Connect with us

Berita

Dewan Pers Dan Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI Terus Tolak Pasal Krusial Yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, RKUHP tersebut dulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

Saat bertemu Menko Polhukam, Dewan Pers dipimpin ketuanya, Prof Azyumardi Azra. Ikut mendampingi M Agung Dharmajaya (wakil ketua), anggota Dewan Pers (Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro. Hadir juga perwakilan anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim, dan Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar SH.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok akan saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting, pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

Namun, Dewan Pers Bersama masyarakat sipil lainnya melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Maka perlu dihapus atau direformulasi. Menurut Mahfud yang didampingi Deputi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, ada sekitar 700-an pasal dalam RKUHP. “Jika ada usulan 14 pasal, maka jumlah itu tidaklah banyak,” kata Mahfud.

Pihaknya tidak mau menjamin penundaan berlakunya KUHP tersebut. Ia hanya menegaskan, sebelum RKUHP maju ke persidangan harus dibahas secara jelas. Menko Polhukam berjanji akan memanggil Kemenkumham untuk membicarakannya dan akan melibatkan Dewan Pers.

Sementara itu, Prof Azra melaporkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali. Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaiatan dengan kemerdekaan pers.

Dewan Pers juga sudah ketemu dengan konstituen Dewan Pers dan para pemangku kepentingan. Pertemuan dengan Kemkumham yang dipimpin Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej dan tim perumus sudah dilakukan Dewan Pers pekan lalu.

Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers bekerja cepat, hari Kamis ini juga melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain.

Samsan Ngandro berpendapat pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi.

Arif Zulkifli menyatakan pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena harus lengkap. “Pemberitaan pers pasti yang terdepan dan belum lengkap. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara,” paparnya.

Ia khawatir kelak ada self censorship yang tinggi di media, ini adalah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat.

Sedangkan Ninik menuturkan, masih ada waktu untuk mengawal RKUHP. Dia berharap, pasal yang tak seharusnya ada bisa dikeluarkan. “Intinya adalah reformulasi,” kata dia.

Adapun Sasmito mengutarakan, secara prinsip AJI tidak menolak RKUHP itu. Tapi, RKUHP masih perlu masukan dari masyarakat luas dan penyempurnaan sehingga tidak buru-buru diberlakukan.

Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat, Makali Kumar SH, hadir mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, dalam pertemuan bersama Dewan Pers dan konstituennya, akademisi, pengamat hukum, serta praktisi hukum di Hotel Mercure, Sabang-Jakarta, Kamis (28/7/2022), kembali menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal RUU KUHP.

Makali dengan tegas menyatakan, banyak pasal-pasal RUU KUHP yang harus ditolak dan dihapus, karena berpotensi untuk menghalangi kebebasan pers di Indonesia.

Pasal-pasal RKUHP yang menjadi sorotan SMSI dan juga menjadi bahan diskusi Dewan Pers dalam pertemuan tersebut sekitar 20 pasal, antara lain pasal 188, 218, 219, 220, 240, 241, 246, 248, 263,264 280, 302, 303, 304, 352, 353, 437, 440, 443, dan 447.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. Kita minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” jelas Makali.

Bersama rekan perwakilan organisasi konstituen dewan pers lainnya, Makali begitu gigih dalam diskusi itu, untuk menyuarakan kemerdekaan pers di Indonesia. Bahkan Makali juga minta pers dan konstituen Dewan Pers lainnya, serta berbagai kalangan pers untuk tetap solid menyuaran dan memperjuangkan penolakan pasal-pasal tersebut secara maksimal di DPR RI. Jangan sampai, informasi yang menyebutkan pada tanggal 16 Agustus 2022, DPR RI akan bersidang dan menetapkan RKUHP itu, menjadi kenyataan.

“Kita jangan kecolongan, kita kawal perjuangan kita, sampai DPR mau mengakomodir perjuangan kita. Sehingga pasal-pasal yang akan merusak kemerdekaan pers di Indonesia sudah hilang di RKUHP,” tegas Makali.

Dalam siskusi dewan pers di hotel Mercure tersebut, berlangsung pukul 09.00-19.00 WIB. Diskusi itu menghadirkan juga, pejabat penegak hukum, yakni Wakil Ketua Mahkamah Agung Rzi, Dr Andi Nganro SH MH, Humas Polri,
Brigjen. Pol. Drs. Mohamad Hendra Suhartiyono, M.Si, dan utusan dari Kejaksaan Agung. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Moment 3 Kepala Staf Angkatan TNI Santap Rendang dan Sop Kikil Bersama

Published

on

3 Kepala Staf Angkatan TNI nikmati makan siang bersama Sumber : Dispenad

Jakarta, goindonesia.co – Tiga Kepala Staf Angkatan, yaitu Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurachman, Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono, dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Fadjar Prasetyo terlihat duduk bersama di satu meja panjang. Para Jenderal Bintang Empat TNI dari tiga matra yaitu, Angkatan Darat (AD), Angkatan Laut (AL), dan Angkatan Udara (AU) itu terlihat sangat akrab dan penuh kebersamaan ketika menikmati santap makan siang di Rumah Dinas Jabatan Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan pada hari Selasa, 16 Agustus 2022.

Dilansir awak media dari keterangan resmi Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Dispenad), pertemuan para Kepala Staf Angkatan itu terjadi pada hari Selasa siang di sela-sela jeda acara Pidato Kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden RI Joko Widodo pada Sidang Tahunan MPR RI tahun 2022.

Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna mengatakan, dalam kesempatan itu, Kasad Jenderal TNI Dudung Abdurachman secara khusus mengundang Kepala Staf Angkatan Udara Marsekal TNI Fadjar Prasetyo dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono untuk makan siang di rumah dinas jabatan Kasad.

3 Kepala Staf Angkatan TNI sholat Dzuhur berjamaah Sumber : Dispenad

Jenderal Dudung pun menyajikan menu makan siang sederhana berupa sop kikil dan nasi rendang yang benar-benar dinikmati oleh kedua Kepala Staf yakni Laksamana Yudo Margono dan Marsekal Fadjar Prasetyo.

Usai makan siang bersama, tiga Kepala Staf Angkatan itu kemudian melaksanakan sholat Dzuhur berjamaah yang dipimpin langsung oleh Jenderal TNI Dudung.

Kadispenad menegaskan, kebersamaan ketiga pimpinan tiga matra TNI itu menunjukkan soliditas dan sinergitas para pucuk pimpinan di ketiga matra (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) untuk mengawal program pemerintah dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi menuju kebangkitan Indonesia sesuai dengan tema HUT Kemerdekaan ke-77 Negara Kesatuan Republik Indonesia, “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat.” (***)

Continue Reading

Berita

Pimpinan 3 Matra TNI Kumpul di Rumah KSAD usai Pidato Kenegaraan Presiden, Bahas Apa?

Published

on

KSAD Jenderal TNI Dudung Abdurrahman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo berkumpul usai menghadiri Pidato Kenegaraan Presiden Jokowi, Selasa (16/8/2022). (Foto: Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co – Tiga pimpinan matra TNI berkumpul di kediaman Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dudung Abdurrahman usai mengikuti pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Selasa (16/8/2022).

Selain KSAD ada Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal Fadjar Prasetyo dalam pertemuan itu.

Mereka diketahui mendiskusikan upaya merealisasikan harapan Presiden Jokowi yang meminta agar terciptanya stabilitas nasional.

“Beliau-beliau berdiskusi untuk bagaimana dapat merealisasikan harapan Presiden yang meminta agar terciptanya stabilitas nasional, apalagi sebentar lagi sudah memasuki tahun Pemilu,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Tatang Subarna di Jakarta. Selasa (16/8/2022).

Dalam diskusi tersebut, kata Tatang, ketiga perwira tinggi bintang empat itu memastikan akan terus berkolaborasi dengan apik untuk memastikan terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Presiden Jokowi juga berpesan agar jangan sampai terjadi lagi polarisasi di berbagai sektor kehidupan.

“Tiga matra TNI siap membantu untuk memperkuat konsolidasi nasional seperti yang diamanatkan Presiden. TNI akan terus berjuang demi persatuan dan kesatuan bangsa dan rakyat Indonesia,” kata Tatang.

Ketiga pimpinan matra TNI, menurut dia tampak kompak pada momen Hari Ulang Tahun ke-77 Republik Indonesia.

Di sela-sela kegiatan di gedung parlemen, KSAD, KSAL, dan KSAU bercengkerama menghabiskan waktu bersama di kediaman Jenderal Dudung di kompleks Pati, Kuningan, Jakarta, Selasa (16/8/2022).

Menurut Kadispenad Brigjen TNI Tatang Subarna, pertemuan ketiganya berlangsung dengan hangat. Sambil berbincang santai, mereka juga turut berdiskusi mengenai pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang disampaikan dalam pidatonya di Sidang Tahunan MPR. (***)

Continue Reading

Berita

TNI Solid, Tak Ada Persaingan antara Jenderal Andika dan KSAD Dudung

Published

on

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa (kiri) dan KSAD Jenderal Dudung Abdurachman berfoto usai pelantikan yang digelar di Istana Negara, Jakarta, Rabu (17/11/2021). FOTO/DOK.Setpres/Agus Suparto

Jakarta, goindonesia.co– Ketua Cendekia Muda Nusantara, Adi Baiquni meyakini tidak ada persaingan antara Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman .

Internal di tubuh TNI solid. “Saya yakin bahwa tidak ada konflik di tubuh TNI, karena TNI tidak berpolitik,” kata Adi, Selasa (16/8/2022).

Menurut Adi, kesan persaingan antara Panglima dan KSAD yang muncul ke permukaan bisa jadi adalah settingan agar TNI mendapat perhatian publik. Sebab, Jenderal Andika selama ini digadang-gadang sebagai bakal capres.

“Kalau tentang Jenderal TNI Andika jadi capres, itu memang harapannya, siapa pun punya peluang menjadi yang terbaik untuk Bangsa Indonesia. Termasuk beliau (Jenderal TNI Andika Perkasa).

Dan di banyak survei politik memang beliau namanya muncul,” mantan Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) ini. Jika nanti Jenderal Andhika menjadi Capres 2024, menurut Adi, maka seleksi calon orang nomor satu di tubuh TNI harus sosok yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan berintegritas.

“Di banyak kesempatan saya sering utarakan bahwa, seleksi kepemimpinan di tubuh TNI merupakan bagian dari seleksi kepemimpinan nasional. Artinya jika sudah jadi pemimpin di TNI pasti jadi pemimpin atau tokoh secara nasional,” ujar Wakil Ketua Umum DPP KNPI Periode 2018-2022 ini.

Namun demikian, Adi menyampaikan bahwa yang punya kans menjadi pengganti Jenderal TNI Andika sebagai Panglima TNI adalah yang saat ini menjabat KSAL atau KSAD.

“Namun keputusannya tetap kembali kepada Presiden sebagai penentu karena hak prerogatif beliau,” kata Adi.

Sementara itu, inisiator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Andrianto SIP menilai sulit untuk membuktikan apakah seseorang didukung oleh Amerika Serikat untuk menjadi presiden di negara tertentu. Seperti apa bentuk dukungannya?

“Kalau dukungan secara sembunyi atau terbuka dari sebuah negara bisa saja, tapi untuk membuktikan kita sulit, dalam bentuk apa dukungannya. Dan tidak ada jaminan seorang mantan panglima mendapatkan dukungan luas. Dulu juga Pak Wiranto mantan Panglima nyapres gagal, SBY yang tidak pernah jadi Panglima malah berhasil,” katanya.

Andrianto menegaskan bahwa dalam pembukaan UUD 1945 menyebutkan kebijakan luar negeri Indonesia berperan aktif dalam perdamaian dunia. Dengan politik bebas aktif, Indonesia tidak boleh berpihak kepada negara manapun.

“Tidak perlu ada pangkalan-pangkalan militer dari negara manapun di Indonesia supaya netralitas kita terjaga. Kebijakan Indonesia bebas aktif, tidak ke Barat dan tidak ke Timur, tidak ke Amerika dan tidak ke China,” kata Andrianto.

Terkait siapa sosok calon Panglima TNI sebagai pengganti Andika Perkasa, Andrianto mengingatkan untuk kembali pada urutan 3 matra di TNI.

Hal ini merespons seringnya KSAL Laksamana Yudo Margono mengundang Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri. Seperti dalam acara penamaan Kapal Selam dan diskusi tentang Ratu Kalinyamat.

“Kalau dalam UU TNI Ttahun 2002 itu jelas, di antara tiga matra, harusnya kalau sekarang dari Angkatan Darat, ya harus dari Angkatan Laut atau dari Angkatan Udara. Jadi semangat UU TNI bisa jalan,” katanya.

Namun ia mengingatkan bahwa pemilihan Panglima TNI merupakan Hak preogratif Presiden. Presiden dianggap telah memiliki berbagai pertimbangan, terlebih Indonesia akan segera menghadapi Pilpres 2024.

Dengan begitu, Presiden akan mencari sosok yang sangat kompeten dan memiliki kemampuan dalam membantu menjaga stabilitas keamanan dalam menghadapi Pesta Demokrasi 2024. (***)

Continue Reading

Trending