Connect with us

Berita

Dewan Pers Dan Menko Polhukam Bahas RKUHP, SMSI Terus Tolak Pasal Krusial Yang Potensial Lemahkan Kebebasan Pers

Published

on

Foto : Istimewa

Jakarta, goindonesia.co – Dewan Pers mengadakan pertemuan dengan Menko Polhukam Prof. Mahfud MD, di Kantor Kemenkopolhukam, Jakarta, Kamis (28/7). Pertemuan ini untuk mendiskusikan draf Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Mahfud menjelaskan, draf RKUHP ini sudah lama dibahas. Rencananya, RKUHP ini diberlakukan sebagai hadiah kemerdekaan Republik Indonesia.

“Masih ada waktu pembahasan. Mungkin jika ada masalah, bukan ditunda tapi dilakukan perbaikan. Kalau jelas ada pasal yang membahayakan, ya dihapus atau direformulasi,” tutur Mahfud.

Menurut Mahfud, RKUHP tersebut dulu sudah akan diketok. Namun lantaran ada demo besar, presiden pada 2019 minta pengesahannya ditunda.

Saat bertemu Menko Polhukam, Dewan Pers dipimpin ketuanya, Prof Azyumardi Azra. Ikut mendampingi M Agung Dharmajaya (wakil ketua), anggota Dewan Pers (Arif Zulkifli, Ninik Rahayu, Yadi Hendriana, dan A Sapto Anggoro. Hadir juga perwakilan anggota konstituen Dewan Pers, Sasmito Madrim, dan Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Pusat, Makali Kumar SH.

Dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, kepada Dewan Pers, Mahfud minta catatan reformulasi terhadap pasal-pasal yang dinilai bermasalah.

“Sampaikan reformulasi secara konkret sekaligus simulasinya. Besok akan saya sampaikan ke Kemenkumham. Wamenkumham akan kita panggil minggu depan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, KUHP adalah politik hukum penting, pemerintah berharap secepatnya berlaku saat peringatan kemerdekaan nanti karena KUHP yang berlaku saat ini merupakan produk kolonial.

Namun, Dewan Pers Bersama masyarakat sipil lainnya melihat ada 14 pasal dan 9 klaster yang potensial melemahkan kebebasan pers. Maka perlu dihapus atau direformulasi. Menurut Mahfud yang didampingi Deputi Hukum dan HAM Sugeng Purnomo, ada sekitar 700-an pasal dalam RKUHP. “Jika ada usulan 14 pasal, maka jumlah itu tidaklah banyak,” kata Mahfud.

Pihaknya tidak mau menjamin penundaan berlakunya KUHP tersebut. Ia hanya menegaskan, sebelum RKUHP maju ke persidangan harus dibahas secara jelas. Menko Polhukam berjanji akan memanggil Kemenkumham untuk membicarakannya dan akan melibatkan Dewan Pers.

Sementara itu, Prof Azra melaporkan, pada 2018 Dewan Pers sudah mengajukan usulan delapan klaster pasal yang dinilai bermasalah. Namun, masukan dari Dewan Pers dan konstituen tidak dimasukkan sama sekali. Dalam draf sekarang ini, urainya, malah ada sembilan klaster dari 22 pasal umum yang mengganggu hak berekspresi, 14 di antaranya berkaiatan dengan kemerdekaan pers.

Dewan Pers juga sudah ketemu dengan konstituen Dewan Pers dan para pemangku kepentingan. Pertemuan dengan Kemkumham yang dipimpin Wamenkumham Prof Edward (Edi) Omar Sharif Hiariej dan tim perumus sudah dilakukan Dewan Pers pekan lalu.

Rumusan reformulasi RKUHP diminta segera oleh Mahfud MD. Dewan Pers bekerja cepat, hari Kamis ini juga melakukan penyusunan reformulasi dengan melibatkan Wakil Ketua Mahkamah Agung Andi Samsan Nganro, ahli hukum Bivitri Susanti, mantan Ketua YLBHI Asfinawati, Tim LBH Pers dipimpin Ade Wahyudin, dan lain-lain.

Samsan Ngandro berpendapat pasal terkait dengan pers yang mengandung delik harus diperbaiki. Dewan Pers juga minta supaya pasal-pasal bermasalah didrop atau direformulasi.

Arif Zulkifli menyatakan pemberitaan soal terorisme pun bisa diperkarakan karena harus lengkap. “Pemberitaan pers pasti yang terdepan dan belum lengkap. Demikian juga soal penghinaan pada presiden hingga lurah/kepala desa, bisa menjadi perkara,” paparnya.

Ia khawatir kelak ada self censorship yang tinggi di media, ini adalah berbahaya bagi kelangsungan kehidupan pers dan masyarakat.

Sedangkan Ninik menuturkan, masih ada waktu untuk mengawal RKUHP. Dia berharap, pasal yang tak seharusnya ada bisa dikeluarkan. “Intinya adalah reformulasi,” kata dia.

Adapun Sasmito mengutarakan, secara prinsip AJI tidak menolak RKUHP itu. Tapi, RKUHP masih perlu masukan dari masyarakat luas dan penyempurnaan sehingga tidak buru-buru diberlakukan.

Ketua Bidang hukum, Arbitrase dan Legislasi SMSI Pusat, Makali Kumar SH, hadir mewakili Ketua Umum SMSI Firdaus, dalam pertemuan bersama Dewan Pers dan konstituennya, akademisi, pengamat hukum, serta praktisi hukum di Hotel Mercure, Sabang-Jakarta, Kamis (28/7/2022), kembali menyuarakan penolakan terhadap pasal-pasal RUU KUHP.

Makali dengan tegas menyatakan, banyak pasal-pasal RUU KUHP yang harus ditolak dan dihapus, karena berpotensi untuk menghalangi kebebasan pers di Indonesia.

Pasal-pasal RKUHP yang menjadi sorotan SMSI dan juga menjadi bahan diskusi Dewan Pers dalam pertemuan tersebut sekitar 20 pasal, antara lain pasal 188, 218, 219, 220, 240, 241, 246, 248, 263,264 280, 302, 303, 304, 352, 353, 437, 440, 443, dan 447.

“Seperti pasal 263 dan 264 RKUHP yang didalamnya ada kata penyiaran dan berita. Frasa ini akan berpotensi menghambat kemerdekaan pers. Kita minta untuk dihapus atau dihilangkan dalam RKUHP, karena hal itu sudah diatur dalam UU no 40 tahun tentang pers,” jelas Makali.

Bersama rekan perwakilan organisasi konstituen dewan pers lainnya, Makali begitu gigih dalam diskusi itu, untuk menyuarakan kemerdekaan pers di Indonesia. Bahkan Makali juga minta pers dan konstituen Dewan Pers lainnya, serta berbagai kalangan pers untuk tetap solid menyuaran dan memperjuangkan penolakan pasal-pasal tersebut secara maksimal di DPR RI. Jangan sampai, informasi yang menyebutkan pada tanggal 16 Agustus 2022, DPR RI akan bersidang dan menetapkan RKUHP itu, menjadi kenyataan.

“Kita jangan kecolongan, kita kawal perjuangan kita, sampai DPR mau mengakomodir perjuangan kita. Sehingga pasal-pasal yang akan merusak kemerdekaan pers di Indonesia sudah hilang di RKUHP,” tegas Makali.

Dalam siskusi dewan pers di hotel Mercure tersebut, berlangsung pukul 09.00-19.00 WIB. Diskusi itu menghadirkan juga, pejabat penegak hukum, yakni Wakil Ketua Mahkamah Agung Rzi, Dr Andi Nganro SH MH, Humas Polri,
Brigjen. Pol. Drs. Mohamad Hendra Suhartiyono, M.Si, dan utusan dari Kejaksaan Agung. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Perbandingan Karier Militer 3 Letjen Calon Kandidat KSAD: Cantiasa, Suharyanto, dan Maruli

Published

on

(Kiri ke kanan) Pangkostrad Letjen Maruli Simanjuntak, Koorsahli) KSAD Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, dan Kepala BNPB Letjen Suharyanto menjadi calon kuat KSAD. Foto/DoK.SINDOnews

Jakarta, goindonesia.co – Ada tiga nama perwira tinggi TNI yang menjadi calon kandidat terkuat KSAD . Ketiga kandidat tersebut adalah Letjen TNI I Nyoman Cantiasa, Letjen TNI Suharyanto, dan Letjen TNI Maruli Simanjuntak.

Ketiganya merupakan perwira tinggi yang memiliki latar belakang, prestasi, pengalaman, dan karier yang berbeda-beda. Mereka juga memiliki visi dan misi yang sesuai dengan tantangan dan kebutuhan TNI AD di masa depan.

Lantas, siapakah yang akan terpilih sebagai KSAD berikutnya? Untuk menjawabnya, simak perbandingan militer di antara ketiga calon KSAD tersebut.

Perbandingan Karier Militer 3 Letjen Calon Kandidat KSAD

1. Latar Belakang Pendidikan Kemiliteran

Letjen TNI I Nyoman Cantiasa adalah lulusan Akademi Militer tahun 1990 dengan kecabangan infanteri. Ia memiliki berbagai kualifikasi militer, seperti komando, free fall, penanggulangan teror, dan intelijen analis.

Sama halnya dengan Cantiasa, Letjen TNI Suharyanto juga berasal dari kecabangan Infanteri. Namun ia tercatat sebagai lulusan yang berbeda, yakni tahun 1989 dan pernah menjalani pendidikan di Sesko TNI (2013) (Lulusan Terbaik), Dik Raider, Air Borne hingga Lemhannas.

Sedangkan Letjen Maruli Simanjuntak lulus pada tahun 1992 dan berasal dari kecabangan Infanteri (Kopassus). Ia juga telah menempuh pendidikan lanjutan di Seskoad, Sesko TNI, dan Lemhannas.

2. Prestasi

Letjen TNI I Nyoman Cantiasa adalah lulusan terbaik peraih Bintang Adhi Makayasa Akmil tahun 1990 dan Tri Sakti Wiratama (1990). Ia juga merupakan siswa dengan Karya Tulis Terbaik Dikreg XLI Sesko TNI T.A 2014.

Dalam riwayatnya, Cantiasa sendiri pernah terlibat langsung dalam dua operasi besar TNI, yaitu pembebasan sandera aksi teror OPM di Mapenduma tahun 1996 dan aksi teror perompak Somalia di pembajakan Kapal MV Sinar Kudus tahun 2011.

Sementara Letjen TNI Suharyanto adalah lulusan Sesko TNI tahun 2013 dengan predikat lulusan terbaik. Ia juga pernah bertugas di berbagai wilayah konflik, seperti Timor Timur, Papua, dan Aceh. Ia juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Militer Presiden dan Panglima Kodam V/Brawijaya. Saat ini, ia menjabat sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Sedangkan Letjen TNI Maruli Simanjuntak adalah lulusan Akademi Militer tahun 1988 dan pernah menjabat sebagai Komandan Jenderal Kopassus. Ia juga pernah bertugas di berbagai satuan elite, seperti Kopassus, Kostrad, dan Denjaka.

3. Pengalaman Jabatan

Ada banyak jabatan penting yang pernah diemban oleh Letjen TNI Nyoman Cantiasa. Beberapa di antaranya seperti Danrem 173/Praja Vira Braja, Kasdam XVII/Cenderawasih Pa Sahli Tk. III Bidang Polkamnas Panglima TNI, Danjen Kopassus hingga Pangdam XVIII/Kasuari.

Selepas menjadi jenderal TNI bintang 3, ada tiga jabatan yang pernah dia emban, seperti Pangkogabwilhan III, Koorsahli Kasad dan saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala BIN.

Sedangkan Letjen TNI Suharyanto telah berpengalaman lama sebagai Kepala BNPB sejak tahun 2021. Sebelum itu sejumlah jabatan penting juga pernah ia emban seperti Karo Kepegawaian Settama BIN, Direktur Kontra Separatisme Deputi III BIN, Kasdam Jaya, Sesmilpres Kemensetneg RI yang terakhir Pangdam V/Brawijaya.

Sementara jenderal bintang tiga, Letjen Maruli Simanjuntak pernah menjabat sebagai Wadanpaspampres, Kasdam IV/Diponegoro, Danpaspampres, Pangdam IX/Udayana, Pangkostrad (Sekarang). (***)

*@nasional.sindonews.com

Continue Reading

Berita

Menparekraf Apresiasi Sony Music Cetak Banyak Penyanyi Berprestasi di AMI Awards 2023

Published

on

Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno bersama dengan penerima 26th AMI Awards 2023 Aruma dalam “The Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin (27/11/2023). ( Foto : @kemenparekraf.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf/Kabaparekraf) Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi keberhasilan Sony Music Entertainment Indonesia dalam mencetak banyak penyanyi pendatang baru yang berhasil meraih prestasi di ajang Anugerah Musik Indonesia (AMI) Award 2023. “Aruma, Aziz Hendra, dan Amora Lemos berhasil memboyong penghargaan Anugerah Musik Indonesia 2023, congratulation, tepuk tangan untuk Sony Music,” kata Menparekraf Sandiaga di acara “The Weekly Brief with Sandi Uno” di Jakarta, Senin (27/11/2023). 

Menparekraf Sandiaga menilai, Sony Music Entertainment Indonesia sangat konsisten berinovasi dan berkonsentrasi dalam mengembangkan potensi musisi di Indonesia. Hal ini terbukti salah satunya dari keseriusan perusahaan itu dalam industri musik di Indonesia sehingga menjadi satu-satunya di tanah air yang memiliki studio dengan sertifikasi Dolby Atmos 9.1.4. Lebih lanjut, Menparekraf Sandiaga menjelaskan, Indonesia sudah berada di peringkat ke-3 di dunia dari segi ekonomi kreatif, termasuk seni musiknya. 

“Dan musik Indonesia sudah betul-betul menjadi barometer apalagi di Asia Tenggara dan Benua Asia. Kalau kita lihat total pendapatan streaming musik di Apple Music, Spotify, sebanyak 67 persen pendapatannya, ini terus meningkat dan memberikan dampak positif yang besar bagi sektor ekonomi khususnya subsektor musik,” kata Menparekraf Sandiaga. 

Country Head, Sony Music Entertainment Indonesia (SMEI), Muhammad Soufan, menyampaikan, upaya yang dilakukan Sony Music dalam mencari musisi muda dengan bakat yang potensial seperti Aruma yakni menggunakan media sosial untuk menjaring bakat dan talenta baru. “Pertama kali kami menemukan Aruma ini melalui media sosial Instagram dan Tiktok, dari situ kami perhatikan dia mempunyai satu vokal karakter yang berbeda dari yang lain,” kata Soufan. 

Sementara itu, Penyanyi Aruma, menyampaikan rasa bangga karena single-nya yang berjudul ‘Muak’, terpilih sebagai Pendatang Baru Terbaik AMI Award 2023. Ia tak menyangka bisa bekerja sama dengan label musik ternama, Sony Music Entertainment. “Saya harap kita bisa selalu bersinergi bersama, termasuk untuk karya-karya yang dibuat, juga saya bersyukur bisa tetap menjadi karakter diri sendiri, dan bisa membawakan hati dan rasa cinta saya sendiri melalui karya,” kata Aruma. 

Hadir mendampingi Menparekraf pada WBSU baik secara luring maupun daring, para pejabat eselon I dan II di lingkungan Kemenparekraf/Baparekraf. (***)

*Biro Komunikasi Kemenparekraf/Baparekraf.

Continue Reading

Berita

Deklarasi Pemilu Damai di Sumut, Pj Gubernur: Mari Bersama-sama Sukseskan Pesta Demokrasi Ini

Published

on

Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menghadiri Deklarasi Pemilu Damai Lintas Agama, Etnis, Etnis Budaya dan Rotibul Haddad yang diselenggarakan oleh Kepolisian Daerah Sumut di Halaman Istana Maimun Jalan Brigjend. Katamso Kota Medan, Senin (27/11) malam. (Foto : Dinas Kominfo Sumut / Munawar Hrp) 

Medan, goindonesia.co – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin mengajak seluruh masyarakat dan semua pihak yang terkait, untuk bersama-sama menyukseskan Pemilu 2024. Sehingga pesta demokrasi ini berjalan lancar dan membawa keberkahan bagi Sumut dan Indonesia.

Hal itu disampaikan Pj Gubernur dalam sambutannya pada kegiatan Gelar Seni Budaya Lintas Etnis dan Doa Bersama Rotibul Haddad Dalam Rangka Deklarasi Pemilu Damai, di Halaman Istana Maimun, Jalan Brigjend Katamso, Medan, Senin (27/11) malam, menjelang masuknya masa kampanye Pemilu 2024 mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

“Saya atas nama pemerintah dan masyarakat tentunya menyambut baik kegiatan seperti ini. Mari kita sama-sama bahu membahu menyukseskan pesta demokrasi ini,” ujar Pj Gubernur.

Hadir di antaranya, Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi, Pangdam I/BB Mayjen TNI Mochammad Hasan Hasibuan, Sultan Deli ke-14 Sultan Mahmud Arya Lamanjiji Perkasa Alam Shah selaku tuan rumah, Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting, para tokoh lintas agama, pimpinan partai politik, serta perwakilan unsur Forkopimda lainnya.

Di hadapan belasan ribu jamaah dari berbagai pengajian dan pesantren serta ratusan personel TNi/Polri, Pj Gubernur menyampaikan apresiasi kepada Kapolda dan Pangdam yang telah menginisiasi kegiatan doa bersama, dalam rangka mewujudkan Pemilu Damai 2024.

Menurut Pj Gubernur, Sumut dengan jumlah pemilih terbesar keempat setelah Kabar, Jatim dan Jateng, merupakan posisi yang strategis, terutama bagi partai politik dan peserta Pemilu lainnya. Karenanya, niat baik diiringi doa, ia berharap provinsi ini mendapat keberkahan dan peata demokrasi berjalan lancar.

“Saya (Pj Gubernur) punya tanggungjawab menyukseskan kegiatan ini. Sehingga saya berkepentingan dan sangat konsen dalam kegiatan seperti ini (Pemilu Damai). Khusunya rekan-rekan partai politik, saya yakin memahami hal tersebut,” ujar Pj Gubernur, didampingi sejumlah pimpinan OPD Sumut.

Dari rangkaian Pemilu serentak DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden/Wakil Presiden, Pj Gubernur mengatakan bahwa momentum ini merupakan yang pertama. Sehingga sedikit berbeda dalam hal dinamikanya. Namun pihaknya bersama TNI/Polri dan aparatur negara lainnya, memastikan akan berlaku netral dan menyukseskan Pemilu.

“Kepada rekan-rekan partai politik, silakan dengan warna dan pemikiran yang berbeda-beda, namun tetap jaga kesatuan, dalam bingkai NKRI. Kalau pesta demokrasi ini adalah pesta kebahagiaan, mungkin masalah panas-panas dan riuh-riuh sedikit, saya pikir itu wajar saja. Demokrasi kita tumbuh baik, dan sangat dinamis. Karena kalau tidak, mungkin jadi tidak bagus,” jelasnya.

Pun begitu lanjut Pj Gubernur, upaya mitigasi masalah yang mungkin terjadi saat tahapan Pemilu, tetap menjadi prioritas dan harus dilakukan bersama. Sehingga moto ‘harmoni dalam keberagaman’ akan selalu dikawal agar tahun politik ini menjadi yang terbaik bagi semua.

“Mari kita kawal, terbaik bagi semuanya, tentu juga bagi kami sebagai aparat,” pungkasnya.

Senada disampaikan Kapolda Sumut, Irjen Pol Agung Setya Imam Effendi. Kegiatan doa bersama tersebut sebagai bagian dari upaya merajut persatuan dan kesatuan agar bisa terus memelihara silaturahmi dan menjaganya dari waktu ke waktu. Sehingga kehadiran belasa ribu orang di halaman Istana Maimun dalam rangka mensyukuri keragaman dan kekayaan bangsa yang masih kuat.

“Kita berdoa agar Pemilu Damai memberikan kesejukan. Kita akan menjaga dari setiap tahapan (Pemilu) agar terlaksana dengan damai dan sejuk. Jaga hati dan pikiran, serta tidak mudah terprovokasi,” sebut Kapolda.

Karena itu, lanjutnya, memasuki masa kampanye Pemilu 2024, pihaknya mengharapkan seluruh prosesnya berjalan dengan baik. Melalui cara berpikir yang logis, toleran dan saling menghargai.

Kegiatan tersebut pun diisi dengan tarian multi etnis, doa lintas Agama, Tilawah Quran serta diakhiri dengan membacakan Rotibul Haddad, satu bacaan zikir dan wirid yang mengandung ayat suci Al-Quran dan juga berbagai macam doa. (***)

*(DISKOMINFO SUMUT)

Continue Reading

Trending