Connect with us

Hukum

Buntut Promosi Miras ‘Muhammad-Maria’ Bikin Holywings Dibawa ke Polisi

Published

on

Holywings Indonesia. Foto: tangkapan layar Holywings.com

Jakarta, goindonesia.co – Promosi minuman gratis bagi yang bernama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’ di Holywings, menuai kecaman. Sejumlah pihak kemudian melaporkan Holywings ke pihak kepolisian.
“Dicari yang punya nama Muhammad & Maria. Kita kasih Cordon’s Dry Gin atau Cordon’s Pink” demikian bunyi promosi tersebut.

Promosi itu sempat diposting ke akun Instagram @holywingsindonesia & @holywingsbar pada Rabu (22/6). Namun belakangan setelah unggahan itu menuai kontroversi, Holywings menghapusnya.

Holywings juga telah menyampaikan permintaan maafnya. Akan tetapi sejumlah pihak tetap melaporkan Holywings ke polisi karena menilai postingan tersebut melecehkan agama.

Bahkan GP Ansor mendatangi sejumlah outlet Holywings di Jakarta tadi malam. Mereka menuntut Holywings tutup.

Holywings Dinilai Menistakan Agama

Salah satu pihak yang melapor polisi adalah Himpunan Advokat Muda Indonesia (HIMA). Ketua Umum HIMA, Sunan Kalijaga, melaporkan Holywing karena dinilai telah menistakan agama.

“Jadi tadi malam saya selaku Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia melaporkan dugaan adanya penistaan agama dari manajemen kafe yang di mana alat bukti itu sudah terang benderang bahwa promosi itu ada di akun ofisial Instagram mereka,” kata Ketua Umum Himpunan Advokat Indonesia Sunan Kalijaga selaku pelapor saat dihubungi wartawan, Jumat (24/6/2022).

Sunan mengatakan unggahan promosi Holywings dengan membawa nama Muhammad dan Maria itu dianggap sebagai bentuk penistaan agama. Dia pun meminta manajemen Holywings bertanggung jawab atas unggahan tersebut.

“Lalu ada permohonan maaf resmi di akun IG official mereka. Lalu mereka menyatakan promosi tersebut tidak diketahui oleh manajemen atau para owner. Buat saya, gampang kalau itu benar ada oknum Holywings yang ingin merusak nama baik Holywings, tunjukkin orangnya, laporkan orangnya, karena sebabkan kegaduhan, sebabkan SARA, kerugian nama baik dari Holywings,” terang Sunan.

Laporan Sunan Kalijaga ini telah diterima di Polda Metro Jaya. Laporan tersebut sudah teregister dengan nomor STTLP/B/3135/VI/2022/SPKT/POLDA METRO JAYA. Pelapor melaporkan atas dugaan penistaan agama melalui media elektronik di Pasal 28 ayat 2 juncto Pasal 45 ayat 2 UU ITE.

Holywings Dinilai Telah Lukai Umat Islam-Katolik

Sekretaris Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI, Muhammad Akbar Supratman, bersama KNPI DKI Jakarta juga melaporkan postingan Holywings ke polisi. Akbar mengatakan promosi Holywings itu telah melukai perasaan umat Islam dan Katolik.

Pencantuman nama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’ pada promosi Holywings itu dinilai telah menodai kepercayaan umat Islam dan Katolik.

“Dia mengumpulkan yang nama Muhammad dengan nama Maria untuk dibagikan minuman alkohol gratis yang sama-sama kita tahu di setiap agama yang namanya minuman beralkohol itu diharamkan,” katanya.

“Jadi dia meremehkan nama Muhammad dengan orang yang suka mabuk atau orang yang suka minum minum alkohol. Ini sangat mencoreng kita semua selaku umat beragama,” tambah Akbar.

Laporan dari pihak Pemuda Pancasila dan KNPI DKI itu telah diterima pihak Polda Metro Jaya. Laporan pelapor teregister dengan nomor STTLP/B/3139/VI/2022/SPKT POLDA METRO JAYA.

Polisi Dalami Laporan Terhadap Holywings

Polda Metro Jaya telah menerima laporan tersebut. Polisi akan mendalami laporan tersebut terlebih dahulu.

“Terkait adanya postingan Holywings yang berikan minuman alkohol bagi orang yang bernama Muhammad dan Maria, LP sudah diterima,” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes E Zulpan saat dihubungi detikcom, Jumat (24/6/2022).

Zulpan mengatakan laporan tersebut diterima di Polda Metro Jaya pada Kamis (24/6) malam. Dalam laporannya itu, pelapor melaporkan dugaan penistaan agama.

“Berdasarkan laporannya dugaan penistaan agama. Karena (menurut pelapor) Muhammad identik dengan Islam, Maria identik degan Katolik,” katanya.

Laporan dari pelapor itu telah diterima oleh jajaran di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya. Laporan itu tengah diselidiki.

“Polda Metro sedang mendalami dan akan menindaklanjutinya,” jelas Zulpan.

MUI-Pemprov DKI Kecam Holywings

Pemprov DKI Jakarta turun tangan memberi sanksi teguran kepada manajemen Holywings. Pemprov DKI Jakarta meminta manajemen menjaga norma dan moral dalam menjalankan usaha.

“Manajemen harus punya kewajiban untuk menjaga norma, baik itu agama, wajib menjaga moral, maupun kewajiban tentang hal lainnya ya, apalagi ini berkaitan dengan SARA ya. Sudah diingatkan kepada manajemen ini teguran tertulis pertama kita berikan kepada manajemen Holywings. Kemarin kita berikan,” kata Kasi Pengawasan dan Pengendalian Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif DKI Jakarta Iffan saat dimintai konfirmasi, Jumat (24/6).

Sanksi teguran tertulis pertama diberikan pada Kamis (23/6) lalu. Dia memastikan pihaknya bakal meningkatkan sanksi jika Holywings kembali melakukan pelanggaran.

“Teguran tertulis kedua, ketiga, sampai nanti tindakan pencabutan izin atau pembekuan sementara,” tegasnya.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI Jakarta mengecam keras promosi Holywings Indonesia terkait promosi minuman beralkohol gratis untuk warga bernama ‘Muhammad’ dan ‘Maria’.

“Jelas kami menyayangkan dan mengecam keras bentuk kelalaian ini. Imbauan sangat keras, bahwa hal-hal sensitif berbau agama harus dihindari. Mari bersama-sama kita jaga keteduhan, apalagi ini menjelang pemilu, sangat sensitif kalau digoreng-goreng,” kata Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi MUI DKI Jakarta Faiz Rafdi seperti dilansir CNN Indonesia, Jumat (24/6).

Menurutnya, polemik tersebut tak cukup jika manajemen Holywings Indonesia hanya menyampaikan permintaan maaf. Dia mendesak agar manajemen Holywings Indonesia memberi sanksi kepada pihak yang menginisiasi promosi tersebut agar tak muncul kasus serupa.

“Kalau minta maaf ya kami memaafkan, namun itu belum cukup, harus ada sanksi. Tidak tertutup kemungkinan, apabila dalam beberapa hari tidak ada tanda-tanda sanksi dan sebagainya, maka apakah nanti MUI bersurat atau menghadirkan pihak berwenang, wallahualam. Nanti kita lihat perkembangan dan respons Holywings,” ujarnya.

Permintaan Maaf Holywings

Promo minuman beralkohol bagi pengunjung Holywings yang bernama Muhammad dan Maria menuai kontroversi. Holywings telah menghapus postingan promosi tersebut di akun Instagramnya. Holywings juga menyampaikan permintaan maaf usai promo yang bikin heboh itu.

“Holywings Indonesia dengan ketulusan yang mendalam meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekhilafan dan ketidaksengajaan terkait promosi minuman beralkohol menggunakan nama ‘MUHAMMAD’ dan ‘MARIA’,” kata Manajemen Holywings Indonesia dalam keterangan kepada wartawan, Jumat (24/6/2022).

Unggahan promosi itu disebar melalui akun Instagram resmi Holywings @holywingsindonesia & @holywingsbar pada Rabu (22/6). Holywings menyadari promosi tersebut telah menimbulkan kesan yang negatif.

Promo tersebut menimbulkan reaksi sejumlah pihak. Himpunan Advokat Muda Indonesia (HAMI) hingga Satuan Siswa Pelajar dan Mahasiswa Pemuda Pancasila (SAPMA PP) DKI Jakarta melaporkan Holywing ke Polda Metro Jaya karena promo itu dinilai telah menistakan agama.

Manajemen Holywings sendiri berjanji akan bersikap kooperatif menjalani proses hukum yang sedang berjalan. Bahkan Holywings telah menyerahkan barang bukti terkait promosi tersebut ke polisi.

“Berdasarkan kejadian ini, tim promosi Holywings Indonesia sejumlah 3 orang telah menjalani pemeriksaan 1×24 jam pada tanggal 23 Juni 2022 mulai dari jam 1 siang di kantor Polres Metro Jakarta Selatan dan memberikan barang bukti berupa 1 buah handphone, 1 buah laptop, & 1 buah PC komputer yang digunakan untuk kebutuhan promosi tersebut,” katanya.

Berikut pernyataan lengkap Manajemen Holywings Indonesia:

Holywings Indonesia dengan ketulusan yang mendalam meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas kekhilafan dan ketidaksengajaan terkait promosi minuman beralkohol menggunakan nama “MUHAMMAD” & “MARIA” yang diunggah melalui akun media sosial @holywingsindonesia & @holywingsbar pada tanggal 22 juni 2022 sehingga menimbulkan kesan negatif di kalangan masyarakat Indonesia.

Berdasarkan kejadian ini, team promosi Holywings Indonesia sejumlah tiga orang telah menjalani pemeriksaan 1×24 jam pada tanggal 23 Juni 2022 mulai dari jam 1 siang di Kantor Polres Metro Jakarta Selatan dan memberikan barang bukti berupa 1 buah handphone, 1 buah laptop & 1 buah PC komputer yang digunakan untuk kebutuhan promosi tersebut.

Holywings Indonesia tentunya tidak memiliki maksud untuk menutup-nutupi kasus ini atau melindungi oknum yang terlibat, kami akan tetap melanjuti kejadian ini sesuai dengan proses hukum yang berlaku di Indonesia.

Sekali lagi kami memohon maaf yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Indonesia akibat kelalaian kami, izinkan kami untuk bisa memperbaiki kesalahan kami dan menjadi lebih baik lagi. (***)

Continue Reading
Advertisement Berita Vaksin Penting

Hukum

Dua Kantor Bea Cukai Musnahkan Narkotika dan Barang Kena Cukai Ilegal

Published

on

Bea Cukai bersama Polda Bali menggelar pemusnahan barang bukti narkotika di halaman belakang Mapolda Bali, pada Jumat (27/01)(Dokumentasi : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, @www.beacukai.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Sebagai bentuk transparansi kinerja pengawasan Bea Cukai, dua unit vertikal Bea Cukai, yakni Kantor Wilayah Bea Cukai Bali, NTT, NTB dan Bea Cukai Sumbawa musnahkan barang-barang hasil penindakan tahun 2022, yang terdiri dari narkotika dan barang kena cukai ilegal.

Di Badung, Bali, Bea Cukai bersama Polda Bali menggelar pemusnahan di halaman belakang Mapolda Bali, pada Jumat (27/01) atas barang bukti narkotika yang telah disita dari penindakan kokain di bandara I Gusti Ngurah Rai.

“Penindakan tersebut merupakan hasil kerja sama antara Kanwil Bea Cukai Bali Nusra dan Bea Cukai Ngurah Rai bersama Polda Bali. Dalam penindakan itu, petugas Bea Cukai sempat mencurigai barang bawaan seorang penumpang, lalu melakukan analisis terhadap profil penumpang dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan mendalam terhadap barang penumpang tersebut.

Dari pemeriksaan, kedapatan satu orang penumpang membawa kokain seberat kurang lebih 3,6 kg netto yang disembunyikan dalam dinding koper (false concealment),” ujar Kepala Kanwil Bea Cukai Bali, NTB dan NTT, Susila Brata.

Pemusnahan pun digelar sebagai tindak lanjut kepastian hukum atas status barang bukti narkotika yang telah disita. Jenis barang bukti yang dimusnahkan adalah kokain seberat 3.345 gram netto, ganja seberat 8.911,65 gram netto, dan LSD seberat 0,06 gram netto.

“Sebagaimana disampaikan Direktur Resnarkoba Polda Bali, Kombes Pol. Iwan Eka Putra, pemusnahan dimaksudkan untuk mengurangi resiko akan kemungkinan berubahnya atau hilangnya dan/atau disalahgunakannya barang bukti, serta untuk melindungi masyarakat dari bahaya narkotika yang beredar,” imbuh Susila.

Sebelumnya, yaitu pada Rabu (25/01), kegiatan serupa juga dilaksanakan oleh Bea Cukai Sumbawa dengan menggelar aksi pemusnahan barang kena cukai ilegal. Bertempat di halaman kantor Bea Cukai Sumbawa, petugas memusnahkan 286.568 batang rokok (sigaret), 39.570 gram tembakau iris (TIS), dan 787,73 liter minuman mengandung etil alkohol (MMEA). Diperkirakan total nilai barang atas BKC tersebut sebesar Rp210.548.000 dengan perkiraan total nilai kerugian negara sebesar Rp257.736.000.

“Pemusnahan BKC ilegal ini juga menjadi bentuk edukasi kepada masyarakat agar tidak memperdagangkan BKC ilegal serta menekan peredarannya di masyarakat. Selain berdampak buruk bagi kesehatan dan lingkungan, BKC ilegal juga berdampak pada penerimaan negara yang tidak dibayarkan,” ujar Kepala Kantor Bea Cukai Sumbawa, Agustyan Umardani. (***)


(Sumber : DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI, @www.beacukai.go.id)

Continue Reading

Hukum

KPK Tangkap Tersangka Suap Proyek di Papua

Published

on

(Foto : @kpk.go.id)

Jakarta, goindonesia.co – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan upaya paksa penangkapan terhadap Tersangka LE selaku Gubernur Papua periode 2013 s.d 2018 dan 2018 s.d 2023. Penangkapan ini terkait kegiatan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian hadiah atau janji pada proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua.

Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan bahwa dalam proses penangkapan tersebut berjalan sesuai prosedur dengan dukungan Brimob Polda Papua. “Dalam prosesnya Tersangka LE kooperatif dan saat ini dalam perjalanan menuju Jakarta,” kata Ali.

KPK memastikan kegiatan penangkapan ini bertujuan untuk efektivitas penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan tetap berpedoman pada azas hukum yang berlaku dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM). “Penyidikan perkara ini sepenuhnya berdasarkan ketentuan yang berlaku, menjunjung tinggi HAM dan pemenuhan hak-hak pribadi tersangka, serta kami pastikan tidak ada kepentingan lainnya selain penegakkan hukum,” ujar Ali.

Dalam perkara ini, Tersangka LE dan RL selaku pihak swasta/Direktur PT TBP diduga telah melakukan kesepakatan pembagian fee proyek dalam beberapa pengadaan proyek pembangunan infrastruktur di Provinsi Papua. Selain itu, Tersangka LE juga diduga menerima pemberian lain sebagai gratifikasi hingga berjumlah miliaran rupiah.

KPK berkomitmen untuk menangani dugaan tindak pidana korupsi di Papua ini hingga tuntas. Hal itu sebagai wujud bahwa pemberantasan korupsi KPK adalah untuk mendorong kemajuan masyarakat Papua yang sejahtera dan bersih dari korupsi. Sebab, korupsi telah memberikan dampak buruk yang nyata bagi kondisi perekonomian dan sosial masyarakatnya.

KPK pun tidak berhenti pada upaya penindakan, namun akan gencar melakukan pelbagai upaya pendampingan, Pencegahan, dan pendidikan antikorupsi. Untuk menumbuhkan sikap antikorupsi pada masyarakat dan sistem tata kelola yang mendukung penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Hingga akhirnya terwujud masyarakat yang maju dan berbudaya antikorupsi. (***)

(Biro Hubungan Masyarakat Komisi Pemberantasan Korupsi)

Continue Reading

Hukum

Oknum Pejabat Mabes Polri Ditetapkan Tersangka Kasus Suap dan Gratifikasi

Published

on

Komisi Pemberantasan Korupsi (Foto : Istimewa)

Jakarta, goindonesia.co : Penyidik KPK menetapkan oknum pejabat Mabes Polri, AKBP Bambang Kayun Bagus PS  sebagai tersangka kasus dugaan korupsi. Bambang diduga terima uang miliaran rupiah dan kendaraan mewah terkait perkara suap dan gratifikasi dalam kasus pemalsuan surat perebutan hak ahli waris PT Aria Citra Mulia (ACM).

Jubir KPK, Ali Fikri,  menyebutkan bahwa KPK saat ini sedang melakukan penyidikan perkara yang menjerat AKBP Bambang Kayun saat menjabat sebagai Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019.

“Tersangka diduga terima uang miliaran rupiah dan juga barang berupa kendaraan mewah,”  tutur Ali, Rabu (23/11/2022). KPK berkeyakinan bahwa institusi Polri akan mendukung upaya proses penyidikan yang sedang dilakukan terhadap Bambang.

“Kami optimis Polri mendukung upaya proses penyidikan yang sedang lakukan. Sebagai upaya menjaga marwah lembaga atas tindakan oknum anggotanya yang diduga melakukan korupsi tentu saja diproses hukum,” kata Ali.

Uang suap dan gratifikasi yang diduga diterima AKBP Bambang Kayun senilai ratusan miliar rupiah. Penyidik KPK menemukan rekening gendut milik AKBP Bambang Kayun yang digunakan untuk menampung uang suap dan gratifikasi tersebut.

Terkait status barunya,  AKBP Bambang Kayun telah melayangkan gugatan praperadilan di PN Jakarta Selatan, Senin (21/11/2022). Terkhusus penetapannya sebagai  tersangka dengan nomor perkara 108/Pid.Pra/2022/PN JKT.SEL.

Dalam Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PN Jakarta Selatan, AKBP Bambang Kayun selaku pemohon praperadilan, sedangkan termohon KPK.

Enam petitum dalam praperadilannya. Pertama, memohon agar hakim menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kedua, menyatakan Surat Perintah Penyidikan nomor Sprint.Dik/115/DIK.00/01/11/2022 tanggal 2 November 2022 yang menetapkan AKBP Bambang Kayun sebagai tersangka atas dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang diduga dilakukan oleh AKBP Bambang Kayun selaku Kepala Subbagian Penerapan Pidana dan HAM Bagian Penerapan Hukum Biro Bankum Divisi Hukum Polri tahun 2013-2019, dari Emylia Said dan Hermansyah adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dan batal demi hukum.

Ketiga, menyatakan penyidikan yang dilaksanakan KPK terkait dugaan peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam penetapan tersangka terhadap diri AKBP Bambang Kayun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12B UU 31/1999 yang telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya penyidikan a quo tidak mempunyai kekuatan mengikat dan batal demi hukum.

Keempat, menyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum dan karenanya tidak mempunyai kekuatan mengikat segala tindakan dan/atau keputusan dan/atau penetapan yang telah dikeluarkan oleh KPK berkaitan dengan pemblokiran terhadap seluruh rekening AKBP Bambang Kayun atau setidak-tidaknya terhadap rekening atas AKBP Bambang Kayun pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) dengan nomor rekening 201801009809503 atas nama Bambang Kayun Bagus PS.

Kelima, menyatakan bahwa perbuatan KPK yang menetapkan AKBP Bambang Kayun selaku tersangka tanpa prosedur adalah cacat yuridis / bertentangan dengan hukum, yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp 25 juta per bulan yang terhitung dimulai sejak Oktober 2021 sampai dengan diajukannya permohonan tersebut.

Keenam, menghukum KPK untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo, atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, AKBP Bambang Kayun memohon putusan yang seadil-adilnya.

Oleh karena belum ditahan, KPK  mencegah perwira polisi (AKBP Bambang Kayun Bagus Panji Sugihato) untuk bepergian ke luar negeri. Bambang Kayun dicegah selama enam bulan ke depan terhitung mulai 4 November 2022.

Surat permohonan pencegahan ke luar negeri atas nama Bambang Kayun telah dikirim KPK ke Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham). Ditjen Imigrasi juga telah menerima surat permohonan pencegahan tersebut.

“Pencegahan atas permintaan KPK dengan masa berlaku 4 November 2022 sampai 4 Mei 2023,” kata Subkoordinator Humas Ditjen Imigrasi Kemenkumham, Achmad Nur Saleh.

Dasar penyidik KPK menetapkan Bambang Kayun sebagai tersangka kasus dugaan suap, karena dia diduga menerima suap dari pasangan suam istri Herwansyah dan Emilya Said yang merupakan buronan atau masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Polri.

Selain pengusutan dugaan tindak pidana suap dan gratifikasi,  ada yang menyebut AKBP Bambang Kayun juga sudah diproses secara internal dengan menggelar sidang Komisi Kode Etik Polri (KKEP) dilakukan Propam Polri. Hanya saja hasilnya belum bisa disampaikan. (***)

Continue Reading

Trending