Connect with us

Berita

Kembalinya Dinasti Marcos yang Kejam ke Pucuk Kekuasaan Filipina

Published

on

Presiden terpilih Filipina Ferdinand Bongbong Marcos Jr.(AFP VIA GETTY IMAGES/TED ALJIBE)

Manila, goindonesia.co – Selang 36 tahun setelah digulingkan melalui revolusi kekuatan rakyat, dinasti politik Marcos kembali ke pucuk kekuasaan Filipina.

Comeback politik yang tidak terbayangkan ini dipastikan setelah Ferdinand Marcos Jr memenangi pemilihan presiden atau pilpres Filipina dengan telak pada Senin (9/5/2022).

Perhitungan suara yang sudah mencapai 96,82 persen menunjukkan Marcos Jr yang akrab dipanggil Bongbong unggul jauh dengan 58,76 persen suara. Pesaing terdekatnya Wakil Presiden Leni Robredo hanya didukung 28,04 persen pemilih.

Mantan juara tinju dunia yang juga senator, Manny Pacquiao, berada di posisi ketiga dengan raihan 6,82 persen suara. Perolehan suara Bongbong adalah yang tertinggi dalam sejarah pilpres Filipina sejak demokrasi dipulihkan pada 1986.

Kontroversi politik dinasti Marcos

Bongbong, putra dari mantan diktator Ferdinand Marcos, akan kembali ke istana kepresidenan Malacanang tempat dia tinggal semasa ayahnya berkuasa dari tahun 1965 hingga 1986.

Kemenangan Bongbong menjadi klimaks dari comeback dan rehabilitasi politik klan Marcos dipimpin oleh Imelda Marcos, mantan ibu negara dan istri Marcos senior.

Dinasti Marcos memiliki reputasi politik yang kontroversial. Marcos senior memerintah Filipina dengan tangan besi. Rezimnya yang represif menempatkan Filipina di bawah status darurat militer selama sembilan tahun dari tahun 1972 hingga 1981.

Menggunakan dalil melawan komunisme, Marcos senior menangkap, memenjarakan, dan menyiksa ribuan lawan-lawan politiknya mulai dari senator, jurnalis, aktivis, hingga petani.

Darurat militer dipakai Marcos senior untuk memerintah dengan dekrit, membekukan Kongres Filipina, dan mengamendemen konstitusi memperpanjang kekuasaannya yang sebelumnya dibatasi maksimal dua periode.

Serangkaian pelanggaran hak asasi manusia (HAM) itu diikuti dengan korupsi yang merajalela terutama di lingkaran keluarga Marcos.

Setelah rezimnya tumbang, keluarga Marcos lari ke pengasingan di Hawaii membawa uang senilai 15 juta dollar AS (kini Rp 218 miliar).

Tidak ketinggalan, mereka juga mengangkut terbang lebih dari 400 perhiasan mahal termasuk mahkota emas, tiga tiara bertakhtakan berlian, 60 kalung mutiara, dan rubi Burma bernilai 290.000 dollar AS (kini Rp 4,2 miliar).

Imelda, mantan ratu kecantikan yang terkenal dengan koleksi sepatunya meninggalkan 3,000 pasang sepatu di Malacanang yang diserbu oleh rakyat Filipina yang murka dengan keluarganya.

Keluarga Marcos menghadapi serangkaian proses hukum. Mereka dituduh telah menyelewengkan uang rakyat sebanyak 10 miliar dollar AS (Rp 145,4 triliun) selama menjabat. Namun, tidak ada satupun anggota keluarga Marcos yang tersentuh proses hukum hingga saat ini.

Marcos senior meninggal pada 1989. Pada akhir 1991 Imelda dan anak-anaknya termasuk Bongbong diiizinkan kembali pulang ke Filipina di mana mereka kemudian mulai membangun kembali kekuatan politik.

Marcos, Duterte, dan Aquino

Dalam foto ini disediakan oleh Divisi Fotografer Kepresidenan Malacanang dari Presiden Filipina Rodrigo Duterte saat sesi pleno virtual pada KTT ASEAN-China di Davao, Filipina, Senin, 22 November 2021.(AP PHOTO/ RICHARD MADELO)

Bongbong Marcos sendiri sudah malang-melintang di kancah politik Filipina. Politisi berusia 64 tahun ini terpilih sebagai anggota DPR Filipina setelah kembali menginjakkan kaki di tanah airnya.

Karier politiknya terus menanjak menjadi Gubernur provinsi Ilocos Norte yang merupakan basis politik keluarganya hingga menjadi senator dari tahun 2010 hingga 2016.

Bongbong mencalonkan diri sebagai wakil presiden pada pilpres Filipina 2016, tetapi kalah tipis dengan selisih 264.473 suara dari Robredo. Dia meminta perhitungan ulang dan menggugat kekalahannya, tetapi tidak dikabulkan.

Awalnya Bongbong tidak terlalu diunggulkan pada pilpres Filipina 2022 ini. Elektabilitasnya meroket setelah calon unggulan Wali Kota Davao Sara Duterte memutuskan tidak mencalonkan diri.

Sara yang juga putri petahana presiden Rodrigo Duterte memilih maju sebagai calon wakil presiden. Bongbong kemudian memilih Sara sebagai cawapresnya. Pemilih yang awalnya ingin memilih putri Duterte kemudian mengalihkan suaranya ke Bongbong yang dinilai sebagai pewaris politik rezim Duterte yang masih populer.

Comeback politik Marcos juga tidak terlepas dari keberhasilan Bongbong menggunakan media sosial terutama menjaring suara pemilih muda yang tidak pernah merasakan rezim ayahnya.

Dia kerap menyebut masa pemerintahan ayahnya sebagai masa keemasan Filipina yang ditandai dengan stabilitas politik, kesuksesan ekonomi, dan pembangunan infrastruktur besar-besaran.

Kelompok anti-Marcos terutama dari pendukung keluarga mantan presiden Aquino mengecam Bongbong dan keluarganya sedang melakukan pemutarbalikan sejarah dengan membersihkan dosa-dosa rezim ayahnya yang melakukan pelanggaran HAM berat.

Dinasti Aquino dikenal sebagai musuh bebuyutan dinasti Marcos. Revolusi kekuatan rakyat mengantarkan Corazon Aquino sebagai pengganti Marcos senior. Wapres Robredo memiliki hubungan yang dekat dengan putra Corazon, mantan presiden mendiang Benigno “Noynoy” Aquino.

Pengkritik rezim Marcos juga mencerca pemerintahan Marcos senior menyebabkan stagnasi ekonomi, melebarnya kesenjangan ekonomi, dan meroketnya utang luar negeri. Tidak ketinggalan, Marcos senior menyita sejumlah perusahaan swasta dan menyerahkannya kepada kroni-kroni politik mereka.

Namun, tiga dekade setelah tumbangnya Marcos senior, korupsi masih kronis di negeri kepulauan ini disertai dengan menguatnya dinasti dan oligarki politik. Jurang sosial juga semakin dalam.

Harapan rakyat Filipina akan reformasi ekonomi, politik, dan sosial semakin terkikis tahun demi tahun. Pudarnya harapan ini membuka pintu bagi Bongbong untuk menjual nostalgia masa kejayaan Filipina di bawah pemerintahan ayahnya. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Berita

Kasad : Dansat Harus Berinovasi Untuk Kemajuan Satuan

Published

on

Kasad, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. pada Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Tahun 2024, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kuta, Bali (Foto : @tniad.mil.id)

Denpasar, goindonesia.co – Komandan Satuan (Dansat) sebagai seorang pemimpin, jangan hanya melakukan hal yang menjadi kebiasaan, yang pada akhirnya menjadikan Dansat tak memiliki inovasi/terobosan maupun kreatifitas untuk pengembangan dan kemajuan satuan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. di hadapan 777 Dansat yang terdiri dari Panglima Komando Utama (Pangkotama), Komandan Pusat Kesenjataan, Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus), Komandan Lembaga Pendidikan, dan Komandan Satuan Kewilayahan jajaran TNI AD, pada Apel Komandan Satuan (AKS) TNI AD Tahun 2024, di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kuta, Bali.

“Jangan hanya copy paste saja, (harus bisa) berinovasi bagaimana anggota bisa latihan dengan baik. Kita sebagai komandan harus bisa menjadi pemimpin yang memiliki karakter, kembangkan kemampuan melalui pendidikan dan belajar, serta mengembangkan inovasi dan kreatifitas agar dapat melakukan tugas dengan baik. Ingat! Prestasi dan keberhasilan diraih melalui proses dan perjuangan yang panjang,“ ujar Kasad di kegiatan yang digelar selama dua hari itu (25-26 April 2024).

Dalam paparannya yang mengangkat tema “Leader, Make Your Different, Make Yourself Become Giver”, Kasad menekankan pentingnya seorang Dansat menjadikan dirinya berbeda dengan melakukan terobosan-terobosan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, profesionalitas dan pengetahuan prajuritnya, sehingga dengan sendirinya akan memicu kemajuan bagi satuan yang dipimpinnya.

Salah satu kemampuan yang harus dikembangkan Dansat menurut Kasad yaitu pengetahuan dan kemampuan bahasa Inggris, guna menghadapi era teknologi dan globalisasi. Termasuk membentuk forum-forum diskusi dan teamwork , yang dapat menjadi contoh bagi anak buahnya, serta melayani anggota bukan dilayani, sebagai wujud pengabdian. Dansat juga harus mampu menjadi motivator dan kreator yang memiliki kemampuan dalam presentasi, serta memberikan berani menerapkan reward and punishment terhadap anggotanya.

AKS TNI AD Tahun 2024 yang juga menghadirkan Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jenderal TNI (Purn) Luhut Binsar Panjaitan sebagai pembicara, mengusung tema “Melalui Apel Dansat TNI AD Kita Tingkatkan Profesionalisme Prajurit Guna Mewujudkan Pertahanan Yang Tangguh Untuk Indonesia Maju”. AKS TNI AD 2024 bertujuan untuk menyamakan persepsi para Dansat guna mengoptimalkan pembinaan satuan (Binsat) dalam rangka pelaksanaan tugas pokok TNI AD.

Sementara sasarannya yaitu terwujudnya pemahaman para Dansat terhadap pokok-pokok kebijakan pimpinan TNI AD, meningkatnya kepedulian, kepekaan dan integritas para Dansat, serta meningkatnya peran dan profesionalisme Dansat dalam setiap pelaksanaan tugas.

Kegiatan ini juga membahas program-program TNI AD yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan prajurit melalui program perbaikan sarana dan prasarana satuan serta perumahan prajurit melalui program swakelola, bidang operasi dan latihan, Pembinaan Teritorial (Binter) melalui program manunggal air, ketahanan pangan, bersatu dengan alam (penghijauan dan pembersihan sampah), dan rehab RTLH para veteran prajurit dan masyarakat. Termasuk upaya peningkatan kualitas personel melalui pendidikan dan latihan, perumahan TWP prajurit, beasiswa, serta pembinan anggota Persit Kartika Chandra Kirana dan keluarganya.

AKS TNI AD tahun 2024 juga dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Yayasan Kartika Jaya, serta syukuran Peringatan HUT ke-78 Persit KCK, yang dipimpin Ketua Umum Persit KCK Ny. Uli Simanjuntak dan dihadiri Pengurus Persit Pusat serta para istri Dansat yang mengikuti AKS TNI AD Tahun 2024. (***)

*(Dispenad)

Continue Reading

Berita

Menkes Ingatkan Peran Puskes TNI Hadapi Ancaman Non-Militer

Published

on

Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Menteri Kesehatan, Budi Gunadi Sadikin (Foto : @sehatnegeriku.kemkes.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebutkan ada tiga jenis ancaman di dunia terkait keselamatan bangsa yang mencakup ancaman militer dan non-militer. Untuk itu, Menkes Budi mengingatkan pentingnya peran TNI melalui Pusat Kesehatan (Puskes) TNI untuk menghadapi ancaman non-militer.

Menkes Budi menjelaskan tiga ancaman keselamatan bangsa tersebut, yakni bencana alam, ancaman dari sesama manusia berupa perang, dan virus atau perang melawan penyakit yang merupakan ancaman paling besar.

“Paling besar adalah perang dengan penyakit dan paling besar adalah pandemi Black Death pada 1300an,” ujar Menkes saat memberikan keynote speech pada Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) Kesehatan TNI Tahun 2024 di Mabes TNI Cilangkap, Rabu (24/4).

Menkes Budi menjelaskan, ancaman non-militer seperti pandemi COVID-19 silam juga merupakan ancaman terhadap kedaulatan negara. Saat itu, Menkes mengatakan, TNI memiliki peran yang besar dalam menjaga kedaulatan negara dari pandemi COVID-19. Ia menambahkan, TNI dan Polri berperan penting dalam penanggulangan pandemi COVID-19.

“Banyak negara bilang, Indonesia untuk vaksinasi COVID butuh 10 tahun. Kita nyatanya 18 bulan selesai. Itu dengan mengerahkan kekuatan militer, untuk menghadapi ancaman non-militer yang mengancam keselamatan bangsa,” ujar Menkes Budi mengapresiasi peran TNI dalam penanganan pandemi COVID-19.

Belajar dari penanganan pandemi COVID-19 itu, Menkes Budi mengingatkan tentang pentingnya pembinaan dan kerja sama antara bidang kesehatan dan militer untuk menghadapi ancaman non-militer seperti pandemi.

“Tugas saya juga bersama Puskes TNI nanti untuk memastikan bahwa TNI itu dibina untuk siap menghadapi ancaman non-militer, yang mengancam keselamatan bangsa, yang sifatnya perang dengan musuh yang tidak terlihat, yaitu virus,” kata Menkes Budi.

Untuk itu, Menkes Budi menyatakan, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) akan berupaya berbagi pengetahuan (sharing knowledge) terkait teknologi kesehatan dengan Puskes TNI. Menkes juga mengapresiasi jangkauan petugas kesehatan TNI yang mampu bertugas hingga pelosok dan daerah rawan konflik. Menkes Budi berharap Kemenkes dapat memperkuat layanan kesehatan di daerah-daerah tersebut melalui dukungan dan kerja sama dengan TNI.

“Jadi, kami berpikir untuk daerah-daerah (rawan konflik) seperti itu, kami bisa kembangkan fasilitas-fasilitas kesehatan (TNI) di sana. Dokter-dokternya (dari TNI), kita didik yang mau ambil spesialis di sana, supaya bisa memberikan pelayanan kesehatan kepada saudara-saudara kita yang berada di daerah seperti itu,” kata dia.

Pada kesempatan itu, Menkes juga mengapresiasi kemampuan kegawatdaruratan personel Emergency Medical Technician (EMT) TNI ketika menangani bencana terkait kesehatan. Menurut Menkes, kemampuan EMT ini sangat dibutuhkan untuk mengantisipasi dan menghadapi berbagai krisis kesehatan pada masa mendatang.

Menkes pun mengajak dokter dan tenaga kesehatan TNI untuk ikut berpartisipasi dalam Tenaga Cadangan Kesehatan yang merupakan inisiasi Kemenkes untuk mengantisipasi berbagai masalah kesehatan yang besar dan masif yang timbul akibat bencana alam, perang, atau pandemi.

“Jadi, kami akan minta tolong juga supaya tentara bisa masuk dalam konteks Tenaga Cadangan Kesehatan secara nasional sehingga jika terjadi bencana besar maka pengerahan kekuatannya bisa lebih cepat, lebih sinergis,” kata dia.

Senada dengan Menkes Budi, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menyatakan bahwa peran besar yang menjadi tanggung jawab TNI di bidang pelayanan kesehatan adalah terkait penanggulangan bencana. Baik itu yang disebabkan alam, manusia, maupun virus.

Saat terjadi bencana, Panglima Jenderal Agus menyatakan personel TNI baik kesehatan maupun non-kesehatan harus hadir untuk melakukan pendampingan kepada masyarakat mulai dari tahap kesiapsiagaan, kegawatdaruratan, pascabencana, hingga tahap pemulihan. Untuk itu, Panglima Jenderal Agus menegaskan kolaborasi yang solid dengan leading sector seperti Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan Kemenkes menjadi keharusan agar penanganan bencana lebih sistematis dan responsif.

Panglima Jenderal Agus juga berpesan agar personel Puskes TNI harus tetap mengedepankan nilai kemanusiaan di atas nilai-nilai lainnya dalam menjalankan tugasnya terkait pelayanan kesehatan. Menurut Panglima Jenderal Agus, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus menggunakan hati.

“Pelayanan Kesehatan itu harus pakai hati, karena orang yang datang itu adalah orang yang sakit,” kata Panglima Jendral Agus.

Di samping menyampaikan Keynote Speech pada Rakornis Kesehatan TNI Tahun 2024, Menkes Budi juga meninjau Klinik Dental Mobile VVIP Kepresidenan yang memiliki kelengkapan fasilitas untuk melayani berbagai tindakan kesehatan gigi mulai dari penambalan gigi, pembuatan gigi tiruan darurat, dan tindakan kegawatdaruratan (emergency) gigi. Mobil tersebut juga dilengkapi dengan dental laser yang merupakan teknologi terbaru untuk mengebor gigi tanpa menggunakan bor melainkan dengan laser.

Menurut Letkol drg. M. Arifin, yang pernah menjadi Komandan Cobra RSDC Wisma Atlet pada masa Pandemi COVID-19, keberadaan Klinik Dental Mobile VVIP ini merupakan sarana kesehatan penunjang yang difasilitasi TNI untuk pemenuhan kebutuhan kesehatan pejabat negara setingkat presiden, wakil presiden, dan pejabat negara setingkat menteri. (***)

Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik, Kementerian Kesehatan RI.

Continue Reading

Berita

Apresiasi PKB PT Freeport, Ini Pesan Menaker Kepada Manajemen dan Pekerja

Published

on

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menghadiri dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama XXIII periode 2024-2026 antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia (Foto : @kemnaker.go.id)

Bandung, goindonesia.co – Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menghadiri dan menyaksikan penandatanganan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) XXIII periode 2024-2026 antara Manajemen dan Serikat Pekerja PT Freeport Indonesia. Dalam acara tersebut, Ida Fauziyah memberikan sejumlah pesan kepada manajemen dan pekerja/buruh PT Freeport.

Proses penandatanganan PKB XXIII PT Freeport Indonesia berlangsung di Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/4/2024). Melalui sambutannya, Ida Fauziyah menyampaikan apresiasi kepada PT Freeport Indonesia dan Tim Perunding yang berhasil menghasilkan PKB yang berkualitas. Ia juga mengapresiasi hubungan industrial antara manajemen dan pekerja/buruh yang telah berlangsung selama 46 tahun.

“Saya kira ini bisa menjadi contoh serikat pekerja dan manajemen perusahaan-perusahaan yang lain untuk bisa membangun engagement antara manajemen dengan serikat pekerja/serikat buruh,” kata Ida.

Namun begitu, Ia mengingatkan bahwa kesepakatan yang dicapai antar pihak yang dituangkan dalam PKB bukanlah akhir dari proses dialog sosial.

“Perlu kami ingatkan bahwa penandatangan PKB yang tadi telah kita saksikan bukanlah bagian akhir dari pembuatan PKB, karena masih ada kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak yaitu melakukan sosialisasi PKB kepada seluruh pekerja/buruh agar semua dapat memahami dan menjalankan PKB dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Dalam acara tersebut, Ida pun menyampaikan sejumlah pesan kepada pekerja/buruh PT Freeport Indonesia. Pertama, pekerja/buruh harus komitmen dalam menjaga kondusivitas kerja. Kedua, mengasah dan meningkatkan kapasitas guna menghadapi dinamika era digitalisasi. Ketiga, pekerja/buruh harus mampu membuka dialog dan menjaga komunikasi yang baik dan santun kepada seluruh pekerja/buruh dan manajemen.

Selain itu, Ida Fauziyah juga berpesan 3 hal kepada pihak manajemen. Pertama, jadikan pekerja/buruh sebagai mitra layaknya keluarga atau anak kandung sendiri. Kedua, membuka secara transparan kondisi perusahaan kepada para pekerja/buruh. Ketiga, manajemen harus terus berbenah terhadap kondisi ekonomi nasional saat ini, dengan terus melalukan diversifikasi usaha dan peningkatan produktivitas usaha, karena perusahaan merupakan tumpuan harapan  pekerja/buruh dalam mencari nafkah bagi keluarganya.

“Kami juga berpesan PKB yang telah ditandatangani dan disosialisasikan harus dijalankan dengan baik, karena PKB adalah Undang-Undang bagi para pihak yang membuatnya, sehingga manajemen dan pekerja wajib tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang ada dalam PKB,” ujarnya.

PKB XXIII PT Freeport Indonesia ditandatangani oleh Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas; bersama Lukas Saleo (PUK SP KEP SPSI PTFI); Makmeser Kafiar (PK FPE SBSI PTFI); dan Virgo Solossa (SP Mandiri Papua PTFI). (***)

*Biro Humas Kemnaker

Continue Reading

Trending