Berita

Tingkatkan Kualitas Pelayanan, Kementerian PANRB Dorong Kementerian Luar Negeri Lakukan PEKPPP Mandiri

Published

1 year ago

25 March, 2023

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03). (Dokumentasi : HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id)

Bogor, goindonesia.co – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) terus mendorong Kementerian Luar Negeri untuk dapat melakukan pemantauan dan evaluasi unit pelayanan publik secara mandiri. Hal ini dilakukan agar Kementerian Luar Negeri dapat mengetahui kualitas di masing-masing unit pelayanan, terutama yang berada di bawah Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler (DJPK).

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB Diah Natalisa mengungkapkan bahwa berdasarkan Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik (PEKPPP) tahun 2022, indeks pelayanan publik Kemenlu meraih predikat pelayanan prima. Namun, nilai tersebut belum dapat secara utuh mencerminkan layanan Kemenlu secara keseluruhan, karena hanya satu lokus yang dievaluasi, yakni Museum Konferensi Asia Afrika.

“Mengingat lingkup Kemenlu, terutama khusus DJPK sangat besar, maka tahun ini kami berharap agar Kemenlu dapat melakukan evaluasi secara mandiri pada tingkat internal sehingga pembenahan pelayanan publik tidak hanya pada lokus yang dievaluasi, tetapi juga seluruh unit kerja yang ada di Kemenlu,” ungkap Diah dalam FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik Kementerian Luar Negeri di Bogor, Jawa Barat, Jumat (24/03).

Dengan melakukan evaluasi dan pemantauan secara mandiri yang mengacu pada SE Menteri PANRB No. 5/2023 tentang PEKPPP Mandiri, terhadap jenis layanan yang ada di DJPK, yakni keprotokolan, konsuler, fasilitas diplomatik, dan pelindungan warga negara Indonesia (WNI) diharapkan kualitas pelayanan dapat menjadi lebih baik lagi. Terlebih, layanan DJPK tersebut dilakukan bukan hanya dilakukan di Indonesia saja, melainkan tersebar di berbagai negara melalui Kedutaan Besar RI, Konsulat Jenderal RI, Konsulat RI, serta Kantor Perwakilan di luar negeri.

“Harapannya, semua unit kerja, termasuk perwakilan RI, dapat memiliki peningkatan kualitas pelayanan publik setelah dilakukannya evaluasi,” lanjut Diah.

Dalam kesempatan tersebut, Diah juga menyampaikan perkembangan terhadap penyelesaian atas pengaduan layanan DJPK yang masuk melalui aplikasi SP4N-LAPOR!. Selama tahun 2023, DJPK telah menindaklanjuti 14 aduan yang masuk dengan rata-rata tindak lanjut 1,7 hari. Diah menyampaikan perlu dilakukan sosialisasi yang lebih masif agar pengguna layanan DJPK dapat menyampaikan aduannya dengan mudah dan DJPK dapat memperoleh masukan dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanannya.

“Aduan yang masuk melalui SP4N-LAPOR! dapat dimanfaatkan juga sebagai acuan dalam melakukan evaluasi pelayanan. Respons Kemenlu dalam menyelesaikan aduan yang masuk juga dapat menjadi citra tersendiri dari pelayanan Kemenlu,” ujar Guru Besar Universitas Sriwijaya ini.

Terkait dengan standar pelayanan, Deputi Diah meminta agar DJPK Kemenlu dapat meninjau kembali standar pelayanan yang ada. Selain rutin meninjau standar pelayanan, Kemenlu juga dapat melakukan forum konsultasi publik (FKP) yang melibatkan partisipasi pengguna layanan, bahkan masyarakat umum, untuk menjadi bahan perbaikan atas standar pelayanan yang dimiliki saat ini.

Mengenai Portal Pelayanan Publik yang tengah dibangun, Diah menyampaikan agar layanan yang dimiliki oleh Kemenlu, yakni Peduli WNI dan Safe Travel dapat diintegrasikan ke Portal Pelayanan Publik. Saat ini proses pengintegrasian dua layanan Kemenlu tersebut masih terkendala karena kedua aplikasi belum memiliki API dan tim teknis.

“Mengingat Portal Pelayanan Publik kini menjadi prioritas bersama, kami berharap agar Kemenlu dapat segera mempersiapkan proses pengintegrasian Peduli WNI dan Safe Travel sebagai layanan pelindungan WNI di luar negeri ke dalam Portal Pelayanan Publik,” lanjutnya.

Terakhir, Diah berharap agar permasalahan yang terjadi di Kemenlu, utamanya terkait dengan layanan publik, dapat segera disusun rencana tindak lanjut dan diselesaikan melalui inovasi. Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses dalam menerapkan inovasi layanan publik selama beberapa waktu terakhir, dapat pula diikutsertakan dalam Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP) Tahun 2023.

“Apabila Kemenlu telah memiliki kisah sukses menerapkan inovasi untuk mengurai permasalahan yang ada, terutama terkait dengan layanan publik, maka kami mengajak unit-unit penyelenggara pelayanan publik Kemenlu dapat mengikutsertakan inovasi tersebut dalam KIPP Tahun 2023 yang sedang berlangsung saat ini,” pungkas Deputi Diah.

FGD Upaya Penguatan Pelayanan Publik ini merupakan upaya Kementerian Luar Negeri dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan fungsi pelaksanaan kebijakan dan koordinasi di bidang penyeenggaraan hubungan luar negeri dan politik luar negeri dalam lingkup DJPK. FGD yang digelar secara daring dan luring ini diikuti oleh satuan kerja di DJPK Kemlu, serta perwakilan RI melalui KBRI Singapura, KBRI Kuala Lumpur, KJRI Johor Bahru, KJRI Penang, KJRI Kota Kinabalu, KJRI Kuching, dan KRI Tawau. (***)

*HUMAS MENPANRB, @menpan.go.id

Berita

Tutup Apel Dansat 2024, TNI AD Lepas Tukik dan Burung ke Alam Liar

Published

4 hours ago

27 April, 2024

goindonesia1

KASAD , Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. memimpin langsung ragam kegiatan penutupan AKS TNI AD 2024, yang diisi dengan olah raga bersama, pelepasan Tukik (anak penyu) dan burung ke habitatnya, serta penanaman pohon itu (Foto : Dispenad, @tniad.mil.id)

Nusa Dua, Bali, goindonesia.co – Menutup kegiatan Apel Komandan Satuan (AKS) Terpusat Tahun 2024, sekaligus sebagai realisasi komitmennya untuk menyatu dengan alam, TNI AD melakukan berbagai kegiatan pelestarian alam di Pantai Pandawa, Provinsi Bali, Jumat (26/4/2024).

Kepala Staf Angkatan Darat (Kasad) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, M.Sc. selaku pucuk pimpinan TNI AD memimpin langsung ragam kegiatan penutupan AKS TNI AD 2024, yang diisi dengan olah raga bersama, pelepasan Tukik (anak penyu) dan burung ke habitatnya, serta penanaman pohon itu.

Pelepasan Tukik oleh Pejabat Utama TNI AD disaksikan oleh seluruh Komandan Satuan (Dansat) peserta Apel Komandan Satuan (AKS) Terpusat Tahun 2024, didampingi oleh para istri Dansat yang juga merupakan anggota Persit Kartika Chandra Kirana (KCK). Dengan telah dilaksanakannya rangkaian kegiatan menyatu dengan alam di Pantai Pandawa ini, maka berakhir pula pelaksanaan AKS TNI AD 2024 yang dihelat selama dua hari (25-26 April 2024) di Nusa Dua, Bali.

“Hari ini hari kedua Apel Komandan Satuan yang tahun ini kita laksanakan di Bali. Tujuannya adalah menyamakan visi dan misi, dan itu sudah kami lakukan kemarin. Hari ini kita melaksanakan olah raga bersama, pelepasan Tukik dan burung, serta penanaman pohon. Jadi, kami (TNI AD) sudah komitmen bahwa setiap kegiatan kami akan selalu berhubungan dengan alam. Seperti yang sudah kami lakukan di daerah lain, ada pelepasan burung, juga pembersihan sampah seperti di Gunung Lawu kemarin,“ ungkap Kasad.

Lebih lanjut Kasad juga mengurai bahwa program unggulan TNI AD lainnya yang selain menjadi wujud bersatu dengan alam juga sekaligus menjadi upaya membantu pemerintah daerah untuk memajukan wilayah dan menyejahterakan masyarakat, diwujudkan melalui kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD), TNI AD Manunggal Air, Ketahanan Pangan (Hanpangan), renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan lain sebagainya.

Untuk Program TNI AD Manunggal Air misalnya, TNI AD saat ini telah berhasil membuat sumur bor sejumlah 2.000 titik di seluruh Indonesia. Bahkan di tahun 2024 ini, targetnya akan dikerjakan di 1.000 titik lagi di berbagai daerah.

Menjawab pertanyaan wartawan seputar progres di Papua saat ini, Kasad menyatakan bahwa kondisinya relatif menjadi lebih baik. Sementara terkait penanganan kelompok separatis OPM di Papua, Kasad menegaskan bahwa TNI AD mengacu pada kebijakan Mabes TNI dan TNI AD. Selain itu TNI AD juga telah banyak berbuat guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua.

AKS Terpusat Tahun 2024 ini diikuti oleh 777 peserta yang terdiri dari para Panglima Komando Utama (Pangkotama), Kepala Badan Pelaksana Pusat (Kabalakpus), Pimpinan Lembaga Pendidikan TNI AD, Komandan Satuan Kewilayahan (Dansatkowil) di seluruh Indonesia, didampingi oleh istrinya masing-masing. (***)

*(Dispenad)

Berita

Lombok Jadi Center of Excellence Hilirisasi Kelapa

Published

5 hours ago

27 April, 2024

goindonesia1

Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat (Foto : @www.kemenperin.go.id)

Lombok, goindonesia.co – Indonesia memiliki sejumlah komoditas unggulan yang memegang peran penting dalam pasar global, salah satunya adalah kelapa yang masih sangat potensial untuk dikembangkan dan berpeluang ditingkatkan nilai ekspornya.Pada tahun 2022, Indonesia mampu memproduksi kelapa sebanyak 17.190.327 ton atau setara dengan 27% produksi kelapa dunia. Sementara sisi ekspor, pada tahun 2023 Indonesia dapat mengekspor kelapa dan turunannya sebesar USD1,5 miliar. Karenanya, Kementerian Perindustrian mengembangkan komoditas tersebut melalui program hilirisasi.

“Potensi kelapa di Indonesia, khususnya di Lombok, berlimpah. Potensi ini harus dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan penyusunan roadmap hilirisasi kelapa terpadu dan penentuan model bisnis yang tepat untuk mengembangkan ekosistem pengembangan kelapa terpadu. Saat ini, Kemenperin bersama stakeholders terkait sedang menyusun roadmap tersebut,” ujar Direktur Jenderal Industri Agro, Putu Juli Ardika dalam kunjungan kerja ke Lombok, Nusa Tenggara Barat, Selasa (23/4).

Lombok merupakan salah satu daerah yang dianggap dapat menjadi center of excellence sebagai contoh pengolahan kelapa yang baik. Menindaklanjuti hal tersebut , pemerintah telah menggelontorkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp16,8 Miliar ke Kabupaten Lombok Utara untuk mendukung industri pengolahan kelapa sepanjang tahun 2022 hingga 2024. Di wilayah tersebut, pelaku industri kelapa mampu menghasilkan Virgin Coconut Oil (VCO), minyak dan tepung kelapa.

Menyoroti peran penting dalam menjaga lahan budidaya kelapa yang lestari, Dirjen IA menegaskan pentingnya memperhatikan kebutuhan akan ruang untuk aktivitas lain, agar kebutuhan seperti lahan pangan tidak turut dikorbankan. Dengan demikian, hal itu dapat mendukung dan berdampak pada ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

“Sumber daya manusianya juga perlu diperhatikan agar mampu mengikuti perkembangan zaman dan tuntutan konsumen. Kami memandang perlu adanya pelatihan SDM yang bisa difasilitasi oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri (BPSDMI) Kemenperin,” ujarnya.

Selain tantangan di sektor SDM, industri kelapa juga mengalami tantangan di sisi hilirnya. Meski telah mampu menghasilkan minyak kelapa, VCO dan tepung kelapa, namun masih terdapat beberapa produk hilir yang potensial untuk dikembangkan. Hal ini sebagaimana diutarakan oleh salah satu pengelola Sentra Olahan Kelapa Kabupaten Lombok Utara, Zulhadi.“Masih banyak produk samping kelapa yang sebenarnya bisa dimanfaatkan lebih lanjut. Untuk itu, perlu adanya bisnis model pengembangannya,” ungkapnya.

Selain ke Lombok Utara, Dirjen IA juga mengunjungi IKM Al Iffah di Lombok Timur. Di sana, rombongan memantau pengolahan minyak kelapa dan VCO skala home industry serta kerajinan sabut kelapa. (***)

*Tim Pengelola Website Kemenperin

Berita

Transisi Energi Geser Peluang Pekerja Tambang ke Energi Bersih, Ini Upaya Pemerintah

Published

5 hours ago

27 April, 2024

goindonesia1

Pekerja tambang (Foto : @www.ciptahydropower.com)

Jakarta, goindonesia.co : Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, menjadi pembicara kunci pada International Energy Agency (IEA) Global Summit on People-Centred Clean Energy Transitions di Paris, Perancis. Pada sesi pertama bertajuk Responding to Shifting Labour Dynamics, Arifin menyampaikan tantangan Indonesia sebagai penghasil batubara, dalam hal pergeseran peluang pekerjaan baru bagi para pekerja tambang dan pembangkit listrik tenaga fosil.

Pada sambutannya, Arifin menyampaikan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan yang membutuhkan sumber energi yang besar, karena energi perkapita Indonesia tergolong rendah, yakni 5,8 BOE perkapita apabila dibandingkan dengan negara maju dengan minimal energi perkapita sebesar 17 BOE.

Hingga saat ini, energi fosil masih mendominasi kebutuhan energi di Indonesia, yakni 87 persen di 2023, di mana energi dari batubara masih menjadi yang paling dominan, di samping minyak dan gas bumi yang mendukung sektor industri, gedung, dan transportasi.

“Ketergantungan ini dicerminkan melalui ekonomi sirkular yang signifikan di seluruh value chain, mulai dari pertambangan, pengolahan, distribusi, dan konsumsi, yang menciptakan banyak pekerja yang bergantung pada industri bahan bakar fosil,” ujar Arifin, di kantor IEA Paris, Perancis, Jumat (26/4).

Komitmen banyak negara untuk mengurangi penggunaan batubara, menjadi tantangan bagi Indonesia sebagai negara penghasil batubara. Lebih dari 267 ribu pekerja industri pertambangan batubara dan sekitar 32 ribu orang pekerja pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membutuhkan peluang pekerjaan baru.

Pemerintah Indonesia, menurut Arifin, telah mengimplementasikan berbagai program untuk memastikan peluang pekerjaan berkualitas tinggi selama transisi dari energi fosil menuju energi baru terbarukan.

Program pertama adalah pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai sumber energi (energy back to energy), seperti perkebunan biomassa, lokasi pembangkit listrik tenaga surya, juga pertanian, sehingga masyarakat dapat terus mendapatkan manfaat dari bekas lokasi tambang.

“Kami juga mengimbau masyarakat di sekitar PLTU untuk menanam mangrove yang dapat menyerap karbon dalam jumlah besar (50 ton CO2/hektare/tahun). Implementasi pasar karbon juga akan membuka peluang finansial bagi masyarakat, sembari mengurangi emisi,” imbuh Arifin.

Pemerintah juga mendistribusikan sertifikat tanah untuk dapat dikelola oleh masyarakat lokal. Selain itu, pendidikan dan pelatihan teknologi EBT bagi pekerja pembangkit listrik tenaga batubara untuk meningkatkan kompetensi.

“Di samping itu, Pemerintah juga mewajibkan perusahaan tambang melalui berbagai regulasi untuk melaksanakan program pengembangan masyarakat, seperti pendidikan, keterampilan berwirausaha, dan pembangunan infrastruktur untuk mendukung masyarakat lokal yang mandiri secara ekonomi,” pungkasnya. (***)

*Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik, dan Kerja Sama-Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral