Provinsi Sulbar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar secara resmi meluncurkan aplikasi Satu Portal Data (SAPOTA) (Foto : @berita.sulbarprov.go.id)

Mamuju, goindonesia.co – Guna mendorong ekosistem di bidang tekhnologi untuk menghasilkan data akurat, berkualitas dan terpadu, Provinsi Sulbar melalui Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulbar secara resmi meluncurkan aplikasi Satu Portal Data (SAPOTA).

Aplikasi tersebut dilaunching dalam rangka upaya melakukan percepatan satu data Sulbar mendukung program satu data nasional. Hal itu pun mendapat apresiasi dari Kepala Badan Geospasial.

Launching Sapota dilakukan langsung Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh, dihadiri oleh Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial, Dr. Ibnu Sofian, Kepala BPS, Tina Wahyufitri dan perwakilan wali data seluruh intansi dan kabupaten di Sulbar.

Pj Gubernur Sulbar Prof Zudan Arif Fakrulloh menjelaskan, jika mencermati perkembangan peradaban yang dibangun di Sulbar merupakan satu tonggak bersejarah dengan launching Sapota.

Menurutnya, dalam perkembangan peradaban di seluruh dunia ketika kita tumbuh 1.0 adalah peradaban ketika belajar membaca, kemudian hidup dari tumbuhan maka karakternya nomaden. Dan peradaban 2.0 hidup dari sektor pertanian.

Kemudian tumbuh generasi 3.0, disinilah mulai tumbuh spesialisasi industri, lahirlah kota baru, dan di 4.0 kita mulai bergerak dimana kita tergantung pada digital dan tekhnologi. Dan kita akan bergerak ke Save Society.

“Ketika bergerak ke digital harus bergerak ke sektor lainnya, terimakasih kepada Pak Kadis, seluruh teman-teman yang melaunching aplikasi ini dan kita sangat didukung oleh Badan Data,”kata Zudan.

Sestama BNPP ini juga mengatakan, tujuan aplikasi diharap dapat memudahkan bekerja, kalau sudah mudah bekerja , maka masyarakat akan mudah mewujudkan kesejahteraan rakyat Sulbar , 

Satu data untuk kesejahteraan dan kebahagiaan masyarakat , ” kata Prof Zudan.

Selain itu, dengan launching yang dilakukan, Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan juga ingin memperkuat siber security sistem yang ada dengan membangun data center. 

“Setelah itu, kita bergerak ke ISO 27001,”kata Zudan.

Deputi Bidang Infrastruktur Informasi Geospasial Ibnu Sofian mengatakan, data spasial menjadi penting dilakukan sebagai bagian integrasi data. 

Menurutnya, Industri 4.0 harus didasari data geospasial, jika tidak menggunakan data spasial maka 4.0 itu tidak berjalan.

“Dengan adanya Satu Portal data ini tidak saling menyalahkan tetapi harus diselesaikan dengan mencari jalan keluar bersama

Percepatan pemetaan skala besar alhamdulillah tahun ini penyelesaian untuk wilayah Sulawesi.

Data yang dibuat akan terintegrasi dengan satu portal data di Sulbar ada update

Kita ingin data itu real time dimulai dari perencanaan, maka setiap hari harus updating

Satu portal data di Sulbar ini menjadi pembuka ekonomi di Sulbar. Ia pun berharap, dengan tonggak satu portal data pembangunan ekonomi di Sulbar akan lebih cepat lagi.

“Karena pemanfaatan data ini bukan untuk pemerintahan saja tetapi untuk masyarakat,”jelasnya.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika Persandian dan Statistik Diskominfo Provinsi Sulbar Mustari Mula mengatakan , dasar pembuatan aplikasi ini merupakan rujukan dari undang-undang dan peraturan Gubernur. 

“Aplikasi ini sebagai implementasi salah satu program prioritas Pemprov Sulbar dari 8 program prioritas,” kata Mustari.

Menurutnya, Aplikasi sapota yang digagas akan menjadi legacy Pj Gubernur Sulbar, Prof Zudan selama memimpin di Sulbar untuk percepatan penyelesaian program prioritas.

Sapota, lanjutnya bermakna satu rumah ini digagas oleh Kadis Kominfo sebelumnya, sapota menjadi wadah di seluruh sektor sampai ke Kabupaten agar data terintegrasi.

Ia menjelaskan, meskipun Aplikasi ini sepenuhnya belum sempurna, namun menjadi kebanggaan karena seluruh penyusunan perangkat yang ada dilakukan oleh ASN lingkup Pemprov.

“Kami sadari dan syukuri dalam membangun aplikasi ini sangat luar biasa karena dibangun oleh adik-adik ASN sendiri, kita tidak lagi tergantung lagi kepada provider luar,” ujarnya.

Selain itu, aplikasi sapota yang dilaunching saat ini ada 29 data sektor yang sudah terintegrasi dengan data tersebut. (***)

*Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat

Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah saat menerima audiensi TPHD Provinsi Bengkulu Tahun 2024, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu (Foto : @bengkuluprov.go.id)

Bengkulu, goindonesia.co – Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah berpesan kepada Tim Pendamping Haji Daerah (TPHD) Provinsi Bengkulu Tahun 1445 agar maksimal memberikan pelayanan kepada para Calon Jama’ah Haji (CJH) Bengkulu, saat melaksanakan rangkaian ibadah haji di tanah suci.

Hal tersebut disampaikan Gubernur Bengkulu ke-10 ini saat menerima audiensi TPHD Provinsi Bengkulu Tahun 2024, di Ruang Kerja Gubernur Bengkulu, Senin (29/04).

“Jadi TPHD legalitasnya jelas dari pemerintah, sehingga kami meminta untuk mengutamakan pelaksanaan tugas dalam mendampingi, memfasilitasi dan melayani kebutuhan para CJH selama di tanah suci,” jelas Gubernur Rohidin.

Di samping itu Gubernur Rohidin juga meminta kepada TPHD untuk selalu menjaga kekompakan. Sehingga jika ditemui permasalahan, baik masalah kecil ataupun cukup serius, maka bisa diselesaikan secara baik.

“Ini juga perlu menjadi perhatian TPHD Bengkulu. Saat bertugas utamakan kekompakan, saling jaga satu sama lain, jaga kesehatan serta terus menjaga nama baik daerah,” imbuh Gubernur Rohidin.

Sementara itu dijelaskan Plt. Kepala Biro Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat (Pemkesra) Setda Provinsi Bengkulu Ferry Ernez Parera, untuk tahun 2024 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bengkulu memberangkatkan CJH Bengkulu sebanyak 1.722 orang yang terbagi dalam 5 kloter melalui embarkasi antara Minangkabau Sumatera Barat.

Adapun waktu pemberangkatan rencananya dimulai pada 13 Mei 2024 para CJH tiba di Asrama Haji Bengkulu, kemudian 14 Mei 2024 diberangkatkan ke Bandara Minangkabau dan pada 15 Mei 2024 diterbangkan ke Mekkah.

“Sesuai dengan arahan Pak Gubernur kami dari Pemkesra Provinsi Bengkulu siap memfasilitasi terkait pemberangkatan CJH. Sementara kepada TPHD kami berharap dan berdo’a semoga bisa melaksanakan tugas sebaik-baiknya,” ujarnya. (***)

*Pemerintah Provinsi Bengkulu, Dikelola oleh Diskominfotik

Dua Anak Buah Kapal (ABK) usai menjalani penahan di Thailand dan kembali ke tanah air (Foto : @www.acehprov.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Gubernur Aceh melalui Badan Penghubung Pemerintah Aceh (BPPA) di Jakarta kembali memasilitasi pemulangan dua Anak Buah Kapal (ABK) usai menjalani penahan di Thailand.

Mereka adalah Tanjul Firdaus (23), warga Mantang Tunong, Kecamatan Lapang, Kabupaten Aceh Utara, dan Saifullah Peuli (41), warga SNB Baroh, Kecamatan Rantau Peureulak, Kabupaten Aceh Timur.

Sebelumnya, Tanjul dan Saiful telah menjalani penahanan terkait kasus ilegal fishing, ilegal entry dan ilegal working di perairan Phuket Thailand.

Mereka ditahan selama 200 hari penjara dan dibebaskan pada 26 April 2024 lalu. Tanjul dan Saiful dipulangkan oleh Pemerintah Thailand ke Jakarta pada Minggu (28/4/2024).

Sementara itu, setiba di Jakarta dua ABK disambut oleh tim BPPA Jakarta untuk dilakukan pendataan dan dipulangkan ke kampung halamannya.

“Informasi itu kita dapatkan dari Konsulat Republik Indonesia Songkhla, ada dua warga Aceh yang dipulangkan hari ini via Soekarno Hatta,” kata Kepala BPPA, Akkar Arafat, Minggu (28/4/2024) malam.

Akkar menjelaskan, setelah didata Saiful dan Tanjul diketahui dalam keadaan sakit dan harus sesegera mungkin diterbangkan ke Aceh.

“Saiful mengalami lemas sehingga tak bisa berjalan dan Tanjul mengidap sesak pernafasan,” tuturnya.

Hal ini juga langsung dilaporkan kepada Penjabat (Pj) Gubernur Aceh, Bustami, sehingga melalui perintah Pj Gubernur, dua ABK tersebut langsung diterbangkan ke Tanah Rencong melalui Bandara Soekarno Hatta-Kualanamu Medan.

“Jadi setelah kita laporkan kepada Bapak Gubernur, beliau langsung memerintahkan kami untuk segera dipulangkan pada hari ini juga, dan kita langsung berkoordinasi dengan Kemenlu RI, Dinas Sosial Aceh dan tim kesehatan, guna memulangkan warga Aceh tersebut,” bebernya.

Mereka lantas diberangkatkan sekitar pukul 18.05 wib dengan maskapai Lion Air JT0308 pada hari Minggu (28/4/2024).

Setibanya di Kualanamu, lanjut Akkar, dua warga tersebut juga disambut oleh Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan dan dibantu oleh Dinas Sosial Aceh untuk diberangkatkan melalui jalur darat.

“Artinya ini kerja sama kaloborasi kita. Selain Perwakilan Pemerintah Aceh di Medan, biaya pemulangan Medan-Aceh juga di Bantu oleh Dinas Sosial Aceh, sementara untuk tiket pesawat Jakarta-Medan difasilitasi BPPA,” ujarnya.

Pemulangan ini juga sepenuhnya menjadi perhatian Pj Gubernur Aceh Bustami, yang meminta BPPA untuk terus membantu masyarakat Aceh di Perantauan. (***)

*Pemerintah Provinsi Aceh