Connect with us

Hukum

PH terdakwa Anthony Hamzah sebut PT. Langgam Harmuni pelanggar hukum

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Samaratul Fuad, penasehat hukum terdakwa Ketua KOPSA M Dr. Ir. Anthony Hamzah, MP mengatakan JPU Satrio Aji Wibowo, SH tidak menanggapi pelanggaran hukum yang dilakukan PT. Langgam Harmuni sebagai pelanggar hukum karena sebagai perusahaan ilegal yang mengelola kegiatan perkebunan kelapa sawit tanpa izin.

“PT Langgam Harmuni sebagai perusahaan ilegal, secara subjek hukum maka Langgam Harmony bukan subjek hukum yang harus dilindungi oleh negara, karena mereka justru pelanggar hukum,” kata Samaratul Fuad dari Kantor Equality Law Firm itu kepada pers di Bangkinang, Kamis.

Dia mengatakan itu usai sidang penyampaian dan pembacaan tanggapan keberatan JPU atas eksepsi keberatan penasehat hukum Anthony Hamzah, dengan majelis hakim PN Bangkinang yang di Ketuai Dedi Kuswara, SH., MH. Sedangkan Anthony Hamzah, menjalani persidangan pertama hingga penyampaian tanggapan dari JPU atas keberatan penasehat hukum terdakwa dari Rutan Polres Kampar secara daring.

Samaratul Fuad mengatakan keberadaan PT. Langgam Harmuni sebagai perusahaan ilegal tidak ditanggapi oleh JPU dalam tanggapan sidang tadi, ini justru merugikan kliennya.

“Selain klien saya dirugikan, ini juga diindikasi seolah-olah negara melindungi perusahaan yang melanggar hukum, dan ini menjadi contoh buruk dalam penegakan hukum,” katanya.

Kerugian lainnya yang dialami kliennya juga terkait “locus” (tempat) kejadian peristiwa sebagaimana dakwaan jaksa bahwa dalam uraiannya dakwaan primer, subsider atau kedua, ketiga dan keempat, selalu menceritakan bahwa Anthony Hamzah bertemu dengan Karealitas Zakato General Manajer PT Langgam Harmuni di Pekanbaru.

Dalam pembicaraan itu, pertemuan dilakukan tiga kali di Pekanbaru, tetapi tidak dijelaskan lokasinya di Pekanbaru itu, kejadiannya pada 2017 dan 2018.

Dalam pertemuan itu (versi dakawan jaksa) terjadi pembicaraan berkenaan dengan kebun KOPSA M, yang dikuasai oleh PT Langgam Harmuni, yang mana berdasarkan data dari KOPSA M, Pembangunan kebun tersebut menggunakan dana Kredit KOPSA M yang bermitra dengen PTPN V. Dalam pembicaraan itu disebutkan bahwa ada kerugian KOPSA M sekitar Rp13 Miliar.

“Di dalam pembicaraan mengenai ganti kerugian ini termasuk dengan nilai lahan, kalau totalnya mencapai Rp40 miliar. Pembahasan seperti ini dibicarakan dalam pertemuan tersebut, dan jawaban Karealitas Zakato, tidak ada hubungan dengan antara kebun KOPSA M. Dan dalam dakwaan jaksa hanya sampai di situ.

Ia menjelaskan, pertemuan itu dianggap oleh jaksa dan polisi yang disebut pemerasan, sesuai dengan dakwaan JPU tersebut. Kalau dakwaan itu disangkakan bahwa pemerasan itu terjadi di tiga pertemuan tadi, maka tentunya locusnya ada di Pekanbaru, maka yang berwenang adalah PN Pekanbaru dan bukan PN Bangkinang, karena sesuai dengan tempat peristiwa yang didakwakan.

“Pertanyaan kita adalah, ada apa dengan jaksa dan polisi? kenapa sidang itu dijadikan ke PN Bangkinang? Secara faktual, saksi-saksi dalam berkas perkara, kebanyakan tinggal di Pekanbaru, sehingga itu bisa melanggar prinsip peradilan yang murah dan cepat, bahwa kalau PN Bangkinang itu tidak berwenang,” katanya.

Mengabaikan prinsip pengadilan murah dan cepat, katanya, itu sama saja tidak menegakan hukum dan keadilan, karena selaku pelaku penegak hukum tentu tidak bicara soal pasal-pasal saja yang ada didalam undang-unadang akan tetapi harus membicarakan dan menjalankan azas-azas dan prinsip-prinsip hukum, untuk menegakan keadilan bagi semua pihak,” katanya.

Samaratul Fuad menjadi penasehat hukum terdakwa Anthony Hamzah yang diduga sebagai otak pelaku perusakan di perumahan PT Langgam Harmuni Desa Pangkalan Baru, Siak Hulu, Kabupaten Kampar. Ia menjalani persidangan dari Rutan Polres Kampar secara online.

Sidang akan dilanjutkan pada 14 April 2022 dengan agenda mendengarkan putusan sela Hakim PN Bangkinang terhadap nota keberatan JPU atas eksepsi keberatan PH Anthony. (***)

Hukum

Oknum Pejabat Mabes Polri Ditetapkan Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Penyidik KPK menetapkan oknum pejabat Mabes Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS  sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bambang diduga terima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah terkait perkara suap dan gratifikasi dalam kasus pemalsuan surat perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Jubir KPK, Ali Fikri,  menyebutkan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara yang menjerat AKBP Bambang Kayun saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

“Tersangka diduga terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,”  tutur Ali, Rabu (23/11/2022). KPK berkeyakinan bahwa institusi Polri akan mendukung upaya proses penyidikan yang sedang dilakukan terhadap Bambang.

“Kami optimis Polri mendukung upaya proses penyidikan yang sedang lakukan. Sebagai upaya menjaga marwah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi tentu saja diproses hukum,” kata Ali.

Uang suap dan gratifikasi yang diduga diterima AKBP Bambang Kayun senilai ratusan miliar rupiah. Penyidik KPK menemukan rekening gendut milik AKBP Bambang Kayun yang digunakan untuk menampung uang suap dan gratifikasi tersebut.

Terkait status barunya,  AKBP Bambang Kayun telah melayangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (21/11/2022). Terkhusus penetapannya sebagai  tersangka dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, AKBP Bambang Kayun selaku pemohon praperadilan, sedangkan termohon KPK.

Enam petitum dalam praperadilannya. Pertama, memohon agar hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/11/2022 tanggal 2 November 2022 yang menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh AKBP Bambang Kayun selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019, dari Emylia Said dan Hermansyah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan KPK terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri AKBP Bambang Kayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

Keempat, menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan dan/atau keputusan dan/atau penetapan yang telah dikeluarkan oleh KPK berkaitan dengan pemblokiran terhadap seluruh rekening AKBP Bambang Kayun atau setidak-tidaknya terhadap rekening atas AKBP Bambang Kayun pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Kelima, menyatakan bahwa perbuatan KPK yang menetapkan AKBP Bambang Kayun selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis / bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 25 juta per bulan yang terhitung dimulai sejak Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan tersebut.

Keenam, menghukum KPK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, AKBP Bambang Kayun memohon putusan yang seadil-adilnya.

Oleh karena belum ditahan, KPK  mencegah perwira polisi (AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugihato) untuk bepergian ke luar negeri. Bambang Kayun dicegah selama enam bulan ke depan terhitung mulai 4 November 2022.

Surat permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Bambang Kayun telah dikirim KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ditjen Imigrasi juga telah menerima surat permohonan pencegahan tersebut.

“Pencegahan atas permintaan KPK dengan masa berlaku 4 November 2022 sampai 4 Mei 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh.

Dasar penyidik KPK menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap, karena dia diduga menerima suap dari pasangan suam istri Herwansyah dan Emilya Said yang merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri.

Selain pengusutan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,  ada yang menyebut AKBP Bambang Kayun juga sudah diproses secara internal dengan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilakukan Propam Polri. Hanya saja hasilnya belum bisa disampaikan. (***)

Continue Reading

Hukum

Penyidik KPK Geledah Ruang Hakim Agung dan Sekretaris MA

Published

on

Tersangka hakim Mahkamah Agung nonaktif Sudrajad Dimyati di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (12/10/2022). Foto: ANTARA/Reno Esnir

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA.

Jakarta, goindonesia.co – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat, Selasa (1/11/2022). Penggeledahan juga menyasar ruangan hakim agung dan sekretaris MA.

“Benar, dalam rangka pengumpulan dan melengkapi alat bukti penyidikan,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Jakarta, Selasa.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan suap pengurusan perkara di MA. Saat ini, kata Ali, penggeledahan masih berlangsung. “Akan kami sampaikan perkembangannya setelah seluruh kegiatan selesai,” katanya.

Dalam perkara itu, KPK total menetapkan 10 orang tersangka. Sebagai penerima, yakni hakim agung nonaktif Sudrajad Dimyati, panitera pengganti MA Elly Tri Pangestu (ETP), dua PNS di kepaniteraan MA Desy Yustria (DY) dan Muhajir Habibie (MH), serta dua PNS MA Nurmanto Akmal (NA) dan Albasri (AB).

Sementara, sebagai pemberi, yaitu Yosep Parera (YP) dan Eko Suparno (ES) masing-masing selaku pengacara serta dua pihak swasta/debitur KSP Intidana Heryanto Tanaka (HT) dan Ivan Dwi Kusuma Sujanto (IDKS).

Dalam konstruksi perkara, KPK menjelaskan bahwa mulanya ada laporan pidana dan gugatan perdata terkait dengan aktivitas dari KSP Intidana di PN Semarang yang diajukan HT dan IDKS, dengan diwakili melalui kuasa hukumnya, yakni YP dan ES. Saat proses persidangan di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, HT dan ES belum puas dengan keputusan di dua pengadilan tersebut.

Sehingga, keduanya melanjutkan upaya hukum berikutnya pada tingkat kasasi pada MA. Pada 2022, dilakukan pengajuan kasasi oleh HT dan IDKS dengan masih mempercayakan YP dan ES sebagai kuasa hukumnya.

Dalam pengurusan kasasi tersebut, KPK menduga YP dan ES bertemu dan berkomunikasi dengan beberapa pegawai di kepaniteraan MA yang dinilai mampu menjadi penghubung hingga fasilitator dengan majelis hakim yang nantinya bisa mengkondisikan putusan sesuai dengan keinginan YP dan ES.

Adapun pegawai yang bersedia dan bersepakat dengan YP dan ES, yaitu DY dengan adanya pemberian sejumlah uang. Selanjutnya, DY turut mengajak MH dan ETP untuk ikut serta menjadi penghubung penyerahan uang ke majelis hakim.

KPK juga menduga DY dan kawan-kawan sebagai representasi dari Sudrajad dan beberapa pihak di MA untuk menerima uang dari pihak-pihak yang mengurus perkara di MA. Sementara terkait sumber dana yang diberikan YP dan ES pada majelis hakim berasal dari HT dan IDKS.

Jumlah uang yang kemudian diserahkan secara tunai oleh YP dan ES pada DY sejumlah sekitar 202 ribu dolar Singapura atau sekitar Rp 2,2 miliar. Kemudian oleh DY dibagi lagi dengan pembagian DY menerima sekitar sejumlah Rp 250 juta, MH menerima sekitar sejumlah Rp 850 juta, ETP menerima sekitar sejumlah Rp 100 juta, dan Sudrajad menerima sejumlah Rp 800 juta melalui ETP. (***)

Continue Reading

Hukum

Terkait Konsorsium 303, Apin BK Bandar Judi Online Ditangkap

Published

on

Ilustrasi judi online

Jakarta, goindonesia.co – Mabes Polri berhasil menangkap salah satu tersangka bandar judi online diduga terkait konsorsium 303 yang bernama Apin BK. Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan Apin BK merupakan bandar judi online kelas atas yang sempat buron dan kabur ke luar negeri.

Penangkapan Apin dilakukan setelah Polri mengutus sejumlah personel polisi ke beberapa negara yang diduga menjadi tempat pelarian Apin BK bersama keluarganya.

“Salah satu buron atas nama Apin BK yang sempat bersembunyi di Singapura dan kemudian bergeser ke Malaysia, hari ini atas kerja sama dan skema police to police, buron tersebut berhasil diserahkan kepada kita,” ujarnya dalam konferensi pers, Jumat (14/10).

Sosok Apin BK sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Sumatera Utara terkait kasus judi online.

Apin juga diduga kuat mengoperasikan situs judi online terbesar di Sumut yang bernama LEBAH4D, DEWAJUDI4D dan LARIS4D.

Polda Sumut kemudian menetapkan 14 orang sebagai tersangka dari 15 orang dari jaringan Apin BK yang beromset miliaran rupiah. Sebanyak 14 tersangka itu menjalani penahanan di rumah tahanan polisi Mapolda Sumut.

“Para tersangka ini sempat kabur ke Pekanbaru. Mereka masing-masing memiliki peran berbeda antara lain 2 orang sebagai marketing, 9 orang sebagai operator dan 3 orang telemarketing,” kata Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi, Rabu (12/10).

Nama Apin BK juga sempat muncul dalam grafik Konsorsium 303 yang beredar di media sosial.

Konsorsium 303 diduga jejaring praktik perjudian yang dipimpin Ferdy Sambo, bekas kepala divisi propam Mabes Polri yang kini jadi tersangka pembunuhan berencana terhadap Nofriansyah Yosua Hutabarat.

Grafik tersebut juga menyeret nama sejumlah perwira Polri lain.Apin BK diduga sebagai pemilik tempat dan praktik perjudian yang digerebek oleh pihak Polda Sumut pada Agustus lalu. Dirinya diduga memiliki markas judi online yang terletak di Komplek Cemara Asri, Deli Serdang, dan Medan. (***)

Continue Reading

Trending