Connect with us

Ekonomi

KemenPUPR Dan Korsel Duduk Bersama Bahas Bidang Infrastruktur

Published

on

KemenPUPR dan Korsel jalin kerja sama untuk peningkatan pembangunan infrastruktur (Foto : Ist)

Jakarta, goindonesia.co: Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melakukan pembahasan peningkatan kerja sama di bidang infrastruktur dengan Pemerintah Korea Selatan yang diwakili oleh Wakil Menteri Minister for Land, Infrastructure and Transport (MOLIT) Yun Seong-won di Gedung Kementerian PUPR, Senin (21/3/2022).

Terdapat tiga agenda dalam kegiatan ini meliputi pembahasan pembangunan Jembatan Batam-Bintan, pembentukan rencana dasar dan feasibility study (FS) untuk perumahan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Ibu Kota Negara (IKN) dan pembahasan perpanjangan Memorandum of Understanding (MoU) bantuan teknis Korea Selatan untuk perpindahan Ibu Kota.

Wakil Menteri PUPR John Wempi Wetipo mengatakan pembahasan kerja sama bidang infrastruktur antara Pemerintah Indonesia dengan Pemerintah Korea Selatan ini bisa menjadi komitmen bersama untuk sharing ilmu pengetahuan, terutama di bidang jembatan dan pengembangan IKN. “Meskipun di tengah Pandemi Covid-19 dan ada beberapa program yang pelaksanaannya bergeser, kami harap kerja sama ini tetap bisa terlaksana dengan baik,” ujar Wamen Wempi.

Jembatan Batam-Bintan merupakan proyek jembatan bentang panjang dengan teknologi cable stayed dan nantinya akan menjadi jalan tol. Total panjang jembatan dan tol yakni 14,74 km. rencana pendanaan proyek terdiri dari dua skema yakni dukungan pemerintah melalui loan dan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dengan model Minimum Revenue Guarantee (MRG).

Wamen Wempi mengatakan, status Jembatan Batam-Bintan saat ini dalam tahap studi kelayakan, pembebasan lahan, izin lingkungan, penyiapan dokumen lelang dan penyampaian readiness criteria kepada Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). Target penyelesaian pekerjaan tersebut Maret 2022.

Wamen Yun Seong-won mengatakan Indonesia dengan Korea Selatan memiliki kemiripan kondisi geografis yakni negara kepulauan. “Kami memiliki penalaman membangun jembatan di atas laut dengan sukses dan memiliki teknologi memadai di bidang jembatan. Untuk itu, kami berharap bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini,” ujarnya.

Pemerintah Korea Selatan berharap dapat ikut berpartisipasi dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui skema KPBU. “Setelah kami pelajari, KPBU dengan model MRG kurang lebih sama seperti skema yang kami tawarkan yakni Availability Payment,” tambah Wamen Yun Seong-won.

Korea Selatan menyampaikan minat turut serta dalam pembangunan Jembatan Batam-Bintan ini melalui Korean Exim Bank (KEXIM) yang telah mengirimkan surat kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pada 22 September 2021 untuk mendanai komponen cable stayed dengan skema KPBU.

Pembahasan selanjutnya mengenai kerja sama bantuan teknis untuk menyusun prinsip, design criteria dan FS untuk pembangunan kompleks perumahan ASN di IKN. Salah satu bentuk kerja samanya adalah training online bagi ASN Kementerian PUPR untuk mempelajari konsep desain dan operasionalisasi kompleks perumahan yang berkelanjutan. Setelah Pandemi Covid-19 menurun diharapkan para ASN tersebut bisa melakukan training on site di Korea Selatan.

Selanjutnya adalah pembahasan perpanjangan MoU Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN antar Kementerian PUPR dengan MOLIT yang akan berakhir pada 25 November 2022 ini. Kedua belah pihak setuju untuk memperpanjang MoU ini. Adapun bentuk kerja sama di antaranya pertukaran informasi, berbagai pengalaman, pengetahuan dan teknologi serta penugasan tenaga ahli.

“Kami harap pertemuan sore ini dapat mempererat persahabatan dan meningkatkan kerja sama antara Indonesia dengan Korea Selatan, khususnya di bidang pembangunan infrastruktur,” tutup Wamen Wempi.

Turut hadir bersama Wamen Wempi Sekretaris Jenderal PUPR Mohammad Zainal Fatah, Direktur Jenderal Bina Marga Hedy Rahadian, Direktur Jenderal Cipta Karya Diana Kusumastuti dan Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Herry Trisaputra Zuna. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Ekonomi

Delapan BUMN Indonesia Promosikan Investasi di Finlandia

Published

on

Para peserta Indonesia-Finland Business Luncheon di Helsinki,, Finlandia, 27 Oktober 2022. (Dok. KBRI Helsinki)

Helsinki, goindonesia.co – Delapan BUMN Indonesia melakukan kunjungan kerja ke Finlandia bersama Komisi VII DPR RI. Mereka menjajaki peluang kerja sama di bidang energi terbarukan dan mineral dengan perusahaan lokal. Penjajakan tersebut difasilitasi KBRI Helsinki melalui penyelenggaraan Indonesia – Finland Business Luncheon di Helsinki, pada 27 Oktober 2022.

BUMN Indonesia yang hadir yakni PT Pertamina (Persero), PT Pertamina Power Indonesia, PT PLN (Persero), PT PLN Indonesia Power, PT PLN Nusantara Power, PT ANTAM, PT Timah, dan PT Vale Indonesia. Terdapat tujuh perusahaan Finlandia yang berpartisipasi, yakni Wärtsilä, Metso Outotec, Neste, Sumitomo Energia, Clic Innovation, Terra Factory, dan SCS Consulting. Business Luncheon juga dihadiri oleh pejabat Kementerian ESDM RI, Kementerian Perindustrian RI, Kementerian Ekonomi dan Ketenagakerjaan Finlandia, dan badan perdagangan, turisme, dan investasi Business Finland.

Promosi investasi energi dan pertambangan di Indonesia. (Dok. KBRI Helsinki)

Kegiatan Business Luncheon diikuti secara antusias oleh para undangan. Metso Outotec yang memiliki investasi di Kabupaten Sidoarjo, Indonesia, mengapresiasi kerja sama yang telah terjalin. Metso Outotec juga dapat mendukung teknologi smelter yang dibutuhkan Indonesia.

Wartsila menyampaikan kemampuannya dalam mengembangkan teknologi energi terbarukan yang fleksibel. Di samping itu, Sumitomo Energia tertarik membantu pengembangan teknologi biowaste dengan metode konversi waste-to-energy. Dalam diskusi informal business-to-business, sejumlah perusahaan Finlandia juga antusias menjajaki peluang kerja sama di bidang energi hidrogen dan baterai dengan BUMN Indonesia.

Sepanjang lima tahun terakhir (2018 – 2022) proyek dan nilai realisasi investasi Finlandia di Indonesia cukup dinamis. Pada kurun 2018 – 2020 realisasi investasi Finlandia meningkat dari nilai 3,5 juta dolar AS melalui 20 proyek menjadi 3,8 juta dolar AS dalam 52 proyek. Selama masa krisis energi Eropa tahun ini, tercatat investasi Finlandia di Indonesia hingga Juni 2022 menurun namun terdapat kenaikan pada jumlah proyek di Indonesia, yakni menjadi 36 buah.

Indonesia dan Finlandia pada 2022 telah menyepakati Nota Kesepahaman mengenai Kerja Sama Energi Berkelanjutan, Bersih, dan Terbarukan serta Efisiensi Energi. Dubes RI untuk Finlandia dan Estonia, Ratu Silvy Gayatri mengatakan Nota Kesepahaman merupakan payung kerja sama kedua negara yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi krisis energi saat ini.

“Melalui Business Luncheon, diharapkan entitas bisnis kedua negara dapat semakin banyak menciptakan proyek-proyek konkret,” ujar Dubes Ratu Silvy Gayatri dalam keterangan tertulis yang diterima Diplomasi Republika, Jumat (28/10/2022).

Duta Besar RI, Ratu Silvy Gayatri (Dok. KBRI Helsinki)

Sedangkan Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Eddy Soerpano memandang kemajuan teknologi Finlandia dapat mendukung transformasi energi fosil menjadi energi terbarukan di Indonesia. Untuk mendorong investasi perusahaan dari sektor tersebut ke Tanah Air, Eddy merasa perusahaan Finlandia perlu lebih familiar dengan peraturan dan iklim bisnis di Indonesia.

Di samping energi terbarukan, Indonesia juga mengajak perusahaan Finlandia berinvestasi pada bidang mineral, khususnya di dua bidang prioritas, yakni refinery project dan green metals. Berkat perubahan terbaru regulasi tentang mineral dan insentif bagi pemegang izin, menurut Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian ESDM, Dr. Ir. Ediar Usman, iklim investasi sektor mineral di Indonesia menjadi lebih menarik. (***)

Continue Reading

Berita

Bukan Hanya Kayu, Hasil Hutan Indonesia Bisa Jadi Komoditi Ekspor ke Amerika dan Eropa

Published

on

Bukan Hanya Kayu, Hasil Hutan Indonesia Bisa Jadi Komoditi Ekspor ke Amerika dan Eropa.  (Liputan6.com/Henry)

Jakarta, goindonesia.co – Krisis pangan yang melanda dunia pada masa kini menjadi ancaman bagi semua negara tak terkecuali Indonesia. Oleh karena itu, Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) menghadirkan regenerative forest business (multiusaha kehutanan). Tujuannya untuk mengembangkan multiusaha wanatani, imbal jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu.

Hal itu mendorong Kadin Regenerative Forest Business Sub Hub (Kadin-RFBSH) menggelar forum diskusi bersama para pengusaha di sektor kehutanan. Harapannya, bisa menginisiasi kerja sama para pengusaha di sektor hulu tersebut dengan yang di hilir (offtaker).

“Acara ini untuk mempertemukan antara sektor hulu yang punya lahan dengan market, misal yang butuh kopi bagaimana cara kopi sama-sama,” ucap Waketum Kadin RFBSH Silverius Oscar Unggul dalam forum diskusi yang digelar di JW Marriott Hotel, Kuningan, Jakarta Selatan, Selasa, 25 Oktober 2022.

Onte sapaan akrab Silverius Oscar menambahkan, kegiatan ini bertujuan memfasilitasi proses transformasi bisnis kehutanan dari yang sebelumnya berbasis kayu menjadi multi usaha dengan tetap memperhatikan faktor keberlanjutan.  Hal itu menyikapi Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan landasan hukum dan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan melalui Multi Usaha Kehutanan (MUK).

“Multiusaha ini kan hampir semua yang pegang izin HPH (hak penggunaan hutan), harusnya bisa di berikan multiusaha, ya tapi lagi-lagi ini masih baru, jadi baru beberapa yang coba,” ucap Onte.  Kegiatan forum diskusi yang dihadiri pengusaha hutan sebagai pelaku usaha sektor hulu dan pengusaha sektor hilir ini membahas sejumlah tren dan peluang bisnis untuk komoditas kopi, vanila, gula aren dan cokelat.

Biji Kopi dan Kakao

Ilustrasi Hutan / Sumber: Pixabay

Selain kayu, masih banyak sumber daya hutan yang menghasilkan beragam jenis barang dan jasa, termasuk pangan.  “Selama ini hasil hutan identik dengan kayu, padahal masih banyak sumber daya lainnya yang juga berpotensi besar sebagai komoditi dan peluang bisnis. Ada kopi, kakao, vamila dan masih banyak lagi,” kata Insan Syafaat selaku Wakil Ketua Komisi Tetap Kemitraan Peternakan Kadin Indonesia.

“Jadi kita akan sering menggelar diskusi sekaligus mensosialisasikan beragam hasil hutan yang pasarnya sebenarnya sangat luas. Negara-negara di Amerika dan Eropa banyak yang butuh biji kopi dan kakao, sementara Indonesia termasuk negara penghasil terbanyak dari hasil hutan itu. Tapi kita belum banyak mengekspor karena produksinya masih sedikit, padahal potensinya sangat besar,” sambungnya.

Secara alami, hutan alam menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, umbi-umbian, pati-patian dan sayur-sayuran sebagai sumber pangan nabati, dan satwa liar sebagai sumber pangan hewani. Hutan tanaman sejak tahun 1850-an juga menghasilkan pangan.

Sampai tahun 1990-an, tanaman pangan yang dibudidayakan masih terbatas pada tanaman semusim. Sejak tahun 2000-an, tanaman pangan yang dibudidayakan semakin beragam, mencakup tanaman penghasil bahan pangan yang berupa pohon, perdu, palem dan tanaman semusim.

Pemanfaatan Hutan

Bukan Hanya Kayu, Hasil Hutan Indonesia Bisa Jadi Komoditi Ekspor ke Amerika dan Eropa. (Liputan6.com/Henry)

Saat ini, semua model pengusahaan pemanfaatan hutan yaitu hutan alam, hutan tanaman, hutan tanaman rakyat, hutan desa, dan hutan kemasyarakatan memiliki potensi besar menghasilkan pangan atau (sebagian) arealnya dikelola untuk pangan. Meskipun demikian, kontribusi sub sektor kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan dirasakan belum optimal.

Sementara itu, Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 memberikan landasan hukum dan peluang bagi pelaku usaha kehutanan untuk meningkatkan pemanfaatan kawasan melalui MUK.  Model bisnis kehutanan tersebut memberikan landasan bagi bisnis pemanfaatan hutan untuk membuka diri mengembangkan potensi bisnis yang dimiliki dalam kawasan pengelolaannya.

Hal itu termasuk untuk pengembangan bisnis produk pangan yang saat ini terus bertumbuh sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan tingkat kesejahteraan masyarakat.  Berkaitan dengan hal tersebut, Kadin Indonesia menyelenggarakan program RFBSH untuk mendukung kesiapan kapasitas anggotanya, melalui proses-proses peningkatan pengetahuan mengenai bisnis multiusaha kehutanan, dialog dengan pemerintah (KLHK) dan para-pihak relevan lainnya.

Membangun Sinergi Bisnis

Ratusan hektare tanaman kopi robusta di lereng Gunung Semeru atau kolesem memasuki panen raya. (Liputan6.com/Dian Kurniawan)

Selain itu untuk membangun networking serta inisiasi kerjasama hulu-hilir dalam mengimplementasikan mandat undang-undang tentang MUK tersebut.  Kegiatan membangun jejaring antar pengusaha hutan sebagai sektor hulu (PBPH alam, PBPH tanaman, Perhutanan Sosial, dan lain-lain) dan pengusaha sektor di hilir (offtaker) sangat penting dilakukan dalam inisiasi pelaksanaan bisnis berbasis MUK.

Business Meeting tersebut dapat menjadi titik tolak inisiasi kerjasama hulu-hilir secara terintegrasi, sehingga kepastian tujuan pasar yang menjadi isu utama bagi pengusaha di sektor hulu.  Sedangkan di sisi lain kepastian bahan baku dari hulu yang menjadi isu sektor hilir dapat terjembatani dengan baik sehingga akan terbentuk ekosistem bisnis yang kuat dan sehat.

Hasil yang diharapkan melalui Business Meeting “Pemanfaatan Kawasan Hutan untuk Ketahanan Pangan” dapat terjadi transformasi dari “bad condition” menjadi “better condition” untuk pengusahaan pemanfaatan hutan melalui implementasi multisaha kehutanan (regenerative forest business).  Caranya dengan menciptakan penguatan dan pemberdayaan sosial, ekonomi, ekologi dan budaya serta dapat berkontribusi pada mitigasi perubahan iklim.

Selain itu harapan lainnya adalah dapat menciptakan implikasi positif terhadap sektor usaha kehuatanan melalui peningkatan variasi produk dari kawasan hutan untuk komoditas pangan, obat-obatan, energi, dan masih banyak lagi. Kegiatan ini ditutup dengan penandatanganan bersama deklarasi dukungan dan partisipasi bisnis terhadap implementasi Kadin RFBS meliputi membangun sinergi bisnis dan masyarakat secara luas (inklusif), mendukung dan berpartisipasi dalam upaya pemerintah dalam mitigasi perubahan iklim. (***)

Continue Reading

Ekonomi

Top! Tahun Ini RI Ketiban ‘Durian Runtuh’ Rp450-an Triliun

Published

on

Foto: Bahlil Lahadalia dalam acara Anugerah Layanan Investasi (ALI) 2022 (Tangkapan layar Youtube Kementerian Investasi – BKPM)

Jakarta, goindonesia.co – Menteri Investasi atau Kepala Badan Koordinator Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebutkan bahwa dari hilirisasi nikel Indonesia mendapatkan keuntungan ekspor pada tahun ini diperkirakan mencapai US$ 30 miliar atau Rp 450-an triliun (kurs rupiah Rp 15.300 per dolar AS).

Bahlil menyebutkan, sejak pelarangan ekspor bijih nikel ke luar negeri, pemerintah mewajibkan untuk melakukan ekspor nikel melalui barang bernilai tambah lewat hilirisasi.

Hasilnya, pendapatan negara dari ekspor barang bernilai tambah itu melejit secara signifikan. Bahlil merinci, pada tahun 2017 ketika ekspor dilakukan melalui barang mentah, Indonesia hanya mendapatkan US$ 3,3 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2021 mencapai US$ 21 miliar. “Dan tahun 2022 US$ 30 miliar,” ungkap Bahlil, Rabu (12/10/2022).

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) pada, Selasa (11/10/2022) juga memamerkan kesuksesannya dalam hal hilirisasi pertambangan nikel. Pasca izin ekspor bijih nikel disetop, RI kata Jokowi ketiban durian runtuh hingga mencapai Rp 360 triliun melalui hilirisasi nikel menjadi barang bernilai tambah.

Presiden Jokowi menyatakan, bahwa sebelum ekspor bijih nikel dilarang ekspor, pendapatan negara yang didapat dari sektor nikel ini hanya mencapai Rp 15 triliun.

“Ini sekarang sudah melompat diangka Rp 360 triliun dari Rp 15 triliun. Itu baru satu komoditi, satu barang,” terang Presiden Jokowi dalam BNI Investor Daily Summit 2022, Selasa (11/10/2022).

Oleh karena itu, untuk mengulang kesuksesan pelarangan ekspor nikel. Kelak, Presiden Jokowi juga akan melarang kegiatan ekspor timah, bauksit hingga tembaga.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan bahwa, dalam hal pelarangan ekspor nikel itu, Indonesia digugat oleh Organisasi Perdagangan Dunia atau World Trade Organization (WTO).

Presiden Jokowi menyebutkan bahwa Indonesia kemungkinan kalah akan gugatan WTO tersebut, namun ia menilai bahwa yang terpenting dengan melakukan penyetopan ekspor nikel mentah, Indonesia bisa mengubah tatakelola nikel di dalam negeri.

“Kelihatannya kita kalah (gugatan) tapi tidak apa-apa, industri kita akhirnya sudah jadi. Jadi kenapa takut? kalah tidak apa-apa syukur bisa menang,” terang Jokowi dalam acara Sarasehan 100 Ekonomi oleh INDEF dan CNBC Indonesia, Rabu (7/9/2022). (***)

Continue Reading

Trending