Sekjen Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, dalam acara ‘One Day with Experts’ yang diadakan di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas), Cepu, Blora (Foto : @www.esdm.go.id)

Blora, goindonesia.co – Masa depan energi Indonesia berada di tangan generasi muda. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Dadan Kusdiana, dalam acara ‘One Day with Experts’ yang diadakan di Politeknik Energi dan Mineral Akamigas (PEM Akamigas), Cepu, Blora, pada hari Sabtu (27/4).

Acara ini dihadiri oleh ratusan mahasiswa dan dosen PEM Akamigas, dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam transisi energi Indonesia menuju energi bersih dan berkelanjutan.

“Transisi energi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga seluruh elemen bangsa, termasuk generasi muda. Kalian memiliki potensi besar untuk ikut terlibat secara langsung dalam mewujudkan energi yang bersih, berkelanjutan, dan terjangkau bagi semua,” jelas Dadan.

Dadan menjelaskan bahwa Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan energi baru terbarukan (EBT). Berdasarkan data Kementerian ESDM, potensi EBT di Indonesia mencapai 3.687 Giga Watt (GW), jauh dari pemanfaatannya saat ini yang baru 12.817 Mega Watt (MW).

“Namun, untuk merealisasikan potensi ini, kita membutuhkan SDM yang kompeten dan inovatif. Di sinilah peran generasi muda menjadi sangat penting. Kalian harus terus belajar dan mengembangkan diri agar siap berkontribusi dalam pengembangan EBT di Indonesia,” lanjut Dadan.

Acara One Day with Experts di PEM Akamigas ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi generasi muda dalam transisi energi. Diharapkan dengan dialog inspiratif seperti ini, generasi muda Indonesia dapat menjadi motor penggerak kemajuan bangsa di bidang energi.

“Saya yakin, dengan semangat dan kegigihan kalian, masa depan energi Indonesia akan semakin cerah dan berkelanjutan,” pungkas Dadan. (***)

*Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

Sandiaga Salahuddin Uno, Menparekraf/Kabaparekraf (Foto : @kemenparekraf.go.id)

Bali, goindonesia.co– Indonesia kembali dipercaya menggelar kegiatan internasional bertajuk World Water Forum ke-10, di Bali pada 18-25 Mei 2024. 

Hal ini menjadi momentum penting bagi Indonesia untuk menunjukkan aksi nyata dan komitmen dalam upaya pengelolaan sumber daya air utamanya bagi keberlanjutan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf/Kabaparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno, dalam pernyataannya di Bali, Sabtu (27/4/3024) mengatakan bahwa penyediaan air bersih termasuk aksesibilitas dasar yang menjadi salah satu faktor penunjang kenyamanan wisatawan ketika berkunjung ke destinasi.

“Kenyamanan wisatawan menjadi prioritas utama kita yang juga akan memberikan dampak yang luas bagi sektor pariwisata dan ekonomi kreatif,” kata Menparekraf Sandiaga.

Salah satunya yakni menghadirkan pengembangan pariwisata berkelanjutan sesuai dengan agenda Sustanaible Development Goals (SDGs), kelestarian budaya, hingga penggunaan bahan ramah lingkungan dalam pembuatan produk ekonomi kreatif. 

Menparekraf Sandiaga meyakini kehadiran aksesibilitas dasar yang baik tentu akan membuka peluang investasi di sektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Pada 2023, realisasi investasi di sektor parekraf tumbuh positif. 

Tercatat penanaman modal asing telah mencapai Rp8,70 triliun dan untuk penanaman modal dalam negeri sebesar Rp14,99 triliun. Sehingga total investasi di semester pertama tahun 2023 sebesar Rp23,70 triliun.

“Hal ini tentunya tidak terlepas dari infrastruktur dan pengelolaan sumber daya alam yang baik sehingga para investor yakin menanamkan modalnya,” kata Sandiaga.

Hadirnya forum air internasional terbesar dunia juga diharapkan dapat menjadi salah satu motor penggerak capaian target wisatawan nusantara pada tahun 2024 sebesar 1,25 miliar-1,5 miliar perjalanan dan wisatawan mancanegara berkisar 9,5 juta – 14,3 juta kunjungan.

Sebagai Ketua Bidang V Fair and Expo World Water Forum ke-10, Menparekraf Sandiaga meyakini World Water Forum ke-10 akan menjadi kesempatan emas bagi Indonesia untuk memperkenalkan keragaman budaya dan pariwisata, khususnya Bali kepada dunia. Apalagi salah satu yang akan ditampilkan di pertemuan ini adalah prosesi melukat.

Kemenparekraf akan memfasilitasi para delegasi untuk menyelami prosesi melukat yang secara khusus memiliki makna spiritual bagi masyarakat Bali. Prosesi melukat ini nantinya akan melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Di masa akhir pemerintahan Presiden Jokowi kita akan betul-betul menyiapkannya sebagai event to remember. Kami akan menyiapkan di beberapa lokasi untuk prosesi side event tersebut,” kata Sandiaga.

Prosesi ini akan memperlihatkan kepada dunia bagaimana Indonesia menjaga dan merawat sumber daya alam sebagai bagian dari budaya dan juga sumber kehidupan.

“Makna ini sejalan dengan misi yang ingin digaungkan dalam forum air internasional di dunia,” kata.

Selain itu. Kemenparekraf bekerja sama dengan Jejak.in juga akan menawarkan paket perhitungan jumlah emisi karbon yang dikeluarkan oleh para delegasi melalui carbon footprint calculator selama mereka melakukan perjalanan ke Bali. 

Tujuannya agar pada delegasi berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan melalui penanaman mangrove dan restorasi terumbu karang.

Kemudian, Kemenparekraf juga akan berpartisipasi pada Indonesia Pavilion dengan mengisi konten-konten pariwisata dengan virtual reality (VR), penjualan paket wisata low carbon,  rangkaian fair & expo, penyediaan suvenir dan goodiebag Wonderful Indonesia, menghadirkan konten dan aktivasi gim yaitu “Lokapala”, hingga memamerkan dan menjual produk-produk UMKM pilihan dan berkualitas melalui planogram. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf RI

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) saat menyerahkan 1.640 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Konsolidasi Tanah serta Sertipikasi Aset Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara (Foto : @www.atrbpn.go.id)

Kendari, goindonesia.co – Tanah merupakan sumber kehidupan yang harus dijaga secara arif dan bijaksana. Oleh karena itu, masyarakat perlu memiliki sertipikat tanah sebagai bentuk kepastian hukum hak atas tanah yang sangat penting karena dapat memberikan rasa aman serta meminimalisir terjadinya sengketa, konflik, dan mencegah kejahatan pertanahan oleh mafia tanah.

Hal ini disampaikan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) usai menyerahkan 1.640 sertipikat tanah hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Redistribusi Tanah, Tanah Wakaf dan Rumah Ibadah, Konsolidasi Tanah serta Sertipikasi Aset Pemerintah se-Provinsi Sulawesi Tenggara. Kegiatan ini berlangsung di Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Tenggara, Jumat (26/04/2024).

“Cara yang terbaik untuk bisa terhindar dari sengketa dan kejahatan pertanahan yang disebabkan mafia tanah adalah memiliki sertipikat, karena sertipikat memiliki kepastian hukum. Bapak Ibu, kalau sudah memegang sertipikat tadi disimpan baik-baik. Setelah itu sebisa mungkin berikan patok,” ujar Menteri AHY dalam kesempatan tersebut.

Selain kepastian hukum, Menteri ATR/Kepala BPN melanjutkan, sertipikat tanah juga bisa memberikan manfaat ekonomi. “Kita sering menyebut economic value added. Jadi seringkali kalau sudah memiliki sertipikat kita bisa menggunakan itu untuk modal usaha. Bapak Ibu bisa mendapatkan manfaat tambahan secara ekonomi,” tuturnya.

Pada 2024 ini, ia menargetkan 120 Juta bidang tanah terdaftar, di mana saat ini telah tercapai 111,8 Juta bidang tanah terdaftar. “Terima kasih kepada bapak Presiden Joko Widodo yang telah secara serius mengawal kebijakan yang sangat luar biasa ini. Semua ditujukan untuk kesejahteraan dan keadilan bagi rakyat. Tanah untuk rakyat dan tanah untuk semua,” tambah Menteri AHY menutup sambutannya.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio mengungkapkan terima kasih kepada Menteri ATR/Kepala BPN beserta jajaran yang telah bekerja keras dalam mendukung pelaksanaan pendaftaran tanah di Sulawesi Tenggara. Ia pun berharap bahwa kerja sama yang sudah dirintis untuk terus dilanjutkan dan ditingkatkan ke depannya.

“Dalam pelaksanaan sertipikasi tanah, semua memiliki tanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Mari kita bersama-sama menjaga integritas dan profesionalisme dalam setiap langkah yang kita ambil sehingga keberhasilannya dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat Sulawesi Tenggara,” ungkap Asrun Lio.

Turut mendampingi Menteri ATR/Kepala BPN, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kementerian ATR/BPN, Iljas Tedjo Prijono; Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan, Embun Sari; Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri; Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama beserta para Tenaga Ahli Menteri; dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Asep Heri beserta jajaran Kantor Pertanahan. (***)

*Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional