Sekdaprov Kalsel (tengah) saat mewakili Gubernur Kalsel menghadiri harjad Kabupaten Balangan (Foto : @kalselprov.go.id)

Balangan, goindonesia.co – Puncak peringatan Hari Jadi (Harjad) Kabupaten Balangan ke-21 digelar di halaman Kantor Bupati pada Senin (29/4).

Dihadiri Gubernur Kalsel, Sahbirin Noor atau Paman Birin melalui Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Roy Rizali Anwar, puncak peringatan diawali dan dimeriahkan dengan penampilan drum band Gita Muda Praja dari Satpol PP Balangan.

Dilanjutkan dengan penampilan tarian Baarai Bajapin yang diikuti 50 penari, menghibur para undangan yang hadir.

Gubernur Kalimantan Selatan, Paman Birin melalui Sekdaprov, Roy Rizali Anwar dalam sambutannya mengatakan, diusianya yang ke-21 Kabupaten Balangan, diharapkan menjadi momentum seluruh elemen pemerintahan dan komponen masyarakat untuk membangun Kabupaten Balangan yang lebih maju dan rakyat yang lebih sejahtera.

“Selamat Hari Jadi Kabupaten Balangan ke-21, semoga Kabupaten Balangan semakin maju dan sejahtera. Ibarat manusia, Kabupaten Balangan sedang beranjak menuju usia dewasa, suatu perjalanan yang masih tergolong singkat dalam sebuah penyelenggaraan pemerintahan. Maka dari itu, perjalanan ke depan membutuhkan berbagai bekal agar bisa melewati tantangan dan rintangan, sekaligus meraih peluang-peluang yang bisa dikembangkan untuk mewujudkan Banua Balangan yang maju dan sejahtera,” ujar Paman Birin.

Paman Birin menekankan, dinamika apapun yang dihadapi ke depan bisa dilalui dengan mudah tanpa halangan berarti. Baik itu jajaran pemerintah ataupun komponen masyarakat Balangan.

“Tetap jaga kekompakan dan selalu bersama bergandengan tangan dalam menghadapi apapun itu rintangannya,” harapnya.

Paman Birin juga mengatakan, ancaman krisis ekonomi dan pangan sudah mulai dirasakan dan menekan kehidupan kita masyarakat Banua. Meningkatnya harga kebutuhan pokok menjadi salah satu pertanda ancaman itu semakin nyata.

“Karena itu, Kabupaten Balangan dan seluruh daerah di Kalsel kiranya bisa memaksimalkan segala potensi daerah kita untuk menggerakkan perekonomian dan memelihara kecukupan pangan. Dan selalu siap siaga dalam mengatasi persoalan ekonomi dan krisis pangan yang melanda dunia saat ini,” terangnya.

Paman Birin berpesan, suasana kondusif di Balangan tetap harus dijaga, jangan mau dirusak oknum-oknum tidak bertanggung jawab yang mencari kepentingan sesaat.

“Kita baru saja melewati pemilu serentak, namun di tahun 2024 ini kita akan kembali dihadapkan dengan pilkada, jangan sampai kita terpecah belah hanya dengan perbedaan pilihan. Tetap jaga kekompakan, kebersamaan dan kegotong-royongan dalam membangun daerah ini. Jangan mau di adu domba apalagi sampai bacakut papadaan,” tandasnya.

Sementara itu, Bupati Balangan, Abdul Hadi menyebut, di momen Hari Jadi ke-21 Kabupaten Balangan, dirinya mengajak seluruh unsur untuk mengingat kembali sejarah perjuangan para pendiri Kabupaten Balangan.

Hal tersebut sebagai pendorong dan motivasi untuk bekerjasama dalam mengisi dan melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan sebagai wujud nyata dalam mewujudkan cita-cita para pendahulu.

Dengan umur Kabupaten Balangan ke-21 ini, menjadi makna penting bahwa banyak tantangan yang harus dihadapi dalam melakukan pembangunan Banua.

“Namun, dengan semangat tema Hari Jadi Kabupaten Balangan tahun 2024 ini, yaitu “Bagarak Hancap, Membangun Bersama Rakyat, Hasil Talihat” menjadi pijakan kita untuk terus berinovasi untuk terus membangun dan memajukan Banua,” pungkasnya. (***)

*Diskominfo Provinsi Kalimantan Selatan

Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah, Longsor, dan Gempa Bumi, yang dilaksanakan di Kantor BPBD Kabupaten Garut (Foto : @www.garutkab.go.id)

Garut, goindonesia.co – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Garut, Nurdin Yana, mengungkapkan dampak signifikan akibat gempa bumi Magnitudo 6.2 yang melanda beberapa hari lalu ditaksir kerugian  mencapai sekira Rp5,8 miliar, meski demikian besaran itu masih terus dikaji.

“Saya kira kerugian yang didapat ada dua poin yang disampaikan oleh Pak Kalak, satu kerusakan, yang kedua adalah kerugian. Beda kualifikasi ini, kerusakan itu adalah karena barang-barang masyarakat yang hilang, sementara kerugian konotasinya adalah aset kita yang hilang,” ujar Sekda Garut saat diwawancara seusai Rapat Koordinasi Tanggap Darurat Bencana Pergerakan Tanah, Longsor, dan Gempa Bumi, yang dilaksanakan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Garut, Jalan Terusan Pahlawan, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten, Senin (29/4/2024).

Menurut Sekda, kerugian tersebut tidak hanya merujuk pada kerusakan fisik barang-barang masyarakat, tetapi juga melibatkan aset daerah yang hilang dalam kejadian bencana ini. Dari data yang disampaikan, tercatat sementara sebanyak 245 unit rumah mengalami kerusakan, 18 fasilitas umum (fasum) turut terdampak, dan tidak kurang dari 6 orang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut.

Terkait recovery di masyarakat yang akan dilakukan, yaitu dengan melakukan penggeseran alokasi anggaran. Adapun treatment yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut, imbuh Nurdin, akan berdasar pada data dari dinas terkait, khususnya Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Garut, yang melakukan verifikasi dan validasi kerusakan rumah, fasilitas umum, hingga fasilitas sosial yang terdampak gempa.

Dalam upaya penanganan pasca-bencana, Pemerintah Kabupaten Garut berencana untuk mengalokasikan dana stimulan guna memperbaiki kerusakan yang terjadi. Skema bantuan yang akan diberikan bervariasi, di mana rumah yang mengalami kerusakan berat akan mendapatkan bantuan yang diatur melalui keputusan bupati (kepbup).

“Misalkan 8 (rusak berat) kali Rp5 (juta) itulah yang didapat, kemudian yang sedang ada berapa sekian itu kali, dan yang ringan,  skema itu yang akan kita lakukan. Tapi insya Allah akan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati,” imbuhnya mencontohkan.

Untuk memastikan penyaluran bantuan yang tepat sasaran dan efisien, proses penentuan kebijakan serta alokasi anggaran akan didasarkan pada data valid yang diperoleh dari dinas terkait. Dalam hal ini, Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Garut serta Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR) Kabupaten Garut bertanggung jawab untuk melakukan verifikasi dan validasi kerusakan rumah, fasilitas umum, dan fasilitas sosial yang terdampak.

Nurdin juga menjelaskan, pihaknya sedang mengumpulkan data terakhir dari kecamatan hingga pukul 22.00 WIB malam ini, yang akan menjadi dasar penetapan kebijakan lanjutan. Harapannya, kebijakan yang ditetapkan dapat memberikan solusi yang berkelanjutan bagi kepentingan masyarakat yang terdampak.

“Kebijakan ini yang kita tetapkan untuk memberikan (dan) menetapkan kebijakan keberlanjutan atas recovery yang ada. Kalau kita menunggu terus kapan selesainya, kan begitu. Nah mudah-mudahan tidak signifikan penambahannya, sehingga bisa ter-cover oleh pengajuan yang kita tetapkan,” tandasnya.

Dalam rakor ini, dilakukan penyerahan bantuan operasional berupa uang tunai sebesar Rp150 juta, serta bantuan dukungan logistik dan peralatan dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yakni tenda pengungsian 2 set, tenda keluarga 25 set, pompa portable 2 unit, light tower 1 unit, selimut 100 lembar, matras 100 lembar, hygene kit 50 paket, sembako 100 paket, makanan siap saji 100 pouch, hingga makanan dan perlengkapan bayi 100 paket,  diterima secara simbolis oleh Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Kabupaten Garut, Aah Anwar Saefulloh. (***)

* Pemerintah Kabupaten Garut

Penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada 2024 dilakukan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali (Foto : @jembranakab.go.id)

Jembrana, goindonesia.co – Pemerintah Kabupaten Jembrana menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada 2024. Penandatanganan dilakukan oleh Bupati Jembrana I Nengah Tamba bersama Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana di Wiswasabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Senin (29/4).

NPHD ini merupakan kesepakatan antara Kepala Daerah untuk pengamanan Pilkada. Anggaran operasional pengamanan Pilkada sebesar Rp 5.620.873.200 untuk Polres Jembrana dan Rp 1.100.000.000 untuk Kodim 1617 Jembrana telah disiapkan oleh Pemerintah Daerah.

Dana operasional tersebut akan digunakan mulai dari tahapan Pilkada, pelaksanaan, hingga pelantikan Kepala Daerah.
Sejalan dengan itu, Bupati Tamba mengajak masyarakat dan seluruh elemen untuk turut serta menyukseskan Pemilu serentak tahun 2024.

“Pentingnya peran dan fungsi TNI dan Polri dalam menciptakan keamanan dan ketertiban, oleh karenanya Pemda mendukung sepenuhnya segala program dan terobosan-terobosan TNI dan Polri yang berorientasi pada terwujudnya pranata kehidupan sosial masyarakat kondusif,“ ungkapnya.

Bupati asal desa kaliakah itu mengatakan bahwa Kabupaten Jembrana menjadi salah satu peserta Pilkada serentak 2024 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati.

“Kita sudah siapkan segala sesuatu, termasuk pendanaan yang harus diberikan kepada seluruh elemen terkait,” katanya.

Bupati Tamba berharap Penandatangan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemerintah Kabupaten dengan Polres Jembrana dan Kodim 1617 Jembrana, mampu menguatkan komitmen kita semua untuk menyukseskan pelaksanaan Pilkada tahun 2024.

“Dengan bersama-sama mengawal dan menjaga penyelenggaraannya agar dapat berjalan dengan aman, tertib, dan lancar,” imbuhnya. (***)

*Pemerintah Kabupaten Jembrana