendorong pemanfaatan tumpang sisip padi gogo dibawah tegakan tanaman kelapa atau lainnya pada areal pinggir pantai. Kementerian Pertanian telah meluncurkan beberapa varietas padi gogo, diantaranya Inpago 5, Inpago 8, Inpago 9, Inpago 10 dan Inpago Agritan 12. Produktivitas varietas tersebut rata-rata antara 5-7 ton/ha. “Kami berharap adanya kerjasama  dalam pengawalan program antar Petugas Lapang dan pendokumentasian, serta pelaporan data dengan baik,” katanya.

Seperti diketahui. Kementerian Pertanian menggelontorkan bantuan pompanisasi, khususnya di lahan persawahan tadah hujan. Untuk Provinsi Jawa Tengah bantuan pompa air diberikan untuk 35 kabupaten/kota sebanyak 4.000 unit. 

Saat Apel Siaga Alsintan di Jawa Tengah, Menteri Pertanian,  Andi Amran Sulaiman mengatakan, program pompanisasi bisa memacu aktivitas tanam di musim kedua tahun ini agar berjalan lebih cepat dan maksimal.  “Saat ini program pompanisasi difokuskan di Pulau Jawa. Semua kawasan sentra produksi dari Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Jawa Barat, kita bantu kita pompa airnya,” katanya.

Sementara itu Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kab. Sragen, Eka Rini Mumpuni secara prinsipnya mendukung kegiatan PAT. Namun karena lahan sawah tadah hujan di Kabupaten Sragen umumnya telah memiliki IP  200-300, pihaknya mengajukan usulan pompa submersible 31 unit atau irigasi perpompaan. Bantuan tersebut diharapkan dapat meningkatkan IP dari 200 menjadi 300. (***)

*Kementerian Pertanian RI

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi (batik cokelat) (Foto : @kemnaker.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi mengemukakan, sebagai komitmen untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat, pihaknya menyadari pentingnya untuk menghadirkan sistem pelayanan publik yang efisien, cepat, dan terpadu, dalam hal ini, Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) menjadi ujung tombak mewujudkan hal tersebut. 

“PTSA tidak hanya sebagai penghubung administratif, tetapi juga sebagai representasi dari semangat pelayanan yang humanis dan profesional,” ucap Anwar Sanusi ketika memberikan sambutan pada acara Forum Konsultasi Publik Peran dan Fungsi PTSA dalam Pelayanan Publik, di Jakarta, Jum’at (26/4/2024). 

Sekjen Anwar menyebut, PTSA haruslah berorientasi pada hasil yang cepat dan tepat, ini dilakukan untuk mengetahui ekspektasi dan pengalaman dari pengguna layanan publik. “Melalui pelayanan yang cepat dan tepat diharapkan dapat memberikan pelayanan publik yang prima,” ucapnya. 

Anwar menegaskan, pihaknya akan selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang berkualitas dan mudah diakses, serta terus berusaha untuk menjadi mitra yang tepat dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak tenaga kerja serta masyarakat luas. 

“Mari bersama-sama jadikan PTSA sebagai sarana dalam menciptakan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, dan manusiawi,” kata Anwar Sanusi. 

Sementara itu, Kepala Biro Humas Kemnaker, Chairul Fadhly Harahap mengatakan, Forum Konsultasi Publik Peran dan Fungsi PTSA dalam Pelayanan Publik bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayan publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 

“Diharapkan  dalam pertemuan ini akan tercapai pemahaman bersama mengenai rancangan, penerapan, dampak, dan evaluasi terhadap penerapan yang telah ditetapkan, serta penyamaan persepsi mengenai penyelesaian permasalahan yang dihadapi, hingga pelayanan yang diberikan apakah sudah sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Karo Humas. 

Chairul menambahkan, pada periode Mei hingga September 2024, Ombudsman RI akan mengadakan penilaian kepatuhan penyelenggaran kepatuhan pelayanan publik atau yang lebih dikenal dengan opini pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik. 

Menurutnya, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi untuk tahun 2023 terhadap unit layanan, yakni perlunya peningkatan nilai di pelatihan vokasi dan pemagangan serta Direktorat Kelembagaan Pelatihan Vokasi karena masih memiliki nilai 77,99. 

Sedangkan untuk tahun 2021, lanjut Chairul tingkat kepatuhan ada di zona hijau dengan nilai 88,42. “Di mana selama 3 tahun berturut-turut kita sudah masuk di zona hijau. Ini menjadi perhatian penting terutama bagi unit-unit yang memberikan pelayanan kepada masyarakat,” ungkapnya. (***)

*Biro Humas Kemnaker

Sejumlah peserta berdiskusi pada sesi Diskusi Grup Thematic Process Break-Out saat acara The10th World Water Forum Kick-Off Meeting di Cendrawasih Room, Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Kamis (16/2/2023). Kick-Off Meeting World Water Forum ke-10 memfasilitasi berbagai diskusi yang membahas lebih lanjut soal enam topik pengelolaan air lewat proses tematik dan regional. (Foto : Infopublik/Agus Siswanto, @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Isu pengelolaan air di dunia menjadi fokus pembahasan World Water Forum ke-10 yang berlangsung di Bali pada 18–25 Mei 2024. Forum air internasional terbesar di dunia tersebut menghadirkan tiga proses utama untuk membahas kebijakan serta strategi dalam pengelolaan sumber daya air secara global. 

Demikian disampaikan Wakil Ketua Sekretariat Panitia Penyelenggara Nasional World Water Forum ke-10 sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan Endra S. Atmawidjaja di Jakarta, Sabtu (27/4/2024).

“Mekanisme pertemuan World Water Forum ke-10 akan terbagi dalam tiga proses yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu proses politik, proses tematik, dan proses regional. Seluruh proses tersebut diharapkan dapat menghasilkan sebuah kesepakatan bersama atau Ministerial Declaration (MD) terkait isu pengelolaan air di dunia,” kata Endra.

Lebih lanjut ia mengungkapkan, ada empat poin usulan yang didorong Indonesia sebagai tuan rumah untuk disepakati menjadi Ministerial Declaration yaitu penetapan World Lake Day (WLD) atau Hari Danau Sedunia, pembentukan Centre of Excellence on Water and Climate Resilience (COE), pengarusutamaan Water Management for Small Islands, dan penyusunan Compendium of Concrete Deliverables and Actions.

“Poin pertama karena harus kita akui, banyak danau atau situ yang hilang baik di Indonesia maupun negara lain. Hal ini menjadi penting untuk dibahas karena danau merupakan salah satu sumber air baku, energi, dan pengendali banjir,” ujar Endra.

Selanjutnya poin kedua, yaitu Center of Excellence on Water and Climate Resilience. Terkait hal itu, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) telah menyampaikan concept note yang fokus pada aspek kerja sama riset dan pertukaran data.

Poin ketiga, terkait pembahasan Water Management for Small Islands. Indonesia turut mendorong penguatan kapasitas pulau terluar dalam memproduksi air bersih. Poin terakhir adalah pencatatan daftar proyek air sebagai Compendium of Concrete Deliverables and Actions yang bersifat inklusif namun sukarela.

Compendium akan berisi daftar proyek, inisiatif, dan kolaborasi yang dikelola oleh stakeholders air tingkat nasional, regional, dan internasional. Indonesia juga akan menyiapkan platform online untuk proses submisinya.

Selain itu forum yang mengusung tema Air untuk Kesejahteraan Bersama atau Water for Shared Prosperity ini juga memiliki enam subtema yang akan dibahas meliputi Ketahanan dan Kesejahteraan Air, Air untuk Manusia dan Alam, Manajemen Pengurangan Risiko Bencana, Tata kelola, Kerja sama dan Diplomasi Air, Pembiayaan Air Berkelanjutan serta Inovasi dan Pengetahuan.

Penyelenggaraan World Water Forum ke -10 menjadi salah satu tonggak percepatan target Sustainable Development Goals (SDGs) nomor enam, yaitu pemenuhan akses air bersih dan sanitasi layak bagi semua. Para pemangku kepentingan akan saling berkolaborasi dalam mencari solusi atas permasalahan air di dunia dalam forum tersebut. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI