Connect with us

Berita

PBNU Akan Mediasi Kopsa-M terkait Praktik Mafia Tanah oleh PTPN V dan PT Langgam Harmuni

Published

on

Jakarta, Goindonesia.co – Perwakilan petani Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa-M) dari Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar, Riau, kembali diterima oleh Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) di Kantor PBNU di Jalan Kramat Raya, Jakarta Pusat, Jumat (29/10/2021).

Pada pertemuan ini, perwakilan Kopsa-M disambut oleh Ketua LPBH (Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum) PBNU, Royandi Haikal dengan agenda penyerahan berkas dan dokumen pendukung sekaligus pemaparan posisi kasus terkait Kopsa-M, mulai dari kriminalisasi ketua dan 2 orang anggotanya, penyusutan lahan dan pembengkakan utang akibat ulah oknum PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V dan PT Langgam Harmuni. Adapun berkas-berkas yang disampaikan ke PBNU terkait dengan kasus penyusutan lahan, pembebanan utang dan kriminalisasi terhadap petani. PBNU pun akan memediasi kasus tersebut.

“Kami kembali menerima dengan terbuka perwakilan Kopsa-M. Berkas-berkas yang diminta sebelumnya diserahkan sekarang dan akan kami pelajari. Tapi pada prinsipnya, PBNU akan selalu berpihak kepada rakyat, masyarakat petani. Kami akan memediasi,” jelas Royandi Haikal dalam rilis yang diterima redaksi, Sabtu (30/10/2021).

LPBH PBNU menaruh perhatian dan simpati besar terhadap kasus yang tengah dihadapi oleh Kopsa-M. Berkas-berkas kasus yang diterima akan menjadi dasar untuk mengurai dugaan adanya unsur mafia tanah dalam kasus Kopsa-M.

“Pertemuan ini sangat bermakna, posisi kasus penyusutan lahan petani Kopsa-M yang dikuasai secara ilegal oleh PT Langgam Harmuni seluas 400 hektare semakin jelas. Dugaan praktik mafia tanahnya kentara sekali karena diketahui PT Langgam Harmuni baru mengurus izin perkebunan di tahun 2020. Lantas selama beroperasi sejak 2007 hingga sekarang ini, status PT Langgam Harmuni bisa dikatakan tidak berizin,” tegasnya.

Di samping itu, petani Kopsa-M mengalami kerugian dari praktik KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) yang tidak sesuai aturan. Penyusutan lahan dan beban utang menjadi pesakitan yang mesti ditanggung 997 petani Kopsa-M. 

“Padahal kebun petani dalam skema KKPA yang disepakati seluas 2.050 ha. Namun terus menyusut, karena dikuasai perusahaan lain secara ilegal. Apalagi diketahui dari pernyataan perwakilan Kopsa-M, dari tahun 2003 sampai 2017, PTPN V mengelola kebun secara single management (manajemen tunggal), namun dari hasil penilaian teknis Dinas Perkebunan Kampar, luas kebun produktif hanya seluas 329 ha dan utang KKPA yang dibebankan ke Kopsa-M senilai Rp 140 miliar. Ini ‘kan tidak benar,” tambahnya

Kemudian, terkait dugaan kriminalisasi Ketua Kopsa-M Anthony Hamzah, dan dua petani Kopsa-M lainnya, Royandi menyebutkan kasus ini sangat sarat dengan rekayasa. “Kami menduga kriminalisasi Anthony Hamzah yang dituduhkan terkait dengan perkara pengrusakan disertai ancaman dan pengusiran yang terjadi di perumahan karyawan PT Langgam Harmuni terkesan dipaksakan. Ada unsur pelemahan perjuangan petani dalam kasus itu,” jelasnya

Atas dasar ini, LPBH PBNU sepakat untuk menjembatani proses mediasi antara petani Kopsa-M dan PTPN V agar posisi petani dalam persoalan dengan PTPN V diletakkan setara.  “Kami melihat hulu dari kasus ini adalah terkait dengan pola KKPA antara PTPN V dan Kopsa-M yang tidak berjalan sesuai aturan. Banyak kesepakatan dalam perjanjian kerja sama yang tidak dijalankan semestinya. Dalam waktu dekat kita akan lakukan mediasi dengan PTPN V, agar persoalan bisa diselesaikan dan petani Kopsa-M tidak dirugikan,” tutupnya.

Berita

Kemenkes – Alodokter Lakukan Kerja Sama di Sektor Digital Kesehatan

Published

on

Penandatanganan Nota Kesepahaman oleh Sekjen Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan President Director PT Alodokter Teknologi Solusi, Suci Arumsari turut disaksikan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin. (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kementerian Kesehatan telah menandatangani kerja sama dengan PT Alodokter Teknologi Solusi pada Selasa (30/4). Kerja sama ini terkait pendayagunaan platform digital kesehatan secara optimal untuk mendukung transformasi Kesehatan.

Penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Kunta Wibawa Dasa Nugraha dan President Director PT Alodokter Teknologi Solusi, Suci Arumsari. Acara penandatanganan turut disaksikan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin.

Sekjen Kunta menjelaskan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan tindaklanjut dari pertemuan Menteri Kesehatan Budi G. Sadikin dengan Alomedika pada 14 Januari 2024 lalu.

Dari pertemuan itu, Menkes menginstruksikan agar dilakukan kerjasama yang meliputi beberapa hal seperti Program Kemenkes, survey online dan survey kepuasan pelayanan, pemberian SKP bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang terlibat pada kegiatan Kemenkes dan terkait Aplikasi Satu Sehat.

Menurut Sekjen Kunta, melalui perjanjian ini keduanya dapat bersama-sama memanfaatkan perkembangan teknologi digital kesehatan untuk meningkatkan akses, memurahkan biaya dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan di seluruh pelosok tanah air termasuk daerah-daerah terpencil.

“Kami percaya bahwa melalui kemitraan ini kita dapat membuka peluang baru dan meningkatkan akses, efisiensi dan juga kualitas layanan kesehatan bagi masyarakat,” katanya.

Berbagai peluang inilah yang kemudian dirumuskan oleh Kemenkes dan Alodokter menjadi ruang lingkup yang dipayungi dalam nota kesepahaman ini. Ruang lingkup tersebut diantaranya peningkatan kapasitas sumber daya manusia; pengembangan komunikasi, informasi, dan edukasi; survei pembangunan kesehatan; serta dukungan program melalui layanan telemedisin.

Disamping empat ruang lingkup tersebut, Menkes menyebut setiaknya ada tiga peluang besar yang bisa dimanfaatkan oleh platform teknologi kesehatan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan di Indonesia.

Pertama, menyediakan pendidikan tenaga kesehatan yang lebih mudah dan murah.

“Sekarang kita minta online pun boleh untuk mendapatkan SKP, sehingga akses dokter di daerah lebih mudah. Karena kalau tempat tinggalnya jauh membutuhkan biaya besar. Itu yang membuat sistem SKP kita turun. Dengan online, platform seperti Alodokter itu bisa sangat membantu untuk mempermudah akses dan mempermurah biaya untuk memperoleh 250 SKP dokter-dokter kita,” kata Menkes.

Kedua, akses layanan kesehatan harus masif sampai di tingkat bawah seperti Puskemsas. Menkes menyampaikan saat ini Puskemsas telah dilengkapi dengan alat kesehatan yang canggih dan modern seperti USG serta EKG.

Dengan platform teknologi yang baik, Alodokter bisa terkoneksi dengan alat-alat tersebut, datanya bisa digunakan oleh dokter umum maupun spesialis untuk membantu analisis.

“Hasil dari pemeriksaan USG dan EKG itu bisa dikirim Alodokter ke dokter jantung, ada penyakit jantungnya tidak. Selain dokter ada juga layanan AI-nya. Itu dengan data bisa masuk ya. Akibatnya masyarakat kita di seluruh kecamatan yang punya Puskesmas mendapatkan layanan kesehatan yang relatif terstandar,” tutur Menkes.

Peluang selanjutnya dari kerja sama ini, lanjut Menkes, layanan kesehatan dapat diperluas tak hanya di level Puskemsas, Pustu ataupun Posyandu, tetapi setiap rumah harus memiliki layanan kesehatan yang diberikan oleh ibu rumah tangga.

“Jadi seluruh ibu rumah tangga kita didik supaya bisa menjadi dokter rumah tangga. Tugas dokter itu memeriksa dan mengobati. Kalau ada anggota keluarganya yang sakit demam bisa dicek secara mandiri pakai termometer. Kalau sakit panas dikasih obat paracetamol,” terang Menkes.

Menkes menjelaskan bahwa kerja sama strategis ini diharapkan bisa terus berlanjut untuk menyediakan layanan kesehatan yang mudah diakses, berbiaya murah dan terstandar bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Dalam kesempatan yang sama, Suci Arumsari yang mewakili Alodokter dan Alomedika menyampaikan apresiasi sekaligus ucapan terima kasih atas kepercayaan Kementerian Kesehatan dalam kerja sama ini. Pihaknya juga merasa terhormat menjadi bagian dari upaya integrasi teknologi informasi dan komunikasi dalam sektor kesehatan di Indonesia.

“Kami percaya melalui kemitraan yang erat dan terpercaya kami akan mampu bersama-sama menciptakan perubahan yang positif dan juga signifikan dalam pelayanan kesehatan memberikan pelayanan yang luas bagi seluruh masyarakat Indonesia,” katanya.

Denganpenandatanganan nota kesepahaman ini, Alodokter akan memperluas jangkauan komunikasi tentang visi dan program-peogram kesehatan Kementerian Kesehatan. Selain itu, Alodokter juga berkomitmen untuk meningkatkan kualitas SDM yang terlibat dalam penyediaan layanan kesehatan di seluruh Indoensia melalui layanan telemedicine.

“Kami siap untuk menjalankan tanggung jawab ini dengan penuh dedikasi dan integritas untuk bersama-sama menghadirkan masa depan yang lebih cerah bagi kesehatan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia,” tegasnya. (***)

*Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI

Continue Reading

Berita

Menag Yaqut dan Menhaj Tawfiq Bahas Kemudahan Layanan Bagi Jemaah Haji Indonesia

Published

on

Menag Yaqut Cholil Qoumas bertemu dengan Menhaj Tawfiq F. Al Rabiah di Jakarta (Foto : Fadhlillah Hafizhan M, @kemenag.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas hari ini mengadakan pertemuan bilateral dengan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Tawfiq bin Fawzan Al-Rabiah di Jakarta. Pertemuan yang berlangsung selama satu setengah jam ini membahas kemudahan layanan bagi jemaah haji Indonesia.

“Tentu kita bersyukur, Indonesia negara yang mendapatkan keistimewaan dari Kerajaan Saudi Arabia sehingga didatangi demikian banyak delegasi yang dipimpin langsung oleh Pak Menteri Haji dan Umrah,” kata Menag Yaqut di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Sejumlah layanan yang memudahkan akan diperoleh jemaah haji Indonesia. Misalnya, layanan fast track di tiga bandara, yaitu: Bandara Soekarno – Hatta, Bandara Adi Soemarmo Solo, dan Bandara Djuanda Surabaya. Diperkirakan sekitar 120 ribu jemaah haji Indonesia yang akan menerima kemudahan ini. Selain itu, Indonesia juga menjadi negara pertama yang mendapat smartcard, yaitu kartu elektronik yang didesain khusus untuk memberikan pelayanan kepada jemaah dan di dalammnya berisi tentang informasi seputar haji.

“Kami menyampaikan terima kasih atas kemudahan perjalanan haji dan umrah yang telah diberikan kerajaan Arab Saudi kepada umat muslim di Indonesia,” imbuhnya.

Ke depan, Menag berharap Kerajaan Arab Saudi dapat memfasilitasi dan memberikan solusi terkait keterbatasan ruang di Muzdalifah dan Mina. “Kami berharap dukungan dari Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi terkait space di Musdalifah dan Mina yang sangat terbatas. Kami juga berharap ada sinergi platform haji antara Indonesia dengan Arab Saudi,” ujar Gus Men, begitu ia akrab disapa.

Ia juga menyampaikan, Indonesia akan mengikuti aturan haji dan umrah yang ditetapkan pemerintah Saudi, termasuk terkait penggunaan visa.

“Bagi travel dan biro perjalanan yang memberangkatkan jemaah harus mengunakan visa resmi. Pasti akan ada tindakan tegas dari kerajaan Artab Saudi bila travel dan biro perjalanan tidak mengikuti aturan resmi begitu juga dari Kementerian Agama akan memberikan sanksi tegas bagi travel tersebut,” ujar Gus Men.

Hal senada diungkapkan Menteri Haji dan Umrah Saudi Tawfiq Al-Rabiah. “Kunjungan bilateral kami ini untuk memastikan layanan yang akan diberikan kerajaan Arab Saudi khususnya kepada jemaah haji Indonesia. Kami di Kerajaan Arab Saudi merasa tersanjung melayani jemaah haji terutama jemaah dari Indonesia dan kami berharap para jemaah mendapat pelayanan terbaik,” kata Menhaj Tawfiq F Rabiah

Ia menyampaikan, Kerajaan Arab Saudi sudah membuat aturan yang memudahkan jemaah seperti visa dan smartcard kepada jemaah. “Jadi jemaah yang bisa melaksanakan ibadah haji adalah jemaah yang memiliki visa haji resmi dari Pemerintah Arab Saudi,” sambungnya.

Dikatakan Menhaj Tawfiq F Rabiah dari seluruh jemaah haji di dunia, jemaah haji Indonesia yang pertama mendapatkan smart card atau kartu resmi keberangkatan haji dari Kerajaan Arab Saudi.

“Kartu elektronik ini didesain khusus untuk memberikan pelayanan kepada jemaah yang didalammnya berisi tentang informasi seputar haji. Kartu ini akan membantu jemaah untuk mengetahui lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelaksanaan ibadah haji,” ujarnya.

Menhaj Saudi pun menegaskan bahwa tidak akan ada yang diizinkan menjalankan ibadah haji kecuali jemaah yang memiliki visa haji resmi dari Kerajaan Arab Saudi.

“Fatwa ulama Saudi tidak membolehkan visa di luar prosedural digunakan untuk melaksanakan ibadah haji. Terima kasih kepada yang Mulia Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang sudah mempersiapkan 241 ribu jemaah dalam penyelengaraan ibadah haji tahun 2024 dengan baik. Kami harap pemvisaan dapat dilakukan secepatnya. Kami juga sangat memberi perhatian akan keselamatan jemaah haji,” kata Menhaj Saudi. (***)

*Kementerian Agama RI, Biro HDI Kemenag

Continue Reading

Berita

Indonesia dan Ukraina Buka Peluang Kerjasama Bilateral di Bidang Pertanian

Published

on

Mentan RI Andi Amran Sulaiman dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menggelar pertemuan bilateral di Kantor Pusat Kementerian Pertanian (Foto : @pertanian.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pertanian (Mentan) RI Andi Amran Sulaiman dan Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin menggelar pertemuan bilateral di Kantor Pusat Kementerian Pertanian. Dalam kesempatan tersebut, Vasyl Hamianin mengungkapkan Indonesia dan Ukraina akan menjadi partner yang sangat baik untuk kemajuan pembangunan sektor pertanian kedua negara.

“Saya berkunjung ke Kementerian Pertanian Indonesia untuk pertama kali. Ini adalah pertemuan yang menarik dan sangat produktif. Saya pikir baik Ukraina maupun Indonesia adalah negara agraris yang sangat besar dan juga merupakan negara eksportir pertanian terdepan (di dunia.red). Oleh sebab itu, alih-alih berkompetisi, akan lebih baik jika kita bisa saling melengkapi satu sama lain. Kita bisa saling membantu dan membantu pertumbuhan ekonomi masing-masing,” kata Vasyl.

Indonesia dan Ukraina telah menjalin kerjasama di bidang pertanian sejak tahun 2016. Tapi saat ini, pendalaman kerjasama di bidang pertanian untuk menghadapi fenomena El Nino dan ancaman krisis pangan global sangat diperlukan.

Sebagai langkah awal, Indonesia dan Ukraina akan melakukan kerjasama bilateral untuk mempemudah akses pasar, mengembangkan kapasitas produksi, dan kerjasama teknis untuk menciptakan kondisi yang lebih berimbang dalam hubungan perdagangan komoditas pertanian kedua negara.

“Kami (Indonesia dan Ukraina.red) sedang berdiskusi tentang peningkatan pertukaran bisnis pertanian. Saat ini Ukraina masih menjadi salah satu produsen dan eksportir terbesar untuk produk susu, telur, daging, gandum, sirup jagung, dan minyak goreng. Selain itu, kami juga bisa berbagi teknologi, seperti manajemen air, dan manajemen tanah, dan pupuk,” tambah Vasyl.

Saat ini Ukraina adalah salah satu negara produsen gandum, jagung, dan biji-bijian sekaligus produsen minyak nabati terbesar di dunia, seperti sunflower, soybean, dan rapeseed. Sementara itu, Indonesia berkeinginan untuk meningkatkan ekspor ke Ukraina. Komoditas pertanian Indonesia yang berpotensi dikirim ke Ukraina adalah produk-produk perkebunan, seperti kelapa sawit, karet, kelapa, kakao, dan kopi, maupun buah-buahan tropis unggulan Indonesia, antara lain mangga, manggis, buah naga, jeruk nipis, nanas, pisang, dan salak.

“Pertemuan yang kita lakukan hari ini akan menghasilkan hasil yang baik dan praktikal. Kami (Ukraina) adalah negara praktikal, kami tahu apa yang bisa kami lakukan dan apa yang bisa kami tawarkan. Saya yakin penawaran kerjasama ini akan memberikan efek baik untuk pertumbuhan ekonomi dan sosial bagi masyarakat Indonesia,” tutupnya. (***)

*Kementerian Pertanian

Continue Reading

Trending