Connect with us

Berita

Demoralisasi Pejuang HAM dalam Kasus Kopsa-M Riau dan PTPN V

Published

on

Goindonesia.co – Penahanan dana penjualan buah petani KOPSA-M sejak bulan Agustus sampai September 2021 sebesar 3,4 miliar rupiah oleh pihak PTPN V berdampak terhadap pekerja dan petani KOPSA-M. Petani menyampaikan bahwa untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari pun susah didapatkan. Pada konteks ini, aspek pelanggaran HAM yang dilakukan oleh korporasi dalam menjalankan bisnisnya sudah terpenuhi. Sejalan dengan prinsip The UN Guiding Principles on Business and Human Rights (Panduan PBB tentang Prinsip-prinsip Bisnis dan HAM) menekankan tanggung jawab perusahaan untuk menghormati HAM (Respect). Petani dan pekerja KOPSA-M tidak dapat memenuhi hak akan kehidupan keluarga dan standar hidup yang layak. Sebelumnya, Pengurus KOPSA-M sudah menyampaikan Laporan Dugaan Krmiminalisasi petani oleh PTPN V kepada KOMNAS HAM, tanggal 20 September 2021.

Ketika dirunut dari awal mula pembangunan dengan kebun KKPA (Kredit Koperasi Primer Anggota) dengan kesepakatan seluas 2.050 Ha. Namun, faktanya PTPN V sejak tahun 2003 hingga 2017 melakukan pengelolaan secara single management. Pada periode tersebut, petani dan pekerja KOPSA-M hanya memperoleh upah sebesar 50.000 – 100.000 rupiah perbulan. Tentu pendapatan yang diperoleh petani jauh dari standar hidup yang layak.
Perubahan mulai terasa semenjak kepengurusan KOPSA-M melalui Rapat Anggota menetapkan Anthony Hamzah selaku Ketua KOPSA-M Periode 2016 – 2021. Kebun seluas 2.050 ha, dilakukan penilaian fisik, yang berdasarkan laporan penilian fisik Dinas Perkebunan Kabupaten Kampar hanya seluas 329 Ha yang masih relatif baik dan di rekomendasikan agar dilakukan replanting. Oleh pengurus KOPSA-M yang diketuai Anthony Hamzah dilakukan upaya dengan menggunakan peluang dana PSR (Perkebunan Sawit Rakyat) melalui BPDPKS (Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit) pada tahun 2017, namun dihalang-halangi oleh PTPN V. Atas upaya dan inisiatif bersama pengurus dan petani KOPSA-M yang di Ketuai oleh Anthony Hamzah, mereka berhasil memulihkan kebun yang saat ini luasnya sudah mencapai 823 Ha. Pendapatan petani yang semula 50 ribu rupiah perbulan meningkat menjadi 600 – 700 ribu rupiah perbulan. Oleh karena itu, tidak berlebihan disampaikan bahwa peran Anthony Hamzah dapat dikatakan sebagai Human Right Defender (Pembela HAM) yang membela Hak petani atas pemenuhan sumber penghidupan dan lahan mereka.

Namun upaya keras Anthony Hamzah, dalam mengungkap praktek bobrok tata kelola perkebunan oleh PTPN V yang diduga mengalihkan lahan petani melalui pengikatan jual beli secara melawan hukum serta pembebanan hutang pada petani KOPSA-M atas kebun KKPA yang gagal di bangun oleh PTPN V, memunculkan serangan balik (back fire) untuk melemahkan perjuangan petani. Anthony Hamzah didera tuduhan pengancaman dan perusakan terhadap PT. Langgam Harmuni sebuah perusahaan tak berizin, yang kasusnya sarat dengan rekayasa.
Serangan terhadap Anthony Hamzah tidak berhenti pada kriminalisasi. Mengenai dana penjualan buah yang ditahan dan disertai dengan tuduhan-tuduhan tidak berdasar, mencoreng sekali citra BUMN yang mesti transparan dan aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Dalam Surat PTPN V bernomor 05/DPM/X/98/X/2021 yang di tandatangani oleh oleh Excecutive Vice President Plasma/KKPA, Arief Subhan tanggal 29 Oktober 2021 tentang Talangan Dana Gaji Petani dan Pekerja KOPSA-M, menanggapi Surat Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, bertanggal 25 Oktober 2021 dengan nomor Surat 140/PKL. B-PEM/IAS, disebutkan bahwa Saudara Anthony Hamzah tidak mau menandatangani specimen escrow account (rekening bersama).

Padahal pada 18Agustus 2021 Kepengurusan KOPSA-M menyampaikan Surat dengan nomor 35/KOPSA-M/VIII/2021 kepada pihak PTPN V agar segera mencairkan dana penjualan buah yang tertahan. Tapi dalih PTPN V menyebutkan bahwa adanya dualisme koperasi hasil RALB pada 04 Juli 2021 membuat pencairan dana tidak bisa dilakukan. Status dan legalitas pengurus koperasi RALB sudah jelas disampaikan bahwa RALB ini ilegal dan tidak sah.
Oleh karena itu, dana talangan yang diserahkan PTPN V kepada Kepala Desa Pangkalan Baru, Yusry Erwin, dengan mem-framing bahwa Anthony Hamzah bersalah dan tidak bertanggung jawab ke petani, tidak dapat dibenarkan. Persekongkolan buruk untuk memecah belah masyarakat yang dilakukan oknum PTPN V dan Kepala Desa adalah bentuk perampasan dan perlawanan terhadap Anthony Hamzah yang sedang berjuang sebagai Human Right Defender.

Narahubung :

Disna Riantina (Koordinator Tim Advokasi Keadilan Agraria-SETARA Institute): +62 81290595431
Nabhan Aiqani (Peneliti Bisnis dan HAM SETARA Institute): +62 81367 721163

Berita

Tinjau Panen Jagung di Sumbawa, Presiden Tegaskan Pentingnya Keseimbangan Harga

Published

on

Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Foto: BPMI Setpres/Rusman

Sumbawa, goindonesia.co : Presiden Joko Widodo meninjau panen raya jagung di Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pada Kamis, 2 Mei 2024. Dalam peninjauan tersebut, Kepala Negara kembali menegaskan pentingnya menjaga kestabilan harga pada saat terjadi kelebihan suplai.

“Harga yang sebelumnya Rp7.000 sekarang sudah turun menjadi Rp4.200. Baik untuk peternak tapi kurang baik untuk petani. Ini lho menjaga keseimbangan seperti ini yang tidak mudah,” ujar Presiden dalam keterangannya kepada awak media usai peninjauan.

Presiden juga menegaskan bahwa produktivitas jagung di setiap daerah harus meningkat. Hal tersebut penting untuk memberikan keuntungan dan meningkatkan pendapatan para petani.

“Misalnya kayak di sini pakai benih tangguh hasilnya tadi saya tanya 7-8 ton, kalau yang bisi juga sama bisa 7, 8, 9 ton. Nah produksinya harus itu, tapi ada yang di bawah 5 ton. Nah itu yang dengan harga Rp4.200 itu nggak nutup,” ungkap Presiden.

Presiden pun berharap harga jagung dapat terus meningkat dan terjadi keseimbangan antara permintaan dan penawaran. Presiden juga telah menginstruksikan jajarannya untuk melalukan perhitungan dengan baik.

“Kemarin kita sudah hitung-hitung dan kita dorong tapi kalau suplainya terlalu besar demand-nya tetap itu hukum pasarnya harga pasti turun karena oversupply,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menginstruksikan jajarannya untuk mendorong industrialisasi di bidang pertanian. Hal tersebut sebagai salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kestabilan harga.

“Hilirisasi ini memang yang terus akan kita dorong sehingga harga itu bisa lebih stabil, kalau ada industri harga akan lebih stabil. Tapi kalau jauh dari sini harus dibawa ke Jawa, dari sini harus dibawa ke Jawa Barat, ya memang cost-nya kemakan banyak di transpor,” tutur Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam peninjauan tersebut adalah Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Pj. Gubernur NTB Lalu Gita Ariadi, dan Bupati Sumbawa Mahmud Abdullah. (***)

*(BPMI Setpres)

Continue Reading

Berita

Perkuat Sinergi TNI AD dan MPR, Kasad Terima Kunjungan Ketua MPR RI

Published

on

Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menerima kunjungan silaturahmi Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, di Mabesad, Jakarta (Foto : @tniad.mil.id)

Jakarta, goindonesia.co – Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. menerima kunjungan silaturahmi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Bambang Soesatyo, di Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Selain bertujuan untuk memperkuat sinergi antara TNI AD dan MPR sebagai lembaga legislatif, kedatangan Ketua MPR tersebut juga bermaksud mempertegas komitmen MPR RI dalam mendukung tugas-tugas TNI, khususnya TNI AD. Dalam pertemuan tersebut keduanya membahas berbagai isu strategis yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan nasional.

Dalam momen penuh keakraban tersebut, dibahas juga tentang peningkatan kesejahteraan prajurit dan modernisasi alutsista TNI AD. Kesejahteraan prajurit TNI dalam hal kepemilikan rumah serta peningkatan tunjangan kinerja dan uang lauk pauk prajurit, menjadi perhatian khusus Bambang Soesatyo. Sehingga pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong pemerintah dalam mewujudkan perbaikan kesejahteraan prajurit TNI.

“Tugas prajurit TNI menjaga keutuhan NKRI sangatlah berat. Bahkan, nyawa pun harus rela dikorbankan. Karenanya, peningkatan kesejahteraan prajurit TNI harus terus dilakukan pemerintah sebagai salah satu bentuk penghargaan kepada para prajurit TNI,” ujarnya seraya menyebut bahwa kepemilikan rumah juga harus menjadi prioritas perhatian agar prajurit TNI tidak lagi bingung harus tinggal dimana selepas pensiun dari kedinasan.

Ia menambahkan bahwa diharapkan Minimum Essential Force (MEF) tiap-tiap Matra TNI, termasuk TNI AD, dapat terpenuhi di tahun ini. Dimana kebutuhan alutsista TNI AD meliputi diantaranya 723.564 senjata ringan, 1.354 meriam/roket/rudal, 3.738 kendaraan tempur dan 224 pesawat terbang.

Menanggapi hal tersebut, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menyampaikan apresiasi atas perhatian MPR RI terhadap kesejahteraan prajuritnya, serta perannya dalam mendukung seluruh upaya dan langkah yang telah dilakukan TNI AD dalam rangka membangun bangsa dan menjaga pertahanan negara. Pun demikian dengan dukungan MPR RI untuk kemajuan TNI AD, antara lain lewat pemenuhan alutsista yang dibutuhkan TNI.

Kedua belah pihak juga sepakat untuk terus meningkatkan sinergi dan kerjasama dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan bangsa. Pertemuan ini juga diharapkan dapat menjadi langkah strategis kerja sama yang lebih erat antara TNI AD dan MPR RI di masa yang akan datang. (***)

*(Dispenad)

Continue Reading

Berita

ESG Berkelanjutan, Pertamina Manfaatkan Limbah Pakaian Seragam Bekas Jadi Baju Daur Ulang

Published

on

PT Pertamina (Persero) ajak seluruh Perwira (Pekerja Pertamina) dalam program “Uniform Recycling Program” #2Renew1, dengan tagline “Give Your Uniform A Second Life” (Foto : @www.pertamina.com)

Jakarta, goindonesia.co – Mendukung penuh keberlanjutan, PT Pertamina (Persero) ajak seluruh Perwira (Pekerja Pertamina) dalam program “Uniform Recycling Program” #2Renew1, dengan tagline “Give Your Uniform A Second Life”, yakni mengumpulkan pakaian seragam bekas yang kemudian akan diolah kembali menjadi baju-baju daur ulang. Sustainable Fashion ini merupakan salah satu program unggulan Environmental, Social, Governance (ESG) Pertamina untuk memperpanjang usia pemakaian baju lama menjadi baju baru yang lebih ramah lingkungan.

Corporate Secretary PT Pertamina (Persero) Brahmantya S. Poerwadi berharap program Sustainable Fashion ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat, yang dimulai dari kalangan internal Pertamina untuk memberikan hidup kedua bagi baju seragam lama agar menjadi barang lebih menarik dan bermanfaat.

“Program ini luar biasa, sesuai dengan rencana sustainability Pertamina yang benar-benar berpikir memanfaatkan apa yang dimiliki, melalui 4R yaitu rethink, redo, reuse dan recycle. Kami berharap program ini tidak hanya berhenti disini dan bisa terus berlanjut, atau bahkan menjadi tren di masyarakat,” tutur Brahmantya pada seremonial launching di Grha Pertamina, Jakarta, Kamis (2/4).

Melalui kegiatan ini, Brahmantya mengungkapkan, dapat mendorong tujuan sustainability menjadi gaya hidup (lifestyle) para Perwira Pertamina. Sehingga, seluruh Perwira dapat berkontribusi mendukung target Net Zero Emission (NZE).

Vice President Corporate Communication PT Pertamina (Persero) Fadjar Djoko Santoso menambahkan, limbah hasil dari Uniform Recycling ini diestimasi menghasilkan efisiensi emisi karbon sebesar 9.601 Kg CO2, atau setara dengan menanam 436 pohon dan penghematan air lebih dari 3,4 juta liter. 

“Kegiatan ini juga sebagai solusi dalam pengelolaan merk Pertamina, karena adanya risiko penyalahgunaan seragam lama yang tidak terpakai. Selain itu, juga mendukung program dekarbonisasi Pertamina melalui pengurangan limbah textile seragam (circular textile), serta implementasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs) nomor 12 yakni Konsumsi dan Produksi yang bertanggung jawab,” jelasnya. 

“Uniform Recycling Program” berlangsung mulai 2 Mei 2024 hingga 30 Juni 2024. Program ini ditargetkan dapat mengumpulkan 500 kilogram seragam bekas Perwira Pertamina Group.

Pertamina sebagai perusahaan pemimpin di bidang transisi energi, berkomitmen dalam mendukung target Net Zero Emission 2060 dengan terus mendorong program-program yang berdampak langsung pada capaian Sustainable Development Goals (SDGs). Seluruh upaya tersebut sejalan dengan penerapan Environmental, Social & Governance (ESG) di seluruh lini bisnis dan operasi Pertamina. (***)

*PT. Pertamina (Persero

Continue Reading

Trending