Connect with us

Politik

Diwarnai Kisruh Internal dan Kasus ‘Papua-Tukang Bakso’, Mungkinkah PDIP Meraih Hattrick Pada Pemilu 2024?

Published

on

Massa PDIP dalam kampanye Pemilu (Foto : Istimewa)

Soal ‘tukang bakso’ juga memberi kesan kepada publik bahwa PDIP kurang menaruh rasa hormat terhadap konstituennya sendiri. Pasalnya, kantong para ‘tukang bakso’ –Soloraya, Wonogiri—kongruen pula dengan kantong suara PDIP. Pada Pilkada 2020, wilayah para tukang bakso itu–Kota Surakarta, Sragen, Boyolali dan Wonogiri–mencatat kemenangan tertinggi, paling rendah 80,4 persen, paling tinggi di Boyolali, 95,5 persen.

Jakarta, goindonesia.co – Rasa haus orang kepada kekuasaan tampaknya juga mengikuti teori ekonom terkemuka James Duessenberry tentang kebutuhan manusia akan konsumsi.  Jika Duessenberry dalam teori pendapatan relatifnya mengatakan bahwa konsumsi itu irreversible, alias bila sudah naik sukar untuk kembali ke posisi sebelumnya, tampaknya demikian pula dengan kebutuhan orang akan kekuasaan.

Paling tidak, hal itu yang secara tak sengaja dinyatakan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Berkali-kali petinggi partai Banteng bermoncong putih itu menegaskan menargetkan kemenangan ketiga kalinya secara berturutan (hattrick), setelah pada Pemilu 2014 dan 2019 mereka menjadi partai pemenang.

Selama tiga bulan terakhir saja, paling tidak sudah tiga kali petinggi PDIP bicara soal hattrick di Pemilu tersebut. Pada saat memberikan  pengarahan kepada para kader PDIP di Wonogiri, Jawa Tengah, seiring peletakan batu pertama pendirian gedung kantor dewan pimpinan cabang setempat, 27 April lalu, Puan Maharani mengatakan menyerukan agar seluruh kader PDIP sama-sama berjuang untuk memenangkan pemilu secara hattrick di Pemilu 2024.

“Apakah kita siap membawa PDI Perjuangan memenangkan pemilu hingga hattrick, tiga kali berturut-turut?”tanya Puan, retoris, yang disambut pekik kesiapan para kader.

Pertengahan Juni ini, saat memberikan sambutan pada acara “Bimbingan Teknis Anggota DPRD PDIP” di Hotel Grand Paragon, Selasa (14/6), Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto kembali menegaskan semangat yang sama. “Kita menargetkan akan mencetak hattrick kemenangan di Pilpres 2024, setelah kita menang dua kali,”kata Hasto. Hanya berselang tiga hari, Ketua DPP PDIP, Eriko Sotarduga, menggemakan keyakinan tersebut untuk menguatkan sipongang.

“Kita mau hattrick tiga kali di Pemilu 2024. Merdeka!” teriak Eriko penuh semangat, saat memimpin Senam Indonesia Cinta Tanah Air (Sicita) di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (17/6) lalu. Untuk menegaskan komitmennya, Eriko rela bermandi keringat dengan memimpin tiga putaran senam tersebut.

Tetapi buat mereka yang maju ke arena persaingan, keinginan itu tak hanya wajar,  melainkan malah wajib. Alangkah ganjilnya seorang kontestan manakala ia justru tak punya target untuk menang.

Apalagi, meski beberapa lembaga survei menyatakan posisi PDIP cenderung stagnan, mandeknya PDIP itu berada di posisi atas pilihan publik. Pertengahan tahun lalu, Mei 2021, lembaga survey Indikator Politik Indonesia  mengatakan PDIP memiliki peluang besar mencetak hattrick kemenangan. Tidak hanya berdasarkan hasil survey, Direktur Eksekutif Indikator, Burhanuddin Muhtadi, mengatakan setidaknya ada dua faktor yang membuat potensi itu besar. Pertama, kata dia, PDIP memiliki kader yang juga seorang presiden dengan kinerja yang menurut dia diakui mayoritas masyarakat. Berdasarkan survei Indikator pada April 2021, di tengah situasi pandemi COVID-19, approval rating Jokowi mencapai 71 persen.

Kedua, tak hanya kadernya jadi presiden, PDIP pun menguasai banyak kementerian yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu yang menurut Burhanudin memengaruhi langsung pilihan public kepada PDIP.

Mei lalu, optimisme itu diperkuat hasil survey Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC). Menurut hasil survey yang digelar 10-17 Mei lalu itu, jika Pemilu digelar saat itu PDIP bakal mendapatkan 23,7 persen suara; disusul Gerindra 9,2 persen, Golkar 8,3 persen dan PKB 6,2 persen. Survei SMRC memprediksi PKS hanya mendapat suara 2,5 persen, sementara Nasdem lebih ambrol lagi, dua persen. Pendiri SMRC, Saiful Mujani, juga mengungkapkan bahwa dibandingkan hasil Pemilu 2019, dukungan kepada PDIP naik dari 19,3 persen menjadi 23,7 persen, di tengah turunnya suara partai-partai lain.

Dada petinggi dan kader PDIP layak membuncah manakala 21 Juni lalu survei Litbang Kompas mengeluarkan hasil survey yang kurang lebih sama: PDIP masih tetap parpol dengan elektabilitas teratas. Angka perolehan survey Litbang Kompas saat itu mencatatkan bahwa PDIP masih meraih elektabilitas tertinggi di angka 22,8 persen suara responden. Suara parpol kedua, Gerindra, bahkan hamper setengahnya, 12,5 persen suara responden; disusul Partai Golkar yang meraih elektabilitas 10,3 persen, naik dari sebelumnya 8,6 persen.

Persoalannya, angka-angka yang bikin dada buncah dan lubang hidung kembung itu terjadi sebelum sengkarut opini public seiring pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Sukarnoputri saat Rakernas PDIP pekan lalu. Saat itu, gurauan Megawati soal ucapan kopi susu yang diduga merujuk pada warna kulit orang Papua sebagai hasil kawin campur, serta komentarnya tentang menantu tukang bakso, banyak menuai kecaman publik di dunia maya.

Hal yang membuat dua sisi ini signifikan tak lain karena dua factor itu justru berhubungan erat dengan kantong suara PDIP. Papua—dan Papua Barat setelah pemekaran, adalah kantong suara PDIP yang potensial.

Pada Pemilu 2014, PDIP meraih 491.591 dari 2.949. 189 suara sah di sana. Angka itu hanya di bawah Partai penguasa saat itu, Demokrat, yang meraih 700.150 suara.

Meski menjadi partai pemerintah, seiring berbagai persoalan yang muncul di Papua, pada Pemilu 2019 suara PDIP di Papua justru melorot ke urutan keempat. Nasdem unggul  di tempat pertama dengan perolehan 787.753 suara, menyusul setelahnya PAN (443.393), PKB (399.011), baru PDIP dengan 368.618 suara pemilih.

Papua Barat, yang berpenduduk dengan etnis sama dengan Papua, juga merupakan kantong suara PDIP. Partai itu memperoleh suara tertinggi di provinsi tersebut.

Soal ‘tukang bakso’ juga memberi kesan kepada publik bahwa PDIP kurang menaruh rasa hormat terhadap konstituennya sendiri. Pasalnya, kantong para ‘tukang bakso’ –Soloraya, Wonogiri—kongruen pula dengan kantong suara PDIP.

Catatan terakhir dari Pilkada 2020, PDIP sangat dominan di wilayah para tukang bakso tersebut.  PDIP bahkan tercatat menang secara mutlak, lebih dari 80 persen, di empat daerah, yakni  Kota Surakarta, Sragen, Boyolali, dan Wonogiri. 

Saat itu, di Surakarta atau Solo, anak Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, meraup suara sebanyak 86,5 persen; calon petahana PDIP di Sragen menang 80,4 persen, calon PDIP di Wonogiri memperoleh suara fantastis, hingga 83,2 persen. Sementara perolehan suara paling fantastis diperoleh partai banteng di kabupaten Boyolali, 95,5 persen. PDIP hanya mencatat kemenangan di bawah 60 persen di Sukoharjo dan Klaten.

Yang harus dicatat PDIP, di dunia maya, baik warga keturunan Papua maupun tukang bakso, sama-sama memperlihatkan ketidaksenangan atas sengkarut yang terpicu pernyataan Megawati tersebut.

Faktor Jokowi

Jangan lupa pula adanya faktor Jokowi yang terkait erat dengan elektabilitas PDIP. Tidak hanya Burhanuddin Muhtadi yang percaya akan hal tersebut, tapi setidaknya juga komunikolog Emrus Sihombing.

Namun berbeda dengan Burhanuddin yang hasil survey terakhir  Indikator-nya mencatatkan perkembangan yang cenderung pesimistis, Emrus sebaliknya, sangat optimistis.

Akhir April lalu, Indikator Politik Indonesia merilis survei elektabilitas partai politik, yang menemukan elektabilitas PDIP melorot pada angka terendah dalam dua tahun terakhir, 23,7 persen. Menurut Burhanuddin, penurunan elektabilitas PDIP itu disebabkan menurunnya pula kepuasan public terhadap Presiden Jokowi. “Kami menemukan pola, ketika approval Presiden Jokowi turun, yang paling terdampak biasanya adalah PDIP,” kata Burhanuddin. Meski pada April itu PDIP masih unggul, angka 23,7 persen itu turun dibanding sebelumnya,  26,8 persen.”

Kecenderungan yang sama diperoleh survei New Indonesia Research & Consulting. Elektabilitas PDIP  yang dicatat NIRC 31,4 persen pada survei Oktober 2020, pada Februari 2021 merosot hingga 23,1 persen.

Meski saat itu pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, menyatakan perlunya survei pembanding untuk membuktikan kebenran hasil survey, direktur eksekutif Indonesia Political Review (IPR) itu menilai kemerosotan itu bisa disebabkan, antara lain, kasus dugaan suap pengadaan Bansos COVID-19 yang menjerat eks Menteri Sosial, Juliari Batubara, yang tengah heboh, serta masih buronnya tersangka kasus suap kepada eks Komisioner KPU Wahyu Setiawan, Harun Masiku.

Dihubungi kembali saat ini, Ujang mengatakan peluang untuk hattrick itu sukup besar, mengingat PDIP pun partai besar dan kuat. Namun ia juag sangat yakin, bila urusan korupsi dan buronnya Harun Masiku dibiarkan, hal itu akan angat berdampak pada penurunan elektabilitas PDIP.

Emrus Sihombing, di sisi lain, sepenuhnya memiliki pandangan berbeda dalam melihat factor-faktor tersebut. Dalam factor ‘Jokowi’, misalnya, alih-alih melihat Presiden tengah berada dalam masalah, justru melihatnya sebagai eksekutif yang sukses menjalankan tugas dengan amanah. “Kinerja pembangunan Presiden Jokowi itu bagus, mencapai setidaknya 90-95 persen,” kata Emrus. Belum lagi efektivitasnya menyatukan suara partai-partai politik, sehingga parpol yang berada di luar ikatan kerja sama politik dengan pemerintah relative hanya PKS dan Partai Demokrat.  

Percaya bahwa factor Jokowi erat dengan persepsi public terhadap elektabilitas PDIP, pengajar di Universitas Pelita Harapan itu yakin, hattrick PDIP akan terwujud.

Akan halnya pernyataan Megawati, Emrus melihat banyak pihak melihat pernyataam tersebut layaknya kacamata kuda. Sementara, kata dia, semua pernyataan tokoh politik harus dimaknai secara konotatif dan sesuai semiotika. “Jangan hanya yang tersurat, karena sebagai tokoh nasional yang menjunjung keberagaman, Ibu Mega tak mungkin melakukan penghinaan terhadap rakyatnya sendiri,” kata dia. “Ayahnya, Bung Karno, itu tokoh yang memperjuangkan penyatuan dari Sabang sampai Merauke. Tak mungkin Ibu Mega merendahkan prestasi ayahnya yang menyatukan bangsa.” Emrus yakin, hanya mereka yang punya apa yang disebutnya ‘agenda politik tertentu’ yang melakukan interpretasi buruk terhadap pernyataan Megawati di Rakernas PDIP pekan lalu itu.

Demikian pula dengan urusan Harun Masiku. Selain mempertanyakan bahwa kader partai lain pun relative melakukan hal yang sama,  Emrus juga meminta semua pihak jernih melihat persoalan. Alih-alih percaya bahwa Harun dilindungi kekuasaan, ia lebih melihat bahwa memang Harun belum tertangkap saja.  

“Apakah tidak ada kader partai lain yang korupsi? Semua partai ada kadernya yang korupsi,” kata dia. Dengan begitu, Emrus menyimpulkan, perilaku koruptif itu relative tak akan memengaruhi pilihan public, karena semua partai pun melakukan hal itu.    

Soal buronnya Harun hingga hari ini, Emrus meminta public, terutama pihak-pihak yang selalu mendesak KPK, untuk membantu lembaga anti-rasuah tersebut. “KPK sudah bilang, “Kasih kami data yang valid.” Jangan menuding tanpa fakta. Tudingan ada yang melindungi itu tuduhan tanpa data,” kata dia.

Emrus bahkan berjanji untuk mengantar siapa pun yang memiliki data valid soal keberadaan Harun Masiku ke KPK. “Kalau ada data valid, lengkap datanya, foto (yang menunjukkan keberadaannya), saya antar ke KPK untuk lapor,” kata Emrus.

Meski bisa jadi batin public teriris, terutama soal marak dan kian dianggap wajarnya korupsi di Indonesia—kejahatan yang di belahan dunia lain dianggap extraordinary–, pernyataan Emrus bukan tanpa hujjah dan data.  Bukankah tatkala Indonesia Corruption Watch (ICW) menyebut Partai Golkar dan PDIP sebagai partai dengan kader terbanyak melakukan korupsi selama 2014-2019 pun, relative tak ada pengaruhnya buat public? (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Politik

Survei LSP, Elektabilitas Prabowo Subianto Teratas, Dibuntuti Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan

Published

on

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Hasi survei Lingkaran Suara Publik (LSP) Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menempati posisi tertinggi, di bawah Prabowo Subianto, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan di bawahnya lagi ada Anies Baswedan. Kolase Tribunnews.com (Tribunnews.com/Dani Permana dan Tribun Jabar/Richard Susilo)

Jakarta, goindonesia.co  – Lingkaran Suara Publik (LSP) merilis hasil riset terbarunya dalam membaca potensi arah politik nasional 2024.

Direktur eksekutif Lingkaran Suara Publik (LSP), Indra Nuryadin menuturkan, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih menempati posisi tertinggi, baik popularitas, likeabilitas maupun elektabilitas.

Di bawah Prabowo Subianto, ada Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan di bawahnya lagi ada Anies Baswedan.

“Pada pertanyaan elektabilitas survei menemukan bahwa Prabowo semakin meningkat elektabilitasnya. Ada 33,4 persen publik yang mengaku memilihnya bila pemilihan Presiden dilaksanakan hari ini,” kata Indra dalam rilis survei yang dilakukan secara dari di Jakarta, Minggu (19/3/2023).

“Menyusul di belakangnya Ganjar Pranowo dengan 21,2 persen dan Anies secara konsisten berada di posisi ke-3 dengan persentase 20,4 persen,” tambahnya.

Untuk Tingkat Popularitas:

-Prabowo Subianto : 97 persen

-Sandiaga Uno : 89,1 persen

-Ganjar Pranowo : 89 persen

-Anies Baswedan : 89 persen

-Ridwan Kamil : 87,5 persen

-Agus Harimurti Yudhoyono : 87 persen

-Puan Maharani : 86,8 persen

-Airlangga Hartarto : 86,4 persen

-Mahfud MD : 86 persen

-Khofifah Indar Parwansa : 85,9 persen

-Muhaimin Iskandar : 85,2 persen

-Erick Thohir : 81,8 persen

-Andika Perkasa : 70,5 persen

-Ahmad Heryawan : 67,3 persen

-LAA Nyalla Mahmud Mattalitti : 67,2 persen

Tingkat Likeabilitas:

-Prabowo Subianto : 87,8 persen

-Ganjar Pranowo : 64,5 persen

-Ridwan Kamil : 61,7 persen

-Baswedan : 60,2 persen

-Agus Harimurti Yudhoyono : 60,2 persen

-Sandiaga Uno : 56,1 persen

-Puan Maharani : 54,2 persen

-Khofifah Indar Parawansa : 53,6 persen

-Airlangga Hartarto : 52,9 persen

-Erick Thohir : 52,5 persen

-Mahfud MD : 52 persen

-Muhaimin Iskandar : 51 persen

-Andika Perkasa : 51 persen

-Ahmad Heryawan : 50,9 persen

-La Nyalla Mahmud Mattalitti : 49,7 persen

Lantas apa yang menjadi faktor sehingga Prabowo Subianto berada di urutan teratas di 3 (tiga) variabel tersebut. Salah satunya adalah kinerja dari sosok Menteri Pertahanan itu.

“Kinerja Prabowo yang masih moncer di bidang pertahanan. Tak dipungkiri Jokowi pun sering tampil memberi penghargaan kepada Prabowo dengan hadir pada beberapa acara Kemhan,” tuturnya.

Selain kinerja, faktor mengapa data surveinya menunjukkan Prabowo Subianto paling unggul, karena pengaruh dari sikap Presiden Joko Widodo yang sering mengajak Prabowo ke dalam kunjungan kerjanya.

“Endorsement Jokowi terhadap Prabowo semakin intens, terakhir Jokowi didampingi Prabowo melakukan kunker ke Kebumen didampingi juga Ganjar menimbulkan banyak spekulasi Pilpres dimana hal ini ditafsirkan akan menjadi pasangan Capres-Cawapres pilihan Jokowi,” terangnya.

Faktor ketiga adalah penggalangan suara yang dilakukan oleh elemen relawan Jokowi, yakni Musyawarah Rakyat (Musra). Prabowo disebut telag ke dalam radar mereka, sehingga nama Ketua Umum DPP Partai Gerindra itu menjadi salah satu opsi yang didukung oleh pendukung Presiden Joko Widodo itu.

“Musra Relawan Projo di berbagai Provinsi memunculkan nama Prabowo sebagai pilihan utama Capres,” tandasnya.

Yang terakhir adalah adanya pergeseran pendukung Jokowi yang sebelumnya mengarah ke Ganjar Pranowo ke Prabowo Subianto.

“Bergesernya dukungan organ relawan Jokowi yang mendukung Ganjar ke Prabowo dan terakhir semakin intensnya Prabowo menyapa tokoh-tokoh berpengaruh dan menyapa rakyat dibasis-basis pemilihnya dulu semakin menaikkan keyakinan dan kepercayaan pilihan terhadap Prabowo,” sambungnya.

Elektabilitas Prabowo Berpotensi Terus Meningkat

Lebih lanjut, Indra juga menyebut bahwa potensi dukungan masyarakat kepada Prabowo Subianto diyakini akan semakin membesar di dalam proses yang masih berjalan.

Hal ini dilihat dari potensi arah suara jika Pemilu 2024 berlangsung nanti. Yakni suara pendukung Ganjar adalah para pemilih Jokowi di 2019. Sementara pendukung Anies adalah para pendukung Prabowo di pilpres yang sama.

“Bahwa elektabilitas Prabowo berpotensi besar untuk terus meningkat karena berhasil menyatukan pemilih ganjar dan pemilih Anies yang notabene adalah pemilih Jokowi dan Prabowo di 2014 dan 2019,” papar Indra.

Jika di dalam simulasi berpasangan yang mempertandingkan 3 pasangan calon, Indra menyebut bahwa pasangan Prabowo-Ganjar merupakan pasangan Capres-Cawapres terkuat.

Bahkan kata dia, pasangan Prabowo-Ganjar dinilai dapat keluar sebagai pemenang hanya dalam satu putaran saja karena pasangan calon ini mendapatkan keterpilihan 52,8 persen publik bila pemilu dilaksanakan hari ini.

“Pasangan ini merupakan pasangan paling ideal demi persatuan bangsa,” ucap Indra.

Sementara untuk simulasi lain seperti Prabowo-erick, Prabowo-Khofifah masih di bawah 50 persen sehingga berpotensi 2 putaran. Sementara Prabowo-Puan bahkan tidak lolos dalam putaran ke-2 pilpres.

“Temuan survei ini merupakan temuan saat survei dilaksanakan atau sementara. Masih cukup waktu bagi masing-masing parpol dan capres untuk meningkatkan elektabilitas demi keluar menjadi pemenang pada kontestasi pemilu 2024 mendatang,” pungkasnya.

Survei Lingkaran Suara Publik (LSP) dilakukan pada tanggal 1-10 Maret 2023 dengan 1230 responden dan margin of error +/- 2,8 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Responden tersebar secara proporsional di 38 Provinsi dengan kriteria responden adalah penduduk berusia 17 tahun keatas atau telah memiliki KTP.

Teknik sampel survei ini menggunakan multi-stage random sampling. Sementara pengumpulan data melalui wawancara tatap muka. (***)



*Tribunnews.com 

Continue Reading

Politik

CSIS: Ada 114 Juta Pemilih Muda di 2024, yang Minat Ikut Parpol Sangat Rendah

Published

on

Konferensi ilmu sosial dan ilmu politik dengan tema Demokrasi, Anak Muda dan Pemilu 2024 di Gedung CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat Selasa (14/3/2023). Foto: CSIS (Ilham/detikcom)

Jakarta, goindonesia.co – Center For Strategic And International Studies (CSIS) mengungkapkan ada 60 persen generasi muda akan menjadi pemilih di Pemilu 2024 mendatang. Akan tetapi, CSIS menyebut minat generasi muda untuk terjun ke partai politik masih rendah.

“Demografi pemilih Indonesia menjelang Pemilu 2024 akan mengalami perubahan. Proporsi pemilih muda dengan kelompok 17-38 tahun diprediksi akan mendekati 60 persen atau setara dengan 114 juta pemilih,” kata Direktur Eksekutif Center CSIS, Yose Rizal Damuri dalam sambutannya dalam konferensi ilmu sosial dan ilmu politik dengan tema Demokrasi, Anak Muda dan Pemilu 2024 di Gedung CSIS, Tanah Abang, Jakarta Pusat Selasa (14/3/2023).

“Ini sangat besar sekali, ada yang berbeda generasi ini dengan dulu, sekarang digital rentive, banyak dari mereka sudah mengenal dengan digital platform,” tambahnya.

Selain tingginya jumlah pemilih muda, Yose juga menyampakan jika tingkat partisipasi pemilih muda juga mengalami peningkatan sejak Pemilu 2014 lalu.

“Tingkat partisipasi pemilih muda seperti terekam dalam survei nasional CSIS juga mengalami peningkatan dari 85,9 persen di Pemilu 2014 menjadi 91,3 persen di Pemilu 2019,” kata dia.

Akan tetapi, menurut Yose, tingkat ketertarikan anak muda untuk terjun ke partai politik masih rendah, yakni hanya 1,1 persen. Begitu pula anggota DPR yang hanya diisi 6 persen anak muda. Dia pun mendorong anak muda untuk aktif dalam dunia politik.

“Ketertarikan pemilih muda untuk menjadi anggota partai politik ataupun sayap parpol sangat rendah, yaitu hanya mencapai 1,1 persen,” kata Yose.

“Kita masih harus terus mendorong anak muda aktif di dalam politik, untuk penyegaran baru dan tema baru di dalam proses bangsa negara kita,” pungkasnya.

CSIS menggelar acara konferensi ilmu sosial dan ilmu politik mulai 14-15 Maret 2023. Hari pertama menghadirkan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Wakil Gubernur Jawa Timur Email Dardak, dan Ketua DPP Perindo Bidang Ekonomi Kreatif dan Digital Michael Sianipar, serta Kepala Departemen Politik dan Sosial pada CSIS Arya Fernandes. (***)

*@news.detik.com

Continue Reading

Politik

Hasil Survei IPO: Puncaki Elektabilitas Capres Anies Baswedan Ungguli Prabowo dan Ganjar

Published

on

Bakal calon presiden, Anies Baswedan berpose untuk difoto usai wawancara dengan Tribun Network di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Kamis (2/3/2023) malam. TRIBUNNEWS/JEPRIMA

Jakarta, goindonesia.co – Hasil survei Indonesia Political Opinion (IPO) menunjukkan elektabilitas Anies Baswedan berada paling atas sebagai bakal calon presiden (bacapres).

Anies Baswedan mengalahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo yang selalu tampil paling atas dalam survei-survei sebelumnya.

Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto berada di urutan ketiga setelah Ganjar Pranowo.

Direktur Eksekutif IPO Dedi Kurnia mengatakan temuan itu berdasarkan survei dengan skema menggunakan tiga nama.

“Anies Baswedan 34,7 persen, Ganjar Pranowo 29,6 persen, dan Prabowo Subianto 27,5 persen,” kata Dedi dalam keterangannya yang diterima Tribunnews.com, Sabtu (11/3/2023).

Menurut Dedi, bahkan dalam survei menggunakan skema lima nama tertutup, Anies Baswedan masih memuncaki elektabilitas ketimbang figur lainnya.

Dengan angka elektabilitas 32, 6 persen, Anies Baswedan mengalahkan Ganjar Pranowo yang hanya memperoleh 26,8 persen.

Setelah Ganjar Pranowo disusul Prabowo Subianto 25,1 persen, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) 7,0 persen, dan Ketua DPR RI Puan Maharani 3,9 persen.

Survei ini dilaksanakan pada periode 1-7 Maret 2023 dengan menggunakan metode pengukuran kesalahan (margin of error) 2,90 persen, dengan tingkat akurasi data 95 persen.

Setting pengambilan sample menggunakan teknik multi stage random sampling (MRS), atau pengambilan sample bertingkat.

Survei ini mengambil representasi sample sejumlah 1200 responden yang tersebar proporsional secara nasional.

Dengan teknik tersebut memungkinkan setiap anggota populasi (responden) mempunyai peluang yang sama untuk dipilih atau tidak dipilih menjadi responden.

Untuk menguji validitas responden, IPO melakukan spot check pada 15 persen dari total populasi sample. (***)

*www.tribunnews.com

Continue Reading

Trending